Ya, Israel. Karena Itulah, Perlu Ada Pengantar Singkat Ini

Beberapa Catatan Dasar Tentang Antisemitisme dan Israel

Tulisan ini mencoba menjelaskan bagaimana dan mengapa kiri komunis, yang selalu menempatkan kritik terhadap negara dan penolakan terhadap segala bentuk dominasi sebagai bagian penting dari analisisnya, tidak hanya dapat tetapi juga perlu menyatakan solidaritas tanpa syarat terhadap Israel.

Singkatnya, Israel dipandang sebagai instrumen borjuis untuk perlindungan diri orang Yahudi, dalam dunia di mana antisemitisme terus muncul berulang kali dan dapat berujung pada kekerasan mematikan. Sebagaimana antisemitisme memiliki karakter yang unik dalam sebab dan cara kerjanya, Israel juga dipandang sebagai pengecualian di antara negara-negara lain dan eksistensinya tetap dianggap sebagai suatu kebutuhan selama antisemitisme masih ada. 

Karena itu, gerakan kiri harus bersolidaritas dengan negara Israel. Solidaritas ini tidak bergantung pada kebijakan sehari-hari maupun bentuk politik negara tersebut, sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut.

I. Tentang konsep antisemitisme

1. “Jika orang Yahudi tidak ada, maka anti-semit akan menciptakannya.”

Memberikan definisi tunggal tentang antisemitisme tidaklah mudah, karena fenomena ini memiliki banyak bentuk, sangat adaptif, dan sebagai ekspresi irasionalitas tidak bisa dengan mudah dirangkum dalam satu pengertian tetap. Namun demikian, ada pola dan fungsi yang terus berulang. Antisemitisme dapat dipahami sebagai sikap negatif yang ditujukan kepada orang Yahudi. Yang penting untuk dipahami adalah bahwa bukan Yudaisme atau perilaku orang Yahudi yang menjadi dasar kebencian ini, melainkan gambaran imajiner tentang orang yang dianggap "Yahudi", yang kemudian diarahkan secara nyata kepada orang Yahudi.

Antisemitisme juga berfungsi sebagai cara menjelaskan dunia yang berakar pada pola pikir dan emosi para anti-semit. Ia mampu menyatukan berbagai kontradiksi sekaligus dan bersifat self-fulfilling karena strukturnya. Seperti yang dikatakan Jean-Paul Sartre: “Jika orang Yahudi tidak ada, maka anti-semit akan menciptakannya.”

Catatan: Jika tetap ingin mencari alasan mengapa dalam sejarah orang Yahudi berulang kali dijadikan sasaran utama proyeksi semacam ini dan menjadi korban kebencian absolut, mungkin jawabannya terletak pada fakta bahwa Yudaisme menyingkap karakter korban dalam berbagai bentuk masyarakat, sekaligus menunjukkan kegagalan peradaban dan universalitas itu sendiri. Pada saat yang sama, Yudaisme menolak untuk jatuh ke dalam pola pikir mitologis yang terus berulang dalam sejarah manusia.

Dalam hal ini, orang Yahudi kerap diposisikan sebagai semacam “hati nurani yang mengganggu” bagi peradaban, sesuatu yang ingin dibungkam. Justru karena Yudaisme menekankan pentingnya mediasi, ia menyingkap kegagalan dalam mendamaikan berbagai kontradiksi nyata seperti antara yang partikular dan yang universal, antara alam dan manusia, antara keterbatasan dan kebebasan, serta antara yang konkret dan yang abstrak. Ia juga menunjukkan keterbatasan dari solusi-solusi semu yang mencoba mengatasi kontradiksi dengan berpihak hanya pada satu sisi.

Akibatnya, orang Yahudi sering dicitrakan secara kontradiktif. Kadang dianggap terlalu materialistis dan tidak punya kedalaman spiritual, di lain waktu justru dianggap terlalu abstrak, terlalu intelektual, dan tanpa akar. Yang tersisa adalah satu hal: antisemitisme merupakan cara yang patologis dalam menghadapi konsekuensi dari emansipasi yang gagal.

Dari sini dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama, antisemitisme bersifat kebal terhadap pencerahan rasional dan sulit dijelaskan atau didefinisikan secara tegas. Kedua, antisemitisme tidak dapat diatasi melalui tindakan tertentu dari orang Yahudi, melainkan hanya dengan menghapus antisemitisme itu sendiri. Orang Yahudi hanya memiliki dua kemungkinan: mengorganisir pertahanan terhadap konsekuensi antisemitisme, atau menanggung akibatnya. Tidak ada jalan ketiga.

2. Antisemitisme tidak muncul begitu saja: antisemitisme dan masyarakat borjuis

Dalam kritik materialis, antisemitisme harus dipahami sebagai patologi sosial yang menyeluruh dalam masyarakat borjuis, sekaligus sebagai produk nyata dari hubungan-hubungan kekuasaan. Dengan kata lain, ia merupakan bentuk irasionalitas yang sangat mendasar.

Antisemitisme adalah bentuk paling ekstrem dari apa yang disebut sebagai “kesadaran palsu” dalam masyarakat borjuis. Ia berfungsi sebagai ideologi yang menyatukan berbagai pandangan, sekaligus menjadi bagian penting dari upaya yang keliru atau menyimpang dalam memahami dan mengatasi relasi kekuasaan. Dalam antisemitisme, kontradiksi dalam masyarakat borjuis muncul sebagai delusi yang terbuka.

Berdasarkan kritik materialis terhadap masyarakat dan ideologi, terdapat beberapa motif yang saling berkaitan yang menjelaskan hubungan antara modernitas borjuis dan antisemitisme. Berikut ini adalah gambaran umum dari yang paling penting.

Fetisisme

Salah satu aspek utama dari masyarakat kapitalis adalah karakter “fetisisme”-nya. Hubungan sosial yang diciptakan oleh manusia justru tampil seolah-olah sebagai kekuatan eksternal yang menguasai manusia, sesuatu yang tampak berada di luar kendali mereka. Pada saat yang sama, segala sesuatu yang dilakukan individu dalam masyarakat borjuis tampak sebagai hasil pilihan bebas. Namun ini adalah ilusi. Pada kenyataannya, keputusan individu sangat dipengaruhi oleh struktur sosial yang ada. Struktur ini menentukan kerangka tindakan dan membentuk kesadaran individu, yang kemudian menjadi dasar bagi keputusan mereka. Di sinilah terlihat dominasi kapital, yang hadir sebagai proses impersonal yang tidak bergantung pada individu tertentu, berupa dorongan terus-menerus untuk memaksimalkan nilai dan meningkatkan efisiensi.

Lalu pertanyaannya: apakah manusia sebenarnya bebas atau tidak berdaya? Di situlah letak kontradiksi masyarakat modern. Individu dituntut untuk bertindak sebagai agen yang bebas, tetapi dalam pengalaman nyata justru sering merasa tidak berdaya. Ada sesuatu yang tidak beres. Selama hubungan kapital ini tidak dipahami, orang akan mencari kekuatan tersembunyi yang dianggap bertanggung jawab atas kondisi yang ada. Dalam kerangka inilah antisemitisme mengonstruksi orang Yahudi sebagai kekuatan tersembunyi tersebut.

Masalahnya, memahami sesuatu yang kontradiktif bukanlah hal yang mudah. Karena itu, satu-satunya sikap yang mungkin terhadap kondisi sosial adalah kritik terus-menerus terhadapnya, dan pada akhirnya, penghapusan kondisi tersebut itu sendiri.

Abstraksi

Ekonomi kapitalis dan masyarakat borjuis menggantikan ketergantungan langsung yang menjadi ciri masyarakat feodal, yang ditandai oleh monopoli tanah dan monarki turun-temurun. Karena itu, akan keliru dan naif jika kita menyangkal adanya unsur emansipatoris dalam perkembangan ini. Namun, pelepasan dari dominasi langsung dalam kapitalisme justru berjalan bersamaan dengan penyerapan seluruh aspek kehidupan ke dalam proses kapital itu sendiri. Emansipasi ini tetap tidak lengkap. Manusia masih tunduk pada paksaan untuk bekerja, sementara ketakutan terhadap persaingan sehari-hari dalam proses akumulasi nilai diinternalisasi. Kerja konkret individu hanya dihargai sejauh ia menghasilkan nilai tukar, atau dengan kata lain, sejauh ia bisa dijual sebagai “kerja abstrak”.

Dengan demikian, individu mengalami secara nyata suatu bentuk abstraksi dari individualitas dan kebutuhannya sendiri. Mereka direduksi menjadi sekadar “wadah” bagi komoditas tenaga kerja, atau dalam istilah modern, “sumber daya manusia”. Pada akhirnya, mereka menjadi fungsi dari kapital. Dalam konteks ini, satu-satunya jawaban emansipatoris adalah penghapusan relasi kapitalis itu sendiri, di mana kerja dan kapital saling dimediasi. Upaya untuk memisahkan aspek kapitalisme yang dianggap merusak dari keseluruhan sistemnya, lalu melawannya secara terpisah, dengan mudah dapat berujung pada fantasi penghancuran yang dipersonalisasi. Dalam kondisi historis tertentu, fantasi ini diarahkan kepada orang Yahudi. Ketidakmampuan memahami relasi kapital yang kontradiktif menemukan pengganti dalam delusi anti-semit.

Catatan: Terdapat pula pola yang tampak berlawanan, namun sebenarnya serupa. “Yudaisme” diasosiasikan dengan yang partikular dan khusus, yang dianggap sebagai syarat bagi berjalannya relasi kapital. Nilai diwujudkan melalui komoditas tertentu yang dipertukarkan karena sifat khususnya. Dalam kerangka ini, kritik terhadap kapitalisme berubah menjadi kritik terhadap universalitasnya yang dianggap tidak sempurna, dan mendorong pengorbanan yang partikular. Yang partikular ini kemudian diberi makna “Yahudi”, sebagaimana dibahas oleh Alain Badiou. Titik akhirnya adalah dorongan menuju homogenisasi total, bahkan sampai pada kesiapan heroik untuk mati demi kolektivitas politik.

Krisis dan Negara

Sejak lama, “Yudaisme” dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara. Dalam imajinasi anti-semit, orang Yahudi dikaitkan dengan pasar dunia dan dinamika kapital global, yang dianggap bertentangan dengan kedaulatan negara. Padahal, kedaulatan negara dan pasar dunia saling terkait dan membentuk satu kesatuan, meskipun penuh kontradiksi dan rentan krisis.

Keterbatasan kemampuan negara ini justru terlihat jelas pada masa krisis, ketika negara dituntut berperan sebagai pengelola krisis yang berdaulat. Kerinduan akan kedaulatan absolut ini dapat berkembang menjadi upaya untuk melampaui negara borjuis menuju pembentukan komunitas substansial yang dibayangkan sebagai asal-usul yang murni, seperti bangsa, ras, atau rakyat.

Dalam kerangka anti-semit, orang Yahudi dipandang sebagai “anti-ras” atau prinsip negatif itu sendiri, sesuatu yang harus dimusnahkan demi mencapai semacam “pembebasan”. Berbeda dengan kelompok lain yang mungkin hanya ingin ditempatkan dalam posisi tertentu, bagi orang Yahudi tidak ada tempat sama sekali. Antisemitisme pada akhirnya selalu mengarah pada penghancuran.

Resentimen anti-modern

Antisemitisme juga mencerminkan kebencian terhadap kompleksitas dan kontradiksi modernitas. Modernitas gagal memenuhi janji kebebasan dan kesetaraan, tetapi pada saat yang sama justru menegaskan nilai-nilai tersebut dalam bentuk yang sering kali melayani dominasi. Kebebasan individu dalam masyarakat borjuis tunduk pada relasi kapital. Di sisi lain, kebebasan ini hidup berdampingan dengan dehumanisasi rasial melalui praktik kolonial. Dengan demikian, kategori-kategori modernitas yang lahir dari pencerahan justru digunakan dalam proyek kolonial.

Selain itu, tingkat perkembangan yang telah dicapai tidak digunakan untuk menghapus dominasi dan paksaan. Alih-alih memahami dialektika modernitas, modernitas itu sendiri justru ditolak. Karena dalam sejarah Eropa Barat kehidupan orang Yahudi cenderung membaik dengan munculnya modernitas, anti-semit kemudian mengasosiasikan orang Yahudi dengan modernitas dan melihat mereka sebagai penerima manfaat, bahkan sebagai pengendali di baliknya. Pola ini juga menjadi dasar banyak teori konspirasi.

Orang Yahudi digambarkan sebagai kosmopolitan, tanpa akar, terbebas dari kerja fisik, dan hidup di kota. Mereka dituduh sebagai penyebab runtuhnya komunitas “alami” seperti keluarga, serta sebagai perusak tradisi dan ikatan sosial. Dalam pola ini juga terdapat hubungan antara orang Yahudi dan kolonialisme Eropa. Satu hal yang tidak boleh dilupakan dalam semua penjelasan ini adalah bahwa ini bukan pembenaran. Terlepas dari faktor-faktor sosial yang telah dijelaskan, anti-semit tetap bertanggung jawab atas antisemitismenya sendiri. Tidak ada yang dipaksa untuk menjadi anti-semit.

3. Antisemitisme dan “penyelesaian semu”

Antisemitisme bukan hanya selalu hadir sebagai kemungkinan dalam kesadaran manusia modern, tetapi juga muncul setiap kali masyarakat borjuis gagal dipahami secara memadai. Bahaya utamanya terletak pada upaya untuk “menyelesaikan” kontradiksi dalam masyarakat kapitalis dengan cara memisahkan unsur-unsurnya yang sebenarnya saling terkait, lalu memihak salah satu terhadap yang lain, alih-alih mengatasi keseluruhan sistem tersebut. Misalnya, antara kedaulatan negara dan pasar global, antara kerja dan kapital, antara kebebasan individu dan ketergantungan serta ketidakberdayaan dalam paksaan akumulasi kapital.

Dalam proses ini, salah satu unsur dianggap bisa dipisahkan dari dinamika krisis kapitalisme, sementara hubungan timbal baliknya diabaikan. Akibatnya muncul pembagian antara unsur yang dianggap stabil dan unsur yang dianggap merusak. Pembagian ini kemudian tercermin dalam imajinasi tentang kolektif yang homogen dan “murni”, seperti konsep “bangsa”, sementara “Yudaisme” diasosiasikan sebagai unsur yang merusak. Semua kecenderungan ini bukan hanya merupakan bentuk keliru dalam mencoba melampaui masyarakat borjuis, tetapi juga melibatkan penolakan terhadap unsur-unsur emansipatoris di dalamnya, seperti kesetaraan formal dan individualisasi. Meskipun unsur-unsur ini memang sering muncul dalam bentuk yang terdistorsi, akan menjadi kesalahan besar jika sepenuhnya ditolak.

Kolektif yang diidealkan dalam kerangka ini pada akhirnya mengarah pada dua kemungkinan. Entah regresi ke bentuk yang lebih primitif dibandingkan negara dan hukum modern, atau justru “kemajuan” menuju kolektif politik yang baru dan substansial. Dalam kedua kasus tersebut, yang dihadirkan adalah mitos tentang keterhubungan langsung tanpa perantara, yang dalam praktiknya berarti relasi ketergantungan langsung dan kekuasaan sewenang-wenang. Ini sekaligus merupakan penolakan terhadap peradaban dan modernitas secara keseluruhan, bukan terhadap kontradiksi dan ketidaksempurnaannya. Bentuk-bentuk regresif ini, yang berusaha menyelesaikan kontradiksi modernitas borjuis dan relasi kapital, sering kali membawa implikasi anti-semit atau bahkan secara terbuka mengekspresikannya. Dan hal ini dapat ditemukan dalam berbagai arus pemikiran yang berbeda.

Gagasan Islamisme tentang kesatuan kolektif Muslim di luar kerangka negara borjuis, yang dalam praktiknya diorganisasi melalui hubungan ketergantungan langsung, bukan melalui hukum umum yang dimediasi, serta yang menempatkan individu di bawah kolektif yang lebih tinggi, sulit dipisahkan dari antisemitisme dan dari dorongan untuk menghancurkan Israel.

Namun, pemahaman anti-imperialisme klasik tentang pembebasan nasional, terutama jika diwujudkan dalam bentuk kolektif negara sosialis, juga rentan terhadap dinamika serupa. Reduksi relasi kapital menjadi sekadar dominasi negara tertentu, fetisisasi terhadap bangsa dan kolektif, serta romantisasi asal-usul, identitas, dan “akar” budaya, dengan cepat kehilangan potensi emansipatorisnya. Alih-alih membebaskan, kecenderungan ini justru sering berujung pada dukungan terhadap gagasan-gagasan reaksioner.

Pengulangan bentuk-bentuk anti-semit bukanlah hal yang jarang, dan muatan anti-semit hampir selalu hadir di dalamnya. Ketimpangan yang terlihat dalam keberpihakan terhadap apa yang disebut “perjuangan pembebasan Palestina”, jika dibandingkan dengan gerakan pembebasan nasional lainnya, serta fokus yang sangat kuat pada penghapusan Israel yang dipandang semata-mata sebagai negara kolonial dan kapitalis-imperialis, menunjukkan hal tersebut dengan cukup jelas.

