Masa Depan Adalah Sebuah Tipuan

Refleksi tentang keinginan untuk tidak memiliki anak

Penulis: Anonim

Tulisan ini lahir dari sebuah refleksi dan tidak dimaksudkan sebagai pembahasan yang sepenuhnya komprehensif. Kami menyadari bahwa topik yang diangkat sangat sensitif dan kemungkinan besar akan memunculkan reaksi yang kuat. Namun demikian, kami merasa penting untuk membicarakannya, mengingat dominasi cara pandang pronatalis serta berbagai konsekuensi yang ditimbulkannya. Refleksi ini berangkat dari pemikiran anarkis, dan karena itu juga dari keinginan untuk melampaui dunia yang otoriter, terindustrialisasi, spesiesis, dan berbagai bentuk penindasan lainnya.

Publikasi pertama di Prancis, April 2019.

Saat tulisan ini dibuat, populasi manusia di Bumi mencapai sekitar 7,7 milyar jiwa. Pada Abad Pertengahan, jumlah manusia bahkan belum mencapai 500 juta. Sepanjang abad ke-19, jumlah itu melampaui satu milyar. Angka dua milyar tercapai pada dekade 1920-an, sementara tiga milyar tercapai menjelang tahun 1960-an. Sekitar tahun 1975, populasi manusia telah melampaui empat milyar. Antara tahun 1985 hingga 1990, lima milyar manusia telah hidup di Bumi. Menjelang tahun 2000, angka enam milyar terlampaui, dan pada paruh pertama dekade 2010-an, populasi manusia akhirnya melewati tujuh milyar.

Bagi siapa pun yang tidak nyaman melihat angka ini terus meningkat, masa depan tampak menjanjikan sesuatu yang suram. Perkiraan terendah memprediksi pertumbuhan populasi akan terus berlangsung hingga sekitar tahun 2080, sementara perkiraan tertinggi memperkirakan peningkatan konstan setidaknya sampai tahun 2100. Untuk saat ini, proyeksi tersebut belum melampaui tahun itu.

Bagi kami, sebagaimana akan dibahas lebih lanjut, manusia telah berada dalam kondisi kelebihan populasi, dan kepadatan ini secara tak terbantahkan berdampak pada lingkungan serta seluruh makhluk hidup lain, termasuk diri kita sendiri. Meskipun laju pertumbuhan populasi secara umum mulai melambat, ia tetaplah pertumbuhan, dan justru itulah yang kami anggap problematis. Bahkan ketika jumlah manusia di Bumi masih sekitar tujuh kali lebih sedikit dibanding sekarang, cukup banyak kaum anarkis yang telah mempertanyakan hal-hal yang kini kembali kami renungkan.

Pada akhir abad ke-18, seorang ekonom bernama Thomas Malthus telah memikirkan persoalan angka kelahiran. Ia berpendapat bahwa pertumbuhan sumber daya tidak berjalan seiring dengan pertumbuhan populasi, sehingga pada suatu titik sumber daya tersebut akan habis. Untuk mencegah hal itu, ia menganjurkan pengendalian angka kelahiran. Namun, pemikirannya tetap sangat dipengaruhi moralitas zamannya, dengan mendorong penundaan usia pernikahan serta praktik kesucian seksual sebelum menikah. Ia juga menyarankan agar pasangan hanya memiliki jumlah anak yang benar-benar mampu mereka nafkahi. Bahkan, Malthus merekomendasikan penghentian bantuan finansial bagi kaum miskin.

Pemikirannya tampak lebih diarahkan pada pengendalian kaum miskin dan stabilitas sosial daripada refleksi yang bersifat emansipatoris, serta sama sekali tidak mempertanyakan model keluarga yang dominan. Karena itu, gagasan Malthus pada dasarnya tidak terlalu menarik bagi kami, sebab lebih berorientasi pada ekonomi dan kontrol sosial ketimbang pembebasan manusia. Meski demikian, cukup banyak kaum anarkis pada akhir abad ke-19 yang berangkat dari gagasan bahwa pertumbuhan populasi yang tak terbatas pada akhirnya akan berbenturan dengan kenyataan bahwa sumber daya di dunia bersifat terbatas. Pemikiran baru ini kemudian dikenal sebagai neo-Malthusianisme, sementara para anarkis yang mendukungnya disebut neo-Malthusian.

Walaupun berada dalam posisi minoritas, para neo-Malthusian anarkis berusaha menyesuaikan Malthusianisme dengan perspektif emansipatoris mereka. Mereka menegaskan bahwa anak-anak yang lahir di bawah sistem yang ada pada akhirnya hanya akan menjadi umpan meriam atau alat bagi para penguasa dan majikan. Adaptasi ini juga mencakup solusi individual untuk pengendalian kelahiran melalui promosi alat kontrasepsi serta pembelaan terhadap hak aborsi, sebuah posisi yang pada masa itu tergolong sangat maju dan radikal. Perlu diingat bahwa pada masa tersebut, metode kontrasepsi masih sangat terbatas. Akibatnya, banyak kelahiran yang sebenarnya tidak diinginkan, sementara banyak keluarga hidup dalam kemiskinan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan anak-anak mereka ataupun membesarkan mereka menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab.

Di Prancis, neo-Malthusianisme dipelopori oleh Paul Robin pada tahun 1895. Gerakan ini terinspirasi oleh neo-Malthusianisme Inggris, yang pada masa itu juga dipengaruhi oleh teori-teori eugenika yang mulai berkembang. Sangat disayangkan bahwa neo-Malthusianisme sempat dipenuhi gagasan-gagasan eugenik. Seiring waktu, pendekatan tersebut terbukti memiliki banyak kelemahan ilmiah. Selain itu, gerakan ini juga mendorong pengendalian kelahiran yang bersifat koersif, sesuatu yang tidak kami setujui, karena menurut kami penurunan angka kelahiran seharusnya lahir dari refleksi pribadi dan pilihan sadar, bukan paksaan. Hasrat eugenik untuk menghapus segala bentuk “degenerasi” bukan hanya ilusi, tetapi juga mencerminkan keinginan menciptakan satu model manusia yang dianggap paling layak untuk hidup dan berkembang biak. Meski demikian, tidak semua neo-Malthusian mendukung teori-teori eugenika. Salah satu contohnya dapat ditemukan dalam karya Emilie Lamotte, La Limitation des Naissances: Moyens d’éviter les Grandes Familles, meskipun metode kontrasepsi yang ia sarankan kini sudah dianggap usang.

Yang mengkhawatirkan adalah kenyataan bahwa refleksi-refleksi semacam ini sudah muncul sejak abad ke-19, ketika populasi manusia di Bumi “baru” sekitar satu miliar jiwa. Sementara hari ini, ketika jumlah manusia telah meningkat tujuh kali lipat, kesadaran kolektif yang benar-benar besar mengenai persoalan tersebut justru nyaris tidak muncul.

Pronatalisme: Ideologi yang Mematikan

Pernahkah kamu mengatakan dalam sebuah percakapan bahwa kamu tidak ingin memiliki anak? Tanggapan yang muncul hampir selalu sama: “Sekarang saja kamu bilang begitu, nanti juga berubah”, “Ingin punya anak itu hal yang alami”, “Kamu egois”, “Kamu tidak suka anak-anak”, “Nanti kamu akan menua sendirian”, dan sebagainya.

