Islam dan De-Islamisasi

Wawancara "Negah Press" dengan Mansoor Hekmat dari Partai Buruh-Komunis Iran, pada Januari 1999.

Negah: Keberadaan dan tindakan kelompok-kelompok serta pemerintahan Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara dalam beberapa tahun terakhir telah memunculkan perdebatan tentang bagaimana seharusnya kita menyikapi agama, gerakan keagamaan, dan pemerintahan yang berbasis agama. Ada yang mengatakan bahwa “kita harus membedakan antara kelompok atau pemerintahan Islam dengan Islam itu sendiri.” Mereka juga berpendapat bahwa “apa yang terjadi di negara-negara tersebut tidak ada hubungannya dengan Islam, melainkan merupakan hasil dari salah penafsiran terhadap Islam", serta bahwa “kita tidak seharusnya berbicara menentang agama karena hal itu dapat menyinggung keyakinan orang dan memecah belah masyarakat.” Apa pendapat anda tentang pernyataan-pernyataan tersebut?

Mansoor Hekmat: Saya menyadari bahwa ada pihak-pihak berkepentingan yang mencoba untuk menyelamatkan Islam dari kemarahan mereka yang telah menyaksikan kekejaman yang tak terlukiskan atau menjadi korban dari kaum Islamis. Saya juga menyadari bahwa tingkat kekejaman dan tragedi yang terjadi begitu besar sehingga bahkan sebagian kaum Islamis sendiri tidak ingin bertanggung jawab atasnya. Karena itu, wajar jika perdebatan tentang “Islam yang sejati” dibandingkan dengan “Islam dalam praktiknya” terus-menerus dimunculkan. Namun, dari sudut pandang saya sebagai seorang komunis dan ateis, pembenaran semacam itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Begitu pula bagi mereka di antara kita yang telah menyaksikan atau menjadi korban kejahatan yang dilakukan atas nama Islam. Bagi kami yang sedang menjalani pergulatan sosial, politik, dan intelektual yang besar melawan kekuatan ini, pembenaran semacam itu terasa semakin tidak masuk akal.

Dasar-dasar doktrin dalam Al-Qur’an, perkembangan sejarah Islam, serta posisi politik Islam dan kaum Islamis dalam pertarungan antara kekuatan reaksioner dan kebebasan di zaman kita sudah terlalu jelas. Karena itu, perdebatan tentang berbagai penafsiran Islam, atau kemungkinan adanya penafsiran lain, sulit untuk dianggap serius. Bahkan seandainya perdebatan semacam itu terjadi di masa depan atau di tempat lain, di mana hak-hak paling mendasar dan nilai-nilai kemanusiaan tidak dilanggar, tetap saja sulit bagi saya untuk melihatnya sebagai sesuatu yang benar-benar berarti.

Menurut saya, setiap kali alasan dan pembenaran yang dilontarkan oleh kaum Islamis, terutama ketika mereka sedang berada dalam posisi terdesak, diangkat lalu dianalisis secara “ilmiah” satu per satu, hal itu justru menunjukkan sikap meremehkan pengetahuan dan kecerdasan sosial pada zaman kita. Karena dalam Islam, baik yang disebut “Islam sejati” ataupun tidak, individu tidak memiliki hak atau martabat. Dalam Islam perempuan adalah budak. Dalam Islam anak diperlakukan setara dengan hewan. Dalam Islam kebebasan berpikir dianggap sebagai dosa yang pantas dihukum. Musik dianggap merusak. Seks tanpa izin dan pengesahan agama dianggap sebagai dosa terbesar. Ini adalah agama kematian! 

Pada kenyataannya, hampir semua agama memiliki kecenderungan seperti itu. Namun sebagian besar agama telah mengalami pembatasan dan reformasi melalui perjuangan panjang manusia yang menjunjung kebebasan berpikir dan kebebasan hidup selama ratusan tahun. Tapi agama yang satu ini tidak pernah benar-benar dibatasi atau dikendalikan. Dan setiap kali ia bergerak, yang muncul justru keburukan dan penderitaan.

Selain itu, menurut saya membela keberadaan Islam dengan dalih menghormati keyakinan orang adalah sikap yang munafik dan tidak memiliki dasar yang kuat. Di tengah masyarakat yang terdapat berbagai macam keyakinan, persoalannya bukan sekadar apakah kita harus menghormati keyakinan orang, melainkan keyakinan mana yang memang layak dihormati. Pada kenyataannya, apa pun yang dikatakan orang, setiap orang tetap memilih keyakinan yang sesuai dengan pandangan mereka sendiri. Mereka yang menolak kritik terhadap Islam dengan alasan menghormati keyakinan masyarakat sebenarnya hanya sedang menyatakan preferensi politik dan moral mereka sendiri. Mereka memilih Islam sebagai keyakinan yang menurut mereka layak dihormati, lalu mengemas pandangan itu sebagai “keyakinan rakyat” untuk memberi legitimasi populis pada pilihan mereka.

Saya tidak akan menghormati takhayul atau penindasan terhadap hak-hak manusia, bahkan jika seluruh manusia di dunia melakukannya. Tentu saja saya mengakui bahwa setiap orang berhak untuk mempercayai apa pun yang mereka inginkan. Namun ada perbedaan mendasar antara menghormati kebebasan seseorang untuk berpendapat dan menghormati pendapat itu sendiri. Karena kita tidak sedang duduk sebagai hakim yang menilai dunia dari luar. Kita adalah bagian darinya, sekaligus pelaku di dalamnya. Masing-masing dari kita terlibat dalam pergulatan sejarah yang berskala global, yang menurut saya sejak dulu hingga sekarang berkisar pada perjuangan untuk kebebasan dan kesetaraan manusia. Karena itu, saya tidak akan menghormati takhayul yang sedang saya lawan, sementara manusia terus menderita di bawah cengkeramannya.

Negah: Beberapa kelompok politik, orientalis, dan media massa Barat, dengan dukungan sejumlah intelektual dari negara-negara tersebut, mengatakan bahwa “rakyat di negara-negara ini adalah Muslim, sehingga apa yang terjadi di sana, seperti kewajiban berjilbab atau posisi perempuan dalam masyarakat, merupakan bagian dari budaya dan identitas mereka.” Menurut anda, apakah rakyat Iran adalah Muslim? Apakah Iran merupakan negara Islam? Dan apakah pernyataan seperti itu dapat dibenarkan?

Mansoor Hekmat: Hakikat dari mengkategorikan realitas yang kompleks seperti sebuah masyarakat dengan label yang sempit seperti agama, etnisitas, atau nasionalitas, pada dasarnya sudah menunjukkan bahwa kita tidak sedang berhadapan dengan upaya ilmiah atau penjelasan yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Orang yang menyebut Iran sebagai masyarakat Islam, sama seperti mereka yang menggambarkannya sebagai Arya, monarkis, Iranis, Syiah, dan sebagainya, pada dasarnya sedang melakukan propaganda. Pertanyaannya adalah: siapa yang menggambarkan Iran sebagai masyarakat Islam, dalam kerangka politik dan sejarah apa mereka melakukannya, dan tujuan apa yang ingin mereka capai dari gambaran tersebut.

Sebagai contoh, sudah jelas bahwa rezim Islam di Iran menggambarkan Iran sebagai masyarakat Islam untuk melegitimasi keberadaan negara Islam di sana. Di sisi lain, seorang rasis Barat yang anti-imigran juga akan menggambarkan Iran sebagai masyarakat Islam untuk menegaskan bahwa jurang antara para pendatang dari Iran dan penduduk setempat tidak dapat dijembatani. Demikian pula seorang jurnalis oportunis akan menggunakan istilah ini dan menyebarkan pandangan tersebut, karena itulah model dan cara pandang yang disukai oleh lingkaran politik dominan di masyarakat Barat saat ini. Dengan cara seperti itu, kalangan universitas dan akademisi pun mengikuti kerangka yang sama, opini publik diarahkan ke arah tersebut, dan seterusnya.

Pada kenyataannya, pelabelan dan pengemasan seperti ini bersifat menipu. Siapa pun yang mengemukakannya, tujuannya adalah untuk menyatakan bahwa karakter Islam dari hukum dan hubungan sosial yang dominan di masyarakat Iran merupakan hasil dari pandangan dan keyakinan rakyatnya sendiri, bukan akibat paksaan dan tekanan politik. Jika kewajiban berjilbab benar-benar merupakan pilihan perempuan itu sendiri dan berasal dari pandangan dunia Islam yang mereka anut, maka hati nurani banyak orang di Barat akan merasa tenang. Jika memang demikian, berbagai transaksi politik antara rezim-rezim demokrasi Barat, para intelektual kelas menengah, dan para jurnalis dengan pemerintah Iran akan jauh lebih mudah dibenarkan. Jika memang demikian, membungkam suara protes perempuan yang memperjuangkan kebebasan, serta oposisi revolusioner Iran, dengan menuduh mereka sebagai kaum ekstrimis yang “terpisah dari rakyat” juga akan menjadi jauh lebih mudah.

Pengkategorian manusia berdasarkan agama, budaya, etnis, atau nasionalitas sering menjadi langkah pertama untuk menyangkal hak-hak universal mereka sebagai manusia. Jika genosida di Rwanda dianggap sebagai kelanjutan dari tradisi Afrika, jika rajam dianggap sebagai tradisi Islam rakyat Iran, jika kewajiban berjilbab disebut sebagai bagian dari budaya perempuan di “masyarakat Islam”, atau jika menikahkan anak perempuan berusia sembilan tahun dianggap sebagai tradisi masyarakat di negara-negara tersebut, maka orang-orang itu akan dengan mudah dilupakan, direndahkan, dibom, dan dibiarkan hidup di bawah aturan mereka sendiri di luar benteng yang disebut “peradaban dan demokrasi Barat”.

Namun jika menjadi jelas bahwa mereka, seperti manusia di tempat lain, hidup dan bekerja dalam masyarakat kapitalis dan pasar global; jika menjadi jelas bahwa tradisi dan hukum Islam tersebut dipaksakan kepada mereka melalui penjara, ruang penyiksaan, patroli jalanan, pisau, eksekusi, dan rajam; jika menjadi jelas bahwa mereka, seperti manusia lainnya, merindukan kebebasan, kesetaraan, dan berakhirnya diskriminasi; dan jika terlihat bahwa, meskipun berada di bawah tekanan yang berat, salah satu dorongan terkuat dalam masyarakat ini adalah keinginan untuk hidup dengan budaya dan gaya hidup yang lebih bebas, maka seluruh bangunan ideologis yang munafik itu akan runtuh, dan dampaknya akan sangat besar.

Masyarakat Iran bukanlah masyarakat Islam. Yang ada adalah rezim penguasa Islamis, yang meskipun menggunakan berbagai bentuk paksaan, tetap tidak mampu memaksa masyarakat untuk menerima identitas Islam sebagai identitas mereka.

Saya sama sekali tidak peduli pada para intelektual yang merujuk pada statistik resmi tentang orang-orang yang memiliki “agama resmi” untuk membenarkan pelabelan yang munafik ini. Menerima pengkategorian seperti itu, apalagi menyebarkannya, hanya akan memperpanjang dan mempertahankan bencana yang sedang terjadi di Iran dan di masyarakat yang berada di bawah dominasi Islam.

Negah: Apa pendapat anda tentang “Islam Progresif”? Banyak pihak mulai dari tokoh budaya hingga organisasi politik, mengatakan bahwa orang-orang seperti Ali Shariati, Abdulkarim Soroush, dan para pembangkang Islam lainnya perlu dibela dalam menghadapi kaum “fundamentalis”. Mereka berpendapat bahwa dengan mendukung tokoh-tokoh seperti ini, masyarakat akan memperoleh manfaat dan kehidupan rakyat akan membaik. Apa pendapat anda tentang hal ini?

Mansoor Hekmat: Jika yang dimaksud dengan “Islam Progresif” benar-benar sebuah progresivitas, maka ia harus menciptakan perpecahan dalam agama itu sendiri, membentuk hierarki keagamaan yang baru, dan menyerukan kepada massa untuk bergabung dengannya. Mungkin sesuatu seperti yang pernah dilakukan oleh Baháʼísme. 

Keluhan seorang profesor universitas agama terhadap pemerintah yang telah melanggar hak-haknya tidak dapat disamakan dengan perkembangan sejarah besar dan titik balik yang pernah terjadi di Barat. Karena dalam struktur sosial dan politik Timur Tengah serta Iran saat ini, dan dalam kaitannya dengan ekonomi politik masyarakat modern, Islam tidak pernah memainkan peran yang sama seperti yang dimainkan oleh Kekristenan pada masa munculnya kapitalisme di Barat. Apakah Islam cocok atau tidak dengan perkembangan ekonomi di negara-negara tersebut sebenarnya tidak terlalu penting. Perkembangan ekonomi itu sendiri tetap berlangsung, terlepas dari kondisi Islam atau kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat modern.

Masyarakat Iran tidak membutuhkan tokoh seperti Martin Luther atau John Calvin. Dominasi Islam di Iran bukanlah hegemoni ideologis, psikologis, atau struktural, melainkan sebuah kekuasaan politik dan aparat keamanan yang pada akhirnya akan dijatuhkan melalui perjuangan politik.

Negah: Ketika kita membuka halaman-halaman media Iran, kita menemukan banyak perdebatan tentang hubungan antara pemerintahan religius dan rakyat, agama dan kebebasan, agama dan rasionalitas, agama dan masyarakat sipil, dan sebagainya. Apa pendapat anda tentang perdebatan-perdebatan ini? Bagaimana anda melihat hubungan antara agama, khususnya Islam, dengan pemerintahan rakyat, kebebasan, masyarakat sipil, rasionalitas, dan hal-hal semacam itu?

Mansoor Hekmat: Agama merupakan ideologi resmi dari pemerintahan yang sangat brutal di Iran. Karena itu, bagi kalangan intelektual yang hidup di negara tersebut, hampir setiap persoalan harus dianalisis dalam kerangka Islam dan dipahami sebagai bagian dari pandangan dunia Islam. Setidaknya, setiap pendapat harus selalu dikaitkan dengan Islam yang berkuasa, baik untuk menyesuaikannya maupun untuk menunjukkan pertentangannya.