4. “Pemusnahan” dalam kolektif anti-semit: negara non-hukum Nazi

Bentuk paling ekstrem dan secara kualitatif berbeda dari “penyelesaian semu”, sekaligus bentuk absolut dari antisemitisme mencapai puncaknya dalam negara Nazi.

Krisis internal masyarakat borjuis dihadapi dengan cara membentuk masyarakat menjadi komunitas substansial yang disebut “bangsa”. Di satu sisi, masyarakat diorganisasi melalui kelompok-kelompok kekuasaan yang saling bersaing. Di sisi lain, sebuah kesatuan yang lebih tinggi dibangun melalui integrasi seluruh individu ke dalam “komunitas rakyat” di bawah prinsip kepemimpinan tunggal, serta melalui partisipasi dalam persiapan dan pelaksanaan perang penjarahan. Melalui perang penjarahan, unsur-unsur ekonomi komando, serta pengorganisasian kerja oleh negara, dilakukan sebagai upaya nyata untuk melepaskan ekonomi kapitalis dari fluktuasi pasar. Kerja pun diubah menjadi sesuatu yang dalam ideologi Jerman selalu dibayangkan: sebagai kontribusi terhadap pembangunan “bangsa”.

Namun inti dari pembentukan “komunitas rakyat” ini terletak pada pemusnahan orang Yahudi sebagai tujuan itu sendiri. Dalam diri mereka dianggap terkandung dua hal sekaligus: sebagai representasi dari sisi “yang salah/merusak” dalam relasi kapital, dan sebagai “anti-ras” yang dianggap menghalangi identitas diri “bangsa Jerman”. Dengan demikian, pemusnahan orang Yahudi memperoleh karakter yang bersifat mistis dan seolah-olah membawa “penebusan”. Unsur ini dalam bentuk tertentu sebenarnya hadir dalam setiap bentuk antisemitisme.

Kesimpulan sementara

Semua hal ini membentuk karakter antisemitisme yang meresap ke segala aspek kehidupan, bersifat menyeluruh, dan selalu berpotensi menjadi eliminatoris, serta menjadikannya sebagai ancaman yang sangat nyata.

Selama relasi kekuasaan masih ada, orang Yahudi selalu dapat dikonstruksikan sebagai musuh absolut: sebagai personifikasi dari mekanisme kekuasaan dan sebagai sesuatu yang sepenuhnya “asing”, yang bukan sekadar ingin disingkirkan, tetapi dimusnahkan. Bagi mereka yang menjadi sasaran, ini berarti harus terus-menerus mempertimbangkan apakah hidup mereka berada dalam bahaya, dan apakah mereka benar-benar dapat menjalani hidup secara bebas.

Dengan demikian, antisemitisme merupakan sesuatu yang laten dan selalu hadir dalam masyarakat modern, yang sewaktu-waktu dapat muncul kembali terlepas dari kondisi sosial maupun posisi politik. Oleh karena itu, penghapusan antisemitisme secara menyeluruh hanya mungkin terjadi jika relasi kekuasaan itu sendiri dihapuskan. Artinya, perjuangan melawan antisemitisme tidak dapat dipisahkan dari perjuangan yang lebih luas untuk membangun masyarakat yang benar-benar bebas.

Fakta bahwa antisemitisme tidak hilang bahkan dalam proyek-proyek yang mengklaim diri sebagai non-borjuis menunjukkan bahwa relasi kekuasaan dalam bentuk lain tetap bertahan, dan bahwa universalitas yang mereka klaim bersifat semu. Dalam praktiknya, orang Yahudi tetap mengalami persekusi, seperti yang terjadi dalam komunisme Soviet, di mana mereka sering diasosiasikan dengan dunia borjuis. Klaim bahwa emansipasi telah tercapai dalam dunia yang belum benar-benar bebas justru kerap melahirkan kembali antisemitisme.

II. Tentang Israel dan Anti-Zionisme

1. Antisemitisme dan Israel

Menghadapi sejarah panjang pogrom, penindasan, dan ancaman pemusnahan terhadap orang Yahudi yang mencapai puncaknya dalam Shoah (Holocaust), upaya untuk mencegah bencana serupa harus diwujudkan dalam kondisi yang ada, dengan memanfaatkan sarana yang tersedia dalam masyarakat saat ini. Karena itu, perjuangan melawan antisemitisme sering kali mengambil bentuk yang dalam batas tertentu bersifat borjuistik.

Secara konkret, hal ini berarti diperlukan adanya suatu kedaulatan negara di mana kaum anti-semit tidak memiliki akses terhadap monopoli kekerasan, yaitu sebuah negara di mana orang Yahudi menjadi mayoritas. Negara seperti ini memungkinkan adanya perlindungan diri kolektif dan menjamin kehidupan yang aman serta bebas dari rasa takut. Inilah inti dari proyek Zionisme sebagai gagasan tentang negara Yahudi, sebuah kebutuhan yang hingga kini belum hilang.

Karena itu, kritik kiri yang menggantungkan solidaritasnya pada bentuk atau kebijakan politik negara Israel sering kali tidak menyentuh persoalan utama. Yang menjadi pertanyaan bukanlah apakah Israel selaras dengan proyek ideologis tertentu, melainkan sejauh mana Israel mampu melindungi orang Yahudi dari antisemitisme. Menyadari kebutuhan akan proyek ini juga menjadi tanggung jawab, terutama bagi kiri yang kritis terhadap negara, baik yang berhaluan komunis maupun anarkis. Hal ini merupakan bagian dari komitmen terhadap universalitas emansipasi: tidak ada emansipasi tanpa keselamatan dan keberadaan orang Yahudi.

2. Mengapa Israel tetap menjadi kepentingan emansipatoris? 

“Saya bukan sekadar seorang Zionis, tetapi seorang Zionis yang sangat meyakini prinsip itu. Bagi saya, Zionisme adalah dan tetap merupakan hak orang Yahudi untuk menentukan nasib dan masa depan mereka sendiri. Baru ketika saya tiba di Haifa, saya berhenti menjadi objek dari tindakan orang lain dan mulai menjadi subjek atas hidup saya sendiri.”

—Zeev Sternhell

Israel bukanlah negara biasa. Sebagai negara Yahudi, ia juga berfungsi sebagai sarana emansipasi diri dalam kerangka masyarakat modern sekaligus sebagai perlindungan dari ancaman kehancuran. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa orang Yahudi tidak dapat sepenuhnya bergantung pada pihak lain untuk menjamin keselamatan dan hak-hak mereka. Tujuannya adalah menciptakan ruang di mana kehidupan orang Yahudi tidak hanya aman secara fisik, tetapi juga memungkinkan mereka berkembang tanpa rasa takut dan tanpa pembatasan. Berbeda dengan negara lain, tujuan utama Israel secara langsung berkaitan dengan perlindungan orang Yahudi. Tidak ada kelompok lain yang mengalami bentuk permusuhan yang begitu luas dan destruktif sehingga, secara prinsip, hanya dapat dijawab melalui perlindungan diri.

Hak kembali bagi semua orang Yahudi yang menghadapi ancaman antisemitisme, terlepas dari sikap pribadi mereka terhadap Israel, juga merupakan bagian penting dari karakter negara ini. Karena itu, keberadaan Israel sebagai negara Yahudi dipandang sebagai suatu keharusan. Konsekuensinya, Israel harus mengorganisasi dirinya dengan cara yang mampu menjamin keberlangsungan dan keamanan bagi penduduknya. Sejak berdiri, Israel hidup dalam kondisi yang hampir terus-menerus berada dalam situasi darurat, baik karena antisemitisme yang tetap menjadi ancaman nyata maupun karena adanya upaya berkelanjutan untuk meniadakan keberadaannya melalui perang atau gerakan internasional anti-Zionis.

Dalam praktiknya, hal ini berarti Israel harus mampu mempertahankan diri, mencegah serangan, dan menjaga batas-batas yang aman. Kebijakan keamanan yang ketat, tingkat militerisasi yang tinggi, serta fokus pada perlindungan bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan struktural. Meski demikian, Israel juga menunjukkan kemampuan untuk membangun dan mempertahankan institusi demokratis dalam kondisi tersebut, sesuatu yang tidak dapat dianggap remeh.

Catatan: Kekaguman kanan terhadap Israel?

Rujukan positif terhadap bangsa, politik dalam kondisi darurat, wacana tentang batas yang aman, serta tingkat militerisasi yang tinggi, sering kali di tempat lain menjadi ciri khas politik kanan. Namun dalam konteks Israel, hal-hal tersebut merupakan konsekuensi dari kondisi yang sangat nyata. Karena itu, upaya untuk menyamakan kebijakan Israel dengan tokoh seperti Trump atau dengan fasisme tidak tepat. Bahkan jika pemerintahan Israel mengadopsi kebijakan yang cenderung kanan, arah politik tersebut tetap ditentukan oleh kondisi dan peran khusus yang dimiliki Israel.

Tentu saja, dalam politik Israel juga dapat diamati kecenderungan ke arah etno-nasionalisme serta menguatnya kubu konservatif dan kanan. Namun perkembangan ini perlu dipahami dalam konteks situasi spesifik Israel dan sejarahnya yang relatif baru. Kekhawatiran bahwa karakter Yahudi Israel dapat ditafsirkan secara etno-nasionalistik tidak hanya muncul di luar, tetapi juga diperdebatkan di dalam Israel sendiri, termasuk di antara partai-partai Zionis. Bahkan tokoh-tokoh Zionis kanan seperti Ze’ev Jabotinsky dan Menachem Begin menekankan bahwa Israel harus menjamin kesetaraan bagi seluruh warganya, dan bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan karakter Yahudi negara tersebut.

Belakangan ini, ketertarikan sebagian kalangan kanan internasional terhadap Israel muncul dari kesalahpahaman yang sama tentang Israel, yang sering kali dipenuhi proyeksi. Israel dipandang sebagai benteng melawan Islam, sebagai negara yang secara militer mempertahankan kedaulatan dan batas-batasnya, bahkan sebagai proyek nasionalistik yang homogen. Dalam pandangan ini, Israel dijadikan contoh bagi tafsir kanan tentang bangsa yang bersifat etnosentris dan eksklusif.

Namun pada dasarnya, bentuk kekaguman ini juga mengandung unsur antisemitisme. Ia berangkat dari fantasi tentang kedaulatan absolut suatu negara-bangsa yang homogen, yang seolah dapat berdiri di luar dinamika krisis dunia modern. Fantasi semacam ini pada akhirnya hanya dapat dipertahankan melalui konstruksi musuh absolut. Dalam sejarahnya, posisi itu berulang kali ditempatkan pada orang Yahudi. Karena itu, tidak mengherankan jika sebagian dari mereka yang mengagungkan Israel juga menyebarkan narasi seperti “pemerintahan yang dikuasai Zionis”, “diktator East Coast”, atau teori konspirasi tentang tokoh seperti George Soros.

3. Israel sebagai negara borjuis. Tidak ada standar ganda

Seperti negara borjuis lainnya, Israel juga mengandung kelebihan sekaligus kontradiksi yang khas dari bentuk negara semacam itu. Salah satu kontradiksi utamanya terletak pada hubungan antara prinsip hukum yang bersifat universal di satu sisi dan monopoli kekerasan negara di sisi lain. Ini mencakup peran kekerasan dalam membentuk dan mempertahankan tatanan, ketergantungan negara pada akumulasi kapital, serta posisinya dalam persaingan di pasar global. Dalam kerangka ini, wajar jika struktur-struktur rasis juga dapat muncul dan direproduksi di Israel, sebagaimana terjadi dalam masyarakat borjuis pada umumnya.

Beberapa aspek problematis dari negara borjuis terlihat lebih jelas di Israel karena proses pembentukan negara-bangsa berlangsung dalam waktu yang relatif singkat dan di bawah kondisi yang sangat ekstrem. Ini mencakup, misalnya, penegakan kedaulatan melalui kekuatan militer, penetapan wilayah, upaya homogenisasi melalui bahasa dan budaya, serta perjuangan untuk mendapatkan pengakuan internasional. Semua proses ini memiliki sisi problematis, tetapi bukanlah hal yang unik bagi Israel, melainkan umum bagi semua negara.

Karena itu, sering kali kritik dari kalangan kiri justru berfokus pada aspek-aspek yang sebenarnya juga dimiliki oleh banyak negara lain. Kritik semacam ini seharusnya tidak hanya diarahkan pada Israel, melainkan pada bentuk negara itu sendiri dan pada sistem kapitalisme global. Justru karena itu, penting untuk tetap memperhatikan kekhususan Israel dalam setiap analisis. Namun yang sering terjadi justru sebaliknya. Karena banyak arus kiri tidak memiliki kerangka yang memadai untuk mengkritik masyarakat borjuis secara menyeluruh, kritik yang muncul bukanlah kritik struktural, melainkan sekadar oposisi ideologis. Tidak ada analisis mendalam terhadap bentuk negara dan hukum, melainkan jatuh pada dua kecenderungan: memuja negara dalam berbagai bentuk, atau menolak negara secara abstrak tanpa memahami kompleksitasnya. Keduanya sama-sama menghambat kritik yang lebih menyeluruh dan emansipatoris.

Kritik yang keliru ini sering muncul dalam bentuk yang disebut sebagai “kritik terhadap Israel”. Proses pembentukan negara borjuis, yang pada dasarnya selalu melibatkan kekerasan dan merupakan fenomena umum, justru dinilai secara berlebihan atau bahkan hanya ditujukan pada Israel. Inilah yang dimaksud dengan standar ganda. Hal-hal yang berlaku bagi semua negara justru dinilai secara tidak proporsional hanya ketika menyangkut Israel. Akibatnya, orang Yahudi dituntut untuk memenuhi standar yang tidak pernah diterapkan pada kelompok lain, yaitu diharapkan untuk mengekspresikan diri di luar kerangka negara borjuis, sementara dunia yang ada justru dibentuk oleh kerangka tersebut. Padahal, pada awalnya Israel sendiri pernah mencoba arah yang berbeda, ketika gerakan Zionis memiliki kecenderungan sosialistik yang kuat.

Sering kali, kritik terhadap Israel justru menyalahkan pergeseran dari orientasi sosialistik ke arah negara borjuis-liberal, padahal proses serupa juga terjadi di banyak negara lain. Di sini terlihat bahwa kritik tersebut sering kali lebih mencerminkan proyeksi daripada analisis yang konsisten. Dalam pengertian ini, keberadaan Israel tidak lebih tidak sah dibandingkan negara lain. Bahkan di luar fungsi perlindungannya yang khusus, Israel tetap memiliki legitimasi yang setara dengan negara-negara lainnya.

4. Israel hingga masyarakat yang terbebaskan

Bagi kiri yang kritis, komunis, dan emansipatoris, yang memahami bahwa negara-bangsa bukanlah alat akhir pembebasan, penting untuk mengakui karakter khusus negara Yahudi. Dalam banyak hal, Israel justru memperlihatkan sisi progresif dari masyarakat borjuis. Meskipun berada dalam situasi yang sangat khas dan dikelilingi lingkungan yang bermusuhan, Israel tetap menunjukkan unsur-unsur seperti negara hukum, kesetaraan di hadapan hukum, perlindungan kebebasan individu, dan partisipasi demokratis. Bahwa mungkin ada bentuk yang lebih baik dari sistem ini adalah persoalan lain.

Negara juga berfungsi sebagai alat emansipasi dalam kerangka borjuis dan sebagai penahan terhadap kemunduran menuju barbarisme. Dalam konteks Israel, fungsi ini menjadi sangat mendesak. Bahkan proyek untuk melampaui negara-bangsa pun harus mempertimbangkan realitas antisemitisme. Selama relasi dominasi belum benar-benar dihapuskan, orang Yahudi tetap berpotensi dipaksa menjadi satu kolektif oleh antisemitisme, bahkan dalam kondisi pasca-nasional.

5. Antizionisme

Saat ini terlihat adanya obsesi terhadap Israel yang dalam beberapa kasus bahkan mengarah pada keinginan untuk menghancurkannya, terutama di sebagian kalangan kiri dan di beberapa negara Arab. Israel menjadi sasaran kritik dalam dua cara sekaligus. Di satu sisi, ketika fungsi khusus Israel seharusnya dipahami, kebijakan yang diambil karena kondisi tersebut justru dinilai dengan standar umum negara lain dan dianggap berlebihan. Di sisi lain, ketika Israel menampilkan ciri-ciri umum negara borjuis yang juga terdapat di banyak negara lain, kritik terhadapnya justru menjadi tidak proporsional dan jauh lebih keras.

Tidak semua kritik terhadap kebijakan Israel bersifat antisemitik. Secara teoritis, tidak semua bentuk antizionisme harus mengandung antisemitisme. Namun dalam praktiknya, antizionisme sangat rentan terhadap pola-pola antisemitik dan sering kali memang berakar darinya. Selain itu, antizionisme, termasuk yang berasal dari kalangan Yahudi sendiri, sering kali tidak benar-benar memperhitungkan skala antisemitisme, baik secara historis maupun dalam kondisi saat ini. Hal ini membuatnya memiliki konsekuensi yang bisa bersifat antisemitik.