Respons seperti itu hampir selalu bernada terkejut atau tersinggung, seolah-olah memiliki anak adalah sesuatu yang begitu jelas dan tak perlu dipertanyakan, sementara pilihan untuk tidak memiliki anak dianggap sebagai penyimpangan. Karena dianggap “wajar”, orang yang memilih tidak memiliki anak justru dituntut untuk membenarkan keputusannya, berbeda dengan mereka yang mengikuti apa yang dianggap sebagai “jalan alami kehidupan”. Bahkan kemungkinan untuk tidak memiliki anak jarang sekali disebut secara spontan. Kita hampir tidak pernah mendengar kalimat seperti, “Kalau suatu hari nanti kamu punya anak”, melainkan lebih sering, “Ketika nanti kamu punya anak”. Saat seseorang hamil, ia segera diberi ucapan selamat. Melahirkan dipandang sebagai sesuatu yang indah, positif, dan normal. Sebaliknya, keputusan untuk tidak memiliki anak langsung dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Kehidupan tanpa anak sering kali dipersepsikan sebagai kehidupan yang tidak utuh, seolah-olah memiliki anak merupakan syarat dasar untuk menjadi manusia yang “lengkap”.

Ideologi pronatalis lah yang menjelaskan keadaan ini. Ideologi tersebut ditanamkan melalui pendidikan dan budaya, lalu bekerja secara halus maupun terang-terangan dalam kehidupan sehari-hari. Sejak masih kecil, kita sudah diperkenalkan pada cara pandang pronatalis melalui permainan. Siapa yang tidak pernah bermain boneka atau bermain “ayah dan ibu”? Bentuk pengondisian seperti ini membuat memiliki anak terasa sebagai sesuatu yang otomatis dan tak terelakkan, tanpa memberi ruang bagi kemungkinan untuk memilih tidak memiliki anak. Bahkan sejak masa kanak-kanak, masa depan kita seolah sudah digambar oleh orang lain: bahwa suatu hari nanti kita akan ikut serta dalam melanjutkan keberlangsungan spesies manusia.

Memiliki anak, pada akhirnya, dalam banyak hal merupakan upaya untuk mengabadikan diri sendiri melalui sesuatu yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Warisan itu bisa bersifat kultural. Banyak orang tua memproyeksikan diri mereka atau sosok yang mereka inginkan namun tak pernah tercapai ke dalam diri anak-anak mereka. Mereka ingin mewariskan nilai-nilai, tradisi, moralitas, sejarah, bahkan gairah hidup mereka agar semuanya tetap bertahan melampaui kematian mereka sendiri. Akibatnya, anak sering kali tidak dipandang sebagai individu yang utuh dengan keinginan dan aspirasinya sendiri, melainkan sebagai wadah bagi harapan, nilai, dan ambisi orang tua, sekaligus alat untuk melestarikan sebuah ideologi. 

Dalam beberapa lingkungan tertentu, terutama yang bercorak “Marxoid”, bahkan muncul anggapan bahwa antinatalisme adalah ideologi borjuis, dan bahwa kaum proletar justru harus memiliki anak demi menjamin keberlangsungan proletariat sebagai kelas revolusioner. Namun anak-anak tersebut, selain tidak pernah benar-benar dimintai persetujuan atas peran yang diproyeksikan kepada mereka, pada akhirnya sering kali hanya bergabung ke dalam barisan buruh, tentara, atau konsumen bagi sistem yang ada. Gagasan tentang “melahirkan proletar kecil yang kelak menjadi revolusioner besar” pada akhirnya hanyalah ilusi; jauh lebih mungkin mereka justru tumbuh menjadi pelayan Kapital. 

Warisan itu juga bisa bersifat material. Banyak orang tua ingin memastikan masa depan anak-anak mereka ketika mereka telah meninggal atau memasuki usia tua. Hal ini dapat diwujudkan melalui asuransi jiwa, tabungan, warisan, ataupun harapan bahwa salah satu anak akan melanjutkan usaha keluarga. Selain itu, warisan juga dapat bersifat genetik. Ada dorongan untuk mempertahankan garis keturunan, meneruskan nama keluarga, dan menjaga keberlangsungan “darah” keluarga. Karena itu, menjadi orang yang mengakhiri garis keturunan sering kali dianggap sesuatu yang nyaris tak terpikirkan. Bersamaan dengan itu, berkembang pula keyakinan bahwa setiap individu memiliki kewajiban untuk ikut menjaga keberlangsungan spesies manusia. Sementara itu, kemungkinan untuk mengadopsi anak sering kali langsung dikesampingkan. Alasannya beragam: anak adopsi dianggap tidak sama dengan anak kandung karena tidak memiliki kemiripan fisik, tidak mempunyai “ikatan darah”, dan tidak dianggap sebagai simbol penyatuan biologis kedua orang tua. Anak kandung kemudian dipandang sebagai bukti konkret sekaligus fisik dari cinta pasangan tersebut.

Ketiga bentuk warisan tersebut secara aktif menopang reproduksi sosial. Kelas yang memiliki kekuasaan tetap mempertahankan kepemilikannya, sementara kelas yang tertindas terus diwariskan ke dalam kondisi penindasan yang sama. Nilai-nilai sosial diturunkan tanpa henti dalam sebuah siklus yang terus mereproduksi dunia sebagaimana adanya. Lebih dari itu, generasi-generasi baru tidak hanya cenderung mempertahankan tatanan yang ada, tetapi juga memperkuat dan meneguhkannya. Salah satu contoh yang paling jelas dapat dilihat melalui perkembangan teknologi. Setiap kali muncul inovasi teknologi besar, generasi yang lebih tua sering kali meresponsnya dengan rasa curiga, canggung, atau kebingungan. Mereka pernah hidup sebelum teknologi itu hadir dan mengetahui bahwa kehidupan tetap bisa berjalan tanpanya. Sebaliknya, generasi yang lahir tepat pada masa transisi teknologi atau sesudahnya tidak pernah benar-benar mengalami perubahan tersebut. Dunia yang mereka masuki otomatis menjadi standar normal bagi mereka. Akibatnya, teknologi-teknologi baru terasa jauh lebih esensial dibandingkan bagi mereka yang pernah hidup sebelum transformasi itu terjadi.

Berbagai bentuk kekuasaan kemudian memanfaatkan antusiasme terhadap teknologi baru, terutama di bidang hiburan, untuk memperluas pengawasan dan kontrol, sambil menghadapi perlawanan yang sangat kecil. Misalnya, ketika masyarakat dibiasakan menggunakan pengenal wajah melalui telepon pintar, maka penolakan terhadap teknologi serupa akan semakin sulit ketika suatu saat diterapkan untuk memasuki gedung, mengakses layanan publik, atau ruang lainnya, terutama jika semua itu dibungkus dengan dalih keamanan dan kenyamanan. Proses reproduksi dan penguatan ini tidak hanya terjadi melalui teknologi. Reformasi hukum dan kebijakan negara pun bekerja dengan pola yang sama. Sebuah undang-undang biasanya hanya diperdebatkan ketika masih berupa rancangan atau sedang dibahas. Namun setelah disahkan dan diterapkan, generasi berikutnya tumbuh dengan menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar. Karena tidak pernah mengalami dunia sebelum aturan itu ada, mereka cenderung jauh lebih sedikit mempertanyakannya. Dari generasi ke generasi, dunia yang kita tinggali semakin mengeras, sementara arah perkembangannya terus diteguhkan.

Model keluarga sendiri nyaris tidak pernah benar-benar dipersoalkan. Bahkan dalam banyak lingkungan LGBTI+ yang kompatibel dengan kapitalisme, “jalan hidup normal” tetap dipahami dengan pola yang sama: menemukan pasangan, menikah, memiliki anak, lalu ikut mereproduksi masyarakat sebagaimana adanya. Karena itu, meskipun kami memahami perjuangan sebagian orang untuk memperoleh akses terhadap "teknologi reproduksi berbantu" (ART) maupun "ibu pengganti" (surrogacy), kami tetap menganggap disayangkan bahwa perdebatan mengenai isu-isu tersebut sering kali hanya berhenti pada posisi “mendukung atau menolak”, tanpa pernah sungguh-sungguh mempertanyakan prokreasi itu sendiri. Cara berpikir dominan mendorong individu untuk terus mereproduksi model heteronormatif dan mencari integrasi ke dalam tatanan sosial yang ada. Dalam konteks inilah, sebagaimana ditulis dalam Bædan 1: Journal of Queer Nihilism, Anak kemudian dijadikan simbol masa depan dan harapan, sekaligus alasan bagi berbagai pengorbanan yang dilakukan demi generasi berikutnya.