Perdebatan tentang hak asasi manusia, kebebasan sipil, sistem politik, kebijakan ekonomi, ilmu pengetahuan, budaya, seni, dan berbagai persoalan lainnya merupakan isu penting dan mendesak yang selalu dibahas oleh kalangan intelektual di setiap masyarakat. Namun di Iran, kata “Islam” hampir selalu harus disertakan dalam setiap perdebatan tersebut. Hal ini tidak berarti bahwa Islam memiliki legitimasi ilmiah dalam persoalan-persoalan yang sedang diperdebatkan. Keadaan ini lahir dari paksaan politik, bukan dari kebutuhan epistemologis atau bahkan alasan historis. Masa seperti ini pada akhirnya akan berlalu. Suatu saat nanti, majalah dan media di Iran akan dapat membahas persoalan-persoalan tersebut dengan cara yang lebih serius, tanpa harus menyesuaikannya dengan Islam atau terus-menerus menunjukkan apakah sesuatu selaras atau bertentangan dengannya.

Menurut saya, perdebatan yang dilakukan oleh oposisi resmi dan para kritikus yang masih diizinkan dalam sebuah rezim despotik tidak boleh dipahami begitu saja berdasarkan definisi dan kategori yang mereka sendiri ajukan. Perdebatan yang sebenarnya di masyarakat Iran baru akan muncul secara terbuka di halaman-halaman media ketika cengkeraman penindasan menghilang. Karena itu, terus terang saja, saya tidak menganggap isi tulisan dalam publikasi intelektual di dalam Iran saat ini sebagai sesuatu yang terlalu penting atau menentukan. Yang lebih menarik bagi saya justru konflik politik yang berlangsung di balik layar, serta hubungan antara pemerintah dan publikasi-publikasi tersebut.

Negah: Terakhir, apa pendapat anda tentang gerakan anti-agama selama satu abad terakhir di Iran? Karakteristik dan posisi seperti apa yang dimiliki gerakan ini dalam perjuangan masyarakat luas untuk kehidupan yang lebih baik?

Mansoor Hekmat: Selama sebagian besar abad ke-20, baik gerakan keagamaan maupun gerakan anti-agama di Iran dipengaruhi oleh arus internasional yang jauh lebih besar. Hal ini memberi keduanya corak yang berbeda dari pertarungan antara agama dan pencerahan yang pernah terjadi di Eropa pada abad-abad sebelumnya. Yang saya maksud adalah "Revolusi Oktober", munculnya "Uni Soviet", dan periode "Perang Dingin". Dalam konteks ini, Islam dan pencerahan anti-Islam ditempatkan dalam kerangka sejarah yang berbeda, atau dapat dikatakan didefinisikan ulang dalam persimpangan internasional yang jauh lebih besar. Pada awalnya, pencerahan menjadi bagian dari kemajuan gerakan sosialis di masyarakat Iran. Namun dengan cepat, setelah Uni Soviet muncul sebagai salah satu blok dalam tatanan borjuis internasional, gerakan tersebut berubah menjadi sesuatu yang kosong dan kehilangan ketajaman kritisnya. Pada akhirnya, ia pun menjadi alat bagi kepentingan politik tertentu.

Menurut saya, ketajaman kritik yang berani dari gerakan ini bisa menghilang, hal itu terjadi karena muncul pandangan bahwa mullah nasionalis, agama populis, dan teologi pembebasan dapat menjadi senjata bagi Uni Soviet dalam menghadapi Amerika Serikat. Dari sinilah lahir gagasan tentang “Islam yang dapat ditoleransi”. Dan seiring dengan proses Stalinisasi dan pengaruh Partai Tudeh di lingkungan intelektual Iran, muncul pula berbagai pertimbangan taktis dalam berurusan dengan agama. Islam dipandang berguna sebagai alat untuk melawan monarki dan Amerika Serikat. Dari sinilah dimulai masa ketika Islam dibiarkan tanpa kritik, dan bahkan mulai dibenarkan.

Di kubu yang berlawanan, Islam yang anti-komunis berubah menjadi senjata kuat bagi Barat dalam menghadapi gerakan buruh dan komunisme di Iran. Bukan keyakinan religius masyarakat atau kekuatan Islam sebagai agama yang membangun Republik Islam Iran, melainkan kebutuhan para mantan sekutu rezim Shah Pahlevi untuk melanjutkan kebijakan penindasan terhadap kaum kiri. Dalam situasi itu, Islam yang sebenarnya sedang merosot justru diangkat kembali dari keterasingan ke pusat kekuasaan melalui tokoh seperti Ruhullah Khomeini.

Singkatnya, perjuangan pencerahan melawan Islam dengan cepat dipengaruhi oleh berbagai perkembangan politik, baik di dalam masyarakat Iran maupun oleh dinamika kekuatan internasional, terutama melalui munculnya Islam politik.

Jika tiga puluh tahun yang lalu seseorang dari posisi ateis mengejek dan mengkritik dasar-dasar Islam, ia tidak hanya akan diserang oleh mesin kekuasaan Islam, tetapi juga oleh kaum populis dan para penentang despotisme. Bahkan hari ini, sebagian dari kelompok yang sama justru menyerang kami, para pengkritik agama dan Islam yang tegas. Dalam pandangan mereka, menjadi revolusioner dan progresif berarti menenangkan Islam, hidup berdampingan dengannya, atau mencoba menemukan “Islam Progresif” yang katanya lebih modern.

Saat ini justru gerakan kami, yaitu "Komunisme-Buruh", bersama dengan kebencian mendalam terhadap Islam yang berkembang luas di masyarakat Iran, khususnya di kalangan perempuan dan pemuda, sedang membangun pondasi bagi berkembangnya gerakan anti-agama dan proses de-Islamisasi yang serius di Iran. Jika rakyat Iran ingin merasakan kemakmuran dan kehidupan yang lebih baik, maka gerakan ini harus menang. Saya yakin bahwa seiring dengan kemajuan perjuangan rakyat, sebagian intelektual yang berpikiran bebas pada akhirnya akan bergabung dengan barisan ini.

Diterjemahkan dari:
https://www.marxists.org/archive/hekmat-mansoor/1999/01/islam.htm

Wawancara dengan Anggota Decolonize Anarchism Tentang Situasi Terkini di Iran

Wawancara oleh Instituto de Estudos Libertários (Brazil) dengan seorang anggota Decolonize Anarchism dari Iran mengenai situasi terkini di Iran

Wawancara ini dilakukan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Portugis oleh Cassio Brancaleone untuk IEL. Versi Portugisnya dapat dibaca di situs IEL: ielibertarios.wordpress.com

Pengantar dari kawan yang diwawancarai:

Saya mengirimkan salam hangat kepada kawan-kawan di IEL. Di saat perang, represi, dan otoritarianisme membentuk begitu banyak bagian dari dunia saat ini, solidaritas lintas batas antar gerakan menjadi semakin penting. Perjuangan kita saling terhubung, dan perjuangan untuk kebebasan di satu tempat tidak bisa dipisahkan dari perjuangan rakyat di tempat lain. Kami berharap dapat memperkuat ikatan solidaritas ini dan terus melanjutkan kerja sama untuk membangun dunia yang bebas dari dominasi dan eksploitasi.

Q1. Akar Kontemporer Krisis

Menurut pandangan anda, apa akar utama dari krisis yang sedang berlangsung di Iran saat ini? Bagaimana kemerosotan ekonomi, represi politik, dan warisan gelombang protes sebelumnya (seperti yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir) saling bertemu dalam situasi sekarang?

A1. Menurut saya, krisis saat ini di Iran adalah hasil dari akumulasi panjang kekuasaan negara yang otoriter, perampasan neoliberal, tekanan imperialis, serta warisan yang belum terselesaikan dari berbagai gelombang pemberontakan sebelumnya. Yang kita lihat sekarang adalah pertemuan antara kehancuran ekonomi dan hilangnya legitimasi politik. Gelombang protes terbaru tidak muncul begitu saja. Ini setidaknya merupakan gerakan besar kelima dalam satu dekade, yang tumbuh dari bertahun-tahun perjuangan buruh, pemberontakan feminis, serta pengalaman kolektif rakyat terhadap ketidakmampuan negara dalam memenuhi kebutuhan dasar kehidupan.

Secara ekonomi, krisis ini adalah krisis kehidupan sehari-hari. Pemicu langsung pemberontakan 2025–2026 adalah runtuhnya nilai rial, inflasi yang melonjak, serta semakin sulitnya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, obat-obatan, tempat tinggal, dan transportasi. Nilai rial kehilangan hampir setengah nilainya pada 2025. Bagi buruh, pensiunan, guru, sopir truk, pedagang kecil, dan kaum miskin kota, ini berarti kehancuran sosial. Ini bukan sekadar “salah urus”, meskipun itu memang ada. Ini adalah hasil dari ekonomi politik di mana sanksi, militerisasi, korupsi, privatisasi, dan ekstraksi oligarkis semuanya dibebankan kepada masyarakat. Karena itu, kemerosotan ekonomi dengan cepat berubah menjadi krisis politik.

Di Iran, inflasi tidak dialami sebagai sesuatu yang terpisah dari negara. Masyarakat merasakannya langsung melalui prioritas rezim yang terlihat jelas: represi lebih diutamakan daripada kesejahteraan, institusi keamanan lebih diutamakan daripada layanan sosial, dan ambisi geopolitik lebih diutamakan daripada kehidupan yang layak di dalam negeri. Protes terbaru dimulai dari tuntutan ekonomi dan pemogokan pasar, lalu dengan cepat berkembang menjadi penolakan langsung terhadap kekuasaan klerikal.

Represi politik adalah sisi lain dari krisis ini. Republik Islam merespons setiap gelombang perlawanan bukan dengan menyelesaikan akar masalah, melainkan dengan meningkatkan kekerasan: penangkapan massal, eksekusi, pemadaman internet, serangan terhadap mahasiswa, serikat buruh, perempuan, serta kelompok etnis tertindas, dan pengamanan ketat terhadap setiap bentuk kehidupan kolektif yang independen.

Selama protes 2025–2026, rezim memutus internet, menyerbu rumah sakit, dan membantai puluhan ribu demonstran hanya dalam dua hari. Dan itu belum berhenti. Penangkapan sewenang-wenang dan eksekusi terus berlangsung. Akibatnya, represi justru memperdalam krisis, bukan meredamnya. Ia menghancurkan legitimasi rezim yang sudah rapuh, sekaligus mengajarkan generasi baru bahwa tidak ada perubahan yang akan datang dari atas.

Warisan gelombang protes sebelumnya juga sangat penting. Protes 2017–2018 mengekspresikan kemarahan ekonomi dan meluas melampaui batas politik reformis kelas menengah. Pemberontakan Aban 2019 memperlihatkan betapa eksplosifnya perlawanan terhadap kebijakan penghematan dan kenaikan harga bahan bakar, sekaligus menunjukkan kesiapan negara untuk melakukan pembantaian.

Pemberontakan 2022 dengan slogan "Jin, Jiyan, Azadî" (Perempuan, Kehidupan, Kebebasan) mengubah lanskap perjuangan dengan menempatkan pembebasan perempuan, perjuangan Kurdi dan Baloch, perlawanan generasi muda, serta penolakan terhadap tatanan patriarkal dan kolonial rezim di pusatnya.

Situasi saat ini mencerminkan bukan hanya trauma akibat represi, tetapi juga pelajaran yang dipetik dari perjuangan. Banyak orang kini semakin skeptis terhadap reformisme, memiliki pengalaman dalam pengorganisasian yang terdesentralisasi, membangun hubungan yang lebih kuat antara gerakan feminis, buruh, mahasiswa, dan kelompok etnis tertindas, serta semakin memahami bahwa krisis ini berakar pada struktur sistem itu sendiri.

Perlawanan buruh menjadi penghubung penting antara semua gelombang ini. Bahkan sebelum pemberontakan terbaru, Iran sudah mengalami gelombang pemogokan dan upaya pengorganisasian di kalangan pekerja minyak, guru, pensiunan, dan sopir truk. Pada 2025, pemogokan sopir truk meluas ke lebih dari seratus kota, dan serikat guru secara terbuka mendukungnya. Perkembangan ini penting karena menunjukkan bahwa krisis tidak hanya muncul dalam bentuk demonstrasi jalanan, tetapi juga dalam perjuangan di tempat kerja, jalur distribusi, dan reproduksi kehidupan sehari-hari. Ini membuka kemungkinan bentuk kekuatan kolektif yang melampaui politik elektoral maupun fantasi perubahan rezim dari luar.

Q2. Iran dalam Sistem Internasional

Bagaimana kita sebaiknya memahami krisis ini dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas? Secara khusus, apa peran Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok dalam membentuk posisi strategis Iran? Bagaimana posisi Iran dalam ekonomi global, terutama di bawah sanksi, memengaruhi stabilitas politik di dalam negeri?

A2. Krisis di Iran harus dipahami dalam konteks yang lebih luas, yaitu perebutan kekuasaan di tingkat regional dan global yang melibatkan jalur perdagangan, pasar, pengaruh militer, dan tatanan politik. Namun, persoalan Iran tidak bisa direduksi hanya menjadi soal geopolitik. Tidak ada satu pun negara besar yang terlibat yang benar-benar mewakili kepentingan pembebasan rakyat Iran. Republik Islam, Amerika Serikat, Israel, Rusia, China, dan negara-negara kawasan semuanya bergerak berdasarkan kepentingan strategis masing-masing dalam sistem yang dibentuk oleh kapitalisme, militerisasi, dan persaingan antarnegara. Akibatnya, masyarakat Iran terjepit di antara otoritarianisme dari dalam dan rivalitas geopolitik dari luar.

Di tingkat regional, Republik Islam selama puluhan tahun membangun jaringan pengaruh melalui Hizbullah di Lebanon, milisi-milisi sekutu di Irak, dukungan terhadap negara Suriah, serta hubungan dengan kelompok-kelompok bersenjata Palestina, termasuk Hamas. Rezim menyebut ini sebagai “poros perlawanan” terhadap Israel dan dominasi Amerika Serikat. Di sisi lain, Israel memandang kemampuan rudal Iran, program nuklirnya, dan aliansi regionalnya sebagai ancaman strategis, bahkan sering dianggap sebagai ancaman eksistensial. Dari sudut pandang keamanan Amerika Serikat dan Israel, melemahkan jaringan ini berarti bukan hanya menyerang Iran secara langsung, tetapi juga memutus rantai pengaruh regional yang menghubungkan Teheran dengan Baghdad, Damaskus, Beirut, dan Gaza.