Dalam banyak kasus, Zionisme dipahami secara keliru. Ia tidak dilihat sebagai bentuk nasionalisme borjuis seperti yang lain sekaligus sebagai respons khusus terhadap kebutuhan perlindungan diri orang Yahudi, melainkan digambarkan sebagai ideologi yang agresif, rasis, bahkan mendekati fasis dan ambisius secara global. Cara pandang seperti ini sendiri sudah mencerminkan pola antisemitik. Akibatnya, ketika muncul kritik bahwa bentuk antizionisme tertentu bersifat antisemitik, tuduhan tersebut sering kali langsung ditolak dan dianggap sebagai upaya untuk membungkam kritik, bukan sebagai sesuatu yang perlu ditanggapi secara serius.

6. Penempatan konteks “konflik Timur Tengah”

Pemahaman umum tentang konflik Timur Tengah sering kali menempatkan Israel sebagai pihak yang sepenuhnya bersalah, sekaligus menggambarkan orang Palestina semata-mata sebagai korban. Dalam narasi ini, mereka diposisikan sebagai sosok tanpa negara yang tertindas. Namun, sering diabaikan bahwa dalam banyak kasus, negara-negara Arab dan juga komunitas internasional turut berperan dalam menciptakan kondisi yang membuat gambaran tersebut seolah-olah menjadi kenyataan. Klaim bahwa Israel adalah negara fasis yang melakukan genosida terhadap orang Palestina sering kali dipenuhi oleh proyeksi dan cara pandang yang berlebihan.

Jika dilihat secara sederhana, konteks konflik ini dapat dipahami sebagai perang yang sejak awal melibatkan berbagai negara Arab dan Muslim melawan Israel sejak berdirinya. Jika seseorang tidak menolak keberadaan Israel sejak awal, maka jelas bahwa negara tersebut sejak awal harus mempertahankan diri dari berbagai serangan, yang dalam banyak kasus disertai keinginan untuk menghancurkannya, baik secara tersirat maupun terbuka. Sering kali konflik ini digambarkan seolah-olah hanya terjadi antara masyarakat Israel dan Palestina. Akibatnya, tindakan militer dan politik Israel selalu ditampilkan sebagai sesuatu yang secara langsung ditujukan kepada rakyat Palestina. Cara pandang ini sangat menyesatkan.

Garis konflik yang lebih tepat adalah antara Israel, yang berusaha mempertahankan hak eksistensi dan keamanan warganya, dengan berbagai aktor yang bersikap bermusuhan terhadapnya, termasuk yang didorong oleh kebencian anti-semit. Peran aktor-aktor ini juga penting dalam membentuk situasi yang menjadikan nasib masyarakat Arab di wilayah tersebut sebagai isu internasional. Dalam proses ini, posisi orang Palestina dibentuk sedemikian rupa sehingga kepentingan objektif mereka kerap bertentangan dengan kepentingan masyarakat Israel. Apa yang disebut sebagai “masalah Palestina” dalam banyak hal terbentuk secara nyata melalui dinamika ini, di mana keberadaan mereka dapat dengan mudah dijadikan alat dalam konflik melawan Israel dan diposisikan sebagai kebalikan dari Israel.

Dalam konteks inilah hubungan tegang antara Israel dan kepemimpinan Palestina perlu dipahami, begitu pula penderitaan masyarakat Palestina. Tidak dapat disangkal bahwa pendirian negara Israel, terutama sebagai proses yang berlangsung cepat dan dalam kondisi yang belum stabil, melibatkan kekerasan dan pengusiran yang berdampak besar pada masyarakat Palestina. Namun, proses semacam ini juga terjadi di banyak tempat lain, terutama pada periode pasca perang, dan dampak negatifnya sebenarnya dapat diselesaikan sejak lama. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa gerakan nasional Palestina dalam banyak kasus tidak berfokus pada pembentukan negara berdampingan dengan Israel, melainkan pada pembatalan hasil tahun 1948.

III. Kesimpulan

1. Tidak benar bahwa kalangan kiri kebal terhadap antisemitisme. Mereka hanya bisa relatif terlindungi sejauh mampu mengembangkan kritik yang memadai terhadap masyarakat borjuis, dan itu pun hanya dengan terus-menerus mengkritik serta mengoreksi kecenderungan anti-semit dalam diri mereka sendiri.

Dalam praktiknya, “kiri” sering kali merosot menjadi sekadar pandangan dunia atau ideologi dalam berbagai bentuk. Ia bisa berubah menjadi partisipasi liberal dalam diskursus politik yang ada, menjadi kritik yang justru memfetishkan sebagian aspek masyarakat borjuis, menjadi penolakan abstrak yang tanpa sadar mengulang apa yang ingin ditolak, atau menjadi kritik yang direduksi pada praktik-praktik subjektif semata. Semua posisi ini, secara langsung atau tidak, cenderung mereproduksi antisemitisme yang sudah ada dalam masyarakat, atau bahkan melahirkan bentuknya sendiri.

Tidak jarang pula kalangan kiri gagal menghadapi antisemitisme secara serius. Beberapa posisi yang diambil bahkan memiliki dampak yang secara konkret membahayakan orang Yahudi, karena melemahkan kemungkinan mereka untuk mempertahankan diri. Salah satu faktor penting dalam situasi ini adalah tidak adanya refleksi yang memadai terhadap antisemitisme dalam tradisi kiri sendiri, terutama yang berkembang pada dekade 1970-an dan 1980-an, di mana antizionisme sering menjadi medium utamanya.

2. Solidaritas terhadap Israel dari perspektif emansipatoris tidak berarti bertentangan dengan kritik terhadap masyarakat borjuis. Solidaritas ini berangkat dari kesadaran bahwa ada kondisi yang lebih buruk daripada sekadar dominasi kapital, yaitu kemunduran ke arah barbarisme yang secara terbuka menuntut pengorbanan individu, kebebasan, dan kehidupan, serta secara langsung menargetkan orang Yahudi. Dalam konteks sejarah di mana kehancuran itu pernah terjadi dan kemungkinan tersebut masih ada, solidaritas terhadap Israel menjadi sesuatu yang dapat dipahami. Namun, solidaritas ini tidak berarti mengabaikan dampak pendirian negara Israel terhadap masyarakat Arab, atau menutup mata terhadap perkembangan politik yang mengkhawatirkan di dalamnya. Ia juga bukan pembenaran tanpa kritik. Hanya saja, dalam kondisi diskursus yang ada, kritik terhadap aspek tertentu dari kebijakan Israel sering kali sulit dipisahkan dari kecenderungan untuk secara tidak proporsional memusatkan perhatian pada Israel semata.

Karena itu, penting untuk selalu mempertimbangkan fungsi khusus dan sejarah spesifik Israel dalam setiap analisis. Di sisi lain, upaya membela hak dan kesejahteraan rakyat Palestina perlu dibebaskan dari distorsi ideologis. Hal ini mensyaratkan pengakuan atas keberadaan Israel sebagai realitas politik, termasuk haknya untuk mempertahankan diri dalam konteks kawasan tersebut. Selain itu, perlu juga ditinggalkan anggapan bahwa perjuangan Palestina memiliki makna emansipatoris yang secara otomatis lebih tinggi dibandingkan yang lain. Sering kali, berbagai proyek utopis dilekatkan pada Palestina tanpa mempertimbangkan kondisi konkret yang ada. Perjuangan Palestina kerap disamakan dengan perjuangan sosialisme, pembebasan kolonial, atau bahkan dijadikan contoh kemungkinan penerapan sistem alternatif, padahal realitas sosialnya jauh lebih kompleks. Proyeksi semacam ini, yang sering kali disertai pandangan negatif terhadap Israel, justru menjadi bagian dari masalah itu sendiri.

3. Hal lain yang penting adalah memisahkan wacana dan praktik anti-rasisme serta pembahasan tentang hubungan kolonial dan pascakolonial dari kerangka antizionisme. Hal ini berlaku baik untuk gerakan konkret maupun teori yang mendasarinya. Berbagai pendekatan seperti teori pasca-nasional, kritik terhadap negara-bangsa, serta gagasan kosmopolitan dan universal juga perlu mempertimbangkan kekhasan historis Israel dan selalu memasukkan analisis tentang antisemitisme.

Dalam konteks orang Yahudi, persoalan tentang bagaimana menghubungkan yang partikular dan yang universal, identitas dan non-identitas, menjadi sangat penting. Hilangnya sensitivitas terhadap antisemitisme sering kali menunjukkan universalitas yang hanya bersifat abstrak. Selain itu, penting untuk diingat bahwa gagasan tentang asosiasi bebas tidak bertentangan dengan kemungkinan adanya asosiasi bebas yang secara sadar dan mandiri dibentuk oleh orang Yahudi sendiri.

Yah, si pengganggu di lingkungan itu, katanya cuma satu orang.. 
Musuh-musuhnya bilang dia berada di tanah mereka.. 
Dia dikepung, jumlahnya jutaan banding satu.. 
Tak punya tempat untuk lari, tak ada tempat untuk bersembunyi.. 
Dialah si pengganggu di lingkungan itu..

Si pengganggu itu hanya berusaha bertahan hidup.. 
Dia dikritik dan dikecam hanya karena masih hidup.. 
Dia tak boleh melawan, katanya harus tahan saja.. 
Harus diam dan mati saat pintunya didobrak.. 
Dialah si pengganggu di lingkungan itu.. 

Dia telah diusir dari berbagai negeri.. 
Mengembara sebagai orang buangan.. 
Melihat keluarganya tercerai-berai, kaumnya diburu dan dihancurkan.. 
Selalu diadili hanya karena ia terlahir.. 
Dialah si pengganggu di lingkungan itu.. 

Dia pernah melawan gerombolan yang ingin menggantungnya, tapi tetap disalahkan.. 
Orang-orang tua mengecamnya, bilang dia harus minta maaf.. 
Lalu dia menghancurkan pabrik bom, tak ada yang senang.. 
Padahal bom itu ditujukan untuknya, tapi dia tetap dianggap bersalah.. 
Dialah si pengganggu di lingkungan itu.. 

Kemungkinannya kecil, nyaris tak ada.. 
Untuk hidup mengikuti aturan dunia yang dibuat untuknya.. 
Karena ada jerat di lehernya dan senjata di punggungnya.. 
Dan izin untuk membunuhnya diberikan kepada siapa saja yang gila.. 
Dialah si pengganggu di lingkungan itu.. 

Dia hampir tak punya sekutu.. 
Apa yang ia miliki harus ia bayar sendiri, bukan diberi.. 
Ia membeli senjata usang dan tak mau menyerah.. 
Tak ada yang mengirim orang untuk bertarung di sisinya.. 
Dialah si pengganggu di lingkungan itu.. 

Ia dikelilingi para pasifis yang semua ingin damai.. 
Setiap malam mereka berdoa agar pertumpahan darah berhenti.. 
Mereka tak akan menyakiti seekor lalat pun, bahkan akan menangis jika harus melakukannya.. 
Namun mereka menunggu si “pengganggu” ini lengah dan tertidur.. 
Dialah si pengganggu di lingkungan itu.. 

Semua Imperium yang pernah menindasnya kini telah runtuh.. 
Mesir, Romawi, bahkan Babilonia.. 
Ia mengubah gurun menjadi taman.. 
Tak tunduk pada siapa pun, tak berada di bawah perintah siapa pun.. 
Dialah si pengganggu di lingkungan itu.. 

Kitab sucinya diinjak-injak.. 
Tak ada perjanjian yang benar-benar dihormati.. 
Ia mengambil sisa-sisa dunia dan mengubahnya menjadi kemakmuran.. 
Mengubah penyakit dan penderitaan menjadi kesehatan.. 
Dialah si pengganggu di lingkungan itu.. 

Apa yang membuat dunia merasa berutang padanya?
"Tidak ada", kata mereka. "Ia hanya suka menyebabkan perang".. 
Kesombongan, prasangka, dan takhayul terus hidup.. 
Mereka menunggu “pengganggu” ini seperti anjing menunggu makan.. 
Dialah si pengganggu di lingkungan itu.. 

Apa yang telah ia lakukan hingga penuh luka?
Apakah ia mengubah aliran sungai? Meracuni bulan dan bintang?
Si pengganggu di lingkungan itu, berdiri di atas bukit.. 
Menunggu waktu berlalu, sementara waktu terasa membeku.. 
Dialah si pengganggu di lingkungan itu.. 

~Bob Dylan, Neighborhood Bully

Diterjemahkan dari:
https://eklatms-qmjne.wordpress.com/2026/02/19/handreichung-zu-antisemitismus-und-israel/

Mengapa Kami menjadi Anarkis di Sudan?

Ditulis oleh: Fawaz Murtada

Kawan-kawan di “Forum Anarkis Kurdi” (KAF) baru-baru ini menerima pesan dari seorang kawan anarkis di Sudan. Kami ingin membagikannya agar orang-orang dapat mengetahui situasi kaum anarkis di Sudan.

Mengapa Kalian menjadi Anarkis di Sudan?

Pertanyaan ini terus menghantui saya dalam banyak momen. Di sebuah negara yang dipenuhi keberagaman ideologi, budaya, etnis, suku, dan pandangan politik, pilihan tampak begitu tak terbatas, tetapi pada saat yang sama tidak satu pun benar-benar dapat dipilih secara bebas. Sejak lahir, identitasmu di Sudan sudah ditentukan oleh agama, sementara suku memainkan peran besar dalam membentuk budaya bahkan nasib hidupmu.

Untuk menjadi seorang anarkis di Sudan, pertama-tama kamu harus mampu melepaskan diri dari seluruh identitas yang dipaksakan itu, juga dari berbagai belenggu yang menyeret kita ke dalam tungku negara. Sudan adalah negeri tempat perang, krisis, dan penyakit seolah tidak pernah berhenti. Rakyatnya, yang dibentuk oleh ideologi militerisme, agama, dan kesukuan, terus dijadikan bahan bakar bagi konflik yang berkepanjangan. Di negara seperti itu, saya sering memandang hidup saya sendiri dengan rasa heran. Perjuangan kami kerap terasa seperti adegan dalam film aksi (mungkin terdengar aneh atau sulit dipahami bagi orang luar) di mana untuk tetap hidup kami harus terus melarikan diri dari berbagai faksi yang saling berperang, menghindari hujan peluru yang diarahkan langsung kepada kami: peluru negara, agama, suku, sekte, dan kelompok-kelompok bersenjata.

Memilih menjadi seorang anarkis adalah bentuk kesadaran yang lahir dari pengakuan atas kegagalan seluruh sistem itu. Ia merupakan kesadaran yang mendorong seseorang menuju titik paling ekstrem dalam perjuangan praktis, sekaligus ke dalam pengalaman manusia yang sangat rumit dan mendalam. Jalan ini pada akhirnya hanya menyisakan dua kemungkinan: bertahan sebagai seorang revolusioner sejati, atau dihancurkan oleh pusaran kekuasaan itu sendiri.

Sebagaimana otoritas di Sudan hadir dalam berbagai bentuk, demikian pula oposisi terhadapnya. Ada gerakan perlawanan politik, partai-partai, kelompok bersenjata bayaran, milisi yang menyebut diri mereka revolusioner atau liberal namun tetap dibangun di atas struktur kesukuan, hingga berbagai faksi kebudayaan yang secara mendalam terlibat dalam praktik otoritarianisme berbasis propaganda. Jalinan hierarki yang saling bertaut inilah yang membentuk krisis di Sudan. Sudan sesungguhnya menyerupai kumpulan bangsa-bangsa kecil yang terperangkap di dalam satu negara dengan kekuasaan brutal, sebuah negara yang tidak mengakui hak asasi manusia kecuali sejauh hal itu sesuai dengan kepentingannya sendiri. Selain itu, ideologi Islamofasis telah lama dijadikan alat untuk memperdalam kebodohan dan keterbelakangan di Sudan.

Berjuang menghadapi semua itu seorang diri sebagai anarkis terasa seperti seekor serigala yang dikepung kawanan hyena. Begitu mereka menemukan satu celah kelemahan dalam dirimu, kehancuran menjadi sesuatu yang nyaris tak terhindarkan. Karena itu, jalan ke depan harus dimulai dengan mencari orang-orang yang berbagi ide denganmu, lalu bersama-sama mengembangkannya melalui pengetahuan dan pendidikan.

Sebagai seorang anarkis, kamu membawa keyakinan bahwa di mana pun kamu berada dan dalam kondisi apa pun, tugasmu adalah menyebarkan kebebasan. Harga dari kebebasan itu bisa sangat mahal, bahkan mungkin harus dibayar dengan nyawa. Namun pengorbanan itu tetap hanyalah setetes kecil dibandingkan besarnya kebutuhan akan pembebasan, agar manusia dapat hidup dengan bermartabat.

Kebebasan adalah hakikat tertinggi dari keberadaan manusia, dan anarkisme menunjukkan jalan untuk mencapainya sekaligus mempraktikkannya. Kebebasan bukan sekadar kata-kata puitis untuk menggantungkan harapan; ia adalah usaha yang nyata, komitmen untuk membebaskan diri sendiri dan orang lain, serta perjuangan tanpa henti untuk menjadikan kebebasan sebagai kenyataan.

Menjadi seorang anarkis adalah anugerah yang tidak bisa dimonopoli atau disembunyikan.

Menjadi bebas berarti menjadi anarkis, dan menjadi anarkis berarti menjadi bebas.

Mengapa Anarkis Sudan harus Didukung?