Pada tingkat negara, berbagai cara dilakukan untuk mendorong orang memiliki anak, mulai dari kampanye peningkatan angka kelahiran hingga pemberian tunjangan sosial. Anak dipandang sebagai penggerak ekonomi; para pengiklan memahami hal ini dengan sangat baik. Selain itu, angka kelahiran juga dijadikan simbol kebanggaan nasional dan dianggap sebagai faktor pertumbuhan yang memungkinkan suatu negara bersaing dengan negara lain. Dalam kerangka seperti itu, melahirkan diposisikan sebagai semacam kewajiban terhadap bangsa. Karena itu pula, ketika seseorang belum memiliki anak, mereka cenderung lebih sering diarahkan pada metode kontrasepsi sementara daripada metode permanen. Dalam logika yang sama, orang-orang yang memiliki kemampuan biologis untuk melahirkan juga mengalami overmedikalisasi. Sejak pubertas hingga menopause, mereka dianjurkan menjalani pemeriksaan ginekologis setiap tahun demi memastikan bahwa “semuanya berfungsi dengan baik”, termasuk kemampuan mereka untuk menjalankan fungsi reproduktif. Ini menjadi salah satu contoh bagaimana masyarakat dan institusi merasa berhak mengawasi, mengatur, dan memeriksa tubuh seseorang.

Mereka yang menolak ideologi pronatalis dan memilih untuk tidak memiliki anak sering kali dicap egois. Padahal, tidak menginginkan anak tidak lebih egois daripada menginginkan anak. Pertanyaan yang lebih mendasar justru adalah: mana yang lebih otoriter, menolak menghadirkan seseorang yang belum pernah ada dan karenanya tidak akan pernah menderita karena ketidakhadirannya, atau memaksakan eksistensi kepada seseorang yang sama sekali tidak punya pilihan selain harus hidup?

Sulit untuk tidak mempertanyakan apakah keputusan untuk memiliki anak benar-benar lahir dari kehendak pribadi, atau justru merupakan hasil dari tekanan dan tuntutan sosial yang terus-menerus ditanamkan sejak dini. Dalam konteks ini, sering muncul anggapan bahwa memiliki anak adalah bagian dari “kodrat alami”, dan bahwa “naluri keibuan mendorong perempuan untuk melahirkan”. Identitas perempuan pun dilekatkan secara intrinsik dengan keibuan. Tidak jarang seseorang berkata bahwa mereka “baru benar-benar merasa menjadi perempuan setelah melahirkan”.

Karena itu, alih-alih mencari legitimasi di dalam peran-peran yang dilekatkan pada identitas tersebut, seperti melahirkan, mengasuh anak, dan mengurus rumah tangga, kami justru menganggap lebih relevan untuk mempertanyakan dan menolak identitas itu sendiri. Dan karena identitas “perempuan” dibentuk dalam relasinya dengan identitas “laki-laki”, maka menurut kami kedua identitas tersebut sama-sama perlu dipertanyakan sebagai konstruksi sosial yang membatasi.

“Mengklaim identitas perempuan sambil menolak keibuan ibarat seekor lalat yang mengira dirinya mampu menembus dinding toples tempat ia terperangkap. Identitas perempuan melekat secara inheren pada prokreasi. Kata ‘perempuan’ itu sendiri pada dasarnya merupakan tuntutan menuju keibuan.”

—Priscille Touraille

Selain persoalan tidak ingin memiliki anak, ada pula fenomena lain yang jauh lebih tabu untuk dibicarakan: penyesalan menjadi orang tua, dan terutama penyesalan menjadi seorang ibu. Menjadi orang tua memang dianggap sebagai pengalaman yang diinginkan banyak orang, tetapi bagi sebagian lainnya hal itu justru tidak demikian. Ketika ada orang tua yang berani mengakui penyesalan tersebut, mereka kerap menghadapi reaksi yang penuh kecaman. Hal ini terutama dialami oleh “perempuan”, yang dianggap wajib menjalankan peran keibuan mereka dan dipandang kejam atau tidak bermoral ketika mengungkapkan penyesalan itu. Padahal, penyesalan tersebut tidak selalu berarti ketiadaan cinta terhadap anak. Ada perbedaan antara cinta yang mungkin dirasakan seseorang kepada anaknya dengan beban tanggung jawab yang harus dipikul sepanjang hidup. Bahkan jika memang terdapat ketiadaan cinta, keadaan itu tetap perlu dipahami secara kritis tanpa serta-merta menyalahkan mereka yang mengalaminya. Karena keibuan telah ditempatkan sebagai kebajikan tertinggi dalam identitas perempuan, tidak mengherankan jika banyak “perempuan” merasa takut dihakimi ketika mengungkapkan penyesalan tersebut, sehingga memilih memendam apa yang sebenarnya mereka rasakan.

Hidup bersama anak tidak selalu menjadi sesuatu yang menyiksa, tetapi ia membawa tanggung jawab yang besar dan mengubah ritme kehidupan sehari-hari secara mendalam. Bagi kami, seluruh konsekuensi ini seharusnya dipertimbangkan dengan jauh lebih serius sebelum seseorang memutuskan menghadirkan anak ke dunia, tentu dengan asumsi bahwa mereka benar-benar memiliki kebebasan untuk membuat pilihan tersebut. Berapa banyak orang yang akhirnya mengurangi atau bahkan meninggalkan minat, gairah, dan aktivitas sehari-hari mereka, baik yang bersifat kreatif, intelektual, rekreatif, bahkan sekadar waktu tidur, demi mengurus anak? Meskipun sangat umum mendengar orang tua mengaku lelah, tertekan, atau frustrasi, keadaan itu sering kali dianggap sebagai “pengorbanan kecil yang sepadan”. Namun pengorbanan seperti itu tidak seharusnya dibebankan kepada mereka yang memang tidak menginginkannya.

Perlu juga dicatat bahwa bagi kami, seorang “laki-laki” yang meninggalkan tanggung jawab hanya karena tidak mampu menerima anak biologisnya sendiri tetaplah seseorang yang bertindak tidak bertanggung jawab.

Pertanyaannya kemudian: apakah momen-momen kebahagiaan yang dihadirkan seorang anak benar-benar cukup untuk menutupi seluruh konsekuensi besar dari menghadirkan satu atau beberapa anak ke dunia? Alih-alih mendorong pilihan yang benar-benar sadar dan rasional, ideologi pronatalis justru cenderung menyembunyikan sisi-sisi berat dari pengasuhan sambil menaturalisasi hasrat untuk bereproduksi. Akibatnya, keinginan untuk memiliki anak sering kali dibangun dari pengalaman melihat anak-anak dalam konteks yang menyenangkan, misalnya ketika bertemu anak milik keluarga atau teman, atau melihat mereka bermain di taman. Yang tampak hanyalah kelucuan dan emosi positif yang mereka hadirkan. Sementara itu, biaya hidup yang harus ditanggung, malam-malam tanpa tidur, tangisan, kelelahan, serta dorongan untuk semakin menyesuaikan diri dengan tatanan sosial yang ada, sering kali dibuat tidak terlihat dan nyaris tidak dipertimbangkan dalam keputusan untuk memiliki anak.