Karena itu, Suriah menjadi sangat penting. Setelah jatuhnya Assad pada Desember 2024, Amerika Serikat memperbaiki hubungan dengan kepemimpinan baru di Suriah, menarik pasukannya dari al-Tanf, dan menyesuaikan kembali kehadirannya di sana. Sebelumnya, pangkalan ini digunakan untuk menghambat jalur logistik Iran menuju Hizbullah di Lebanon. Tujuan jangka panjang Amerika Serikat dan Israel bukan sekadar “pergantian rezim” dalam arti sempit, melainkan penataan ulang kawasan agar kemampuan Iran untuk memproyeksikan kekuatan berkurang, jaringan militernya melemah, posisi Israel lebih aman, dan negara-negara kawasan lebih selaras dengan arsitektur keamanan yang dipimpin Amerika.

Rusia dan China berada dalam posisi yang berbeda. Keduanya diuntungkan oleh melemahnya dominasi Amerika Serikat dan melihat Iran sebagai mitra yang berguna, tetapi tidak memiliki komitmen tanpa syarat terhadap Iran. Rusia memandang Iran sebagai bagian dari aliansi anti-Barat, namun tetap berhati-hati dan menyeimbangkan hubungannya dengan kepentingan lain, termasuk perang di Ukraina dan relasi dengan negara-negara Teluk. China juga bersikap pragmatis. Iran penting bagi energi, jalur perdagangan, dan posisi geopolitik melawan Amerika, tetapi China menghindari keterikatan militer yang terlalu jauh dan lebih memilih fleksibilitas. Hal ini terlihat dari sikap keduanya di PBB yang memilih abstain, bukan memveto resolusi yang mengutuk tindakan Iran.

Di sinilah pentingnya analisis yang tidak terjebak dalam logika blok. Ada dua posisi yang perlu ditolak. Pertama, pandangan yang menyatakan bahwa krisis Iran semata-mata disebabkan oleh sanksi Barat. Pandangan ini mengabaikan peran rezim sendiri dalam menciptakan krisis melalui represi, korupsi, patriarki, militerisasi, kebijakan anti-buruh, dan penghancuran kehidupan politik independen. Kedua, pandangan liberal yang menganggap sanksi tidak terlalu berdampak. Ini juga keliru, karena sanksi adalah bentuk perang ekonomi yang nyata. Sanksi memperparah inflasi, menjatuhkan nilai mata uang, menciptakan kelangkaan, dan meningkatkan ketidakamanan sosial. Bebannya terutama ditanggung oleh rakyat biasa, bukan elite penguasa.

Posisi Iran dalam ekonomi global mencerminkan kontradiksi ini. Di satu sisi, Iran terisolasi dari sistem keuangan global yang dipimpin Amerika. Di sisi lain, Iran tetap terhubung dengan kapitalisme global melalui jaringan penghindaran sanksi, ekspor dengan harga diskon, dan saluran perdagangan tidak transparan. Kondisi ini melahirkan ekonomi bayangan, di mana aktor-aktor yang dekat dengan kekuasaan, institusi keamanan, dan perantara justru mendapatkan keuntungan dari situasi krisis dan kelangkaan. Bahkan, sebagian pendapatan ekspor tidak kembali ke sistem resmi negara. Artinya, sanksi tidak hanya melemahkan negara, tetapi juga menciptakan kelompok elite baru yang diuntungkan oleh isolasi dan konflik.

Akibatnya, ketidakstabilan dalam negeri semakin dalam. Rakyat menanggung beban inflasi, perang, dan krisis ekonomi, sementara sebagian elite justru diuntungkan dari situasi tersebut. Dengan demikian, krisis Iran harus dipahami sebagai bagian dari perebutan tatanan regional dan global. Amerika Serikat dan Israel berupaya membentuk ulang kawasan sesuai kepentingan mereka. Rusia dan China mendukung Iran sejauh menguntungkan mereka. Namun di dalam negeri, semua biaya dari konflik ini ditanggung oleh masyarakat. Karena itu, persoalannya bukan sekadar pertarungan antara “Timur” dan “Barat”. Garis pemisah yang sebenarnya adalah antara kekuatan-kekuatan yang berusaha mendominasi dan rakyat yang berjuang untuk bertahan hidup di tengah perang, kediktatoran, dan kehancuran ekonomi.

Q3. Karakterisasi Rezim Politik Iran

Bagi audiens di Brazil yang mungkin belum familiar dengan struktur institusional Iran, bagaimana anda menggambarkan pemerintahan saat ini? Bagaimana sistem politiknya bekerja dalam praktik, termasuk peran Pemimpin Tertinggi, lembaga-lembaga terpilih, dan pusat-pusat kekuasaan utama seperti Garda Revolusi? Faksi politik mana yang paling dominan saat ini?

A3. Sistem politik Republik Islam Iran adalah rezim hibrida yang menggabungkan lembaga-lembaga republik (pemilu, parlemen, dan kepresidenan) dengan struktur kekuasaan teokratis dan dominasi aparat keamanan. Dalam praktiknya, sistem ini berfungsi sebagai negara otoriter yang dipimpin oleh ulama dan aparat keamanan, di mana kekuasaan nyata berada di tangan institusi yang tidak dipilih secara langsung.

Di puncak struktur ini terdapat Pemimpin Tertinggi. Ia memegang kendali atas angkatan bersenjata, menunjuk kepala lembaga peradilan dan berbagai institusi penting negara, serta menentukan arah kebijakan dalam negeri dan luar negeri.

Lembaga-lembaga terpilih memang ada, tetapi bekerja dalam batasan yang sangat ketat. Semua kandidat harus terlebih dahulu disetujui oleh Dewan Garda, yang secara efektif menyaring siapa pun yang dianggap tidak sesuai secara politik. Akibatnya, pemilu hanya berlangsung dalam spektrum politik yang sangat sempit dan tidak memberi ruang bagi oposisi yang nyata.

Selain kekuasaan ulama, rezim juga sangat bergantung pada institusi keamanan, terutama Garda Revolusi Islam (IRGC). Dalam beberapa dekade terakhir, Garda Revolusi berkembang menjadi kekuatan militer sekaligus ekonomi yang sangat besar. Mereka tidak hanya berperan dalam operasi militer di kawasan, tetapi juga menguasai sektor-sektor penting ekonomi seperti konstruksi, energi, dan jaringan ekonomi bayangan yang muncul akibat sanksi.

Dari sudut pandang saya, sistem ini bisa dipahami sebagai bentuk fasisme klerikal yang juga disertai dengan apa yang sering disebut para aktivis sebagai "apartheid gender". Negara mengontrol tubuh dan kehidupan sosial perempuan melalui hukum diskriminatif, kewajiban hijab, polisi moral, serta berbagai aturan yang membatasi hak perempuan dalam keluarga, pekerjaan, dan partisipasi politik.

Kondisi ini juga terlihat dalam bidang ketenagakerjaan. Secara formal serikat pekerja diperbolehkan, tetapi dalam kenyataannya organisasi buruh independen ditekan secara sistematis. Guru, pekerja minyak, sopir truk, dan aktivis buruh lainnya yang mencoba mengorganisasi diri di luar struktur resmi sering menghadapi penangkapan, hukuman penjara, dan intimidasi. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan didakwa dengan tuduhan mengancam keamanan negara.

Secara lebih luas, perbedaan pendapat diperlakukan sebagai ancaman kriminal melalui hukum keamanan yang sangat ketat. Salah satu tuduhan paling berat adalah "moharebeh", yang berarti “memerangi Tuhan”. Tuduhan ini sering digunakan terhadap demonstran dan lawan politik, dan dapat berujung pada hukuman mati.

Dalam praktiknya, sistem politik Iran berjalan dalam kerangka teokratis yang didominasi oleh dua faksi besar, yaitu konservatif dan reformis. Faksi-faksi ini tidak berbentuk partai politik yang jelas, melainkan jaringan kelompok seperti Combatant Clergy Association (Jāme'eh-ye Ruhāniyyat-e Mobārez), Front of Islamic Revolution Stability (Jebhe-ye Pāydārī), serta berbagai koalisi reformis. Namun, semua faksi tersebut tetap bergerak dalam batas ideologis yang ditetapkan oleh Pemimpin Tertinggi dan tidak menantang struktur dasar Republik Islam.

Dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah penindasan gelombang protes besar dan situasi perang, ruang politik semakin menyempit. Faksi konservatif garis keras dan institusi keamanan, khususnya Garda Revolusi, semakin mengonsolidasikan kekuasaan, sementara pengaruh kelompok reformis terus melemah.

Q4. Kekuatan Oposisi dan Pluralisme Politik

Bagaimana oposisi beroperasi di dalam dan di luar negeri? Apakah ada arus reformis, kelompok liberal, monarkis, atau kecenderungan lain yang benar-benar memengaruhi lanskap politik? Sejauh mana mereka memiliki basis sosial dan kapasitas organisasi?

A4. Oposisi politik di Iran beroperasi dalam kondisi yang sangat terbatas. Di dalam negeri, hampir semua bentuk organisasi politik independen dianggap ilegal dan sering diperlakukan sebagai ancaman terhadap keamanan negara. Akibatnya, kekuatan oposisi cenderung terpecah, terdesentralisasi, dan banyak yang bergerak secara informal atau bawah tanah.

Di dalam sistem resmi, apa yang sering disebut sebagai “oposisi” umumnya merujuk pada kelompok reformis. Mereka mendorong liberalisasi politik yang terbatas, perluasan kebebasan sipil, dan hubungan yang lebih baik dengan komunitas internasional. Namun, mereka tidak berupaya membongkar struktur Republik Islam itu sendiri. Dalam satu dekade terakhir, terutama setelah gelombang protes berulang dan semakin ketatnya kontrol politik, pengaruh reformis menurun drastis. Banyak tokoh mereka didiskualifikasi dari pemilu, disingkirkan dari pengambilan keputusan, atau kehilangan kepercayaan publik. Saat ini, basis sosial mereka relatif kecil, kemungkinan hanya sekitar 15 hingga 20 persen dari populasi.

Di luar sistem resmi, oposisi hadir dalam berbagai bentuk. Ada kelompok liberal-demokratis, jaringan kiri, gerakan feminis, organisasi mahasiswa, serta aktivis buruh. Sebagian besar tidak berbentuk partai formal, melainkan jaringan sosial yang longgar, terutama di kalangan buruh, guru, mahasiswa, dan perempuan.

Diaspora Iran juga menjadi ruang penting bagi oposisi yang lebih terorganisir. Di sana terdapat kelompok monarkis yang mendukung kembalinya dinasti Pahlevi, organisasi republik liberal (NRCI), serta berbagai kelompok politik di pengasingan. Kelompok monarkis cukup terlihat di media internasional dan di sebagian diaspora, tetapi dukungan mereka di dalam negeri sulit diukur karena represi membuat ekspresi politik terbuka menjadi berisiko.

Dalam beberapa gelombang protes terakhir, terlihat kebangkitan kembali sentimen monarkis, terutama di sekitar Reza Pahlevi, putra Shah terakhir Iran. Dalam periode menjelang perang saat ini, dukungan terhadapnya tampak mencapai titik tertinggi dalam beberapa dekade, mungkin sekitar 15 hingga 20 persen. Namun, setelah seruannya untuk aksi protes nasional yang berujung pada pembantaian Januari 2026 oleh rezim, serta dalam konteks eskalasi perang dan tidak adanya dukungan jelas dari Amerika Serikat, antusiasme terhadapnya tampaknya menurun. Bahkan pada puncaknya, dukungan terhadap Pahlevi tetap jauh dari dominan. Banyak aktivis, gerakan minoritas, dan kelompok kiri tetap skeptis terhadap solusi yang berpusat pada figur tunggal atau restorasi monarki dalam menyelesaikan krisis politik Iran.

Meskipun kekuatan oposisi di Iran terfragmentasi, ada satu hal yang tampaknya disepakati secara luas di masyarakat: mayoritas besar rakyat menginginkan Republik Islam dibubarkan dan digantikan dengan suatu bentuk sistem yang lebih demokratis. Namun, puluhan tahun represi telah menghambat terbentuknya organisasi oposisi yang kuat dan berkelanjutan di dalam negeri. Partai independen, serikat buruh, dan gerakan politik terus ditekan secara sistematis, sementara banyak aktivis menghadapi penjara, pengasingan, bahkan eksekusi. Akibatnya, saat ini belum ada kekuatan oposisi yang benar-benar terorganisir dan mampu menyatukan atau mengoordinasikan alternatif politik di tingkat nasional.

Kondisi ini sangat terasa di kalangan kiri. Secara historis, kelompok kiri pernah memainkan peran penting dalam politik Iran, tetapi sejak awal berdirinya Republik Islam, mereka mengalami represi berat, terpaksa hidup di pengasingan, dan terpecah secara internal. Akibatnya, gelombang perlawanan dalam beberapa tahun terakhir lebih banyak muncul dalam bentuk mobilisasi spontan dan terdesentralisasi, digerakkan oleh buruh, perempuan, mahasiswa, dan kaum muda, bukan oleh organisasi politik yang terstruktur.

Salah satu alasan mengapa sebagian orang dalam beberapa tahun terakhir mulai tertarik pada figur monarkis adalah karena tidak adanya alternatif politik yang terlihat jelas. Bagi sebagian pendukungnya, hal ini tidak selalu berarti komitmen kuat untuk mengembalikan monarki, melainkan lebih sebagai harapan akan adanya figur transisional yang bisa membantu menjatuhkan sistem saat ini dan membuka jalan menuju referendum demokratis.

Di sisi lain, dalam diaspora Iran mulai muncul kembali upaya untuk membangun jaringan kiri dan progresif. Beberapa inisiatif mencoba menghubungkan kembali perjuangan buruh, gerakan feminis, dan organisasi demokratis. Meski masih kecil dan terfragmentasi, upaya ini menunjukkan adanya keinginan untuk membangun alternatif politik kolektif di luar pilihan antara Republik Islam dan restorasi monarki.

Penting juga untuk dipahami bahwa diaspora Iran sangat beragam secara politik dan terpecah dalam banyak kecenderungan. Tidak ada satu kelompok pun yang benar-benar mewakili seluruh orang Iran di luar negeri. Dalam beberapa tahun terakhir, memang ada sebagian kecil diaspora, sering kali terkait dengan jaringan monarkis, yang menunjukkan dukungan terhadap Israel atau bahkan mendukung tekanan militer terhadap Republik Islam sebagai cara untuk melemahkan rezim. Namun, kelompok ini hanyalah salah satu arus kecil yang cukup vokal.