Setiap hari, kita menyaksikan konflik global yang dipicu oleh perebutan sumber daya, kekuasaan, dan ideologi, sementara rakyat terpecah ke dalam berbagai kubu: ada yang mendukung otoritas yang sedang berkuasa di negaranya, dan ada pula yang mendukung pihak yang berusaha merebut kendali atas negara tersebut. Di Sudan, perebutan sumber daya dan kekuasaan telah lama menjadi penggerak utama konflik, hingga akhirnya mencapai puncaknya dalam bencana yang melanda negara itu pada 15 April 2023. Peristiwa tersebut secara terang membuka kedok di balik slogan-slogan Revolusi Desember, sesuatu yang sejak awal berusaha dikritisi dan dijelaskan oleh para anarkis.

Ketika Janjaweed masih menjadi bagian integral dari negara militer dan turut terlibat dalam pembubaran brutal aksi-aksi protes, para kawan anarkis telah berani menentangnya. Mereka menyerukan pembubaran kelompok itu oleh rakyat, sekaligus memperingatkan bahwa Janjaweed merupakan ancaman bagi revolusi dan masyarakat.

Belakangan, Pasukan Dukungan Cepat (RSF) muncul sebagai kekuatan yang lebih independen, dibangun di atas fondasi kesukuan, dan menggunakan otoritas serta persenjataan mereka untuk memaksakan dominasi melalui supremasi rasial yang terang-terangan. Di Sudan, konflik kesukuan yang terorganisir dengan jelas disulut oleh negara, lalu tanpa disadari dijadikan alat utama untuk memperdalam perpecahan demi kepentingan para penguasa.

Para anarkis menolak otoritas kesukuan yang hingga kini masih menjadi salah satu pendorong utama konflik di Sudan. Mereka berupaya menyebarkan kesadaran tentang kebebasan, pemikiran yang independen, serta pembebasan dari propaganda negara dan kesukuan, agar rakyat tidak terus-menerus dijadikan pion dalam perebutan kekuasaan.

Di sebuah negeri yang telah dilelahkan oleh kemiskinan, keterbelakangan, dan perang, tempat perlawanan semakin sulit dilakukan dan para kawan menghadapi represi yang nyaris tak terbayangkan, anarkis Sudan tetap bersikeras mempertahankan keberadaan dan perjuangan mereka. Peran mereka melampaui sekadar bentuk perlawanan politik; mereka juga menjadi cermin yang memantulkan kenyataan sebenarnya, di luar distorsi media arus utama, dengan membagikan pengalaman hidup dan perjuangan sehari-hari mereka kepada para anarkis di berbagai penjuru dunia.

Di Afrika, tempat gagasan-gagasan anarkis masih relatif jarang, anarkis Sudan hadir sebagai mercusuar harapan bagi penyebaran kesadaran emansipatoris. Kebangkitan bangsa-bangsa Afrika untuk melawan perampasan sumber daya, serta penolakan terhadap perlakuan atas benua mereka sebagai tempat pembuangan limbah dan ladang eksploitasi global, bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan.

Perang di Sudan bukan hanya konflik internal; ia juga telah menjadi medan terbuka bagi pengujian senjata, tempat berbagai negara menjual persenjataan mereka untuk digunakan terhadap warga sipil yang tidak berdosa.

Saat ini, rakyat Sudan tidak sedang berperang demi agama atau ideologi, tetapi sedang terlibat dalam perjuangan yang pada dasarnya bersifat otoritarian. Ketika gerakan-gerakan sosial yang melawan ideologi mulai kehilangan momentumnya, para anarkis tetap menjadi satu-satunya pihak yang mampu menawarkan analisis dan kritik yang tajam terhadap kebijakan-kebijakan otoriter. Di tengah perjuangan kami yang menguras seluruh tenaga, bahkan mungkin juga nyawa, demi mempertahankan keberadaan dan menyebarkan kesadaran, dukungan dari kawan-kawan di seluruh dunia menjadi sesuatu yang sangat berarti.

Kami tidak dapat menjalani perjuangan ini sendirian. Sebagaimana kami memahami bahwa kami bukan satu-satunya yang menghadapi penindasan di dunia ini, solidaritas internasional memberi kami kekuatan untuk terus bertahan. Karena itu, kami menyerukan kepada seluruh kawan untuk mendukung para anarkis di Sudan, sebab mendukung mereka berarti mendukung kebebasan dan keadilan melawan tirani dalam segala bentuknya.

Dukung para anarkis di Sudan.. Dukung kebebasan di Sudan!

Kontribusi Kaum Anarkis Selama Perang

Tidak dapat dipungkiri bahwa perang membawa dampak yang sangat destruktif terhadap pembentukan dan keberlangsungan kelompok kami. Pengungsian dan tercerai-berainya para anggota menjadi konsekuensi yang nyaris tak terhindarkan dari kekerasan yang melanda negeri ini. Namun berkat solidaritas internasional, kami berhasil menyelamatkan kawan-kawan yang terjebak di zona konflik, membawa mereka ke tempat yang lebih aman, serta membantu mereka menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang baru. Kami juga membantu kawan-kawan lain menemukan tempat perlindungan. Secara pribadi, selama perang saya menampung lebih dari tiga keluarga kawan, sebagai bentuk penghayatan nyata terhadap prinsip solidaritas, hingga mereka mampu kembali menstabilkan hidup mereka.

Meskipun sumber daya kami sangat terbatas, kami terus berusaha melampaui kemampuan yang kami miliki. Sebagian besar kawan kami menjadi relawan untuk membantu komunitas yang terdampak perang, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan lansia. Di tengah minimnya bantuan kemanusiaan dan krisis yang terus memburuk, kami merasa tidak memiliki pilihan selain mengambil peran tersebut.

Selain itu, kami merasa penting untuk menyampaikan kepada dunia penyebab yang sebenarnya, dinamika, dan perkembangan perang dari sudut pandang anarkis. Kami juga berupaya meredakan ketegangan yang sengaja dipelihara oleh pihak-pihak yang bertikai demi memperpanjang konflik, dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hakikat perang itu sendiri. Bagian penting lainnya dari kerja kami adalah memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya sisa-sisa perang, serta cara menghadapi situasi seperti penawanan, penahanan, kelaparan, cedera, dan limbah perang.

Walaupun kami kekurangan sumber daya, kami tetap berkomitmen pada tugas pembebasan kami: menyebarkan kesadaran di tengah situasi yang sangat kompleks ini. Kami berharap dapat memperluas partisipasi dan cakupan perjuangan.

3 November 2025

Diterjemahkan dari:

https://theanarchistlibrary.org/library/fawaz-murtada-why-would-you-become-an-anarchist-in-sudan

Darah, Air dan Minyak—Kekeliruan Tentang Perang Darfur

Ditulis oleh: Michael Schmidt

Tanggal: 14 Mei 2007

Perang Darfur telah digambarkan sebagai konflik terburuk di dunia saat ini, namun meskipun liputan media begitu intens, banyak aspek konflik ini masih disalahpahami karena adanya perang propaganda yang berjalan berdampingan dengan perang di lapangan. Perspektif dari lapangan menawarkan sudut pandang yang berbeda. Sudah banyak yang ditulis mengenai krisis di Darfur, tiga provinsi paling kering di bagian barat Sudan, jadi saya tidak akan mengulanginya di sini. 

Cukuplah dikatakan bahwa Amerika Serikat menuduh adanya genosida terhadap suku Fur, Masaalit, dan Zaghawa oleh milisi Janjaweed yang didukung Khartoum, sebuah perhatian yang tidak diragukan lagi dipicu oleh ambisi Washington untuk menguasai cadangan minyak Sudan, yang saat ini dieksploitasi secara eksklusif oleh Tiongkok dan dalam tingkat lebih kecil oleh Malaysia dan India. Di sisi lain, Nafi Ali Nafi, wakil pemimpin Partai Kongres Nasional yang berkuasa, mengakui bahwa Khartoum mempersenjatai dan melatih sebuah “pasukan pertahanan rakyat”, yang terdiri dari warga sipil untuk mendukung Angkatan Pertahanan Sudan dalam pertempurannya melawan para pemberontak di Darfur, sembari menyangkal adanya kampanye genosida. 

Sudan adalah negara miskin yang terlilit hutang besar menurut Bank Dunia. Namun minyak perlahan mengubah keadaan: pada 2006 minyak menyumbang lebih dari 25% produk domestik bruto Sudan. Meski begitu, sangat sedikit dari kekayaan yang dihasilkan (sekitar 120.000 barel minyak mentah per tahun) yang benar-benar mengalir ke dalam perekonomian negara (yang ditopang oleh para pekerja migran asal Bangladesh yang dibujuk dengan janji palsu, namun pada akhirnya hanya menyapu lantai dengan upah sekitar US$100 per bulan), atau menuju daerah-daerah terpencil yang terabaikan seperti Darfur. Dana Moneter Internasional (IMF) telah mendorong kebijakan privatisasi yang fatal di Sudan, yang di satu sisi membuat pemerintah menerapkan langkah-langkah penghematan yang tidak populer di dalam negeri, sementara di sisi lain ikut dalam inisiatif “Kawasan Perdagangan Bebas untuk Afrika Timur dan Selatan” (COMESA atau Common Market for Eastern and Southern Africa) di luar negeri.

Selain itu, hingga tahun lalu diperkirakan bahwa 200.000 orang telah meninggal di Darfur, baik secara langsung maupun tidak langsung akibat perang, dan 2,2 juta orang telah mengungsi. Tidak ada cadangan minyak yang diketahui di Darfur, tetapi China National Petroleum Corporation berminat membangun pipa minyak yang melintasi wilayah tersebut untuk menghubungkan Port Sudan di Laut Merah, melalui wilayah kaya minyak Abeyi menuju cadangan baru di Guinea Khatulistiwa. Namun, terdapat pula sebuah akuifer raksasa yang membentang dari perbatasan Libya, melewati bawah Darfur hingga ke Sungai Nil. Dalam waktu dekat, saya memprediksi bahwa air tanah akan menjadi komoditas yang hampir setara nilainya dengan minyak, karena penggunaan air Sungai Nil yang berkelanjutan semakin mendekati batas maksimal dari kapasitasnya.

Setelah menghabiskan waktu di Al-Fashir dan Nyala (ibu kota Darfur utara dan Darfur selatan) bulan lalu, saya ingin menyampaikan beberapa pemikiran singkat mengenai situasi di Darfur yang diharapkan dapat memberikan sudut pandang baru:

KONFLIK DI DARFUR BUKAN ANTARA ORANG ARAB vs AFRIKA

Di Darfur jelas terlihat bahwa pembedaan semacam itu meski diterima sebagian kecil orang, sebenarnya tidak memiliki dasar karena semua kelompok tersebut berbicara bahasa Arab, berbusana serupa, dan memiliki budaya yang sama. Dalam keluarga yang sama pun, ciri wajah menunjukkan warisan campuran khas orang Darfur. Perbedaan yang ada lebih bersifat kesukuan daripada etnis, yang menimbulkan pertanyaan: mengapa masalah Darfur dirasialisasi oleh media Barat?

Konflik di Sudan Selatan mudah dieksploitasi untuk kepentingan geopolitik oleh Barat, dengan menggambarkannya sebagai pertarungan antara budaya Kristen tertindas di selatan melawan budaya Islam dominan di utara. Argumen yang sama tidak dapat diterapkan di Darfur yang populasinya relatif homogen, namun versi samar dan tidak jujur tentang konflik orang "Arab vs Afrika" tetap dijual di Barat. Ini hanya bisa dimaknai sebagai upaya untuk mendemonisasi Arab dan Islam oleh elite fundamentalis Kristen Amerika dalam Perang Salib Baru mereka.

SUDAN BUKAN NEGARA FUNDAMENTALIS ISLAM

Meski aspek-aspek hukum syariah diperkenalkan pada 1983 oleh rezim sebelumnya, kebijakan Islamisasi itu secara teknis hanya berlaku bagi warga utara. Tradisi Islam Sudan mayoritas bersifat Sufi, yang menekankan hubungan pribadi dan ekstatis dengan Allah. Islam Salafi yang melahirkan kelompok seperti al-Qaeda tetap merupakan tradisi minoritas dan tidak memiliki pengaruh sosial atau politik yang signifikan (meski Osama bin Laden pernah tinggal di Khartoum pada awal 1990-an).

Dalam politik, Partai Umma yang telah lama berdiri mungkin mengingatkan kita pada semangat anti-kolonial Revolusi Mahdist (1981–1985), tetapi kenyataannya partai ini hanya menjadi alat politik cucu sang Mahdi, Sadiq al-Mahdi. Sementara itu, Ikhwanul Muslimin tidak diajak berkonsultasi (padahal seharusnya demikian menurut prinsip syura dalam syariat) mengenai kebijakan Islamisasi, dan beberapa aspek hukum yang diterapkan bertentangan langsung dengan syariat sehingga tidak diterima oleh banyak orang Sudan, termasuk Muslimnya.

PENYEBAB KONFLIK BUKAN SEMATA-MATA POLITIK

Jelas bahwa banyak pemberontak mengangkat senjata karena mereka melihat itu sebagai satu-satunya cara, dengan merujuk keberhasilan perjuangan di Sudan Selatan, untuk memaksa Khartoum mendistribusikan kekuasaan dan sumber daya ke wilayah tertinggal seperti Darfur. Namun, masalah yang lebih besar adalah pergerakan pasir Sahara yang tak terhentikan ke arah timur dengan laju hampir 10 km per tahun. Sebagai contoh, pada 1992 tepi gurun berada 120 km di sebelah barat Nyala. Kini gurun hanya berjarak 5 km dari batas kota. Penggurunan dan degradasi lingkungan diperburuk oleh penebangan pohon secara masif, memaksa suku-suku disana menyempit ke wilayah yang semakin kecil sehingga mereka saling bertengkar dan berperang untuk memperebutkan sumber air dan padang penggembalaan yang semakin menipis. Modernisasi sejak era Nimeri (lihat di bawah) juga mengikis mekanisme tradisional penyelesaian konflik, dan seperti di Somalia, masuknya "senjata otomatis" membuat pertumpahan darah antar suku meningkat jauh dari batas normalnya.

PENEMPATAN PASUKAN PENJAGA PERDAMAIAN PBB TIDAK AKAN MEMBANTU

Jelas bahwa pendirian kamp-kamp “pengungsi internal” di seluruh Darfur justru menguntungkan Khartoum. Kamp-kamp itu, seperti Abu Shouk di utara Al-Fashir yang menampung 50.000 orang, dikelola oleh pemerintah regional dengan bantuan berbagai lembaga PBB, serta sebagian oleh Uni Afrika. Meski kehidupan di kamp relatif baik dengan segala macam barang dijual dan tingkat kesehatan tampak lebih baik dibandingkan di kota (setidaknya berdasarkan perbandingan saya antara Abu Shouk dan Al-Fashir), kamp-kamp itu tetap saja merupakan kamp konsentrasi dalam arti aslinya: memaksa mengonsentrasikan masyarakat suku nomaden ke dalam “kota buatan” selama bertahun-tahun, mengurbanisasi mereka, memperkenalkan mereka pada godaan pasar, dan tentu saja memutus rantai dukungan mereka terhadap para pemberontak.

Penempatan helm biru PBB kemungkinan besar hanya akan memperkuat pola ini, yang sangat menguntungkan Khartoum dan merugikan Darfur.

DARFUR JELAS MERUPAKAN WILAYAH PENDUDUKAN

Truk-truk teknikal tentara Sudan dengan senapan mesin berat terlihat di banyak tempat, helikopter tempur Tiongkok berada di Al-Fashir, jet MiG di landasan Nyala, dan keberadaan dinas intelijen negara dengan pakaian sipil sangat besar.

Kita kaum anarkis-komunis tentu perlu mengutuk penggunaan kekerasan brutal oleh Khartoum melalui pasukan proxy, serta penggunaan sinis kamp pengungsi untuk mengendalikan proses politik sipil di Darfur. Namun, kita juga perlu menolak rasialisasi isu ini oleh media Barat dan solusi palsu berupa kehadiran militer PBB. Kita juga harus memahami akar permasalahan lingkungan dan kesukuan dari perang kompleks ini, dan melihat bahwa sebagaimana dipahami para pemberontak Darfur, satu-satunya jaminan demokrasi minimum adalah devolusi kekuasaan kepada rakyat yang bersenjata (walaupun ini tidak sama dengan mendukung platform politik pemberontak tertentu).

LALU APA ALTERNATIFNYA?

Untuk itu saya beralih pada pembahasan singkat mengenai gerakan kiri di Sudan. 

Partai Komunis Sudan (HSS) didirikan pada 1946 di tengah gelombang kebangkitan sentimen anti-kolonial global pasca perang dunia II, dan merasakan kekuasaan pertama kalinya pada 1964 ketika pemerintah transisi mengakomodasi semua faksi politik, termasuk Ikhwanul Muslimin. Namun, setelah pemilu 1965 dan meningkatnya konflik separatis di selatan, pemerintah bergeser ke kanan dan HSS dilarang. Partai itu dipulihkan pada 1969 berkat kudeta Kolonel Gafaar Mohammed Nimeri, yang membentuk aliansi Militer-HSS dan meletakkan dasar negara satu partai yang selaras dengan Soviet. Namun pada 1970, Nimeri, Muammar Gaddafi dari Libya, dan Anwar Sadat dari Mesir, mengumumkan rencana untuk menyatukan ketiga negara dalam federasi. Hal ini tidak dapat diterima oleh HSS dan mereka melakukan kudeta di bawah Mayor Hashim al-Ata untuk menggulingkan Nimeri, tetapi hanya dalam tiga hari Nimeri kembali berkuasa dan HSS kembali dipaksa beroperasi di bawah tanah.