Sebelum memutuskan hidup bersama seorang anak, seseorang seharusnya terlebih dahulu mampu menilai apakah dirinya benar-benar sanggup memikul tanggung jawab tersebut, baik secara ekonomi, emosional, maupun afektif. Dalam masyarakat yang terus-menerus mereproduksi dirinya sendiri, di mana kerja menyita sebagian besar waktu hidup, “perempuan” didorong untuk mengabdikan hidup mereka kepada Tuhan, ayah, pasangan, atau atasan, alih-alih kepada diri mereka sendiri. Ketika seorang anak kemudian hadir dalam keseharian itu, maka semakin sedikit pula waktu yang tersisa untuk diri sendiri. Dan ketika seseorang telah terbiasa hidupnya dirampas, mereka hampir tidak memiliki ruang untuk mempertanyakan apa yang sebenarnya keliru, karena perhatian mereka terus disibukkan oleh rutinitas yang dipaksakan.

Sebagian “perempuan” yang memilih untuk tidak menjadi ibu sering kali mendengar tuduhan seperti, “itu tidak menghargai mereka yang tidak bisa memiliki anak”. Ungkapan semacam ini serupa dengan kalimat seperti, “memalukan kalau tidak memilih padahal banyak orang telah berjuang untuk hak pilih”, atau “memalukan kalau tidak menghabiskan makanan sementara orang lain kelaparan”. Kami tidak melihat bagaimana melahirkan anak dapat mengembalikan kesuburan bagi orang yang infertil, ataupun mengapa harus ada kewajiban historis yang mesti dipenuhi dengan cara itu. Sama halnya, menghabiskan makanan di piring tidak akan menyelesaikan persoalan yang berakar pada kapitalisme dan nasionalisme. Ketiga contoh tersebut justru menunjukkan bagaimana kita terus didorong untuk mereproduksi dunia sebagaimana adanya, alih-alih membayangkan dan menciptakan kehidupan sebagaimana yang benar-benar kita inginkan. Semua itu tidak lebih dari “logika penghambaan”.

Bagi kami, memiliki anak lebih merupakan fenomena budaya daripada kebutuhan biologis. Sebab jika manusia tidak dapat hidup tanpa bernapas, tidur, minum, atau makan, manusia tetap dapat hidup tanpa bereproduksi. Itu berarti seseorang hanya memilih untuk tidak mewariskan gen, budaya, maupun harta bendanya. Namun “perempuan” yang menolak memiliki anak sering kali dicap sebagai sosok yang kelak akan menua dalam kesepian dan kepahitan. Penilaian semacam ini lebih mencerminkan tuntutan sosial daripada kebutuhan biologis. Dengan cara yang sama, “laki-laki” yang menjalani vasektomi kerap dianggap kurang maskulin dan gagal menjalankan “peran alaminya”. Sementara itu, “perempuan” yang disteril dianggap tidak berguna karena tidak dapat memenuhi fungsi reproduktif yang dilekatkan kepada mereka. Karena itulah banyak orang didorong untuk menghindari sterilisasi, terutama mereka yang dianggap sebagai “perempuan”.

Tuntutan untuk bereproduksi bahkan mendahului tuntutan terhadap seksualitas itu sendiri. Dari sinilah lahir penghinaan bukan hanya terhadap orang-orang non-heteroseksual, tetapi juga terhadap orang-orang aseksual. Terlepas apakah seseorang aseksual atau tidak, tidak seorang pun berhak menentukan bagaimana seseorang menggunakan tubuh dan organ seksualnya sendiri. Secara historis, otoritas agama, keluarga, dan patriarki telah berperan besar dalam memperkuat tuntutan tersebut, baik melalui kecaman terhadap autoseksualitas, mutilasi genital, pelarangan hubungan seksual sebelum pernikahan, maupun pengucilan anggota keluarga non-heteroseksual hanya karena mereka dianggap tidak dapat “meneruskan garis keturunan”.

Melawan Overpopulasi, Melawan Kesedihan Normalitas

Apa makna dari memaksakan dunia sebagaimana adanya sekarang kepada seorang anak? Bahkan hanya dari sudut pandang eksploitasi saja, itu berarti menempatkan mereka dalam kemungkinan menjadi penindas atau korban. Karena anak dipandang sebagai pihak yang lebih lemah, kekerasan bukanlah sesuatu yang langka (baik fisik, psikologis, maupun seksual), dan dalam banyak kasus bahkan berujung pada kematian. Kekerasan semacam itu tidak hanya meninggalkan dampak langsung seperti luka, kematian, atau infeksi seksual yang menular, tetapi juga membentuk cara seseorang memandang dunia ketika dewasa, sambil membawa trauma dan luka batin yang sering kali justru ikut mereproduksi kekerasan itu sendiri. Meskipun berbagai “solusi” terus ditawarkan, semuanya pada akhirnya tetap tidak memadai, karena hampir seluruh struktur masyarakat ini cenderung menghasilkan kekerasan. Hampir tidak ada satu pun fondasi utama dunia modern (otoritas, negara, kerja, sekolah, agama, patriarki, dan sebagainya) yang benar-benar berpihak pada kepentingan anak.

Dalam kehidupan yang telah dirampas oleh kerja dan tuntutan sosial, bertanggung jawab atas seorang anak berarti kehilangan lebih banyak kebebasan. Anak membutuhkan perhatian, kesabaran, dan kehadiran emosional. Namun dalam kondisi ekonomi yang rapuh dan setelah hari kerja yang melelahkan, memenuhi kebutuhan tersebut menjadi semakin sulit. Berapa banyak orang tua yang akhirnya menyerahkan kehadiran bagi anak mereka kepada pihak lain, seperti kerabat, pengasuh, atau institusi? Pendidikan yang seharusnya menjadi bagian penting dalam pertumbuhan seorang anak, justru diserahkan kepada institusi yang sekaligus merampas bagian besar dari kehidupan anak maupun orang tuanya. Akibatnya, kita hidup dalam situasi yang absurd: seorang anak dipaksa mempelajari begitu banyak hal yang tidak pernah mereka pilih sendiri, sementara sebagian besar darinya justru berfungsi menanamkan ideologi negara dan mempersiapkan mereka memasuki dunia kerja yang eksploitatif. Dalam konteks ini, teks lain karya Emilie Lamotte berjudul L’Education rationnelle de l’enfance masih terasa relevan untuk dibaca hingga hari ini.

Namun lebih dari itu, kami tidak ingin bertanggung jawab atas pendidikan yang akan kami berikan kepada seorang anak. Kami menolak memaksakan cara hidup kami kepada mereka, karena itu tidak akan memungkinkan mereka hidup untuk diri mereka sendiri. Kami juga tidak ingin menggantungkan harapan ataupun kekecewaan pada apa yang mungkin mereka menjadi melalui proses pembentukan diri mereka sendiri. Selain itu, kami tidak ingin tubuh dan organ seksual kami menjadi sumber penderitaan, bahkan jika itu “hanya” penderitaan akibat melahirkan. Kami ingin tubuh kami menjadi sumber kenikmatan, dan hanya kenikmatan, baik sendiri maupun bersama satu atau beberapa orang yang saling memberi persetujuan.

Pada akhirnya, keinginan untuk bereproduksi pun sering kali membuat hubungan seksual berubah menjadi tugas mekanis yang terasa sama melelahkannya seperti bekerja di jalur perakitan. Ketika hubungan pasangan tidak bertahan setelah kelahiran anak dan akhirnya berakhir, para orang tua sering kali tetap dipaksa untuk terus terikat satu sama lain. Dalam situasi seperti itu, anak kerap berubah menjadi semacam perekat bagi hubungan yang sebenarnya sudah tidak lagi diinginkan.