Sebagian besar diaspora Iran, termasuk kalangan liberal, kiri, feminis, dan banyak migran biasa, justru menolak baik Republik Islam maupun intervensi militer asing. Mereka berpendapat bahwa perubahan demokratis harus lahir dari dalam masyarakat Iran sendiri. Karena itu, suara-suara yang pro-intervensi atau pro-Israel tidak bisa dianggap mewakili rakyat Iran secara keseluruhan, baik di dalam negeri maupun di pengasingan. Mereka hanyalah bagian kecil dari komunitas diaspora yang jauh lebih luas dan beragam secara politik.

Q5. Arus Kiri dan Anarkis

Apakah saat ini terdapat kelompok kiri, sosialis, atau anarkis yang terorganisir di dalam Iran atau di pengasingan? Jika ada, siapa saja aktor utamanya, dan bagaimana posisi mereka terkait protes, isu nuklir, serta sanksi internasional? Apakah mereka berperan dalam mobilisasi terbaru?

A5. Tradisi kiri, sosialis, dan anarkis memiliki sejarah panjang di Iran. Namun, saat ini kekuatan kiri yang terorganisir di dalam negeri sangat lemah akibat puluhan tahun represi. Setelah revolusi 1979, Republik Islam secara sistematis menghancurkan sebagian besar organisasi kiri independen melalui penangkapan, eksekusi, dan pengasingan. Akibatnya, sebagian besar gerakan kiri Iran kini berada di luar negeri atau bertahan dalam jaringan kecil yang bergerak secara bawah tanah di dalam negeri.

Di dalam Iran sendiri, politik kiri hari ini lebih tampak melalui perjuangan sosial daripada organisasi formal. Aktivisme buruh, gerakan guru, jaringan mahasiswa, organisasi feminis, dan inisiatif solidaritas berbasis komunitas memainkan peran penting dalam gelombang protes beberapa tahun terakhir. Namun, semua bentuk organisasi independen ini menghadapi represi berat. Aktivis buruh, mahasiswa, dan feminis sering kali ditangkap, dipenjara, dan didakwa dengan tuduhan keamanan.

Di pengasingan, masih ada sejumlah kelompok sosialis dan komunis yang aktif, seperti Partai Buruh Komunis Iran, Partai Komunis Iran, serta berbagai jaringan Marxis dan sosialis lainnya yang lebih kecil. Secara umum, kelompok-kelompok ini mendukung penggulingan Republik Islam dan pembentukan sistem sekuler yang demokratis atau sosialis. Pada saat yang sama, mereka menolak intervensi militer asing serta sanksi internasional yang berdampak pada rakyat biasa.

Salah satu organisasi oposisi lain adalah Mojahedin-e Khalq (MEK). Kelompok ini awalnya merupakan gerakan revolusioner dengan campuran ideologi Islam dan Marxis sebelum 1979, tetapi kemudian berkembang menjadi organisasi oposisi di pengasingan. Meski memiliki jaringan lobi internasional yang cukup kuat dan kehadiran media yang besar, MEK memiliki legitimasi sosial yang sangat terbatas di dalam negeri. Hal ini sebagian disebabkan oleh sejarahnya yang kontroversial, termasuk aliansinya dengan Saddam Hussein selama perang Iran-Irak.

Selain itu, oposisi juga berkembang di wilayah-wilayah dengan minoritas etnis, terutama di kalangan Kurdi, Arab, dan Baloch. Partai-partai Kurdi seperti Partai Komala dan Partai Demokrat Kurdistan Iran (PDKI) memiliki sejarah panjang perjuangan politik dan bersenjata melawan negara Iran. Di wilayah tenggara, kelompok-kelompok Baloch membangun gerakan politik sekaligus jaringan perlawanan bersenjata, sementara di barat daya terdapat organisasi Arab yang menuntut otonomi atau hak-hak minoritas. Gerakan-gerakan ini biasanya menggabungkan tuntutan hak etnis, otonomi wilayah, dan kebebasan politik dengan penolakan terhadap Republik Islam.

Organisasi yang secara eksplisit mengidentifikasi diri sebagai anarkis saat ini sangat kecil jumlahnya akibat represi yang panjang. Namun demikian, beberapa jaringan anarkis dan sosialis libertarian tetap ada di pengasingan, termasuk Anarchist Front (dulu dikenal sebagai Anarchism Era) serta kolektif-kolektif anarkis Iran yang bersifat informal, yang aktif menerbitkan tulisan dan terlibat dalam jaringan solidaritas internasional.

Di dalam Iran sendiri, gagasan anarkis lebih banyak beredar sebagai kecenderungan politik dalam gerakan mahasiswa, feminis, dan buruh, bukan sebagai organisasi formal. Aktivitas anarkis saat ini umumnya berbentuk proyek penerjemahan, pendidikan politik, serta jaringan solidaritas, bukan organisasi terstruktur.

Meskipun kelompok kiri dan anarkis yang terorganisir relatif lemah, penting untuk dicatat bahwa banyak praktik sosial dalam gerakan protes di Iran justru menunjukkan kecenderungan anti-otoritarian yang kuat. Puluhan tahun represi membuat organisasi terpusat sangat rentan, sehingga bentuk perlawanan cenderung berkembang secara terdesentralisasi dan tanpa pemimpin.

Hal ini terlihat jelas dalam pemberontakan "Jin, Jiyan, Azadî" yang menyebar ke seluruh negeri tanpa kepemimpinan pusat, tanpa partai formal, dan tanpa struktur hierarkis. Dalam banyak kasus, aksi-aksi dimulai melalui jaringan informal di tingkat lokal, aksi jalanan spontan, kelompok mahasiswa, dan lingkaran buruh. Bentuk ini membuat gerakan menjadi fleksibel dan lebih sulit ditekan oleh rezim.

Ketiadaan kepemimpinan terpusat bukanlah kelemahan, melainkan bentuk adaptasi terhadap kondisi otoriter, yang memungkinkan perlawanan menyebar melalui tindakan-tindakan sehari-hari. Kecenderungan ini juga berkaitan dengan tradisi panjang solidaritas sosial dalam masyarakat Iran. Praktik saling membantu seperti penggalangan dana kolektif, warga bantu warga, dan jaringan solidaritas informal telah lama menjadi bagian dari kehidupan sosial. Dalam situasi krisis, praktik-praktik ini sering berkembang menjadi bentuk kerja sama yang lebih terorganisir.

Dalam situasi perang saat ini, terutama ketika pemutusan internet dan represi keamanan mengganggu komunikasi dan kehidupan sehari-hari, masyarakat semakin mengandalkan jaringan seperti dewan lokal atau "shora". Jaringan ini membantu mendistribusikan sumber daya, menyebarkan informasi, mengorganisir perlindungan lokal, serta mendukung keluarga yang terdampak represi atau kesulitan ekonomi.

Q6. Prospek Jangka Pendek dan Kemungkinan Skenario

Ke depan, skenario apa yang menurut anda paling mungkin terjadi dalam jangka pendek hingga menengah? Apakah anda melihat kemungkinan reformasi, eskalasi, fragmentasi, atau justru konsolidasi kekuasaan otoriter? Secara normatif, hasil seperti apa yang anda harapkan, dan kondisi apa yang diperlukan untuk menghindari militerisasi lebih lanjut, represi, atau konsekuensi regional yang lebih buruk?

A6. Dalam jangka pendek, skenario yang paling mungkin adalah konsolidasi kekuasaan otoriter yang semakin kuat dalam kondisi perang. Situasi perang memberikan kerangka darurat yang sangat familiar bagi rezim: militerisasi, mobilisasi nasionalisme, sensor, penangkapan massal, pemutusan internet, serta kriminalisasi perbedaan pendapat atas nama keamanan nasional.

Skenario kedua yang juga cukup mungkin adalah berlanjutnya ketidakstabilan tanpa runtuhnya rezim secara langsung. Rezim bisa tetap bertahan, tetapi dalam kondisi yang semakin lemah, lebih represif, dan mengalami fragmentasi internal. Iran saat ini berada di bawah tekanan besar akibat perang, sanksi, krisis ekonomi, serta krisis legitimasi yang mendalam.

Kemungkinan ketiga adalah terjadinya fragmentasi dari bawah dan dari atas secara bersamaan. Dari bawah, masyarakat bisa terus melakukan perlawanan melalui pemogokan, jaringan solidaritas lokal, perlawanan perempuan, serta koordinasi berbasis komunitas. Dari atas, berbagai elemen dalam blok kekuasaan seperti institusi keagamaan, Garda Revolusi, jaringan intelijen, dan pusat-pusat kekuatan ekonomi bisa saling bersaing dalam menentukan arah penanganan krisis dan suksesi kekuasaan. Namun, kondisi ini tidak otomatis mengarah pada pembebasan. Fragmentasi juga bisa berarti keruntuhan sosial, munculnya kekuasaan milisi, atau transisi yang tetap dikendalikan oleh blok otoriter lain. Risiko ini menjadi jauh lebih besar dalam konteks perang regional.

Ada juga argumen yang sering diajukan oleh kalangan “campis” yang memperingatkan bahwa setiap revolusi di Iran akan berujung pada perang saudara atau “balkanisasi” negara. Narasi ini kerap menggambarkan gerakan Kurdi dan kelompok etnis tertindas lainnya sebagai ancaman separatis, serta memanfaatkan ketakutan nasionalisme untuk menolak perubahan revolusioner. Memang ada analisis geopolitik yang berspekulasi bahwa kekuatan eksternal bisa mencoba melemahkan Iran dengan mendorong fragmentasi internal atau konflik etnis. Namun dalam praktiknya, fungsi utama wacana ini adalah mempertahankan status quo dengan menggambarkan kekuasaan otoriter sebagai satu-satunya alternatif terhadap kekacauan.

Dari perspektif anti-otoritarian, kerangka seperti itu sangat menyesatkan. Perjuangan masyarakat Kurdi, Arab, Baloch, Azeri, dan kelompok etnis lainnya di Iran berakar pada sejarah panjang represi, marginalisasi budaya, dan ketimpangan ekonomi. Membela hak penentuan nasib sendiri bagi semua kelompok tidak berarti mendorong perpecahan negara. Sebaliknya, itu berarti mengakui bahwa demokrasi yang sejati tidak mungkin terwujud tanpa kebebasan bagi kelompok-kelompok yang tertindas untuk menentukan masa depan politik mereka sendiri. Karena itu, menolak narasi ketakutan berbasis nasionalisme menjadi syarat penting jika ingin membangun gerakan demokratis yang mampu menciptakan solidaritas lintas masyarakat di Iran, alih-alih mengulang logika otoritarian negara.

Dalam konteks ini, saya tidak melihat “reformasi” sebagai arah yang paling mungkin. Jalur reformis telah kehilangan sebagian besar kredibilitasnya, dan kondisi perang biasanya justru mempersempit ruang liberalisasi, bukan memperluasnya. Arah yang lebih mungkin adalah kombinasi antara represi yang berlanjut, krisis berkepanjangan, dan perlawanan sosial yang tidak merata.

Secara normatif, hasil yang diharapkan bukanlah kelangsungan rezim, dan juga bukan perubahan rezim yang diatur dari luar. Yang diharapkan adalah suatu terobosan demokratis dari bawah: pembongkaran Republik Islam melalui tekanan massa rakyat, diikuti oleh transisi demokratis yang benar-benar dibentuk oleh buruh, perempuan, kelompok etnis tertindas, mahasiswa, dewan lokal, serta masyarakat sipil akar rumput, bukan oleh intervensi militer, restorasi monarki, atau kesepakatan antar elite dan kekuatan asing. Dari perspektif anti-otoritarian, tujuannya bukan sekadar mengganti satu elite penguasa dengan elite lainnya, melainkan membuka ruang bagi pengorganisasian mandiri dan kekuasaan rakyat.

Untuk mencegah militerisasi lebih lanjut, represi, dan dampak regional yang lebih destruktif, ada beberapa kondisi yang diperlukan. Pertama, perang itu sendiri harus dihentikan. Sejarah menunjukkan bahwa pembebasan tidak pernah datang dalam bentuk bom yang dijatuhkan dari langit. Intervensi militer, sanksi, dan persaingan geopolitik jarang menghasilkan demokrasi. Sebaliknya, mereka sering memperdalam otoritarianisme, menghancurkan infrastruktur sosial, dan melemahkan gerakan akar rumput yang justru berpotensi membawa perubahan nyata.

Kedua, harus ada penolakan terhadap represi negara sekaligus terhadap militerisasi asing, baik dari dalam maupun luar Iran. Intervensi eksternal tidak membebaskan masyarakat. Sebaliknya, ia sering memperkuat aparat keamanan, melemahkan gerakan otonom, dan memberi alasan bagi rezim untuk menyamakan perlawanan dengan pengkhianatan. Dalam hal ini, analisis anarkis tepat ketika menekankan penolakan ganda: melawan Republik Islam, sekaligus menolak proyek imperialis atau regional yang berupaya membajak perjuangan rakyat.

Ketiga, yang paling dibutuhkan adalah waktu, ruang, dan dukungan material bagi pengorganisasian dari bawah: gerakan buruh, perlawanan perempuan, jaringan solidaritas, dewan lokal, dan bentuk-bentuk organisasi komunitas lainnya. Transformasi demokratis yang berkelanjutan di Iran tidak akan lahir dari manuver geopolitik, melainkan dari praktik pengorganisasian kolektif yang mampu bertahan di bawah represi, melawan kondisi perang, dan mencegah kekosongan kekuasaan diisi oleh kekuatan otoriter baru.

Karena itu, prospeknya memang berat, tetapi bukan tanpa harapan. Dalam jangka pendek, rezim mungkin akan semakin menguat dan perang bisa memperdalam represi. Namun realitas sosial yang lebih dalam tetap ada: Republik Islam telah kehilangan legitimasi luas, dan sebagian besar masyarakat ingin melampauinya. Pertanyaan yang menentukan adalah apakah kekuatan anti-otoritarian dan demokratis mampu membangun kapasitas organisasi yang cukup untuk membentuk arah transisi tersebut, sebelum masa depan kembali direbut oleh militerisme, kekuatan asing, atau proyek elite lainnya.

Diterjemahkan dari:
https://theanarchistlibrary.org/library/decolonize-anarchism-an-interview-by-the-instituto-de-estudos-libertarios-brazil-with-an-irania

Hari Buruh dalam Kobaran Api: Melawan Imperialisme dan Teokrasi

Setiap tanggal 1 Mei, sebagian kiri di Barat turun ke jalan membawa bendera merah, meneriakkan internasionalisme dan kekuatan kelas pekerja. Tapi kita perlu bertanya: apakah ada tempat bagi buruh Iran dalam Hari Buruh kalian?