Arah politik Nimeri kemudian beralih ke AS setelah pembunuhan Sadat pada 1981, yang mengganggunya karena perdamaian terpisah yang dicapai Sadat dengan Israel. Pada 1985, pemogokan umum melumpuhkan Khartoum dan memicu jatuhnya Nimeiri melalui sebuah kudeta tanpa pertumpahan darah, saat ia sedang berada di Amerika Serikat. Dr. Gizuli Dafallah, seorang tokoh serikat buruh yang menonjol dalam aksi pemogokan diangkat menjadi perdana menteri oleh Dewan Transisi Militer (TMC), tanda meningkatnya kekuatan gerakan serikat buruh Sudan. Namun, pemerintah ini tidak stabil karena munculnya kekuatan separatis baru di selatan, Gerakan/ Tentara Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM/A), serta ketegangan terkait Islamisasi hukum era Nimeri. Pada 1989, Brigadir Omar al-Bashir melakukan kudeta atas nama Dewan Komando Revolusioner Untuk Penyelamatan Nasional (RCCNS). 

SPLM/A yang berorientasi nasionalis-kiri mendapat dukungan rezim stalinis, Mengistu Haile Mariam di Ethiopia, tetapi pemerintahan tersebut tumbang pada 1991, mencerminkan runtuhnya Blok Timur secara keseluruhan. Pada 2001, Bikisha Media Collective di Afrika Selatan yang kemudian menjadi inti Zabalaza Anarchist Communist Federation, menjalin kontak dengan seorang mayor yang menjadi komandan pemberontak dalam Aliansi Demokratik Nasional (TWD). Dibentuk pada 1989, TWD berbasis di pengasingan di Eritrea, mencakup 11 kelompok oposisi utara dan selatan termasuk HSS, SPLM/A, dan berbagai serikat buruh, yang bertujuan untuk menggulingkan rezim al-Bashir dan menggantinya dengan demokrasi parlementer.

Mayor TWD itu berkata:

“Dengan penuh hormat sebagai rekan seperjuangan, saya ingin mendapatkan lebih banyak informasi mengenai revolusi, karena adalah hak setiap orang untuk berjuang demi kebebasan yang telah lama dirampas dari kita sebagai orang Afrika yang cinta damai, sebab kita telah menjadi tawanan secara mental..”

Ia kemudian meminta informasi tentang “bentuk terbaik” dan “teknik terdefinisi” untuk mencapai kemenangan, dan kami mengarahkannya kepada Organisational Platform of the Libertarian Communists. Meski kontak kemudian terputus, hal ini menunjukkan adanya rasa haus akan politik praktis yang dapat ditawarkan anarko-komunisme. Ini bukan bermaksud melebih-lebihkan potensi proyek anarko-komunis di Sudan hari ini. Misalnya, masuknya SPLM ke dalam pemerintahan melalui perjanjian damai komprehensif pada 2005, melemahkan potensi kecenderungan radikal dalam gerakan tersebut (dan para pembangkang cenderung berbasis etnis).

Legalisasi kembali telah membuat bangunan stalinis HSS terpecah, dengan beberapa kecenderungan “ultra-kiri” yang memisahkan diri, terutama dari kalangan mahasiswa Universitas Khartoum. Meski sebagian besar beraroma Maois karena dipengaruhi oleh kondisi perang di pedesaan, tetap ada potensi bagi anarko-komunisme untuk masuk dengan gagasan-gagasan segar. Dan gerakan serikat buruh, meski berbasis urban tetap kuat, sebuah pertanda baik bagi siapa pun yang ingin melihat kelas pekerja Sudan yang berdaulat.

Diterjemahkan dari:

https://theanarchistlibrary.org/library/michael-schmidt-blood-water-oil

Sudan: Di Balik Pembantaian Khartoum—Latar Belakang, Para Pelaku, dan Gerakannya

Ditulis oleh: CrimethInc 

Tanggal: 14 Juni 2019

Pada Desember 2018, protes dan kerusuhan besar-besaran yang diorganisir oleh serikat buruh serta komite-komite lokal di seluruh Sudan berhasil menggulingkan kediktatoran Omar Al-Bashir. Dengan memanfaatkan simbol dan mitologi Nubia kuno, serta slogan dan taktik modern, para revolusioner mengekspresikan gelombang kemarahan yang beragam dalam upaya mereka melepaskan diri dari konflik etnis dan agama yang berlangsung selama dua dekade terakhir. Setelah Al-Bashir meninggalkan jabatannya, kerusuhan, blokade, dan protes terus berlanjut menentang Dewan Militer Transisional (TMC) yang merebut kekuasaan, meskipun mereka menjanjikan pemilu pada 2020. 

Pada awal 2019, kelompok paramiliter yang terhubung dengan Dewan tersebut mulai melakukan serangan brutal terhadap protes mahasiswa di Khartoum, yang berpuncak pada pembantaian 3 Juni ketika mereka mengusir secara kejam aksi pendudukan di Al-Qyada Square. Sebagai balasan, sebuah pemogokan umum melumpuhkan sebagian besar Sudan dari 9 hingga 11 Juni. Beberapa revolusioner bertekad melanjutkan perjuangan mereka secara sembunyi-sembunyi meski menghadapi kekerasan dari kelompok paramiliter nomaden ini.

Di seluruh dunia saat ini kita melihat pola konflik tiga arah yang serupa. Di Amerika Serikat dan Uni Eropa, konflik itu tampak dalam perebutan kekuasaan antara kaum sentris seperti Emmanuel Macron dan Hillary Clinton, demagog sayap kanan seperti Marine Le Pen dan Donald Trump, serta gerakan sosial untuk pembebasan. Di Afrika Utara dan Timur Tengah, bentuknya biasanya adalah pertarungan antara para diktator seperti Bashar al-Assad atau Abdel Fattah el-Sisi, dengan kelompok militan islamis, dan gerakan sosial yang memperjuangkan demokrasi dan egalitarianisme.

Kita melihat refleksi perjuangan kita sendiri dalam gerakan sosial di Sudan. Karena itu kita harus belajar sebanyak mungkin tentang musuh-musuh yang mereka hadapi dan proses yang membentuk situasi tersebut. Banyak yang percaya bahwa pemerintah Arab Saudi, Mesir, dan Uni Emirat Arab, terlibat dalam mendorong pertumpahan darah yang dilakukan para penguasa Sudan saat ini, untuk menghentikan gerakan sosial yang menggulingkan Al-Bashir dan menduduki Al-Qyada Square. Ini menunjukkan betapa besarnya kepentingan asing dalam konflik. Jika para demonstran dihancurkan di Sudan, dampaknya akan terasa di seluruh Timur Tengah dan dunia. Jika mereka bertahan dan terus maju, mereka akan memberi harapan bagi jutaan orang lainnya.

Tulisan berikut mengeksplorasi asal-usul Janjawid, pasukan paramiliter di balik pembantaian 3 Juni. Dalam prosesnya, tulisan ini memberikan gambaran mengerikan tentang bagaimana rezim perbatasan yang kita lihat di AS dan Uni Eropa, bekerja dari sisi lain aparatus represif global di wilayah yang ditetapkan sebagai tempat ekstraksi sumber daya dan penampungan “populasi surplus”. Tulisan ini juga memberi wawasan tentang kondisi yang melahirkan para tentara bayaran yang sanggup membantai gerakan sosial. Jika kita gagal menangani kebutuhan populasi yang tidak puas dan putus asa, yang terlantar akibat perang dan pembangunan neoliberal, kaum nasionalis serta otoritarian akan memanfaatkannya demi agenda mereka.

JANJAWID BERKUASA

Siapakah Janjawid?

Janjawid secara harfiah berarti “para lelaki berkuda yang membawa senjata.” Istilah ini muncul pada 1980-an ketika para pendukung pan-Arab yang diusir dari Chad oleh pasukan yang didukung AS dan Prancis, melarikan diri ke Sudan barat untuk membangun kembali gerakan mereka dan melanjutkan agenda pan-Arab di wilayah tersebut.

Pada 2003, ketika perang di Darfur pecah dan majunya Tentara Pembebasan Sudan (SLA) ke sejumlah kota memicu pemberontakan antar-etnis, pemerintah Omar Al-Bashir memanggil suku-suku Arab ini untuk menghentikan laju para pemberontak. Untuk itu, ia mempersenjatai kelompok-kelompok lelaki dari suku tersebut untuk menguasai wilayah dan melawan pasukan pemberontak.

Janjawid berasal dari suku-suku Arab, banyak dari mereka bahkan bukan warga Sudan, terutama berasal dari Chad, Niger, dan Mali. Sebuah video menunjukkan salah satu anggotanya mengaku berasal dari Chad, pernah bertempur di perang Yaman, dan kini berada di Khartoum untuk membebaskan ibu kota. Berbagai kesaksian para penyintas pembantaian mengonfirmasi hal ini.

Masyarakat Sudan tetap menyebut mereka “Janjawid”, meskipun pemerintah menolak nama tersebut. Nama resmi mereka adalah Rapid Support Forces (RSF) atau “Pasukan Dukungan Cepat”.

Saat ini, pemerintah menyangkal keterlibatannya dalam pembentukan "Pasukan Dukungan Cepat" (Rapid Support Forces/RSF). Namun, pada 2008 mereka mengakui penggunaan RSF untuk "menertibkan" wilayah Darfur, demi "menghentikan kekacauan, melindungi rakyat, dan melindungi lembaga negara." Pada 2014, upaya pemerintah untuk menstandarkan pasukan ini membuat mereka diintegrasikan ke dalam lembaga intelijen negara, NISS (National Intelligence and Security Service atau Dinas Intelijen dan Keamanan Nasional). Jadi, secara resmi mereka adalah milisi paramiliter mobile di bawah naungan lembaga intelijen negara. 

Milisi ini, yang sebagian besar berasal dari wilayah pedesaan Sudan barat, memiliki hubungan kuat dengan pemerintah Chad dan Sudan. Misalnya, Presiden Chad, Idriss Déby, menikahi putri Musa Hilal, pemimpin Janjawid pada masa genosida Darfur 2000-an. Musa Hilal memimpin Brigade Intelijen Perbatasan di Darfur Utara, sebuah pasukan khusus Janjawid yang beroperasi di wilayah perbatasan. Pada 2008, ia juga menjabat sebagai Menteri Urusan Federal Sudan. Ia adalah simbol kekejaman di Darfur dan sangat dicari oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Pasukan ini dikenal “siap, cepat, dan brutal.” Ali Osman Taha, Wakil Presiden Sudan (2005–2013), menunjuk Musa Hilal untuk memimpin dan merekrut pasukan Janjawid.

Janjawid berasal dari suku-suku Arab di wilayah tersebut; contohnya, Musa Hilal berasal dari suku Baggara (suku Arab penggembala sapi), sementara Hemedti, anggota Dewan Militer Transisional yang mengawasi pemilu baru, berasal dari suku Al-Abala (penggembala unta). Awalnya pasukan Janjawid dibentuk di Al-Misteriha, sebuah kota di Darfur Utara. Ketika menjabat sebagai komandan militer di wilayah Jebel Marra, Burhan, kini kepala Dewan Militer Transisional, pernah mengatakan: “Aku adalah Tuhan bagi orang-orang Fur, aku memiliki hak untuk menentukan hidup dan mati mereka.” 

Sejak 2003, Janjawid telah membunuh dan menjarah tanpa henti. Tidak ada angka pasti, tetapi menurut PBB, Omar Al-Bashir bertanggung jawab atas sekitar setengah juta kematian meskipun kemungkinan jumlah sebenarnya jauh lebih tinggi. Sumber lain menyebut tiga juta orang mengungsi dan tak terhitung jumlah korban luka. Janjawid menggunakan pemerkosaan sebagai senjata perang, dengan menyerang perempuan secara sistematis selama serangan mereka terhadap desa-desa. Mereka juga membakar rumah dan ladang, serta membunuh pria dan anak-anak. Pola operasi mereka dikenal luas: "datang dengan kuda atau mobil, menghancurkan desa dalam hitungan jam, dengan pesawat dan helikopter militer mengawasi dari atas.” Selama serangan, sebagian orang yang selamat melarikan diri dengan mengikuti aliran sungai atau bersembunyi di kamp-kamp sekitar. Namun, sering kali mereka tertangkap kembali oleh kelompok lain yang menunggu di luar desa. Para pengungsi berakhir di kamp-kamp di seluruh negeri dan di kawasan kumuh di pinggiran kota-kota, tempat Dinas Keamanan dan Janjawid terus meneror mereka.

Korban utama Janjawid adalah penduduk Fur, Massalit, Zaghawa, dan suku-suku berkulit hitam lainnya yang disebut “Afrika” atau “non-Arab”, yang populasinya telah dibantai dan diusir. Janjawid telah dituduh melakukan genosida terhadap kelompok-kelompok ini.

BAGAIMANA JANJAWID DIBIAYAI?

Pada awalnya, pendapatan mereka disebut berasal dari gaji yang dibayarkan langsung oleh pemerintah. Ali Osman Taha pernah menjelaskan bahwa ia menyisihkan sebagian anggaran pemerintah untuk RSF. Bersama pejabat-pejabat kuat lainnya, seperti Ahmed Harun dan Khalifa Kushayb (di wilayah Jebel Al-Nuba dan Blue Nile), ketiganya adalah tokoh kunci dalam pendanaan pasukan ini. RSF bergantung secara finansial dan logistik pada pemerintah. Ahmed Harun, wali kota Al-Obeid saat ini dan mantan Menteri Dalam Negeri, membantu membiayai Janjawid sejak Desember 2018. Ia mengancam para demonstran dengan mengatakan bahwa RSF lebih kuat daripada mereka dan menjanjikan represi brutal. Ia dituduh memerintahkan milisi untuk membunuh, memperkosa, dan menyiksa warga sipil, serta otak di balik berbagai serangan terhadap desa dan kota di Darfur barat, terutama pembantaian terhadap orang-orang Massalit. Ia juga dituduh memaksa pengungsian 20.000 orang pada musim panas 2003, dan pernah mengatakan bahwa: “Semua anak-anak Fur adalah pemberontak.. seluruh suku Fur telah menjadi rampasan bagi Janjawid.” 

Salah satu slogan demonstrasi terbaru berbunyi: “Ali Osman, dasar pengecut! Nafi Ali Nafi, kamu tidak berguna!” Para demonstran melihat para pemimpin dan pendana Janjawid sebagai pelaku kejahatan yang harus dijatuhkan seperti Al-Bashir. Setelah tahun 2010, ketika kebijakan penghematan memangkas anggaran publik secara drastis, Janjawid menemukan sumber pendapatan baru seperti tambang emas di wilayah Darfur sekitar Jebel Amir. Mereka juga memperoleh uang selama Perang Darfur: misalnya dalam serangan di Tawila, Korma, dan Kutum, mereka menjarah uang, barang-barang berharga, serta ternak dan hasil panen penduduk kaya. Mereka menyerang wilayah tertentu untuk tujuan ekonomi sekaligus melakukan pembersihan etnis: kelompok masyarakat Fur tertentu dengan tanah dan ternak merupakan target mudah dan menguntungkan.

Janjawid mengklaim tanah dan rumah, menetap dan menduduki wilayah yang mereka kosongkan. Para pemimpin gerakan pemberontak (seperti SLA) berjuang untuk mengusir mereka yang menduduki rumah-rumah milik suku yang dibantai atau diusir. Mereka mengecam penggantian etnis (suku Arab menggantikan suku Fur dan Massalit), yang menghambat kembalinya suku Sudan non-Arab dan menciptakan bias pro-pemerintah jangka panjang di wilayah tersebut. Dengan menyamar di bawah nama RSF dan diakui sebagai pasukan paramiliter, Janjawid juga meraup keuntungan dari perang di Yaman. Arab Saudi menekan pemerintah Sudan untuk mengirim pasukan ke Yaman. Pasukan Janjawid kemudian dikerahkan di Yaman dan menerima uang serta senjata dari Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Berkat keterlibatan militer mereka dalam konflik sejak 2016, pengaruh dan kekuatan mereka di Sudan meningkat pesat. Mereka menjadi lebih terorganisir dan banyak anak muda terutama dari suku Arab bergabung dengan mereka. Milisi ini dapat merekrut banyak anggota karena beberapa faktor, terutama karena gaji mereka relatif tinggi dan dapat menjadi sumber pendapatan yang sangat dibutuhkan keluarga miskin. Mereka merekrut sejumlah besar tentara anak dengan meyakinkan keluarga mereka akan hal ini. 