Alasan-alasan yang telah kami bahas sejauh ini berangkat dari pengalaman dan refleksi yang bersifat personal. Namun reproduksi tidak hanya berdampak pada mereka yang memilih untuk memiliki anak, melainkan juga pada manusia lain dan makhluk hidup non-manusia. Karena itu, alasan kami untuk tidak memiliki anak juga lahir dari analisis terhadap dunia tempat kita hidup dan posisi manusia di dalamnya.

Setiap keberadaan manusia membawa konsekuensi terhadap lingkungan. Dan seperti yang telah kami katakan sebelumnya, kami memandang manusia sebagai spesies yang telah mengalami overpopulasi. Namun “kejeniusaan” manusia berhasil menekan, atau setidaknya menunda, berbagai mekanisme alam yang dahulu mengembalikan keseimbangan ketika populasi menjadi berlebihan (epidemi, kelaparan, dan sebagainya). Dalam kondisi jumlah manusia seperti sekarang, hal itu menjadikan manusia sebagai ancaman nyata bagi makhluk hidup lainnya. Sebagian orang mungkin berpendapat bahwa masalah utamanya terletak pada gaya hidup modern yang dipenuhi konsumerisme dan pemborosan. Kami tidak menyangkal bahwa gaya hidup semacam itu memang bagian dari persoalan. Namun bahkan jika kita membayangkan, meski tampak kecil kemungkinannya, bahwa manusia berhenti hidup seperti sekarang dan mulai menjalani kehidupan yang lebih sederhana, jumlah populasi yang begitu besar tetap akan membawa dampak destruktif bagi makhluk hidup lainnya.

Bagi kami, perjuangan antinatalis memiliki keterkaitan yang logis dengan perjuangan antispesiesisme. Memang jumlah vegetarian dan vegan terus meningkat, tetapi konsumsi produk hewani dan aktivitas yang bergantung pada eksploitasi hewan tidak menunjukkan penurunan yang berarti. Salah satu penyebab utamanya adalah pertumbuhan populasi manusia itu sendiri. Pertumbuhan demografis ini juga memperparah berbagai bentuk pencemaran. Bahkan jika manusia menjalani kehidupan yang lebih sederhana, kita tetap akan terus menghasilkan limbah yang dibuang ke lingkungan. Ambil satu contoh saja: sulit membayangkan masyarakat manusia yang sepenuhnya hidup tanpa obat-obatan. Namun sebagian zat kimia dari obat yang kita konsumsi akan dikeluarkan melalui urin, dan baik air limbah itu diolah maupun tidak, pada akhirnya zat-zat tersebut tetap bermuara ke sungai. Hal yang sama berlaku pada hewan-hewan yang dieksploitasi demi kesenangan manusia, baik untuk konsumsi maupun hiburan. Hewan-hewan itu juga jatuh sakit dan ironisnya sering diberi antibiotik secara preventif. Zat-zat tersebut kemudian ikut mencemari sungai dan lingkungan. Penggunaan antibiotik secara masif juga membuat bakteri menjadi semakin resisten. Akibatnya, obat-obatan yang sebelumnya efektif perlahan kehilangan daya kerjanya, bahkan dalam banyak kasus menjadi tidak lagi mampu mengatasi penyakit sebagaimana mestinya.

Pertumbuhan populasi manusia berarti meningkatnya kebutuhan akan ruang hidup. Namun ruang itu terbatas, sementara kita membaginya dengan banyak makhluk hidup lainnya. Keterbatasan ini semakin diperparah oleh kenyataan bahwa sebagian wilayah bumi memang tidak layak dihuni (gurun, kawasan yang tercemar akibat aktivitas manusia seperti Chernobyl, Fukushima, dan daerah sekitarnya, serta berbagai wilayah lain yang rusak secara ekologis). Untuk terus berkembang, manusia pada akhirnya harus mengambil alih ruang hidup makhluk lain. Hal ini terlihat jelas dalam berbagai proyek pembangunan yang menghancurkan lahan basah, ekosistem yang justru menjadi salah satu ruang kehidupan paling kaya dan vital. Dengan cara yang sama, umat manusia yang terus bertambah, bahkan jika menjalani gaya hidup yang lebih sederhana sekalipun, tetap membutuhkan pangan dalam jumlah besar. Kebutuhan tersebut menuntut perluasan lahan pertanian, dan di sini kita bahkan belum membahas peternakan industri, yang hanya memperparah persoalan. Ketika lahan-lahan baru dibuka, populasi hewan dipaksa terusir, bahkan dimusnahkan sepenuhnya.

Belum lagi ekspansi kota yang tidak pernah berhenti, pembangunan kawasan hiburan seperti pantai wisata, resor olahraga musim dingin, pusat rekreasi air, desa wisata, kawasan bisnis, dan berbagai infrastruktur lainnya. Semua ini bukan hanya mengusir atau mengancam kehidupan banyak spesies, tetapi juga mengganggu proses reproduksi makhluk non-manusia. Bahkan aktivitas yang tampak “tidak berbahaya”, seperti wisata alam yang dilakukan tanpa kehati-hatian, misalnya para pemburu foto yang memasuki hutan tanpa mempertimbangkan dampaknya, serta kebisingan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia, turut mengganggu keseimbangan kehidupan liar.

Selain menciptakan kawasan pertanian monokultur, produksi pangan untuk populasi yang terus bertambah juga mendorong eksploitasi tanah secara berlebihan melalui penggunaan pestisida, pupuk kimia, dan GMO. Semua itu memperdalam ketergantungan terhadap industri. Eksploitasi semacam ini melekat pada dunia kapitalis, yang selalu menuntut produksi lebih banyak dan lebih cepat. Industri yang menopang GMO, pupuk, dan pestisida juga membutuhkan eksploitasi manusia dalam skala besar, sekaligus eksploitasi non-manusia melalui pengujian terhadap hewan. Jika suatu hari kita ingin melepaskan diri dari ketergantungan pada industri semacam ini, atau setidaknya menguranginya secara signifikan, sulit membayangkan hal itu dapat tercapai dengan jumlah populasi manusia sebesar sekarang.

Kebutuhan akan eksploitasi manusia juga meningkat seiring pertumbuhan populasi. Bahkan masyarakat yang memilih gaya hidup lebih sederhana tetap memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Kita telah melihat bagaimana produksi pangan menuntut eksploitasi tanah secara besar-besaran, tetapi kebutuhan itu tidak berhenti di sana: pangan masih harus diproses dan didistribusikan. Selain makanan, masih ada kebutuhan dasar lain yang terus menuntut eksploitasi lebih jauh, seperti pembangunan perumahan, produksi obat-obatan, riset ilmiah, produksi alat-alat penunjang kehidupan, hingga ekstraksi bahan mentah yang diperlukan untuk menopang seluruh proses tersebut.

Sebagaimana telah kita lihat, aktivitas manusia selalu membawa dampak terhadap lingkungannya. Semakin besar populasi manusia, semakin besar pula aktivitas yang dilakukan, dan semakin luas serta merusak dampak yang ditimbulkannya. Bertambahnya jumlah manusia juga berarti meningkatnya kebutuhan akan eksploitasi, baik eksploitasi terhadap manusia maupun terhadap makhluk non-manusia. Pertumbuhan populasi ini menuntut bentuk organisasi sosial dan hierarki yang semakin kompleks, yang semakin dalam mencampuri kehidupan setiap individu serta hubungan antarmanusia, sambil semakin menjauhkan kemungkinan terciptanya dunia horizontal tanpa otoritas.