Ditulis oleh: Decolonize Anarchism

Pada 26 April 2025, sebuah ledakan besar mengguncang Pelabuhan Shahid Rajaee di dekat Bandar Abbas, pelabuhan komersial terbesar di Iran. Setidaknya 70 orang tewas dan lebih dari 1.200 lainnya terluka menurut laporan resmi. Ledakan itu berasal dari penyimpanan bahan kimia yang tidak aman, termasuk amonium perklorat, senyawa yang digunakan sebagai bahan bakar rudal.

Perusahaan yang bertanggung jawab bukanlah entitas swasta dalam arti kapitalisme liberal. Ia berada di bawah jaringan Yayasan Mostazafan, bagian dari struktur “amal” Islam yang terhubung langsung dengan Pemimpin Tertinggi dan Garda Revolusi Iran (IRGC). Jaringan ini menguasai aset besar, memiliki hubungan militer, dan menjadi mesin utama akumulasi kekayaan di dalam negeri. Mereka bebas pajak, tidak tunduk pada hukum ketenagakerjaan, tidak akuntabel, dan bertahan melalui perampasan surplus sosial secara langsung. Ini adalah perpaduan antara kapital negara dan otoritas klerikal, yang digerakkan bukan oleh efisiensi pasar, melainkan oleh legitimasi ideologis dan disiplin paramiliter.

Bencana ini bukan kejadian terpisah. Ia terjadi dalam konteks struktural yang ditandai oleh pengabaian, kerentanan yang disengaja, dan perang kelas dari atas. Pelabuhan Bandar Abbas sebagian besar dioperasikan oleh buruh kontrak dari kelompok etnis miskin, terutama komunitas Baloch dan Afro-Iran. Banyak dari mereka tidak memiliki dokumen resmi, bekerja tanpa identitas hukum, dan tidak mendapatkan perlindungan dasar. Sebagian adalah pengungsi. Kebanyakan dipekerjakan dengan kontrak jangka pendek tanpa jaminan, tanpa asuransi kesehatan, dan tanpa akses ke serikat independen.

Mereka melakukan pekerjaan berbahaya seperti menangani bahan kimia dan bongkar muat kontainer tanpa perlengkapan keselamatan yang memadai atau prosedur darurat. Ledakan ini adalah akibat langsung dari kelalaian tersebut, yang diperparah oleh korupsi sistemik dan lemahnya pengawasan.

Ini juga bukan satu-satunya kasus. Antara Mei 2024 hingga April 2025, lebih dari 2.081 pekerja di Iran meninggal akibat kondisi kerja yang tidak aman. Anak-anak semuda 12 tahun bekerja di tambang, pengolahan limbah, dan industri tekstil. Di sektor informal, yang mencakup hingga sepertiga tenaga kerja Iran, kecelakaan dan kematian sering kali tidak tercatat. Negara yang seharusnya menegakkan hukum ketenagakerjaan justru menjadi pelaku utama eksploitasi. Sekitar 90% pekerja di Iran bekerja dengan kontrak sementara, dan lebih dari sepertiganya tidak memiliki asuransi. Artinya, tidak ada jaminan kerja, tidak ada pesangon, dan tidak ada layanan kesehatan, bahkan untuk pekerjaan yang paling berbahaya sekalipun.

Represi terhadap gerakan buruh berlangsung sistematis dan brutal. Setidaknya 19 aktivis buruh masih dipenjara hingga saat ini. Di antaranya adalah Pakhshan Azizi dan Verisheh Moradi, dua aktivis Kurdi yang memperjuangkan hak buruh dan perempuan, dan dijatuhi hukuman mati. Seperti banyak aktivis Kurdi lainnya, mereka ditahan dalam isolasi berkepanjangan, tidak diberi akses hukum, dan dipaksa mengaku melalui penyiksaan dalam proses peradilan yang tidak adil. Mereka bukan kasus tunggal. Fakta bahwa mereka adalah perempuan, Kurdi, sekuler, dan berkomitmen pada pengorganisasian kolektif dari bawah membuat mereka dianggap berbahaya oleh rezim yang bergantung pada pembelahan etnis, kontrol patriarkal, dan kekuasaan terpusat.

Tali yang melingkari leher mereka bukan hanya milik rezim, melainkan simpul dari seluruh kekuatan kontra-revolusi: nasionalisme, otoritarianisme, dan pemujaan terhadap kapital. Rasisasi terhadap tenaga kerja dan represi terlihat sangat jelas. Di Kurdistan, para "kulbar" (buruh pengangkut lintas perbatasan) secara rutin ditembak oleh penjaga perbatasan. Di Iran bagian tenggara, buruh Baloch, yang sering kali tidak memiliki dokumen, menghadapi eksploitasi harian dan kekerasan yang dimiliterisasi.

Pada April 2025, delapan pekerja Baloch asal Pakistan ditembak mati di Mehrestan. Mereka dibunuh bukan karena politik atau aksi protes, tetapi karena mereka miskin, dirasialisasi, dan dianggap bisa dibuang begitu saja. Setidaknya 50% eksekusi dalam beberapa tahun terakhir menargetkan individu Baloch, padahal mereka hanya sekitar 5% dari populasi. Proletariat yang dirasialisasi ini, yang bergerak, informal, dan terpinggirkan, merupakan salah satu bagian paling rentan sekaligus paling radikal dari kelas pekerja Iran.

Situasi buruh Iran juga harus dilihat dari perspektif gender. Perempuan pekerja menghadapi beban ganda: eksploitasi ekonomi dan represi patriarkal. Mereka didorong ke sektor kerja paling tidak terlihat dan paling minim perlindungan. Di sektor tidak teratur seperti pekerjaan rumah tangga dan pertanian, mereka kerap menghadapi kekerasan seksual dan pemaksaan ekonomi. Aktivis buruh perempuan seperti Sharifeh Mohammadi, Sosan Razani, dan Sepideh Qoliyan mengalami penjara, cambukan, hingga pengasingan. Di Bandar Abbas, banyak korban luka adalah perempuan yang bekerja sebagai tenaga kontrak di sektor logistik dan kebersihan, dibayar jauh lebih rendah dari laki-laki, serta tidak memiliki hak cuti melahirkan maupun cuti medis.

Di tengah kondisi ini, Republik Islam terus memainkan narasi anti-imperialisme. Para pemimpinnya mengklaim menentang hegemoni Amerika Serikat, sambil tetap melakukan negosiasi diam-diam dengan Washington. Manuver diplomatik ini hanya memperkuat kekuasaan elite, tanpa memperbaiki kondisi pengangguran massal, upah yang tidak layak, dan teror negara yang dialami para pekerja. Rezim menggunakan retorika anti-imperialisme untuk membenarkan militerisme di luar negeri dan represi di dalam negeri. Kritik dibungkam, kegagalan domestik disalahkan pada sanksi, sementara kebijakan penghematan neoliberal tetap dijalankan: privatisasi, deregulasi, dan pemangkasan layanan publik.

Kemunafikan ini sering kali tercermin juga pada sebagian kiri di Barat. Terjebak dalam pola pikir biner ala Perang Dingin, mereka menyederhanakan Iran sebagai korban semata dari agresi Amerika Serikat. Mereka mengabaikan kenyataan bahwa rezim tersebut menghancurkan gerakan buruh, memenjarakan guru dan pensiunan, serta mengeksekusi pekerja dari kelompok minoritas. Dengan menganggap kekerasan ini sebagai konsekuensi “tak terhindarkan” dari sanksi, mereka menghapus peran aktif buruh dan kaum revolusioner Iran yang melawan baik imperialisme maupun rezim otoriter. Anti-imperialisme yang sejati harus berpihak pada yang tertindas, bukan pada penindas yang kebetulan berseberangan dengan Barat.

Gerakan buruh di Iran saat ini memang terpecah, tetapi tetap bertahan. Antara Januari hingga April 2025 saja, terjadi 44 aksi protes buruh di 26 kota, dari pekerja petrokimia di Mahshahr hingga tenaga kesehatan desa di Minab. Protes ini bukan sekadar soal upah, tetapi tentang hak untuk hidup, hak untuk berorganisasi, dan hak atas martabat. Di Kurdistan, Balochistan, Khuzestan, dan Hormozgan, wilayah yang mengalami penindasan etnis dan perampasan ekonomi, para pekerja bangkit bukan hanya melawan eksploitasi, tetapi juga struktur negara yang menopangnya.

Pada 1 Mei, sebagian kiri di Barat akan turun ke jalan membawa bendera merah dan meneriakkan internasionalisme serta kekuatan kelas pekerja. Tapi kita perlu bertanya: apakah ada tempat bagi buruh Iran dalam Hari Buruh kalian?

Ketika kalian mengecam imperialisme Amerika dan neoliberalisme, apakah kalian juga menyebut lebih dari 2.000 pekerja Iran yang tewas tahun lalu dalam “kecelakaan kerja” yang sebenarnya bisa dicegah? Apakah kalian berbicara tentang buruh Baloch yang dikriminalisasi dan dieksekusi, atau para kulbar Kurdi yang ditembak di pegunungan? Atau apakah kehidupan mereka terlalu rumit, terlalu tidak sesuai dengan kerangka biner kalian, terlalu mengganggu posisi politik yang sudah kalian pilih?

Kalian mengaku bersolidaritas. Tapi ketika pengorganisir buruh di Iran dipenjara, disiksa, bahkan dijatuhi hukuman mati, terlalu banyak dari kalian yang memilih diam. Kalian tidak perlu mengulang propaganda Washington atau Tel Aviv untuk menyebut kejahatan Teheran. Jika anti-imperialisme kalian tidak mencakup mereka yang berjuang dari bawah, melawan tirani lokal sekaligus kapital global, maka itu bukan solidaritas. Itu hanyalah diplomasi bayangan.

Solidaritas internasional harus menolak pilihan-pilihan palsu. Mendukung kelas pekerja Iran berarti mendukung hak mereka untuk berorganisasi secara mandiri, melawan represi dalam negeri dan dominasi asing, serta membayangkan masa depan di luar kapitalisme teokratis dan kekerasan imperialis.

Hari Buruh bukan tentang memilih rezim mana yang disukai. Hari Buruh adalah tentang kekuatan sebuah kelas yang tidak memiliki rezim, tidak memiliki bendera, dan tidak memiliki tuan.

Diterjemahkan dari:
https://theanarchistlibrary.org/library/decolonize-anarchism-may-day-on-fire-against-empire-and-theocracy

Anti-Imperialisme Kiri Idiot

Bagaimana Kaum Campis dan Tankies Barat Berpihak pada “Axis of Resistance”

Ditulis oleh: Decolonize Anarchism

Setelah serangan roket dan drone Iran terhadap rezim apartheid Israel pada 13 April, kaum kiri otoritarian di Dunia Utara sekali lagi menutup mata terhadap perjuangan rakyat tertindas. Alih-alih berfokus pada perjuangan kelas dari bawah, mereka justru memusatkan perhatian pada negara, memberikan dukungan kepada rezim-rezim represif, dan bahkan memuji pemerintah Iran serta apa yang mereka sebut sebagai “Axis of Resistance” (Poros Perlawanan). 

Bagi mereka, Iran diposisikan sebagai pemimpin “perlawanan” terhadap imperialisme Amerika Serikat dan Zionisme, sambil sepenuhnya mengabaikan sejarah panjang rezim tersebut dalam menyiksa, memperkosa, dan membunuh rakyatnya sendiri. Dalam pemberontakan “Jin Jiyan Azadî” pada 2022, sedikitnya 550 demonstran dibunuh oleh negara, termasuk puluhan perempuan dan anak-anak, sementara ribuan lainnya terluka. Di dalam tahanan, aparat negara menggunakan penyiksaan dan kekerasan seksual untuk memaksa pengakuan atau sebagai bentuk hukuman. Sepanjang 2023 saja, ratusan orang dieksekusi, dengan korban terbanyak berasal dari wilayah Kurdistan dan Balochistan.

Dalam gelombang protes yang sama, puluhan warga Baloch dibunuh dalam penumpasan yang dikenal sebagai “Bloody Friday”. Komunitas Baloch hidup dalam kemiskinan ekstrem dan secara sistematis dirampas hak-hak dasarnya. Banyak dari mereka hidup tanpa akses terhadap dokumen identitas, air bersih, pendidikan, maupun layanan kesehatan. Anak-anak Baloch bahkan kerap kehilangan nyawa saat mencoba mengambil air untuk keluarga mereka. Minimnya lapangan kerja memaksa sebagian warga bertahan hidup melalui aktivitas berisiko seperti penyelundupan bahan bakar.

Pada 13 April, rezim juga meluncurkan serangan dari dalam wilayah perkotaan, menciptakan kepanikan luas di kalangan warga sipil. Situasi ini mendorong banyak orang untuk mengungsi, sekaligus memperkecil kemungkinan munculnya pemberontakan di tengah kondisi perang. Pada saat yang sama, represi terhadap perempuan yang menolak kewajiban hijab justru semakin ditingkatkan. Aturan ini bukan sekadar soal moralitas, melainkan bagian dari mekanisme kontrol atas tubuh perempuan sekaligus alat untuk memperluas kehadiran aparat keamanan dan meredam potensi perlawanan.

Kaum kiri otoritarian di Barat menunjukkan kegagalan dalam memahami kompleksitas sejarah dan politik di Asia Barat Daya. Akibatnya, mereka menutup mata terhadap kejahatan negara-negara teokratis dan otoriter seperti Iran, dan malah mengglorifikasinya atas nama anti-imperialisme. Fenomena ini dikenal sebagai “anti-imperialisme kiri idiot”, istilah yang dipopulerkan oleh Leila Al-Shami untuk menggambarkan kecenderungan sebagian kiri “anti-perang” di Barat selama konflik Suriah yang hanya menentang intervensi Barat, tetapi mengabaikan atau bahkan mendukung peran Rusia dan Iran.

Bagi arus kiri seperti ini, dukungan terhadap rezim Bashar al-Assad dibenarkan atas nama anti-imperialisme. Assad dipandang sebagai bagian dari Poros Perlawanan melawan Amerika Serikat dan Zionisme, tanpa memperhitungkan fakta bahwa rezimnya sendiri pernah mendukung Perang Teluk pertama dan terlibat dalam program rendisi ilegal Amerika Serikat, di mana tahanan disiksa atas nama CIA (Central Intelligence Agency).

Kiri pro-otoritarian semacam ini tampak buta terhadap segala bentuk imperialisme yang tidak berasal dari Barat. Ia mencampurkan politik identitas dengan egoisme, melihat dunia hanya melalui dampaknya bagi Barat, dan secara implisit mengandaikan bahwa hanya Barat, terutama laki-laki kulit putih, yang memiliki peran dalam menentukan jalannya sejarah.