Pemerintah kemudian berupaya mengubah citra RSF di media. Mereka menunjuk juru bicara dan mencoba menampilkan pasukan ini sebagai angkatan bersenjata nasional reguler. Untuk itu, Janjawid ditempatkan di barak dan kamp militer di kota-kota besar bersama tentara reguler, misalnya di Nyala, Al-Fashir, dan Zalingei. Setelah kembali dari Yaman, anggota RSF mengatakan bahwa anak di bawah umur mencakup sekitar 40% dari pasukan Sudan. Mereka sering menjalani misi selama enam bulan, setelah itu kembali ke Sudan dan mengikuti misi pemerintah. Anak-anak ini menerima pelatihan minim (sekitar satu setengah bulan pelatihan fisik dan senjata dasar) sebelum dikirim ke garis depan di Yaman sebagai perisai manusia. RSF bertanggung jawab atas pembantaian penduduk Houthi di Yaman, termasuk pembunuhan sewenang-wenang terhadap warga sipil dan anak-anak.

Meski RSF terdiri dari beberapa komunitas Arab, di dalamnya terdapat hierarki internal. Mereka didominasi suku Rizeigat. Mereka yang bukan dari suku ini diprioritaskan dikirim ke Yaman dan mendapat posisi terendah sesuai hierarki rasial yang digunakan pemerintah. Banyak pemimpin RSF berasal dari Rizeigat. Mohammed Hamdan Dogolo, yang dikenal sebagai "Hemedti", direkrut pemerintah Sudan untuk memimpin operasi di wilayah Nyala. Pasukannya berasal dari suku Arab Rizeigat, dan dipersenjatai oleh Omar Al-Bashir. Ia berkuasa setelah 2013. Karena Musa Hilal dianggap terlalu menuntut independensi, rezim Al-Bashir menggantikannya dengan Hemedti.

Senjata Rusia dan Belgia yang diberikan ke pemerintah dialokasikan ulang ke milisi. Puluhan tank dan pesawat buatan Tiongkok telah masuk ke Sudan sejak 2004. Tiongkok membangun pabrik senjata untuk pemerintah Sudan di sekitar Khartoum. Pabrik ini memproduksi sebagian besar amunisi yang digunakan dalam Perang Darfur dan penindasan terhadap demonstran hingga hari ini. Tiongkok kini menjadi pemasok utama senjata bagi Sudan, menyediakan sebagian besar tank, pesawat, dan truk. Truk-truk ini digunakan untuk mengangkut penduduk Wadi Saleh ke Darfur, di mana mereka kemudian dieksekusi.

Di Darfur, Janjawid mengepung kota-kota kamp pengungsi. Mereka memperkosa perempuan yang keluar dari kamp, terutama mereka yang mencari kayu bakar. Mereka menangkap laki-laki yang masuk atau keluar dari kamp maupun kota untuk diinterogasi dan diancam. Bertindak seperti pasukan komando, mereka memasuki kamp-kamp pengungsi seperti kamp Kalma dekat Nyala atau kamp Zamzam dekat Al-Fashir, untuk mencari orang atau senjata dan menyebarkan teror selama penggerebekan. Dalam demonstrasi para pengungsi, mereka membunuh puluhan orang dan menangkap ratusan lainnya. Beberapa orang hilang pada malam hari setelah dibawa ke penjara dengan dukungan Dinas Keamanan. Mereka juga menyerang desa-desa disekitaran kota besar seperti Al-Fashir, datang dengan Land Cruiser dan mengenakan pakaian cokelat seperti anggota NISS, serta sorban untuk menutupi wajah. Mereka diketahui melakukan pemerkosaan massal terhadap perempuan pada 2014 dan 2015 di Tabi dan Golo di Darfur, sebelum membunuh korban dan meninggalkan mereka di kuburan massal. Mereka membakar ribuan desa; PBB menyebut sekitar 3.000 desa dihapus dari peta, meski jumlah sebenarnya kemungkinan lebih besar. 

Sumber pendapatan mereka yang lain adalah pemerasan dan pungutan pajak liar, termasuk pajak yang mereka kenakan pada kendaraan dan konvoi pengungsi di rute antara Al-Fashir dan Khartoum. Jika kendaraan atau konvoi menolak membayar, kelompok mereka menyerang dan menjarah barang di truk-truk tersebut. Karena ini satu-satunya rute yang menghubungkan wilayah Barat ke ibu kota, para sopir tak punya pilihan selain membayar. 

Uni Eropa dan negara-negara anggotanya membuat banyak perjanjian dengan Sudan, termasuk Khartoum Process pada 2014 yang kemudian diperkuat perjanjian 2015. Dalam konteks krisis ekonomi Sudan setelah referendum Sudan Selatan dan hilangnya pendapatan minyak, lembaga-lembaga Eropa membantu mengatur perbatasan, sesuatu yang menjadi keuntungan besar bagi rezim Khartoum. Peralatan dan pendapatan yang disita di perbatasan secara resmi dialokasikan untuk polisi, tetapi dalam praktiknya diambil alih Janjawid, yang juga menguasai perbatasan Libya. Hemedti berkali-kali mengatakan bahwa ia hanya melaksanakan kebijakan Uni Eropa dalam “melawan perdagangan manusia”, sehingga mendorong UE untuk mengompensasi usahanya dengan memberi lebih banyak sumber daya.

Meski UE menyangkal mendukung milisi secara langsung, sejumlah laporan seperti laporan berbahasa Inggris dari Sulaiman Baldo, Border Control From Hell, menunjukkan bahwa perangkat komputer, kendaraan, dan peralatan lain yang disediakan UE, diperoleh RSF melalui kerja sama mereka dengan polisi dan Dinas Keamanan. UE mengandalkan polisi Sudan untuk memperkuat perbatasan Timur dan Utara, serta mengatur arus migran Sudan, Eritrea, Ethiopia dan lainnya. Pada 2015, KTT Valette melanjutkan proses ini dengan menyerukan rencana untuk “mencegah migrasi ilegal” dan “perdagangan manusia”. Dalam praktiknya RSF adalah pasukan utama yang dimobilisasi di perbatasan, yang digunakan pemerintah untuk menerapkan kebijakan UE, telah melakukan kekerasan dan menciptakan kekacauan terhadap para penduduk lokal dan imigran. Janjawid juga memperoleh anggaran khusus yang memperkuat kekuasaan mereka.

JANJAWID DAN MANIPULASI KONFLIK ETNIS DALAM PERANG

Sesuai dengan situasinya, Janjawid telah dikirim ke seluruh negeri sebagai sebuah kekuatan mobile, terutama di wilayah Blue Nile, Jebel Al-Nuba, dan Kordofan, di mana mereka meneror warga sipil serta melakukan penjarahan, pemerkosaan, pembantaian, dan penganiayaan. Di Damazin pada 2013 dan di Kassala pada 2018, seluruh warga sipil di wilayah ini dituduh (karena asal etnis mereka) mendukung atau berpartisipasi dalam kelompok pemberontak seperti SLA (Sudan Liberation Army/Tentara Pembebasan Sudan), SPLM (Sudan Popular Liberation Movement/Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan), atau JEM (Justice and Equality Movement/Gerakan Keadilan dan Kesetaraan), sesuai dengan wilayah masing-masing. Misalnya, penduduk Blue Nile dituduh sebagai anggota SPLM karena pemimpin SPLM, Malik Agar, berasal dari wilayah tersebut. 

Pemerintah telah menggunakan Janjawid untuk memperdalam perpecahan antara suku-suku yang disebut “Arab” dan suku-suku yang disebut “Afrika”, sebuah pembedaan yang bermula pada 1980-an dalam konflik lokal antara para petani dan kelompok nomaden. Perpecahan etnis ini kemudian dimanipulasi secara politis oleh pemerintah untuk melegitimasi dan memperkuat kekuasaannya.

PEMBANTAIAN KHARTOUM

Mobilisasi Desember 2018, yang berujung pada runtuhnya rezim Al-Bashir merupakan pertama kalinya “Pasukan Dukungan Cepat” (Rapid Support Forces/RSF) memasuki Khartoum dalam jumlah besar untuk menekan demonstrasi dan pendudukan Lapangan Al-Qyada. Pemimpin RSF, Hemedti, ditunjuk sebagai Wakil Presiden Dewan Militer yang dipimpin oleh Burhan. Pada awalnya ia cukup pasif, dan sebagian masyarakat Sudan sempat optimistis dengan penunjukannya, karena ia tidak banyak dikenal di luar wilayah konflik bersenjata. Namun, dalam hitungan minggu wajah aslinya tampak ketika ia memerintahkan pasukannya untuk meneror dan membubarkan para demonstran di Lapangan Al-Qyada dengan kekerasan. Hemedti dan anak buahnya tidak memiliki hubungan dengan para pemuda di kota-kota, terutama pemuda kelas menengah Khartoum. Mayoritas pasukannya berasal dari pedesaan dan tidak memiliki akses pendidikan yang memadai. Kesenjangan ini tampak jelas dalam serangan-serangan terbaru. Bagi sebagian dari mereka, ini adalah pertama kalinya mereka datang ke kota atau melihat smartphone. Foto-foto beredar menunjukkan mereka bermain di taman kanak-kanak di ibu kota, menari dan bernyanyi di jalanan setelah pembantaian itu.

Pada bulan Mei, beberapa kelompok RSF yang terisolasi mencoba mengosongkan Lapangan Al-Qyada, namun gagal karena barikade dan perlawanan para demonstran. Pada 13 Mei, mereka membunuh empat demonstran dan melukai sekitar tiga puluh lainnya dengan peluru. Para demonstran dengan jelas mengidentifikasi para penyerang sebagai Janjawid. Setelah kejadian ini, Burhan, Presiden Dewan Militer, berjanji untuk membuka penyelidikan terhadap anggota RSF yang bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut. Namun kemudian Pasukan Keamanan justru menangkap enam tentara Darfur secara sewenang-wenang, memaksa mereka mengaku di televisi nasional dan memenjarakan mereka, meskipun beberapa di antaranya tidak berada di lokasi serangan ketika kejadian berlangsung. Banyak orang dengan marah mengecam penipuan ini di media sosial.

Pada 25 Mei, beberapa serangan dilakukan anggota RSF di sekitar pintu masuk Lapangan. Mereka membunuh dan melukai banyak orang, dan menangkap sebagian lainnya. Pemerintah secara resmi mengakui serangan-serangan tersebut dan membenarkannya dengan alasan bahwa lokasi “Colombia”, yang berada di pintu belakang Universitas Khartoum, ditempati oleh pekerja seks dan pengedar narkoba. Pada 3 Juni, hari ke-29 Ramadhan, konvoi kendaraan RSF memasuki ibu kota bersama mobil-mobil Dinas Keamanan, dan menyingkirkan polisi serta tentara yang menolak patuh. Mereka merupakan konvoi lebih dari 10.000 anggota yang dikirim ke ibu kota dari berbagai wilayah Sudan. Mereka mulai menembaki kerumunan sekitar pukul 6 pagi, membakar tenda-tenda di Lapangan dan menangkap para demonstran, lalu melempar mereka ke bak mobil pickup. Mereka menggunakan gedung Universitas Khartoum dan masjid sebagai tempat penahanan selama tiga hari, sambil memukuli dan menyiksa para tahanan. Beberapa meninggal karena kondisi penahanan yang mengerikan. Mereka yang selamat memberikan kesaksian yang mengguncang tentang perlakuan yang mereka alami. Banyak orang lainnya dibunuh atau terluka oleh tembakan. Kementerian Kesehatan mengakui 61 orang meninggal pada 3 Juni, sementara sumber tepercaya melaporkan lebih dari 100 korban jiwa, termasuk 19 anak-anak. Janjawid memperkosa puluhan perempuan dan mencoba memperkosa puluhan lainnya. Video-video diposting di media sosial. Sebuah foto memperlihatkan seorang pria bersenjata menggunakan tongkatnya untuk memamerkan "pakaian dalam" perempuan yang ia serang seperti trofi perang. 

Menurut orang-orang di Lapangan Al-Qyada, beberapa mayat dibakar di sana, sementara lainnya dibuang ke Sungai Nil. Pada akhir minggu, mayat-mayat mulai muncul di permukaan air, dan para demonstran melakukan segala upaya untuk mengambil dan menguburkannya. Secara keseluruhan, lebih dari 500 orang terluka di Omdurman dan Khartoum, termasuk banyak yang dipukuli, diserang, dan dibiarkan sekarat di jalanan. Mereka yang mencoba menolong para korban juga ditembak secara brutal. RSF memasuki berbagai pemukiman penduduk di Khartoum dan Omdurman, mereka menyerang warga secara acak. Mereka menghancurkan toko, apotek, dan mobil. Peluru nyasar menewaskan beberapa orang di rumah mereka. Mereka juga memasuki rumah sakit, memukuli dokter dan mengancam akan membunuh mereka jika mereka menangani para demonstran, memperkosa perempuan dan memukuli para korban luka. Mereka menangkap tokoh oposisi, termasuk Yasser Saïd Arman, pemimpin salah satu faksi SPLM. Anggota kantor Asosiasi Profesional Sudan (SPA) sejak itu bersembunyi. Keesokan harinya setelah pembantaian, Dewan Militer mengumumkan pembatalan semua kesepakatan dan pencapaian dari negosiasi dengan Asosiasi Profesional Sudan (SPA), serta menangguhkan semua pembicaraan lebih lanjut. Mereka mengumumkan akan mengadakan pemilu pada 2020, dan kita sudah tahu apa hasilnya jika pemilu dikendalikan oleh Burhan dan Hemedti.

Masyarakat Sudan terus berdemonstrasi, menutup jalan, mendirikan barikade, dan membakar ban. Ibu kota berubah menjadi medan perang sipil. Pada 7 Juni, jumlah korban resmi telah mencapai 111 kematian dan lebih dari 500 luka-luka. Mereka sama sekali tidak takut diejek. Hemedti memberikan pidato yang mengerikan dimana ia menyatakan:

“Pasukan Dukungan Cepat (RSF) tidak bertanggung jawab atas kejadian ini. Sekelompok warga sipil yang mengenakan pakaian seperti Pasukan RSF mengambil mobil mereka dan menyerang para demonstran. Saya bersumpah bahwa pasukan kami tidak membunuh siapa pun.”

Janjawid dengan nama “Pasukan Dukungan Cepat (RSF)", kini menguasai negara. Mereka merupakan kekuatan besar, tak terkendali, dan haus darah. Setelah 20 tahun, Janjawid telah terbiasa menggunakan kekerasan brutal untuk membantai banyak orang. Milisi ini dibiayai oleh negara-negara Teluk dan Uni Eropa, dan menimbulkan ancaman perang saudara yang segera meledak di Sudan. 

“Akan sangat sulit menemukan negara awal (Earliest States) mana pun yang tidak melibatkan kelompok-kelompok non-negara, kadang secara besar-besaran, ke dalam angkatan bersenjatanya untuk menangkap budak yang melarikan diri, dan untuk menekan pemberontakan di antara populasinya sendiri yang resah. Pasukan ‘barbar’ memiliki peran yang sama besarnya dalam membangun negara seperti halnya dalam menjarahnya. Dengan secara sistematis menambah basis tenaga kerja negara melalui perbudakan dan dengan melindungi serta memperluas negara melalui layanan militernya, kaum barbar dengan sukarela menggali kuburannya sendiri.”

—James C. Scott, Against the Grain: A Deep History of the Earliest States

Diterjemahkan dari:

https://theanarchistlibrary.org/library/crimethinc-sudan-behind-the-massacre-in-khartoum

Apakah Tiongkok Adalah Kekuatan Imperialis Baru di Afrika? Akankah Tiongkok Menggantikan Inggris Sebagai Kekuatan Imperialis di Afrika Selatan?

Ditulis oleh: Lucien van der Walt & Michael Schmidt

Kaum revolusioner di Afrika Anglophone selalu melihat Inggris dan Prancis sebagai kekuatan imperialis dominan di benua ini, tetapi kekuatan lain kini mulai muncul dari bayang-bayang untuk menantang dominasi pascakolonial mereka, dan itu bukan hanya Amerika Serikat.

Kaum anarko-komunis Afrika Selatan biasanya melihat bekas koloni Inggris di Afrika Selatan sebagai kekuatan sub-imperialis, yang bertindak atas nama imperialis besar serta kelas penguasa kapitalisnya sendiri di kawasan tersebut, semacam polisi regional: jika kepentingan Inggris di Swaziland terancam oleh gerakan demokrasi, kita yakin kekuatan militer Afrika Selatan akan turun tangan untuk menopang para elit negara tersebut (seperti yang terjadi terhadap Lesotho pada 1998).

Namun, lanskap internasional sedang berubah dan kini kita dapat melihat bangkitnya Republik Rakyat Tiongkok sebagai salah satu kingmaker paling berpengaruh di Afrika, baik dalam mendukung rezim genosida di Khartoum, maupun dengan memulai proyek pembangunan besar seperti bandara baru di Luanda (sebagai imbalan 10.000 barel minyak mentah per hari) dan stadion nasional (Stade des Martyrs de la Pentecôte) di Kinshasa, kota dengan patung emas raksasa Laurent-Désiré Kabila yang gemuk dan mirip Mao, terkadang tampak lebih mirip kota di Sungai Yangtze daripada di Kongo (tiruan bendera nasional Tiongkok oleh DRC/Republik Demokratik Kongo sebelum mengganti bendera tahun ini terlalu mencolok untuk diabaikan). 

KAPITALISME NEGARA

Tidak seperti Uni Soviet, Tiongkok berhasil melakukan transisi dari "kapitalisme negara" yang tertutup (era-Maois) menuju model neoliberal berorientasi ekspor. Pertumbuhan ekonominya yang pesat dan barang-barang murahnya (diawasi oleh CPP/Partai Komunis Tiongkok) dapat membuat negara itu melampaui AS sebagai kekuatan manufaktur terbesar di dunia pada 2010.