Kami berpandangan, meskipun hampir tidak lagi memiliki harapan bahwa hal itu benar-benar dapat terwujud, bahwa salah satu syarat mendasar bagi terciptanya dunia yang anarkis adalah pengurangan drastis populasi manusia, hingga struktur kota sebagai bentuk organisasi sosial tidak lagi memiliki alasan untuk terus dipertahankan. Bagi kami, pengurangan populasi semacam itu tidak boleh terjadi melalui kematian massal manusia. Karena itu, satu-satunya jalan yang kami bayangkan adalah menurunkan angka kelahiran hingga berada di bawah tingkat pertumbuhan populasi. Kami menolak hukum dan paksaan; berbeda dengan berbagai “solusi” palsu yang pernah diterapkan oleh negara-negara tertentu, bagi kami hal ini tidak boleh dilakukan secara koersif maupun melalui pembatasan paksa dalam bentuk apa pun. Sebaliknya, hal itu harus lahir dari refleksi individu, dari analisis terhadap situasi dunia saat ini, kemungkinan masa depannya, dan apa yang dapat dilakukan (atau justru tidak dilakukan) oleh setiap orang secara pribadi untuk menolak berpartisipasi dalam hegemoni manusia atas bumi.

Kami mendorong penggunaan alat kontrasepsi yang efektif (yang tentu tidak mencakup metode-metode palsu seperti “senggama terputus”), termasuk kontrasepsi permanen, serta akses terhadap aborsi tanpa intimidasi moral maupun manipulasi dari dokter atau keluarga yang berusaha menghalangi mereka yang ingin melakukannya. Kami juga mendorong pandangan bahwa seksualitas seharusnya pertama-tama dipahami sebagai cara untuk merasakan kenikmatan, baik sendiri maupun bersama orang lain, bukan semata-mata sebagai sarana reproduksi. Karena itu, kami mendukung berbagai praktik seksual non-reproduktif. Seksualitas tidak boleh menjadi kewajiban; ia harus berlangsung atas dasar persetujuan dan kehendak bebas.

Gagasan utama dari pendekatan kami adalah menghapus segala bentuk otoritas, sekaligus menentang dunia yang spesiesis, patriarkal, dan rasis ini. Kerja, negara, sekolah, agama, masyarakat, dan berbagai institusi lainnya terus dipertahankan atas nama “anak”, dan semuanya membutuhkan agar anak terus dilahirkan demi menjaga keberlangsungan sistem itu sendiri. Masa depan, sebagaimana dibayangkan hari ini, tampak suram bagi kami. Baik masa depan yang dijanjikan kapitalisme yang rakus maupun yang dijanjikan oleh kaum revolusioner penuh optimisme, keduanya bagi kami tampak seperti sebuah penipuan besar.

Pandangan ini mungkin terdengar pesimistis, tetapi bukan berarti kami memilih pasrah dan tidak melakukan apa-apa. Ketika seseorang tenggelam, tidak ada yang mencegahnya untuk terus berjuang. Dan meskipun harapan tampak kecil, setidaknya seseorang telah berusaha sekuat mungkin. Siapa tahu, terkadang perjuangan itu dapat menyelamatkannya. Kami menolak untuk berpartisipasi secara positif dalam dunia ini dengan menghadirkan manusia-manusia baru ke dalamnya, dan dengan demikian menolak turut mempertahankan masa depan yang dibangun di atas dominasi dan penderitaan tersebut.

Diterjemahkan dari: 

https://theanarchistlibrary.org/library/the-future-is-a-scam

Kematian Kiri: Merebut Kembali Anti-Imperialisme dari Orientalisme Eurosentris dan Anti-Baratisme

Penulis: Hein Htet Kyaw

Dalam gerakan Kiri hari ini, banyak orang menyebut diri mereka sebagai “anti-imperialis”, tetapi memiliki pemahaman yang sangat dangkal tentang makna anti-imperialisme itu sendiri. Anti-imperialisme telah menjadi tema penting sejak periode setelah wafatnya Vladimir Lenin hingga akhir abad ke-20, dan terus berlanjut hingga sekarang. Namun, konsep ini kerap disalahartikan sebagai bentuk patriotisme, nasionalisme, dan kecintaan pada bangsa yang dimobilisasi secara militan untuk melawan imperialisme di era modern. Hal ini menjadi salah satu tanda paling jelas bahwa makna sejati anti-imperialisme telah terkikis di kalangan mereka yang mengidentifikasi diri sebagai Marxis-Leninis, Trotskis, maupun Sosial-Demokrat.

Anti-Imperialisme "Bangsa Proletar" dan "Defensisme Revolusioner"

Pada masa awal Perang Dunia I, gerakan Sosial-Demokrat terpecah ke dalam setidaknya dua arus utama: kaum nasionalis atau defensis, dan kaum internasionalis. Julius Martov, seorang Menshevik internasionalis yang berada dalam posisi minoritas, memandang perang sebagai “perang imperialis” dan menjadi contoh bagaimana kaum internasionalis terpinggirkan di dalam gerakan Sosial-Demokrat pada masa itu. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Leon Trotsky, yang menyebut Internasional Kedua sebagai “cangkang kaku” yang harus dilepaskan dari sosialisme. Sementara itu, Vladimir Lenin mengecam Internasional Kedua sebagai “bangkai yang membusuk” dan menyerukan pembentukan Internasional Ketiga dalam konferensi Bolshevik di Bern pada awal 1915.

Namun dalam praktiknya, banyak Sosial-Demokrat meninggalkan solidaritas kelas internasional dan justru berpihak pada kepentingan nasional masing-masing dengan mendukung keterlibatan dalam perang. Pada masa Perang Dunia I, tokoh Anarkis seperti Peter Kropotkin bahkan menganggap Perancis sebagai bangsa tertindas dan Jerman sebagai bangsa penindas. Di sisi lain, Georgi Plekhanov, salah satu pelopor Marxisme di Rusia, secara terbuka mendukung upaya perang Kekaisaran Rusia. Lenin kemudian menyebut tokoh-tokoh Kiri yang mendukung perang, khususnya dari Internasional Kedua, sebagai “Sosial-Chauvinis”. Kecenderungan serupa kemudian diapropriasi oleh Joseph Stalin dalam bentuk “patriotisme sosialis” untuk membenarkan penggunaan nasionalisme selama Perang Dunia II, yang ia tafsirkan sebagai “perang revolusioner” demi mempertahankan kepentingan Uni Soviet.

Seiring dengan menguatnya gagasan "defensisme revolusioner" (revolutionary defencism) di kalangan Kiri, muncul pula teori geopolitik yang sangat mirip di kalangan pemikir proto-fasis. Enrico Corradini misalnya, menggantikan internasionalisme dan perjuangan kelas dalam teori Marxis dengan nasionalisme dan perjuangan antarbangsa, lalu merumuskan konsep geopolitik yang ia sebut sebagai “bangsa proletar”. Ia mempromosikan gagasan ini terutama melalui La Lupa, sebuah majalah Nasional-Sindikalis yang didirikan oleh Paolo Orano dari Partai Sosialis Italia. Majalah tersebut bahkan memandang perang di Libya melawan Kesultanan Utsmaniyah sebagai sebuah revolusi, dengan mengklasifikasikan Utsmaniyah sebagai bangsa imperialis plutokratis dan Libya sebagai bangsa proletar.

Dalam kerangka Corradini, seluruh bangsa diposisikan sebagai entitas tunggal yang bersifat proletar atau plutokratis, sehingga menghapus kontradiksi dan perjuangan kelas di dalamnya. Pola ini mirip dengan gagasan Mao Zedong tentang “demokrasi baru”, di mana empat kelas dalam bangsa didorong untuk bekerja sama demi melawan imperialisme asing. Tidak mengherankan jika Mao Zedong maupun Li Dazhao kemudian mengadopsi kerangka geopolitik “bangsa proletar” sebagai bentuk anti-imperialisme mereka, yang dalam banyak hal menyimpang dari tradisi Vladimir Lenin dan Marxisme klasik. Konsep ini juga diadopsi oleh Gerakan Maois Internasionalis (MIM) serta Partai Komunis Revolusioner AS, yang menggunakan istilah dan kerangka serupa dalam analisis mereka.