Dalam pandangan kaum campis, dunia dibagi menjadi dua kubu besar. Amerika Serikat, Eropa, dan Israel dianggap sebagai “kubu imperialis”, sementara Rusia, Tiongkok, Iran, Suriah, Korea Utara, Venezuela, dan negara-negara lain diposisikan sebagai “kubu anti-imperialis”. Terlepas dari seberapa besar pelanggaran HAM atau seberapa otoriter rezim di kubu kedua, mereka tetap didukung. Siapa pun yang secara retoris menentang narasi Barat langsung dianggap sekutu. Dalam logika ini, sering kali cukup hanya karena suatu gerakan dianggap didukung oleh Amerika Serikat, maka gerakan itu langsung dianggap tidak sah atau kehilangan legitimasi.

Dalam kerangka berpikir seperti ini, banyak orang gagal mendukung revolusi rakyat di Suriah pada 2011 atau di Iran pada 2022. Sebaliknya, mereka justru membela para tiran di kedua negara tersebut, dengan alasan bahwa rezim-rezim itu sedang melawan upaya perubahan rezim yang direkayasa oleh Amerika Serikat. Klaim pemerintah Suriah dan Iran sebagai benteng terakhir melawan hegemoni Barat dan Israel diterima begitu saja tanpa kritik.

Pada 17 Oktober 2019, rakyat Lebanon turun ke jalan menentang sistem politik sektarian dan menuntut perubahan menyeluruh. Sebagai respons, Hizbullah bersama sekutunya, sering kali bekerja sama dengan aparat negara, menekan para demonstran. Di bawah kepemimpinan Hassan Nasrallah, mereka dengan cepat membela status quo sektarian dan menuduh para demonstran sebagai alat kepentingan asing. Situasi ini sangat akrab bagi rakyat Iran, yang mengalami bentuk represi serupa dari rezim yang juga mendukung pengaruh Hizbullah. Setelah pembunuhan brutal Jina Amini oleh polisi moral Iran, gelombang pemberontakan nasional meletus dan ditandai dengan konfrontasi langsung antara rakyat dan aparat negara.

Gerakan ini menunjukkan bagaimana metode penindasan telah menyebar di kawasan. Sejak era Khomeini, praktik-praktik represif tersebut diekspor ke Lebanon, Suriah, dan Irak, dan semakin menguat terutama sejak krisis yang melanda rezim Bashar al-Assad setelah 2011.

Anti-imperialisme versi campis justru melemahkan politik internasionalis. Ia menyederhanakan konflik, menghapus pengalaman korban, dan secara ironis memperkuat narasi yang mereduksi perjuangan Palestina menjadi sekadar perpanjangan geopolitik Iran. Cara pandang terhadap Suriah dan Ukraina, serta terhadap Palestina dan Lebanon, memperlihatkan kontradiksi dalam apa yang disebut sebagai anti-imperialisme oleh sebagian kiri Dunia Utara.

Karena itu, yang dibutuhkan adalah solidaritas lintas batas di antara rakyat tertindas di Dunia Selatan. Mendukung perjuangan Palestina tidak berarti harus membela rezim-rezim otoriter. Justru sebaliknya, hal itu menuntut penolakan terhadap semua bentuk penindasan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar.

Dengan pemahaman ini, perjuangan kembali diarahkan pada pengorganisasian dari bawah dan solidaritas antar rakyat, melawan politik perang negara. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip anarkis: anti-otoritarianisme, anti-imperialisme yang konsisten, keberpihakan pada yang tertindas, serta sikap kritis terhadap segala bentuk kekuasaan dan dominasi.

Sebagai anarkis, kami secara mendasar menolak semua bentuk otoritas yang memaksa dan kekuasaan yang terpusat. Sebaliknya, kami memperjuangkan pengelolaan mandiri, solidaritas timbal balik (mutual aid), dan kerja sama sukarela. Ketika sebagian kiri di Barat mendukung rezim-rezim otoriter, mereka pada dasarnya mengorbankan prinsip ini. Rezim semacam itu justru merupakan kebalikan dari anarkisme karena memusatkan kekuasaan, membungkam perbedaan pendapat, dan membatasi kebebasan. Mendukung negara seperti ini berarti bertentangan dengan komitmen anarkis untuk membongkar penindasan dan kekuasaan.

Sebagai anarkis, kami menolak imperialisme dalam segala bentuknya dan mendukung penentuan nasib sendiri bagi semua rakyat. Sikap anti-imperialisme yang konsisten tidak bisa disamakan dengan dukungan terhadap negara mana pun hanya karena mereka menentang hegemoni Amerika Serikat. Rezim otoriter sering kali juga menjalankan praktik-praktik penindasan, baik di dalam negeri maupun di luar batas wilayahnya. Mendukung mereka atas nama anti-imperialisme justru berisiko melegitimasi bentuk imperialisme dan penindasan yang lain.

Kami juga menekankan solidaritas dengan mereka yang tertindas, serta berupaya membebaskan kelompok-kelompok yang paling terpinggirkan. Negara-negara otoriter memiliki catatan panjang pelanggaran hak asasi manusia, mulai dari penindasan politik, persekusi terhadap minoritas, hingga pembatasan kebebasan. Dukungan dari sebagian kiri Barat terhadap rezim-rezim ini sering kali mengabaikan atau mengecilkan penderitaan kelompok-kelompok tersebut. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip solidaritas internasional terhadap semua yang tertindas.

Sebagai anarkis, kami berusaha untuk selalu mengkritik dan menantang setiap bentuk kekuasaan dan dominasi. Namun, ketika ada yang secara tidak kritis mendukung negara otoriter hanya karena mereka berseberangan dengan Barat, mereka gagal memahami dan mengkritisi bagaimana kekuasaan bekerja di dalam negara tersebut. Dukungan semacam ini pada akhirnya hanya mengganti satu bentuk dominasi dengan dominasi yang lain, bukan benar-benar menentang struktur kekuasaan itu sendiri.

Kami juga menuntut konsistensi dalam sikap etis terhadap segala bentuk penindasan dan eksploitasi. Mendukung rezim otoriter berarti mengambil posisi yang selektif, di mana pelanggaran hak asasi manusia tertentu diabaikan demi kepentingan politik. Ketidakkonsistenan ini merusak dasar etis dari pemikiran kiri dan anarkisme, yang seharusnya berlandaskan pada prinsip keadilan dan kesetaraan yang universal. Karena itu, kami menyerukan solidaritas lintas batas di antara semua rakyat yang tertindas, tanpa tunduk pada permainan geopolitik yang membentuk kondisi dunia saat ini.

Diterjemahkan dari:
https://theanarchistlibrary.org/library/anti-imperialism-of-the-idiots-how-western-campists-and-tankies-align-with-the-axis-of-resistan

Memahami Pembakaran Institusi Agama sebagai Perlawanan terhadap Fasisme Klerikal di Iran

Analisis Anarkis oleh Decolonize Anarchism 

Dalam beberapa hari terakhir, seiring dengan meluas dan semakin radikalnya pemberontakan di Iran, beredar gambar dan video para demonstran yang membakar masjid, institusi yang selama ini melekat dalam aparatus kekuasaan Republik Islam. Hampir seketika, muncul respons yang sudah akrab dari kalangan liberal Barat dan sebagian kiri Barat. Para komentator yang tidak pernah hidup di bawah fasisme klerikal, tidak pernah diawasi oleh polisi moral, dan tidak pernah tubuhnya diatur oleh dekret keagamaan, dengan cepat melabeli tindakan tersebut sebagai Islamofobia.

Reaksi ini tidak muncul begitu saja. Ia mencerminkan pola berulang di mana Barat menolak mengakui masyarakat non-Barat sebagai subjek politik yang mampu mendefinisikan perjuangannya sendiri. Alih-alih bertanya kondisi material apa yang melahirkan tindakan tersebut, atau mendengarkan mereka yang hidup di bawah rezim, pengamat Barat justru kembali pada kerangka pikir, kecemasan, dan narasi rasial mereka sendiri. Dengan begitu, mereka sekali lagi memusatkan diri mereka (rasa bersalah, wacana, dan kenyamanan mereka) sambil merampas agensi historis rakyat Iran.

Kecaman semacam ini bukan hal baru. Pada pemberontakan “Jin, Jiyan, Azadi” tahun 2022, ketika perempuan Iran membakar jilbab mereka di jalanan, tuduhan serupa juga muncul. Perempuan yang menolak kewajiban berjilbab, salah satu bentuk paling intim dari kekerasan negara, justru dituduh tidak sensitif secara budaya, dianggap menyerap rasisme Barat, bahkan disebut Islamofobik. Dalam kedua momen tersebut, logika yang sama bekerja: perlawanan Iran hanya dianggap sah selama tidak melanggar standar moral Barat. Ketika perlawanan bergerak dari simbol ke institusi, dari ekspresi ke upaya penghancuran, ia langsung dinyatakan tidak sah.

Republik Islam Iran bukan sekadar negara yang kebetulan religius. Ia adalah rezim teokratis yang bersifat fasis, di mana agama berfungsi sebagai hukum, ideologi, sekaligus alat disiplin. Masjid, sekolah, pengadilan, penjara, dan aparat keamanan membentuk satu sistem yang saling terhubung. Masjid bukan ruang ibadah yang netral dan terpisah dari politik. Ia adalah simpul kekuasaan yang nyata: ruang pengawasan, rekrutmen, indoktrinasi, dan legitimasi kekerasan. Di sanalah ketaatan diritualkan, perbedaan dianggap dosa, dan hierarki dipresentasikan sebagai kehendak ilahi. Masjid bukan sesuatu yang terpisah dari rezim, melainkan bagian dari organ kekuasaannya. Membakarnya bukan serangan terhadap keyakinan, melainkan serangan terhadap otoritas.

Wacana Barat sering gagal memahami hal ini karena terus-menerus mencampuradukkan identitas dengan relasi kekuasaan. Di Barat, Islam adalah identitas minoritas yang sering dirasisasi, diawasi, dan didiskriminasi. Islamofobia di sana nyata dan berbahaya, serta tidak terpisahkan dari kekerasan imperialis. Namun Iran bukan Barat. Di Iran, Islam bukan posisi yang terpinggirkan, melainkan sumber kedaulatan. Kaum ulama bukan minoritas tertindas, melainkan kelas penguasa. Memaksakan kerangka politik minoritas ala Barat ke dalam konteks negara teokratis bukanlah anti-rasisme. Itu justru bentuk kolonialisme analitis: memaksakan kerangka luar yang menghapus relasi dominasi yang nyata di tingkat lokal.

Apa yang berulang kali dilakukan oleh liberal Barat adalah mereduksi sejarah menjadi persoalan moral semata. Analisis material digantikan oleh perasaan. Yang ditanyakan bukan lagi siapa yang didominasi, melainkan siapa yang merasa tersinggung. Kritik terhadap kekuasaan disamakan dengan kebencian terhadap identitas. Ini bukan solidaritas, melainkan kekerasan epistemik. Barat sekali lagi memaksakan kategorinya sebagai sesuatu yang universal, traumanya sebagai pusat, dan bahasanya sebagai otoritas, bahkan ketika orang-orang di lapangan sudah mengatakan dengan jelas bahwa kerangka tersebut tidak relevan.

Anarkisme menolak penyederhanaan seperti ini. Ia menuntut pemahaman yang konkret, historis, dan material. Secara historis, ketika agama menyatu dengan kekuasaan negara, respons yang muncul sering kali adalah penghancuran institusi-institusinya. Dalam Revolusi Prancis, gereja-gereja dijarah dan dihancurkan bukan karena rakyat tiba-tiba menolak iman, tetapi karena Gereja Katolik berfungsi sebagai tuan tanah feodal sekaligus alat ideologis monarki. Dalam Perang Saudara Spanyol, kaum anarkis membakar gereja dan biara karena Gereja secara terbuka berpihak pada tuan tanah, jenderal, dan fasis, memberkati eksekusi serta melegitimasi kontra-revolusi. Tindakan-tindakan ini tidak dipahami sebagai kebencian terhadap agama, melainkan sebagai pemberontakan anti-klerikal terhadap dominasi institusional.

Abolisi bukan sekadar kritik simbolik. Ia bukan penolakan dalam wacana. Ia adalah penghancuran struktur yang membuat kebebasan menjadi mustahil. Para budak tidak menulis esai untuk mengkritik perkebunan, mereka membakarnya. Para pekerja tidak sekadar mengeluh tentang pabrik, mereka mendudukinya dan menyabotasenya. Perempuan tidak meminta izin untuk keluar dari patriarki, mereka menghancurkan simbol-simbolnya. Ketika institusi mengatur tubuh melalui kekerasan, memaksakan apartheid gender, moralitas wajib, dan teror politik, maka institusi tersebut kehilangan klaim apa pun atas kesucian.

Ada sesuatu yang sangat kolonial dalam cara sebagian orang memandang perlawanan di Iran. Ketika rakyat bangkit melawan rezim klerikal, respons yang muncul bukan rasa ingin tahu atau kerendahan hati, melainkan penghakiman moral. Ada sesuatu yang absurd ketika orang-orang yang hidup di bawah kewajiban berjilbab, religiusitas yang dipaksakan, eksekusi, dan pengawasan permanen justru diminta mengekspresikan kemarahan mereka secara sopan, simbolik, dan tidak mengganggu sensitivitas Barat. Seolah-olah sebuah revolusi harus terlebih dahulu lolos dari standar moral Barat agar dianggap sah.

Yang membuat kami marah bukan hanya kesalahpahaman. Yang lebih menyakitkan adalah rasa berhak itu sendiri. Anggapan bahwa rakyat Iran berhutang penjelasan kepada Barat, harus menerjemahkan diri, dan menampilkan bentuk perlawanan yang dianggap “layak". Seolah-olah revolusi kami harus sesuai dengan bahasa LSM Barat agar diakui sebagai sesuatu yang progresif. Ini adalah rasisme yang dibungkus sebagai kepedulian. Pola lama imperialisme yang sama: berbicara atas nama kami, mendefinisikan ulang perjuangan kami, mengatur kemarahan kami, lalu mengklaim keunggulan moral.