Ledakan kapitalis ini dibangun di atas penindasan brutal terhadap kelas pekerja dan kaum petani. Mogok kerja adalah ilegal, para pembangkang dibunuh, dan 20% rumah tangga kaya memperoleh 42% pendapatan perkotaan, sementara 20% termiskin hanya menerima 6%. Intensitas perjuangan kelas meningkat tajam: mogok kerja melonjak dari 8.150 pada 1992 menjadi 120.000 pada 1999. Tahun lalu, penduduk desa Huaxi di provinsi Zhejiang, bertempur dengan tangan kosong melawan polisi dan pejabat lokal, dan berhasil mengusir mereka. Pada Desember, ratusan warga desa bersenjatakan dinamit dan bom molotov menyerang polisi di Dongzhou, provinsi Guangdong, setelah polisi membunuh 20 warga yang memprotes perampasan tanah untuk pembangunan pembangkit listrik. Sebuah sumber yang dekat dengan komite sentral CPP mengungkap bahwa sekitar 3 juta pekerja ikut serta dalam protes tahun lalu.

Ini adalah negara dengan upah minimum resmi hanya US$63 per-bulan (bandingkan dengan Vietnam yang baru memenangkan kenaikan upah melalui mogok liar melawan “bos-bos komunis” mereka), memiliki catatan kematian tambang terburuk di dunia (kantor berita resmi Xinhua mencatat 5.986 kematian hanya di tambang batu bara pada 2005, yang dalam beberapa kasus memicu para penambang menyerang majikannya dengan dinamit), dan menjadi wilayah operasi perusahaan-perusahaan multinasional seperti Nike dan McDonald’s di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif).

Ketika teror dan represi menggerakkan ekonomi Tiongkok, kelas kapitalisnya melihat ke luar negeri untuk mencari tenaga kerja murah, bahan mentah, dan pasokan energi. Afrika yang secara ekonomi tersisih akibat krisis sejak 1970-an tiba-tiba menjadi properti panas. Pada 2005 ekonomi Afrika tumbuh 5% (tercepat dalam beberapa dekade), karena meningkatnya permintaan bahan mentah dengan permintaan Tiongkok memainkan peran kunci.

Pada 1980-an dan 1990-an, Afrika nyaris hilang dari peta investasi karena hanya menerima kurang dari 1% dari seluruh investasi langsung swasta ke negara-negara “dunia ketiga” pada 1995. Kapitalis Tiongkok (dan Afrika Selatan) kini mengisi celah tersebut dan trennya terus meningkat.

TIONGKOK DI AFRIKA

Tiongkok diam-diam berdagang dengan Afrika Selatan di era apartheid, meskipun mereka mendanai gerakan pembebasan di negara tersebut dan negara tetangganya, seperti Zimbabwe. Hubungan resmi dengan Afrika Selatan dipulihkan pada 1998.

Menurut Martin Davies, direktur Centre for Chinese Studies di Universitas Stellenbosch (dan pengusaha dengan kepentingan bisnis di Shanghai), tahun lalu perdagangan antara Tiongkok dan Afrika melonjak menjadi US$35 miliar, dengan investasi Tiongkok terutama di sektor minyak, khususnya di Nigeria, Angola, Sudan, dan Guinea Khatulistiwa. 

Kondisi suram di negara-negara tersebut hampir tidak menjadi penghalang bagi Tiongkok: entah itu masalah minimnya demokrasi di Guinea Khatulistiwa, perang saudara di Sudan, maupun kenyataan bahwa pencurian terang-terangan kekayaan minyak di Angola dan Nigeria oleh klik penguasa lokal telah memicu konflik; dalam konflik tersebut, UNITA (União Nacional para a Independência Total de Angola) dan MEND (Movement for the Emancipation of the Niger Delta) masing-masing berupaya memperebutkan bagiannya.

Jadi, tidak mengherankan jika menurut para aktivis HAM setempat helikopter tempur Tiongkok digunakan dalam pembantaian terhadap warga sipil di Darfur. Tiongkok yang memiliki pos penyadapan elektronik di Komoro, memberikan dukungan militer besar-besaran kepada Sudan antara 1996–2003, termasuk pesawat jet tempur. Negara itu juga mengirimkan berton-ton senjata ke Ethiopia dan Eritrea sebelum pecahnya perang perbatasan tahun 1998, serta menjual jet tempur, pesawat militer, dan peralatan pengacau radio (yang digunakan untuk mencegah siaran luar negeri masuk) kepada rezim di Zimbabwe.

AFRIKA SELATAN

Tiongkok telah melumasi roda imperialismenya di Afrika dengan menghapus utang lebih dari US$1 miliar yang dipinjamkan kepada 32 negara Afrika, dan SABC (South African Broadcasting Corporation) melaporkan bahwa neraca perdagangan Afrika Selatan dengan Tiongkok tumbuh 26% setiap tahunnya.

Afrika Selatan adalah mitra dagang terbesar Tiongkok di Afrika, dengan perdagangan meningkat 400% selama enam tahun terakhir. Afrika Selatan memasok bijih besi dan bahan mentah lainnya, menerima barang-barang manufaktur, dan sebuah perjanjian dagang baru akan membuat Tiongkok membatasi ekspor tekstil, namun memperkuat kerja sama di bidang energi nuklir. Sementara itu, perdagangan Afrika Selatan dengan mitra tradisional seperti Inggris terus menyusut.

Namun, pentingnya hubungan dengan Tiongkok relatif terbatas, mengingat kekuatan dan keragaman kapitalisme Afrika Selatan. Di sisi lain, investasi Tiongkok sangat besar pengaruhnya pada negara dengan ekonomi lemah seperti Guinea Khatulistiwa. Kepentingan Tiongkok dalam mengamankan pasokan bahan baku langsung, misalnya minyak di luar kartel OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries), membuat kita dapat memperkirakan hubungan ini akan semakin intensif, dan para elit Afrika akan memperkuat hubungan mereka dengan kekuatan Asia Timur tersebut. Afrika kini menyediakan sekitar 30% dari impor minyak Tiongkok.

SOLIDARITAS ATAU XENOFOBIA

Lalu, apa arti semua investasi dalam negeri ini : senjata, bijih dan minyak? COSATU (Kongres Serikat Buruh Afrika Selatan) menanggapi dengan rasa khawatir terhadap kesepakatan antara pemerintah Afrika Selatan dan Tiongkok, memperingatkan bahwa dengan banjirnya pakaian murah impor dari Tiongkok (peningkatan 480% sejak 2003), industri tekstil domestik yang sudah rapuh (62.000 lapangan pekerjaan hilang pada periode yang sama) akan runtuh.

Para pemimpin COSATU dipermalukan tahun lalu ketika anggota Serikat Pekerja Pakaian dan Tekstil Afrika Selatan yang berafiliasi dengan mereka berdemonstrasi karena baju merah kongres organisasi tersebut ternyata dibuat di Tiongkok. Banyak perusahaan tekstil dalam negeri Tiongkok di telah pindah ke Afrika untuk menghindari kuota impor Eropa dan Amerika, tetapi mereka sering membawa kondisi kerja yang brutal. Pada saat yang sama, COSATU dan SACP (Partai Komunis Afrika Selatan) sekutunya, terus memuji Tiongkok sebagai negara sosialis. 

Kedua posisi tersebut salah. Kampanye COSATU: “Belilah Produk Afrika Selatan”, tidak akan menghentikan barang impor murah dari Tiongkok. Kampanye itu justru mempromosikan rasisme anti-Tiongkok dan menyuburkan xenofobia beracun yang menjangkiti kelas pekerja lokal. Kampanye itu juga menyiratkan bahwa semua rakyat Afrika Selatan (kapitalis dan kaum pekerja) memiliki kepentingan yang sama. Pandangan ini sangatlah keliru: kapitalis Afrika Selatan bukanlah sekutu kelas pekerja Afrika Selatan.

Selain itu, kebijakan ANC’s GEAR mendorong perdagangan bebas, jadi tidak ada prospek bahwa gelombang impor akan berkurang secara signifikan. COSATU hanya melakukan seruan sia-sia terhadap moral dan patriotisme kelas penguasa Afrika Selatan, seruan yang tidak akan menghasilkan apa-apa. Para kapitalis Afrika Selatan justru sedang membangun pakta dengan kapitalis Tiongkok. Jika para pesaing ini bisa bersatu, mengapa kelas pekerja tidak bisa belajar dari hal itu dan bersolidaritas dengan kelas pekerja Tiongkok?

INTI PERUSAHAAN

Seperti yang telah kami catat sebelumnya, baik GEAR maupun NEPAD bertujuan menarik lebih banyak perdagangan dan investasi asing, dan Tiongkok memenuhi kedua kriteria tersebut. Sementara itu, Menteri Intelijen (dan anggota politbiro Liga Komunis Muda yang menua), Ronnie Kasrils, memuji perkembangan pesat pembangunan di Tiongkok, termasuk proyek kontroversial Tiga Bendungan di Sungai Yangtze yang akan menggusur 1 juta penduduk sebagai “impian semua insinyur konstruksi”, dalam sebuah buku mengkilap berjudul, China Through the Third Eye: South African Perspectives, yang pembuatan dan penulisannya didanai oleh Kamar Dagang dan Industri Tiongkok di Afrika Selatan (SACETA atau South Africa-China Economic and Trade Association). Hal ini dianggap sebagai sesuatu yang positif: “Jika Tiongkok ingin tetap menjadi negara dengan ekonomi yang berkelanjutan, ia harus mempercepat transisi dari masyarakat pedesaan ke masyarakat perkotaan, dari ekonomi agraris ke ekonomi industri.”

Kepala humas negara, Joel Netshitenzhe, mengklaim dalam buku yang sama bahwa: “Afrika Selatan dan Tiongkok memiliki tujuan bersama karena kedua negara berkomitmen untuk memastikan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh warga negaranya. Keduanya memiliki tujuan untuk menurunkan angka kemiskinan.” Mengingat kemiskinan struktural yang dipaksakan negara Tiongkok terhadap rakyatnya, sulit membayangkan apa yang ia maksud ketika ia memuji peran mesin propaganda negara Tiongkok atas “ketelitian dan fokus Tiongkok dalam menggunakan informasi untuk memobilisasi rakyat di sekitar tujuan dan visi bersama..”

Rasa dingin merayap di tulang ketika seseorang membaca pujiannya terhadap “keberagaman suara” dalam media Tiongkok, sambil mengabaikan sensor negara dan keterlibatan mesin pencari Barat seperti Yahoo yang membantu Tiongkok memenjarakan para pembangkang politik.

Pandangan wakil sekretaris jenderal SACP dan pemikir tunggal, Jeremy Cronin, bahkan lebih terbuka. SACP yang khawatir bahwa gelembung “sosialisme sejati yang (dianggap) ada” terkikis seiring dengan restrukturisasi perusahaan milik negara (SOE atau State Owned Enterprise — 国有企业, guóyǒu qǐyè) di Tiongkok, mengirim delegasi ke sana pada 2001 untuk menyelidiki.

Cronin dan delegasinya jelas terkesan oleh tuan rumah mereka dari CPP, dia mengutip sebuah dokumen komite sentral 1999 yang menyatakan bahwa: “Ekonomi kepemilikan publik  (termasuk ekonomi milik negara ) adalah dasar ekonomi dari sistem sosialis Tiongkok.. Tiongkok harus selalu mengandalkan dan memainkan peran penting SOE untuk mengembangkan kekuatan produktif masyarakat sosialis dan mewujudkan industrialisasi serta modernisasi negara..” Jadi, Tiongkok tampaknya sosialis sekaligus kapitalis! Apa yang harus kita pahami dari pemikiran yang begitu membingungkan seperti itu?

“Untuk mengelola SOE dengan baik secara umum, usaha harus dilakukan untuk membangun sistem kepemimpinan, organisasi, dan manajerial yang sesuai dengan hukum ekonomi pasar dan kondisi nyata di Tiongkok, memperkuat kepemimpinan, memberi ruang bagi organisasi partai sebagai inti politik perusahaan, dan berpegang pada prinsip bergantung sepenuhnya pada kelas pekerja..” Dan “bergantung” itulah yang mereka lakukan, karena keajaiban Tiongkok dibangun “sepenuhnya” di atas eksploitasi dan teror!

PERGANTIAN PENGUASA?

Jadi, komunisme Tiongkok akhirnya tersingkap tak lebih dari sekadar program modernisasi yang dipandu oleh para pakar pemasaran dan manajemen otoriter yang merangkap sebagai bos Partai! Dan Partai itu sendiri tampak sebagai klik para komisaris yang hidup di atas punggung (menunggangi) kelas pekerja!

Cronin mengakui bahwa delegasinya “tidak memiliki cukup waktu untuk menilai sejauh mana” komitmen komite sentral terhadap “pengambilan keputusan demokratis” dan “status kelas pekerja sebagai tuan atas perusahaan mereka sendiri (perusahaan-perusahaan kapitalis yang diarahkan oleh Partai)", namun ia menganggap penting bahwa kata-kata hampa semacam itu paling tidak telah dituliskan di atas kertas.

Cronin memuji rezim tersebut karena “agenda sosialis yang cukup jelas (yang) bersinar terang..” “Tidak ada alasan”, keluhnya, “mengapa pasar tidak boleh ada dalam sosialisme”, suatu penafsiran liberal yang memungkinkan keberadaan sektor jasa kecil dan menengah muncul dan dimiliki secara pribadi. Tidak jelas di mana tepatnya “sosialis..” dan “bersinar terang..” itu berada.

Dari pemikiran ekonomi yang campur-aduk itulah muncul politik yang membingungkan, yang didasarkan pada kebutuhan industri dan pasar, bukan kebutuhan rakyat. Sedangkan menurut pandangan Cronin: “Kenaikan upah di sektor publik yang diberlakukan semata-mata untuk merangsang permintaan pasar”, disebutnya sebagai “sosialis”?

Jadi, yang kita lihat adalah pemerintah ANC/SACP yang tidak hanya semakin giat berdagang, tetapi juga secara ideologis semakin condong dengan negara totaliter besar terakhir di dunia, sebuah negara yang secara terang-terangan kapitalis sekaligus anti-buruh dengan sedemikian rupa, sehingga keterampilan Cronin sebagai penyair pun gagal menutupi kenyataan brutal tersebut. Pemikiran "kapitalisme negara" SACP akhirnya menemukan perkawinan yang cocok dengan neoliberalisme dalam contoh Tiongkok.

PROTEKSIONISME ATAU PERJUANGAN KELAS

Barang-barang Tiongkok murah karena tenaga kerja Tiongkok murah. Jika COSATU ingin melindungi pekerja lokal dan menunjukkan komitmennya pada perjuangan kelas pekerja internasional, mereka seharusnya mendukung pengorganisasian serikat buruh di Tiongkok, serta meningkatkan perjuangan kelas di dalam negeri dan di Afrika bagian selatan. Kapitalisme neoliberal hidup dengan cara mengadu domba tenaga kerja murah di satu negara dengan tenaga kerja yang lebih murah di negara lain, dalam perlombaan menuju titik terendah. Satu-satunya jalan keluar adalah solidaritas internasional dan perjuangan kelas, dimulai dengan perjuangan untuk upah minimum internasional dan hak serikat buruh universal.

Tiongkok memiliki tradisi panjang perjuangan kelas, dan ini bukan tentang CPP atau Mao! Pada tahun 1913, para anarko-sindikalis membangun serikat buruh pertama di Kanton, menantang serikat reformis dan komunis di semua pusat industri besar seperti Shanghai pada 1920-an. Gerakan petani bersenjata anarkis menguasai wilayah luas di provinsi Fukien, Kirin, dan Manchuria pada 1930-an, dan gerilyawan anarkis bertempur bersama kaum komunis dalam perlawanan terhadap imperialisme Jepang pada 1940-an.

Namun, setelah kudeta Maois pada 1949, sekitar 10.000 militan serikat anarkis dipaksa bergerak di bawah tanah, dan gerilyawan ala Makhnovis seperti Chu Cha Pei dipaksa mundur ke pegunungan di provinsi Yunnan, dimana mereka terus mengganggu kelas penguasa baru yang dipimpin Mao beserta kelompok warlord dan kapitalisme negaranya.

Ketika Afrika semakin menjadi halaman belakang imperialisme Tiongkok yang didorong kepentingan akan minyak, kita harus bertanya terlebih dahulu apakah pemerintah di sini akan mencoba meniru aspek-aspek terburuk dari perdamaian sipil yang dipaksakan ala Tiongkok? Perkembangan yang akan menjadi ancaman serius bagi kelas pekerja kita sendiri.

ANARKISME ATAU MARXISME?

Kita tidak tertarik mengikuti kaum kiri yang mengharapkan berakhirnya “restorasi kapitalis” di Tiongkok, karena Tiongkok sudah kapitalis sejak era Mao berkuasa, dan gerakan revolusioner Tiongkok mana pun harus membuang Marxisme beserta segala variannya, termasuk Maoisme. Kita juga tidak dapat menerima klaim bahwa Tiongkok adalah “sosialis”, terlepas dari apa yang dipikirkan oleh para pemimpin SACP.