Anti-Imperialisme dalam Perspektif Kekalahan Revolusioner

Dalam konteks Soviet, Joseph Stalin juga pernah berada pada posisi yang cenderung sejalan dengan gagasan "defensisme revolusioner".

Ketika Lev Kamenev dan Stalin memimpin Pravda, sikap Bolshevik menunjukkan keterbukaan terhadap kerja sama dengan Pemerintahan Sementara Rusia. Seruan untuk segera mengakhiri perang ditinggalkan, sementara para tentara justru didorong untuk tetap bertempur di garis depan dan menjaga ketertiban. Kamenev berpendapat bahwa selama perjanjian damai belum tercapai, rakyat Rusia harus tetap berada di front dan melawan Jerman dengan kekuatan penuh. Stalin mengemukakan pandangan serupa dengan menyatakan bahwa seruan “hentikan perang” tidak realistis. Pendekatan ini diajukan kepada Komite Petersburg pada 18 Maret dan memperoleh dukungan. Namun, posisi tersebut bertentangan langsung dengan sikap anti-perang Vladimir Lenin yang saat itu berada di pengasingan. Untuk menghindari konflik terbuka dengan garis Lenin, redaksi Pravda memilih untuk tidak mempublikasikan tulisan Lenin yang berjudul "Letters from Afar", kecuali bagian pertama yang telah melalui penyensoran.

Pada masa penandatanganan Perjanjian Brest-Litovsk, sejumlah tokoh Bolshevik seperti Nikolai Bukharin, Andrei Bubnov, Moisei Uritsky, dan Georgy Lomov berpendapat bahwa tentara Soviet seharusnya mengadopsi strategi "perang revolusioner" (defensisme revolusioner) sebagai praktik anti-imperialisme. Sebaliknya, Vladimir Lenin berpendapat bahwa syarat-syarat yang diajukan Jerman perlu diterima, sambil tetap memanfaatkan pertentangan antar kekuatan imperialis untuk menunda invasi sejauh mungkin. Ia mengkritik faksi Nikolai Bukharin sebagai pelaku “retorika revolusioner kosong”. Sementara itu, gagasan yang ia kembangkan sendiri dikenal sebagai “kekalahan revolusioner” (revolutionary defeatism). Di sisi lain, Leon Trotsky dalam misinya di Perjanjian Brest-Litovsk, mengemukakan posisi “tidak untuk perang dan tidak untuk perdamaian”, karena ia meyakini bahwa kaum buruh Jerman berada di ambang revolusi mereka sendiri. Sejak awal Perang Dunia I, Lenin telah merumuskan strategi untuk “mengubah perang imperialis menjadi perang saudara”, sebagai tandingan terhadap gagasan "defensisme revolusioner" yang dianut oleh Internasionale Kedua.

Namun, gagasan "kekalahan revolusioner" Lenin ini pada akhirnya memudar dari panggung politik selama beberapa dekade setelah kematiannya. Seiring dengan distorsi terhadap Leninisme oleh Joseph Stalin, Federasi Rusia kemudian terlibat dalam berbagai konflik yang justru berlandaskan patriotisme dan nasionalisme. Padahal, Lenin telah memperingatkan secara tegas bahwa "defensisme revolusioner" merupakan manifestasi paling mencolok dari gelombang borjuis kecil yang menyapu hampir seluruh kehidupan politik, sekaligus menjadi penghambat utama bagi kemajuan dan keberhasilan revolusi.

Relevansi Anti-Imperialisme di Abad ke-21

Moralitas kelompok-kelompok Kiri, khususnya yang mengklaim berafiliasi dengan Marxisme-Leninisme dan anti-imperialisme, dalam praktik historisnya kerap tidak berpijak pada analisis sejarah yang konsisten. Ia sering tampak tidak otentik, tidak universal, serta cenderung bersifat oportunistik atau semata-mata strategis.

Pada awal 1941, gerakan anti-perang dengan slogan seperti: “Hitler tidak menyerang kita, mengapa kita harus menyerang Hitler”, banyak dipimpin oleh kelompok yang menyebut diri sebagai Sosial-Demokrat dan Komunis. Setelah Pakta Molotov–Ribbentrop ditandatangani antara Jerman Nazi dan Uni Soviet, Partai Komunis AS mengambil posisi tegas sebagai anti-perang, dengan menggambarkan Perang Dunia II sebagai konflik antar-imperialis. Mereka bahkan menentang keterlibatan Amerika Serikat dalam perang dengan melakukan infiltrasi ke dalam America First Committee, sebuah kelompok yang mendorong kebijakan isolasionisme. 

Namun, setelah Juni 1941, ketika Operasi Barbarossa dilancarkan oleh Jerman Nazi ke Uni Soviet, posisi tersebut berubah secara drastis. Kelompok yang sebelumnya menolak perang berbalik mengecam America First Committee sebagai front fasis. Mereka yang telah melupakan gagasan asli Vladimir Lenin dan menganggap defensisme revolusioner versi Joseph Stalin sebagai “Leninis”, kemudian mencampurkan anti-imperialisme dengan nasionalisme. Dari sini muncul pandangan bahwa kaum Marxis dan nasionalis sayap kanan dapat bersatu dalam setiap perjuangan anti-imperialis.

Padahal, Lenin sendiri membedakan secara tegas gerakan anti-imperialis ke dalam dua kategori:

Pertama, perjuangan progresif dengan hasil progresif, yaitu gerakan yang melemahkan sistem kapitalisme global dan mendorong dunia menuju kemungkinan masa depan sosialis. Gerakan seperti ini tetap ia dukung, bahkan jika dipimpin oleh borjuasi nasional, selama mampu memberikan pukulan terhadap kekuatan imperialis besar.

Kedua, perjuangan reaksioner dengan hasil reaksioner, yaitu gerakan yang justru berupaya kembali ke tatanan feodal atau monarkis. Jika suatu perjuangan dipimpin oleh fundamentalisme religius atau elit monarki yang ingin menghidupkan kembali kekuasaan lama yang menindas rakyat, maka Lenin cenderung bersikap kritis atau tidak memberikan dukungan.

Dalam kerangka tersebut, perjuangan yang dipimpin oleh kekuatan-kekuatan feodal-klerikal yang reaksioner seperti Hamas, Hizbullah, dan ISIS melawan imperialisme dan kapitalisme tidak seharusnya didukung. Namun dalam praktiknya hari ini, kaum Sosial-Demokrat di AS bersama sejumlah kelompok Kiri lainnya justru enggan mengecam atau mengutuk kejahatan perang yang dilakukan oleh Hamas, dengan dalih bahwa mereka sedang memimpin sebuah revolusi.

Jika dibandingkan secara konkret, sebuah “demokrasi boneka Barat” yang masih membuka ruang bagi serikat pekerja, kebebasan pers, dan pendidikan sekuler, tetap merupakan peningkatan material yang signifikan dibandingkan sebuah kediktatoran klerikal yang represif, yang bahkan menghukum perempuan karena hal-hal sepele seperti memperlihatkan rambutnya. Dalam kerangka ini, dukungan terhadap Hamas, Hizbullah, IRGC, dan ISIS dapat dipandang sebagai posisi yang bersifat reaksioner, atau bahkan kontra-revolusioner.

Dalam konteks Perang Perancis-Prusia (yang berujung pada Komune Paris 1871), Mikhail Bakunin memang menyerukan perlawanan terhadap invasi Jerman. Namun, ia menegaskan bahwa perlawanan tersebut harus diwujudkan melalui pembentukan kekuatan revolusioner yang berbasis pada pekerja dan petani, yang berdiri independen dari negara Perancis dan bahkan beroposisi terhadapnya. Dengan demikian, membela rezim feodal yang menindas atas nama melawan imperialisme Barat tidak dapat disebut sebagai “perang revolusioner” maupun “anti-imperialisme”. Pendekatan semacam ini justru mencerminkan logika geopolitik yang menyamakan seluruh negara di bawah rezim represif sebagai “bangsa proletar”, sehingga menghapus kontradiksi sosial di dalamnya.