Jangan menceramahi kami tentang Islamofobia sementara rakyat kami dieksekusi atas nama Tuhan. Jangan meminta kami mempertahankan institusi agama yang digunakan untuk menindas perempuan, queer, pekerja, dan kelompok etnis yang terpinggirkan. Jangan menuntut kami menghormati simbol-simbol penindasan yang menindas kami, hanya agar anda merasa nyaman secara politik. Ini bukan revolusi anda, ini bukan kategori anda. Penolakan anda untuk memahami hal ini justru menunjukkan banyak keterbatasan politik kiri Barat itu sendiri.

Kami tidak membakar iman, kami membakar otoritas. Dan kami tidak akan meminta maaf karena menghancurkan institusi yang membuat hidup kami tidak layak dijalani.

Hidup rakyat revolusioner Iran!

Hidup perempuan yang membakar simbol penindasan dan menolak tunduk! 

Hidup mereka yang menghancurkan institusi yang menguasai tubuh dan hidup mereka! 

Hidup perlawanan terhadap fasisme klerikal! 
Hidup penghapusan negara, kekuasaan agama, dan segala bentuk otoritas yang dipaksakan! 
Hidup mereka yang melawan tanpa izin! 
Hidup rakyat yang membakar dominasi demi membuka kemungkinan hidup yang bebas! 

Jin Jîyan Azadî

Diterjemahkan dari:

https://theanarchistlibrary.org/library/decolonize-anarchism-in-praise-of-burning-down-clerical-fascism-in-iran

Tentara Anak: Di Persimpangan Negara, Perang, dan Keluarga

Penulis: Hasse-Nima Golkar

Kematian Alireza Jafari, seorang anak sekolah berusia sebelas tahun yang tewas di pos pemeriksaan militer, bukanlah sekadar “tragedi” atau “pengecualian". Ini adalah hasil langsung dari tatanan yang dibangun di atas kepatuhan, ketakutan, dan reproduksi perang yang terus-menerus, sebuah tatanan yang menjadi dasar bagi semua negara untuk bertahan, apa pun bendera dan ideologinya. 

Narasi resmi menyebut ia “gugur dalam menjalankan tugas” dan mengangkat kematiannya sebagai “syahid” melalui bahasa ideologis yang menyesatkan. Namun kenyataannya jauh lebih sederhana dan brutal: seorang anak dalam layanan mesin militer telah terbunuh. Tidak ada pilihan yang benar-benar bebas, tidak ada “tugas” yang bisa dibenarkan secara etis.

Kenyataan ini semakin jelas dari pernyataan ibunya: “Karena kekurangan personel, ayahnya membawa anak itu ke pos pemeriksaan… kehadiran anak-anak berusia 15 dan 16 tahun di pos seperti itu adalah hal yang biasa..”

Pengakuan ini mengungkap fakta yang mengerikan: ketika negara kekurangan tenaga, tubuh anak-anak menjadi cadangan. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat perlindungan justru berubah menjadi perpanjangan mesin perang.

Fenomena ini tidak terbatas pada satu pemerintahan saja, melainkan melekat pada semua negara. Yang mana dalam situasi krisis dan perang, negara akan menempatkan kelangsungannya di atas kehidupan manusia. Dalam kondisi seperti itu, negara kembali pada logika yang sama: mobilisasi, pengorbanan, dan pada akhirnya penggunaan manusia sebagai alat.

Perang, apa pun namanya, entah “pertahanan", “keamanan" atau “tanah air”, selalu melibatkan pembenaran dan normalisasi kematian. Anak-anak, karena kerentanan mereka dan mudahnya didoktrin secara ideologis, menjadi yang paling mudah dikorbankan.

Sejarah telah berulang kali menunjukkan hal ini: dari ladang ranjau hingga pos pemeriksaan, dari ruang kelas hingga propaganda resmi, anak-anak dijadikan proyek masa depan negara, sebuah masa depan yang sering kali tidak pernah mereka capai.

Istilah “pelanggaran hak asasi manusia” saja tidak cukup untuk menjelaskan situasi ini; sering kali istilah tersebut hanya mengelola krisis, bukan mengakhirinya. Masalahnya lebih mendasar: struktur itu sendiri, yang memberi negara monopoli atas kekerasan, menormalisasi hierarki, dan menjadikan kepatuhan sebagai kebajikan. Dalam struktur seperti ini, tentara anak bukanlah penyimpangan, melainkan kemungkinan yang selalu ada.

Harus dikatakan dengan jelas: tidak ada perang yang bisa disebut “perang rakyat” jika melibatkan anak-anak. Tidak ada “tanah air” yang layak mengorbankan tubuh seorang anak di pos pemeriksaan. Dan tidak ada ideologi yang dapat membenarkan hal ini.

Yang perlu dipertanyakan bukan hanya kebijakan atau komandan tertentu, tetapi keseluruhan logika yang menopang sistem ini: logika negara, batas wilayah, militer, dan kepatuhan. Selama logika ini masih bertahan, Alireza bukan yang terakhir, dan bahkan bukan pengecualian.

Di tengah siklus ini, jawabannya bukan sekadar reformasi, melainkan penolakan: menolak untuk terlibat, menolak untuk melegitimasi, dan membangun kembali kehidupan berdasarkan solidaritas dari bawah, bukan perintah dari atas. Karena di mana pun terdapat kekuasaan terpusat, anak-anak cepat atau lambat akan didorong ke garis depan.

Tidak untuk Mullah!
Tidak untuk Shah!
Tidak untuk Perang!
Wanita—Kehidupan—Kebebasan

Diterjemahkan dari:

https://anarchistfront.noblogs.org/post/2026/03/30/57737

Melawan Semua Negara, Melawan Perang Mereka!

Selama lebih dari satu bulan, bom-bom Amerika Serikat dan Israel terus dijatuhkan ke Iran. Ribuan warga sipil tewas. Ratusan di antaranya adalah anak-anak. Lebih dari satu juta orang terpaksa mengungsi. Sejak 28 Februari, akses internet diputus. Kini perang telah meluas ke seluruh kawasan.

Namun ada hal yang ingin kami katakan, yang tidak akan disampaikan oleh media: Kami tidak berduka untuk Republik Islam. Sepanjang hidup, kami melawannya. Mereka menyiksa kawan-kawan kami, memenjarakan saudari-saudari kami, dan membantai rakyat selama empat puluh tujuh tahun.

Tetapi bom-bom imperialis bukanlah pembebasan bagi kami. Trump sendiri mengatakannya: ia tidak berperang demi demokrasi. Ia tidak berperang demi perempuan Iran. Ia berperang demi kepentingan strategis Amerika, untuk menghancurkan kemampuan rudal dan mengendalikan kawasan. Washington tidak menjatuhkan bom demi kebebasan. Coba tanyakan pada rakyat Irak dan Afghanistan.

Dan sementara bom jatuh dari luar, Republik Islam melancarkan perang dari dalam. Para demonstran dieksekusi. Tahanan politik dikurung tanpa makanan. Kawan-kawan kami menghilang. Rezim menggunakan para tahanan sebagai tameng manusia di fasilitas militer. Rakyat Iran terjebak di antara dua bentuk kekerasan: yang satu memakai sorban, yang lain memakai jas.

Kepada mereka yang di diaspora yang mengibarkan bendera Shah, kami katakan dengan tegas: kami tidak bertahan selama empat puluh tujuh tahun di bawah satu kediktatoran hanya untuk menyerahkan negara ini kepada anak dari diktator lainnya. Mahkota dan sorban adalah dua sisi dari koin yang sama. Kami menolak keduanya.

Apa yang kami inginkan sederhana: masyarakat yang dibangun dari bawah. Tanpa tuan, tanpa ulama, dan tanpa raja. Pekerja mengendalikan tempat kerjanya sendiri. Komunitas mengorganisir dan mengelola dirinya sendiri. Semua orang bebas menentukan masa depannya.

Kami berpihak pada rakyat Iran, bukan pada pemerintah Amerika Serikat dan Israel, bukan pada Republik Islam, dan bukan pula pada monarki.

Kami bersama rakyat!

Tidak untuk Perang Imperialis!
Tidak untuk Mullah! Tidak untuk Shah!
Perempuan—Kehidupan—Kebebasan!

-----

Kawan-kawan dari Polandia dan Yunani telah menerjemahkan dan menyebarkan pernyataan ini, membawa suara anarkis Iran langsung ke gerakan di kedua negara tersebut.

Di tengah perang, ketika internet global diputus sejak 28 Februari, ketika kawan-kawan kami dipenjara, ketika bom jatuh dan rezim menembaki rakyat di jalanan, setiap orang yang menyebarkan suara ini telah sedikit demi sedikit memecah blokade informasi.

Kami berterima kasih kepada kawan-kawan di Polandia dan Yunani atas solidaritas dan dukungannya.

Perjuangan tidak mengenal batas.

Polandia:
https://www.facebook.com/share/p/1D6jAvuxuq/

https://www.instagram.com/federacja_slask?igsh=azd3bXBpdzRjMzJz

Yunani:
https://www.facebook.com/share/17ggn8cELS/?mibextid=wwXIfr

-----

Jawaban atas pertanyaan dari kamerad Maciej Augustyn, seorang kawan anarkis dari Polandia. 

1. Apakah gerakan anarkis di Iran masih kecil dan terfragmentasi, serta lebih banyak terkonsentrasi di kota-kota universitas? Dan seberapa aktif di diaspora?

Gerakan anarkis di Iran tergolong masih muda. Baru dalam beberapa tahun terakhir anarkisme di Iran berkembang menjadi sebuah gerakan dalam arti yang lebih utuh. Dalam periode yang sama, beberapa buku anarkis juga mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Persia dan bahkan mendapatkan izin untuk diterbitkan di dalam negeri.

Meski demikian, penyebaran gerakan ini sebenarnya lebih luas dari yang sering dibayangkan. Berdasarkan survei yang kami lakukan di Twitter dan Telegram, keberadaan anarkis dapat ditemukan di seluruh 31 provinsi di Iran, mulai dari kota-kota kecil hingga kota-kota besar. Gerakan ini ada di mana-mana, meskipun tidak selalu terlihat.

Karena represi yang sangat keras, gerakan anarkis berkembang secara semakin terdesentralisasi. Namun, kondisi ini bukanlah kelemahan, melainkan strategi untuk tetap bertahan dan terus bergerak.

Kami merupakan satu-satunya organisasi anarkis yang memiliki sekitar 17 tahun aktivitas terorganisir secara berkelanjutan. Kami memulai pada 15 Agustus 2009 di luar Iran dengan nama Voice of Anarchism. Pada periode 2011 hingga 2014, kami melakukan reorganisasi dengan nama Anarchist Network. Sejak 2013, kami mengelola situs Asranarshism. Setelah kawan-kawan dari Afghanistan bergabung pada 2015, seluruh aktivitas digabungkan dalam Kolektif Asranarshism.

Pada 2018, bersama dua organisasi anarkis lainnya (satu di Iran dan satu di Afghanistan), kami mendirikan Anarchist Union of Afghanistan and Iran. Pada 2020, organisasi ini menjadi bagian dari Federation of Anarchism Era. Namun, pada pertengahan April 2025, federasi tersebut dibubarkan. Kami mempertahankan halaman-halamannya sebagai arsip, baik untuk mendokumentasikan sejarah maupun mencegah penyalahgunaan nama tersebut.

Sejak 30 April 2025, kami beroperasi dengan nama Anarchist Front, dengan fokus pada wilayah Iran, Afghanistan, dan kawasan sekitarnya.

Kami tidak berambisi memperluas kekuatan organisasi dalam arti kelembagaan konvensional. Fokus kami adalah pada kualitas dan kedalaman pengorganisasian, bukan sekadar pertumbuhan jumlah.

Terkait diaspora, kondisi kami berbeda dengan banyak kelompok oposisi Iran lainnya yang basis utamanya berada di luar negeri. Dalam kasus kami, akar dan kehadiran utama justru berada di dalam Iran. Sementara itu, jumlah anarkis di luar negeri masih relatif kecil.

2. Federation of Anarchism Era dan Zanan-e 8 March, apakah kelompok yang bersaing atau berasal dari akar ideologi yang sama?

Seperti telah dijelaskan, Federation of Anarchism Era sudah tidak lagi ada karena dibubarkan pada April 2025. Sebagian besar anggotanya kini mengorganisir diri dalam Anarchist Front. Struktur Anarchist Front bersifat koalisi, yang mencakup berbagai kecenderungan dalam anarkisme. Kami bekerja sama dengan berbagai arus anarkis, kecuali yang menggabungkan anarkisme dengan pasifisme, nasionalisme, agama, atau kapitalisme.

Kerja sama dengan kawan-kawan anarkis dari Afghanistan dimulai sejak 2015. Pada 2018, tiga kelompok (termasuk satu dari Afghanistan) mendirikan Anarchist Union of Afghanistan and Iran. Sejak awal berdirinya, kawan-kawan Afghanistan juga menjadi bagian dari Anarchist Front. Selain itu, ada pula anggota dari berbagai wilayah lain.

Mengenai Zanan-e 8 March, mereka bukan kelompok anarkis, melainkan Maois yang berafiliasi dengan Partai Komunis Iran (M.L.M). Memang ada kesamaan dalam hal penolakan terhadap Republik Islam serta beberapa isu terkait hak-hak perempuan. Namun secara politik, mereka berasal dari tradisi yang berbeda secara mendasar, yaitu berbasis pada struktur partai, konsep pelopor (vanguard), dan ideologi Marxis-Leninis-Maois.

Karena itu, kami tidak melihat mereka sebagai pesaing, tetapi juga bukan bagian dari akar ideologi yang sama.

3. Di mana situasinya lebih buruk, di Iran atau Afghanistan? Dan apakah Afghanistan dilupakan?

Situasi di kedua wilayah sama-sama buruk, tetapi bentuk krisisnya berbeda dan perlu dipahami secara jelas. 

Di Iran saat ini, masyarakat menghadapi tiga krisis besar sekaligus, yaitu kemiskinan ekstrem, represi yang meluas, dan perang yang menghancurkan. Intensitas perang sangat tinggi dengan lebih dari 1500 warga sipil tewas termasuk lebih dari 200 anak-anak. Akses internet global telah diputus sejak 28 Februari. Masyarakat hidup di bawah ancaman bom, peluru, dan krisis ekonomi secara bersamaan. 

Di Afghanistan, kondisi yang dihadapi bahkan lebih kompleks. Masyarakat menghadapi kemiskinan ekstrem, pengusiran massal pengungsi dari Iran dan Pakistan, represi, konflik terbatas yang terus berlangsung dengan Pakistan, serta penyingkiran total perempuan dan anak perempuan dari ruang lingkup pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan publik di bawah kekuasaan Taliban. 