Kapitalisme adalah sistem kelas, dan sistem kelas berarti perjuangan kelas. Cepat atau lambat, kelas pekerja Tiongkok akan menemukan kembali tradisi perjuangannya yang membanggakan dan menentukan nasibnya sendiri, mengenyahkan para pemimpin Partai dan kapitalis yang parasitis, serta membangun apa yang dalam bahasa Mandarin disebut “wuzhengfu gongchan” atau produksi bersama tanpa pemerintah, dengan kata lain: anarkis-komunisme, dan mengubur CPP. 

Namun sampai hari itu tiba, ada pertanyaan yang lebih serius yang harus kita ajukan dengan implikasi jauh melampaui perbatasan kita: akankah Tiongkok menggantikan Inggris sebagai kekuatan imperialis baru di Afrika Selatan? Dengan kata lain, apakah akan terjadi pergantian penguasa yang pada akhirnya mendorong Afrika Selatan melakukan ekspedisi militer di Afrika demi melindungi kepentingan kapitalis Tiongkok? Semua anti-imperialis yang serius harus mempertimbangkan dan merencanakan kemungkinan Afrika menjadi medan pertempuran masa depan antara kepentingan ekspansionis Barat yang didukung AS dan Tiongkok, serta menyatukan rakyat benua ini dalam perjuangan melawan para baron minyak.

Diterjemahkan dari: https://theanarchistlibrary.org/library/lucien-van-der-walt-and-michael-schmidt-is-china-africa-s-new-imperialist-power

Somalia, Kenya, dan Ketidakstabilan Beberapa Negara Afrika Modern

Ditulis oleh: Chekov Feeney

Sebuah Pertanyaan Tentang Somalia

Merupakan sebuah kesalahan serius jika kaum anarkis terjebak pada anggapan bahwa kekacauan dan ketidakstabilan di beberapa negara Afrika modern disebabkan oleh lemahnya negara. Faktanya, saya justru melihat hal yang sebaliknya: masalah utamanya terletak pada pemaksaan pembentukan negara-negara buatan yang tidak sesuai dengan konsep “bangsa” mana pun. Negara-negara ini dibangun tanpa adanya kelas borjuis lokal yang kuat ataupun kelas menengah yang besar (yakni lapisan kelas pekerja yang secara ideologis berpihak pada borjuasi). Akibatnya, negara-negara ini tidak pernah bisa menjadi demokrasi borjuis yang stabil.

Para penguasa di negara-negara Barat tidak bisa menjalankan kekuasaan tanpa dukungan dari sebagian besar kelas-kelas tersebut, dan hal ini menjadi batasan besar atas tindakan mereka. Ini juga salah satu alasan mengapa kita tidak bisa “memilih sosialisme” melalui pemilu. Di Afrika, kelas-kelas tersebut sangat kecil dan lemah. Sebagian besar surplus ekonomi negara-negara Afrika diserap oleh kelas penguasa dari negara-negara imperialis, sehingga surplus yang tersisa terlalu kecil untuk memungkinkan berkembangnya borjuasi lokal atau masyarakat sipil yang kuat. 

Sebagian besar masyarakat Afrika pra-kolonial sebenarnya jauh dari sifat absolutis. Kekuasaan, meskipun sering dipersonifikasikan pada seorang kepala suku atau raja, tetap dibatasi oleh berbagai mekanisme pengimbang. Terdapat dewan “pengangkat raja” yang dapat mencopot jabatan kepala suku, kelompok umur [sistem usia], dewan tetua [tokoh senior/adat], dan institusi lain yang berfungsi membatasi kekuasaan mereka. Institusi-institusi ini mencerminkan keseimbangan kekuatan antar kelas dalam masyarakat tersebut.

Sebaliknya, negara-bangsa modern yang dipaksakan oleh kekuatan kolonial saat mereka pergi tidak memiliki mekanisme penyeimbang semacam itu. Memang, ada konstitusi yang hampir serupa dengan pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, keseimbangan tersebut hanya ada di atas kertas. Ia tidak memiliki hubungan nyata dengan komposisi kelas dalam masyarakat, dan seperti yang seharusnya kita pahami, justru faktor inilah yang paling penting. 

Pada praktiknya, tanpa adanya kelas borjuasi yang kuat, hampir tidak ada kontrol lokal atas tindakan para penguasa di banyak negara Afrika modern. Yang dibutuhkan para penguasa hanya restu dari kekuatan imperialis (Inggris, Amerika Serikat, atau Prancis) yang wilayah pengaruhnya menaungi mereka, serta dukungan dari aparat keamanan. Kekuatan-kekuatan imperialis ini tidak peduli pada apa pun selain pasokan bahan mentah murah bagi perusahaan-perusahaan transnasional mereka, dan akan mendukung siapa pun yang berkuasa, tidak peduli sekejam dan sebrutal apa, selama ia dapat menjamin kelancaran pasokan tersebut.

 

Sebanyak 35 intervensi militer Prancis di Afrika pasca-kemerdekaan sangat menunjukkan hal ini. Intervensi-intervensi tersebut telah menyelamatkan tokoh-tokoh bengis seperti Mobutu (berkali-kali), Bokassa, dan Eyadema, serta berusaha keras mempertahankan rezim genosida di Rwanda hingga akhir. AS sendiri memberikan dukungan militer kepada pembunuh-pembunuh terkenal seperti Jonas Savimbi di Angola.

Karena sebagian besar kelas penguasa Afrika (yang dimaksud adalah mereka yang mengambil surplus dari para pekerja) pada dasarnya adalah para pemegang saham perusahaan-perusahaan transnasional yang bermarkas di London, Paris, dan New York, maka ruang bagi aktor lokal untuk memperoleh kekuasaan dan kekayaan sangat terbatas. Sehingga di sebagian besar negara Afrika modern, kontrol atas kekuasaan negara menjadi satu-satunya jalan untuk meraih kekuasaan dan kekayaan. Dan karena hanya ada sebagian kecil surplus yang tersisa di Afrika, kekuasaan dan kekayaan tersebut hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang di lingkaran dalam rezim.

Akibatnya, sejarah Afrika pasca-kolonial dipenuhi oleh pertarungan hebat antar fraksi-fraksi kecil yang memperebutkan sumber daya penting ini. Invasi tentara bayaran, kudeta, pemberontakan etnis, dan perang saudara telah melanda benua ini ketika para “elit” yang ambisius saling bertarung memperebutkan kekuasaan negara. Setiap penguasa tahu bahwa begitu margin keuntungan perusahaan-perusahaan transnasional mulai menurun, akan selalu muncul perwira militer yang ambisius atau kepala suku dari kelompok etnis yang tertindas untuk menggantikannya. Karena itu, mereka terdorong melakukan kekejaman yang semakin ekstrem demi memastikan aliran keuntungan tetap mengalir.

Keadaan memburuk ketika kekuatan imperialis bersaing satu sama lain untuk menguasai negara-negara tersebut. Pembantaian mengerikan yang melanda Afrika Tengah pada 1990-an, terutama di Rwanda dan Kongo–Zaire, sering digambarkan media [Barat] sebagai contoh lain dari “keruntuhan negara-negara lemah menuju kebiadaban.” Ini adalah kebohongan imperialis. Situasi di Afrika Tengah sangat dipengaruhi pertarungan antara perusahaan-perusahaan multinasional AS dan Prancis untuk menguasai kekayaan mineral di kawasan tersebut yang sangat besar. Elf-Total, hanya salah satu contoh pelaku utamanya, yang bahkan memelihara tentara bayaran dan dinas intelijen pribadi di wilayah Afrika Tengah yang mereka kuasai.

Demikian pula, kekacauan terbaru di Pantai Gading menjadi jauh lebih mudah dipahami ketika kita mengetahui bahwa Ouattara, mantan pejabat IMF di Washington, didukung oleh AS; sementara Gbagbo adalah orangnya Prancis (seperti halnya Bédié dan Houphouët-Boigny sebelumnya). Ini adalah bagian dari proses yang terjadi di seluruh wilayah Afrika yang berada dalam lingkup pengaruh Prancis. AS mencoba masuk ke wilayah pengaruh Prancis dan merebut pengaruhnya dengan mendukung lulusan lembaga-lembaga keuangan internasional yang berbasis di Washington, untuk menggantikan para elit tradisional yang dilatih di ENA Paris dan institusi elit Prancis lainnya. Dan seperti biasa, rakyat Afrika yang menderita menjadi pihak yang selalu kalah dalam permainan para imperialis ini.

Jika mempertimbangkan analisis mengenai kelas dan imperialisme, menjadi jelas bahwa situasi yang sering disebut “kekacauan jalanan” di Kenya, bukanlah contoh dari “kekacauan akibat negara yang lemah”, melainkan yang sebenarnya adalah “kekacauan dari sebuah negara despotik yang ditopang oleh imperialisme”. Presiden Moi adalah seorang gangster yang memimpin pemerintahan berisi para preman. Kekacauan di jalan-jalan Nairobi, tempat kerusuhan terjadi secara berkala, bukan disebabkan oleh absennya kekuasaan negara. Justru kekacauan itu muncul karena kehadiran kekuasaan negara yang sangat nyata, brutal, dan represif, yang dengan kejam menindas segala bentuk oposisi. Rakyat Kenya sangat marah dan semakin bertekad untuk melawan rezim Moi yang korup dan represif. Setiap kali mereka mencoba melakukan protes atau menyuarakan perlawanan, mereka akan langsung diserang secara brutal oleh aparat keamanan dan gerombolan preman bayaran dari partai KANU milik Moi. Jika ada seorang anarkis yang melihat keadaan ini dan berpendapat bahwa “kekuasaan negara kurang kuat”, maka itu sungguh keliru dan justru merusak dukungan terhadap gagasan kita, terutama di kalangan mahasiswa radikal Kenya yang pandangannya ternyata cukup dekat dengan anarkisme, dan yang dengan keberanian luar biasa tetap melawan dan menolak tunduk meskipun mereka berulangkali mendapat kekerasan [dari negara].

Secara umum, banyak hal yang disajikan media Barat sebagai contoh “kekacauan tak masuk akal di Afrika” sebenarnya justru sebaliknya: kekacauan tersebut sering kali merupakan peristiwa yang direkayasa dengan dukungan kekuatan Barat. Ungkapan “beacon of stability” (mercusuar stabilitas) sebenarnya berarti “keuntungan tanpa henti bagi perusahaan-perusahaan multinasional”. Jika benar-benar stabil, lalu bagaimana dengan pembantaian etnis di Rift Valley pada tahun 1990-an? Faktanya, pembantaian tersebut justru direkayasa oleh para menteri pemerintah untuk memperkuat kekuasaan mereka. Ketika seorang pastor Amerika, John Kaiser, secara terbuka menyampaikan tuduhan ini, ia segera dibunuh dengan tembakan di kepala. Inilah yang mereka sebut sebagai stabilitas: stabilitas ala despotisme.

Kenyataannya Kenya adalah salah satu negara di Afrika di mana pemerintahnya memiliki tingkat impunitas (kebal hukum) yang relatif lebih rendah dibanding banyak negara Afrika lainnya. Ini disebabkan oleh banyaknya petani komersial kulit putih dan sedikit basis industri di sekitar Nairobi. Kelas borjuis Kenya memang sangat kecil dan lemah jika dibandingkan standar Barat, tetapi kondisi ini membuat Moi tidak bisa bertindak sejauh para diktator Afrika lainnya seperti Bokassa atau Mobutu. Saya juga ingin menambahkan bahwa, menurut pengalaman saya, Nairobi merupakan salah satu kota Dunia Ketiga yang paling teratur yang pernah saya kunjungi. Bahkan, dibandingkan dengan kota-kota Afrika dan Asia lainnya, Nairobi tampak seperti New York atau London. Saya menduga ketika Mathew menyebut “kekacauan Nairobi”, ia sebenarnya sedang mengalami kejutan budaya akibat kemiskinan Dunia Ketiga. Cobalah ke Lagos atau Bombay jika ingin melihat kekacauan yang sesungguhnya!

Somalia

Somalia adalah contoh lain yang sering dianggap seolah-olah rakyatnya menderita karena tidak adanya negara yang kuat. Namun saya justru percaya sebaliknya. Kekacauan dan konflik bersenjata di Somalia pada 1990-an merupakan konsekuensi langsung dari kekuasaan negara totaliter yang dijalankan oleh diktator Siad Barre. Kejatuhan Barre memicu perebutan kekuasaan oleh banyak panglima perang yang berlomba-lomba mendapatkan “cawan emas” kekuasaan negara.

Somalia sebenarnya sangat unik di Afrika karena relatif homogen secara bahasa dan etnis, sebuah “bangsa” yang nyata. Jika konsep negara-bangsa bisa berhasil di Afrika, seharusnya berhasil di sini. Secara tradisional, masyarakat Somalia terorganisir dalam suku-suku yang berkumpul dalam pertemuan besar bernama “shir”, untuk menyelesaikan persoalan dan memberikan ruang bagi berbagai suara dalam masyarakat. “Shir” diperlukan sebelum kepala suku mengambil keputusan penting dan berfungsi sebagai mekanisme kontrol rakyat terhadap pemimpin mereka. Pemerintahan kolonial menghancurkan peran “shir” ini dan menggantikannya dengan sistem kekuasaan negara terpusat, yang akhirnya memungkinkan munculnya penguasa lalim dan totaliter seperti Barre, figur yang tidak mungkin muncul dalam tatanan tradisional sebelumnya. Kekerasan dan kekacauan yang terjadi belakangan ini lebih tepat dipahami sebagai perebutan kekuasaan negara oleh individu-individu ambisius yang menggunakan suku mereka sebagai basis rekrutmen, bukan sebagai kelanjutan dari konflik antar suku “yang abadi” seperti yang sering digambarkan media Barat.

Menariknya, semua perjanjian perdamaian yang diusulkan kekuatan asing selalu berfokus pada pembagian kekuasaan antar panglima perang. Semua upaya ini selalu gagal total, karena para panglima perang tersebut sama sekali tidak mewakili suku mereka, apalagi masyarakat Somalia secara luas. Pada tahun 1991, Gerakan Nasional Somalia di wilayah Somalia Utara, yang telah bertahun-tahun melawan rezim Barre, memutuskan bahwa mereka tidak bisa menunggu penyelesaian kekacauan di Mogadishu dan memilih jalannya sendiri. Mereka mengadakan “shir” dan secara efektif meninggalkan konsep negara-bangsa, lalu kembali ke bentuk pemerintahan tradisional. Inilah yang kemudian dikenal media [Barat] sebagai “Republik Somaliland yang memproklamasikan diri.”

Pada tahun 1998, suku Majertine di wilayah tetangga mengikuti langkah serupa dengan membentuk pemerintahan independen “Puntland”. Entitas-entitas yang memproklamasikan diri ini secara konsisten ditentang oleh kekuatan asing, meskipun faktanya Somaliland telah hidup damai sejak 1995 dan memiliki pemerintahannya sendiri yang berfungsi sejak 1997. Mengapa mereka ditentang? Karena keberadaan mereka bertentangan dengan kebutuhan kekuatan imperialis akan negara-negara Afrika yang terpusat, sebuah instrumen yang berfungsi untuk menjaga dan melindungi kepentingan kapitalis-imperialis di tingkat lokal.

Konferensi perdamaian 2000 di Djibouti merupakan upaya lain untuk memaksakan negara terpusat di Somalia, melanjutkan kegagalan besar seperti invasi AS yang menewaskan ribuan warga sipil tak bersalah. Pemerintahan yang dihasilkan konferensi itu berisi bukan hanya panglima perang yang tangannya berlumuran darah, tetapi juga banyak tokoh lama dari rezim Barre. Pemerintahan ini ditentang keras oleh Somaliland dan Puntland. Tugas pertamanya setelah masuk ke Mogadishu apa? Merekrut tentara, dan sejauh ini itulah satu-satunya tindakan yang mereka lakukan. Somalia tampaknya akan memasuki babak baru pertumpahan darah ketika pemerintahan ini mencoba memaksakan kehendaknya. Somaliland dan Puntland mungkin akan terseret kembali ke dalam konflik berdarah. Kekuatan asing tidak akan puas sebelum seseorang [yang mereka kehendaki] duduk di puncak kekuasaan, meskipun kekuasaan itu berdiri di atas tumpukan mayat.

Kesimpulan

Singkatnya, apa yang sering digambarkan media [Barat] sebagai akibat dari “pemerintahan yang lemah” dan kekerasan yang irasional, sebenarnya tidak demikian. Pembangunan demokrasi borjuis yang normal di Afrika sebagai solusi atas kekacauan saat ini adalah mustahil, karena sebagian besar kelas borjuis Afrika justru tinggal di negara-negara imperialis. Di Afrika, demokrasi borjuis tidak dapat terwujud tanpa menggulingkan sistem kapitalisme-imperialis global. Namun jika itu terjadi kita justru akan memiliki anarkisme, dan kapitalisme dengan segala bentuknya akan menghilang. Itulah sebabnya seperti yang dengan sangat jelas disampaikan oleh kawan-kawan dari Awareness League, bahwa "satu-satunya harapan bagi Afrika hanyalah anarkisme."

Salam Anarki,

Chekov Feeney

Diterjemahkan dari:

https://theanarchistlibrary.org/library/chekov-feeney-somalia-kenya-and-the-instability-of-some-modern-african-nations