Di Afghanistan sendiri, gerakan anarkis belum berkembang dalam arti yang nyata. Baik di dalam maupun di luar negeri, hanya ada sedikit individu yang mengidentifikasi diri sebagai anarkis. 

Sejak dimulainya perang di Ukraina, perhatian dunia terhadap Afghanistan menurun drastis. Negara ini seolah dilupakan dan ditinggalkan oleh kekuatan Barat yang sebelumnya ikut menciptakan kondisi kembalinya Taliban. Afghanistan tidak lagi dianggap penting secara strategis sehingga hampir tidak terlihat dalam pemberitaan global, meskipun sekitar 40 juta penduduknya hidup di bawah salah satu sistem apartheid gender paling represif di dunia saat ini. 

Kami menolak pengabaian ini. Kedua situasi sama-sama membutuhkan solidaritas. Tidak bisa ditentukan mana yang lebih buruk dalam arti kemanusiaan. Namun, fakta bahwa Afghanistan dilupakan adalah tindakan politik itu sendiri. 

4. Bagaimana respons gerakan anarkis terhadap pemberontakan Desember hingga Januari 2026, dan apakah kawan-kawan ikut terlibat?

Ketika rakyat turun ke jalan untuk memprotes, kaum anarkis juga ada di sana. Ketika puluhan ribu orang ditangkap, kaum anarkis juga termasuk di dalamnya. Kawan-kawan kami terlibat dalam aksi, membantu pengorganisasian, mendokumentasikan kejadian, dan sebagian juga ditangkap. 

Namun setelah pembantaian besar terhadap puluhan ribu orang, terutama pada 8 dan 9 Januari 2026, kaum anarkis bersama banyak aktivis lainnya memutuskan untuk tidak lagi berpartisipasi dalam aksi jalanan untuk sementara waktu. Keputusan ini bukan karena perjuangan telah berakhir, tetapi karena bentuk aksi tersebut saat ini tidak efektif untuk menjatuhkan rezim. Pemerintah telah menunjukkan bahwa mereka siap membantai lebih banyak orang dan secara terbuka menyatakan bahwa siapa pun yang turun ke jalan akan diperlakukan sebagai musuh dan ditembak. 

Pertanyaannya bukan lagi apakah harus melawan, tetapi bagaimana melawan secara efektif tanpa hanya menambah jumlah korban. Ini bukan pertanyaan yang mudah, tetapi itulah kenyataan yang harus dihadapi. 

5. Bagaimana jika sebagian besar rakyat Iran menginginkan kembalinya Shah?

Penting untuk melihat apa yang benar-benar terjadi. Aksi protes dimulai pada 7 Januari 2026 atas inisiatif rakyat sendiri tanpa seruan dari kelompok oposisi di luar negeri. Selama sebelas hari masyarakat turun ke jalan secara mandiri. Pada 18 Januari organisasi-organisasi Kurdi menyerukan pemogokan umum. Setelah itu barulah Reza Pahlevi menyerukan partisipasi dalam aksi pada 18 dan 19 Januari. 

Seruan ini muncul setelah gerakan berlangsung secara independen selama sebelas hari. Dalam konteks tersebut, momentum ini kemudian berujung pada pembantaian besar pada dua hari itu. Waktunya bukan kebetulan. Kelompok monarkis mencoba menunggangi gerakan yang sebelumnya tumbuh secara mandiri dari bawah. 

Berdasarkan berbagai survei, pendukung monarki di Iran berada di kisaran 17 persen dari populasi. Angka ini tidak kecil dan mereka memiliki keunggulan dalam hal organisasi serta kepemimpinan yang lebih terpusat. Namun 17 persen bukanlah mayoritas dan tidak dapat dianggap mewakili seluruh masyarakat Iran. 

Sejak protes dimulai pada 7 Januari, berbagai koalisi dan forum bermunculan dengan komposisi yang sangat beragam. Sebaliknya, pertemuan yang berkaitan dengan Pahlevi hanya diikuti oleh para pendukungnya sendiri. Pahlevi mewakili kaum monarkis, bukan seluruh rakyat Iran.

6. Apakah protes ini tidak patriotik karena adanya ancaman serangan? Apakah dipicu oleh sanksi?

Republik Islam berkuasa sejak 1979. Kurang dari satu bulan kemudian, protes besar perempuan melawan kewajiban hijab sudah terjadi pada 8 Maret. Pada tahun yang sama, gerakan rakyat Kurdi dihancurkan dengan kekuatan militer. Pada dekade 1980-an, terutama tahun 1988, ribuan orang dieksekusi di penjara. Pada 1990-an muncul gelombang protes di banyak kota yang semuanya ditekan. Lalu ada gerakan mahasiswa 1999, disusul 2009 dengan Gerakan Hijau, kemudian gelombang protes 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, hingga 2025.

Selama 47 tahun, masyarakat terus turun ke jalan menuntut kebebasan, melawan represi, menolak kecurangan pemilu, menentang kenaikan harga, krisis air, serta pembunuhan Mahsa Jina Amini.

Negara telah menguras kekayaan rakyat. Banyak pejabat melarikan diri dengan membawa miliaran dolar, sementara sumber daya lainnya diinvestasikan ke kelompok proksi, proyek militer bawah tanah, dan program nuklir. Lingkungan dirusak, dan masyarakat dibiarkan hidup dalam kemiskinan.

Protes Januari 2026 dipicu oleh lonjakan tajam nilai dolar dalam waktu singkat yang membuat kebutuhan hidup menjadi tidak terjangkau. Tekanan hidup yang berat, kemiskinan, kenaikan harga, dan ketiadaan kebebasan mendorong masyarakat turun ke jalan.

Selama sebelas hari pertama, masyarakat bergerak sendiri tanpa seruan dari oposisi luar negeri maupun pemerintah asing. Setelah itu, kelompok monarkis mencoba menunggangi gerakan tersebut, dan negara seperti Amerika Serikat serta Israel berusaha memanfaatkannya.

Menyebut protes ini sebagai tindakan tidak patriotik berarti menghapus sejarah panjang perlawanan mandiri rakyat Iran dan mereduksinya menjadi proyek asing. Pandangan seperti itu harus ditolak.

Sebagai anarkis, kami menolak konsep patriotisme karena ia terikat pada negara-bangsa, batas wilayah, dan simbol-simbol seperti bendera. Masyarakat turun ke jalan bukan untuk membela tanah air, tetapi karena mereka lapar, karena mereka tertindas, karena mereka sudah tidak tahan lagi. Perjuangan mereka bukan milik bendera mana pun dan tidak melayani negara mana pun. Perjuangan itu adalah milik mereka sendiri.

Solidaritas kami ditujukan bukan kepada Iran sebagai sebuah negara, dan bukan kepada negara mana pun. Solidaritas kami ditujukan kepada kaum pekerja, perempuan, tahanan politik, dan rakyat miskin di mana pun mereka berada, tanpa pengecualian dan tanpa batas.

7. Tentang jumlah korban dalam protes Januari

Puluhan ribu orang tewas, tetapi tidak ada angka pasti. Ketidakjelasan ini sendiri merupakan hasil dari kebijakan negara. Yang jelas, warga sipil tak bersenjata ditembak dengan senjata berat, penembak jitu, dan ribuan aparat bersenjata. Siapa pun yang berada di jalan berisiko menjadi korban, termasuk warga yang tidak ikut aksi.

Sikap yang masuk akal adalah menggunakan angka minimum yang terverifikasi, sambil mengakui bahwa jumlah sebenarnya kemungkinan jauh lebih besar. Perlu menolak baik upaya negara untuk mengecilkan angka maupun klaim berlebihan yang tidak bisa dibuktikan. Yang tidak bisa disangkal adalah bahwa skala kekerasan ini sangat besar dan dilakukan secara sengaja.

8. Tentang gagasan “perang pembebasan”

Tidak ada perang pembebasan yang dijalankan oleh negara. Perang selalu berarti kehancuran manusia, lingkungan, dan kehidupan sosial. Memang dalam sejarah, ada rezim represif yang runtuh akibat perang antarnegara, tetapi itu terjadi karena negara-negara mengejar kepentingan mereka sendiri, bukan demi kebebasan rakyat.

Perang ini bukan perang rakyat, melainkan perang antarnegara. Amerika Serikat dan Israel bertindak berdasarkan kepentingan strategis mereka sendiri, seperti melemahkan kemampuan militer dan pengaruh regional Iran. Tujuan-tujuan ini tidak mencakup kebebasan rakyat Iran.

Bom-bom itu sendiri sudah menjadi bukti: lebih dari 1.500 warga sipil tewas, ratusan di antaranya anak-anak, sekolah-sekolah hancur, dan pusat medis ikut menjadi sasaran.

Kami menentang Republik Islam, dan kami juga menentang perang ini. Kedua sikap ini berangkat dari prinsip yang sama: berpihak pada rakyat, bukan pada negara.

9. Bagaimana berkoordinasi di tengah pemadaman internet?

Dalam kondisi pemadaman internet total, ditambah represi luas, penangkapan massal, pengeboman, pengangguran, dan lonjakan harga, ruang untuk bertindak menjadi sangat terbatas.

Dalam situasi seperti ini, kondisi tahanan politik tidak bisa dipantau. Komunikasi antar kelompok perlawanan terputus. Warga di wilayah yang akan diserang sering tidak mendapat informasi sehingga tidak bisa saling memperingatkan atau membantu. Hubungan antara warga Iran di luar negeri dengan keluarga mereka di dalam negeri juga terputus. Informasi keamanan untuk mengurangi risiko pun tidak bisa disampaikan.

Gabungan antara perang, pemadaman, represi, dan krisis ekonomi menciptakan situasi krisis berlapis yang melampaui kemampuan respons terorganisir.

Yang bisa dilakukan hanya terbatas: mendokumentasikan, berkomunikasi saat ada akses, dan menjaga keberadaan. Namun kondisi ini memang sangat membatasi.

10. Tentang hilangnya Soheil Arabi

Banyak mantan tahanan politik kembali ditangkap tanpa alasan. Soheil Arabi, seorang anarko-sindikalis dan ateis, menghilang. Karena pemadaman internet, tidak diketahui ia berada di penjara mana, dalam kondisi apa, atau apakah ia mengalami penyiksaan.

Afshin Heyratian, mantan tahanan politik dari keluarga Baha’i yang juga seorang ateis dan anarkis, ditangkap sebelum protes dimulai dan masih ditahan tanpa izin jaminan.

Nama-nama ini harus terus disebut. Dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian itu sendiri menjadi bentuk penyiksaan, baik bagi mereka maupun bagi orang-orang yang peduli.

11. Nama-nama lain yang harus diingat

Dalam pemberontakan “Jin, Jiyan, Azadi” tahun 2022, lebih dari 100.000 orang ditangkap dan sekitar 90.000 di antaranya diproses secara hukum.

Dalam protes 2025–2026, setidaknya 50.000 orang ditangkap, termasuk ratusan anak-anak. Banyak dari mereka masih dipenjara atau terancam hukuman mati.

Jumlah orang yang berisiko dieksekusi sangat besar, dan setiap hari penangkapan terus terjadi.

Daftar nama terlalu panjang untuk disebutkan satu per satu. Namun setiap nama adalah satu kehidupan, dan setiap kehidupan sangat berarti. Tekanan internasional sangat penting: dokumentasikan, suarakan, jangan biarkan pemadaman informasi menjadi penghapus ingatan.

12. Tentang minoritas dan bentuk masa depan politik

Sebagai anarkis, kami menolak segala bentuk negara dan mendukung masyarakat tanpa negara, dengan penentuan nasib sendiri dan pengorganisasian dari bawah.

Model seperti Rojava bisa menjadi inspirasi: horizontal, berbasis federasi, multi-etnis, dengan kekuasaan nyata di tangan komunitas.

Namun masyarakat di Iran sendiri yang akan menentukan jalan mereka, sesuai bahasa, budaya, dan kebutuhan masing-masing. Tidak ada pihak luar yang berhak memaksakan solusi.

Yang jelas, masyarakat Iran yang beragam tidak bisa memenuhi kebutuhannya di bawah negara yang terpusat, otoriter, dan memaksakan keseragaman identitas.

Kami mendukung kebebasan dan keputusan rakyat, sambil tetap menolak semua bentuk negara dan otoritarianisme.

13. Tentang Ukraina dan invasi Rusia

Invasi Rusia merupakan bentuk imperialisme yang bertujuan memperluas kekuasaan dan wilayah.

Sebagai penolak perang antarnegara, kami mengecam perang ini sebagaimana kami mengecam perang yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Sikap kami konsisten: menolak semua perang negara tanpa pengecualian.

Penghancuran kehidupan manusia dan alam tidak bisa dibenarkan oleh bendera atau ideologi apa pun.

14. Dilema moral: jika ada invasi darat, apa yang harus dilakukan?

Perang antara Iran, Israel, dan Amerika bukan perang rakyat. Negara berperang demi kepentingannya sendiri, lalu berdamai, sementara yang hancur adalah kehidupan manusia, hewan, anak-anak, dan lingkungan.

Kami tidak berjuang untuk negara. Kami juga tidak akan berjuang bersama Republik Islam dalam kondisi apa pun. 

Yang dipertahankan adalah masyarakat, kehidupan, dan komunitas, bukan negara, bukan bendera, bukan kepentingan militer.

Jika terjadi pendudukan, maka yang dipertahankan adalah komunitas melalui cara-cara kolektif dan horizontal, bukan sebagai tentara negara, melainkan sebagai masyarakat yang mempertahankan diri.

15. Apa yang harus selalu diingat oleh kawan-kawan internasional? 

Kami selalu berpihak pada rakyat di mana pun, dan menentang semua pemerintahan tanpa pengecualian.

Tidak ada kehidupan di satu wilayah yang lebih berharga daripada wilayah lain. Semua perang negara harus ditolak.

Namun yang paling penting untuk diingat adalah ini: rakyat Iran saat ini hidup di bawah bom-bom Amerika dan Israel, di bawah peluru aparat Republik Islam, di dalam penjara, dan sekaligus menghadapi kemiskinan, kelaparan, pengangguran, serta pemadaman internet total. Semua beban itu mereka tanggung secara bersamaan.

Itulah arti solidaritas: memahami kenyataan secara utuh, bukan menyederhanakannya menjadi narasi tentang “pembebasan” atau “perubahan rezim”, tetapi melihat apa yang benar-benar dialami oleh masyarakat Iran saat ini.

Anarchist Front—Maret 2026

Diterjemahkan dari:

https://anarchistfront.noblogs.org/post/2026/04/03/57747