Jika kaum Kiri di Barat terus menjalin aliansi secara tidak kritis dengan simpatisan Hamas, Hizbullah, IRGC, junta militer Myanmar, rezim Baathis, maupun kekuatan sub-imperialis seperti BRICS, hal ini berisiko memperkuat kelompok-kelompok paling reaksioner yang memobilisasi sentimen nasionalis demi mempertahankan kekuasaan. Dampaknya, kelompok-kelompok progresif di dalam masyarakat tersebut justru semakin terpinggirkan, dan dalam kondisi terburuk mereka dapat terdorong untuk mendukung apa yang disebut “imperialisme kemanusiaan”. 

Jika kaum Kiri di Barat bahkan tidak mampu menjalankan tugas dasarnya, yaitu “mengubah perang imperialis menjadi perang sipil”, maka sikap merendahkan komunitas diaspora dengan cara menyebut warga Venezuela yang merayakan penangkapan Nicolás Maduro atau warga Iran yang merayakan kematian Ali Khamenei sebagai pro-imperialis, atau menggambarkan mereka sebagai orang yang tidak melek politik, merupakan bentuk kebodohan, rasisme, dan narsisme yang terang-terangan.

Selain itu, ketika penduduk lokal menuntut sanksi, hal tersebut tidak bisa serta-merta disebut sebagai imperialisme. Platform Anti-Imperialis Dunia (WAP) justru mendorong penghapusan sanksi Barat terhadap Myanmar, sejalan dengan lobi junta militer Myanmar, sementara gerakan serikat buruh dan kelompok progresif di sana secara aktif menyerukan penerapan Pasal 33 Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) melalui Konfederasi Serikat Buruh Internasional (ITUC). Dalam konteks ini, sikap Platform Anti-Imperialis Dunia (WAP) tampak narsistik, Eurosentris, dan mencerminkan mentalitas “penyelamat kulit putih”.

Jika Vladimir Lenin sendiri pernah menyatakan: “Tolong catat suara saya untuk menerima senjata dan dukungan dari bandit imperialis Anglo-Prancis”, maka tidak ada alasan untuk menyangkal hak masyarakat di negara-negara non-imperialis dalam memanfaatkan kekuatan imperialis, meskipun kepentingannya berbeda. Menolak hal ini justru mencerminkan sikap hipokrit, kolonial, dan imperialistik terhadap rakyat yang dieksploitasi di negara-negara non-imperialis, sementara kaum Kiri di Barat justru menikmati sistem kesejahteraan di negara-negara imperialis. Pola pikir seperti ini juga tampak pada tokoh-tokoh seperti Noam Chomsky dan Tariq Ali.

Sebagai contoh, Noam Chomsky dan Tariq Ali kerap mengalihkan tanggung jawab rezim pelaku genosida di Bosnia, rezim Khmer Merah, genosida Rwanda, Kampanye Anfal, dan berbagai tragedi lainnya kepada imperialisme Barat, tetapi tidak menawarkan solusi konkret untuk genosida Rohingya di Myanmar. Bagi mereka, Responsibility to Protect, sanksi, dan intervensi internasional dianggap sebagai bentuk imperialisme. Namun bagi masyarakat Rohingya dan para aktivis, langkah-langkah tersebut justru menjadi satu-satunya harapan di bawah rezim militer Myanmar yang represif.

Dalam cara pandang seperti ini, nyawa manusia direduksi menjadi sekadar angka dalam permainan geopolitik yang berfokus pada menyalahkan Barat, alih-alih mendorong upaya internasional yang terorganisir untuk menghentikan genosida dan pembantaian. Anti-imperialisme yang mereka usung hanyalah reaksi dangkal terhadap imperialisme Amerika Serikat, bahkan belum mencapai standar geopolitik “bangsa proletar”, apalagi tingkat analisis anti-imperialisme Lenin. Kenyataan bahwa pandangan seperti ini menjadi wajah anti-imperialisme di abad ke-21 menunjukkan adanya pergeseran problematis dalam gerakan Kiri global.

Di abad ke-21, imperialisme tidak seharusnya didefinisikan oleh kaum Kiri di negara-negara imperialis yang bahkan tidak mampu menjalankan satu tugas historisnya yang paling mendasar. Otoritas untuk mendefinisikan hal tersebut seharusnya diambil kembali oleh kelas pekerja dan kaum tani di negara-negara berkembang yang justru menjadi pihak yang dieksploitasi oleh negara-negara imperialis. Sudah saatnya kelompok-kelompok tertindas menulis sejarah mereka sendiri, merumuskan tuntutan mereka sendiri, dan menafsirkan realitas mereka dengan kerangka mereka sendiri. Kaum Kiri di negara-negara imperialis yang gagal menjalankan tugas “mengubah perang imperialis menjadi perang saudara”, tidak berada dalam posisi yang layak untuk menggurui mereka yang telah melawan rezim diktator dengan sumber daya terbatas.

Di tengah berbagai kontradiksi antara warga Venezuela, Iran, Kurdi, Baloch, dan Myanmar yang memiliki kepentingan berbeda dari kaum Kiri yang mengaku "anti-imperialis" namun dalam praktiknya justru mencerminkan geopolitik fasis, hanya tersisa dua kemungkinan: mereka mulai mendengarkan suara nyata dari kelompok-kelompok tertindas di kawasan tersebut, atau kelompok-kelompok tertindas itu akan mencari aliansi dengan kekuatan lain yang memandang “imperialisme kemanusiaan” sebagai bentuk realpolitik. 

Diterjemahkan dari: 

https://redandblackanarchists.com.au/the-death-of-left-reclaiming-anti-imperialism-from-eurocentric-orientalism-and-anti-westernism/

Eksplorasi Menyeluruh tentang Perspektif Anarko-Sindikalis terhadap Perdebatan Mengenai Kecerdasan Buatan

Peneliti: Hasse-Nima Golkar

Menyusul terbitnya artikel pertama, “How Should We Confront the Digital Age?” (9 April 2026), dan sebagai kelanjutannya, tulisan ini berupaya mengkaji sejauh mungkin pokok-pokok utama argumen dari pihak pendukung maupun penentang.

Para pendukung penggunaan kecerdasan buatan untuk membuat poster dan gambar dalam gerakan politik atau sosial, termasuk arus-arus anarkis, biasanya berusaha menggeser pembahasan dari “kepemilikan alat” menuju “fungsi sosial alat”. Dengan kata lain, alih-alih hanya berfokus pada asal-usul teknologi atau perusahaan yang menciptakannya, mereka menekankan pertanyaan: “Siapa yang dilayani oleh alat ini, dan untuk tujuan apa alat ini digunakan?”

Kesadaran publik dianggap lebih penting daripada “kemurnian” alat itu sendiri. Banyak kelompok radikal atau anti-otoritarian tidak memiliki anggaran besar, platform media, ataupun akses yang luas. Dalam kondisi seperti itu, produksi gambar yang cepat dan murah dapat membantu menyampaikan pesan-pesan politik, anti-kapitalis, anti-perang, atau anti-fasis.

1. Argumen Para Pendukung:

Jika tujuannya adalah membangun kesadaran politik di tengah masyarakat luas, maka penolakan total terhadap alat-alat baru hanya karena asal-usul kapitalistiknya justru secara praktis merampas kemungkinan gerakan untuk berkomunikasi secara efektif. Dari sudut pandang ini, kecerdasan buatan dapat melayani kekuasaan maupun perlawanan terhadapnya, sebagaimana mesin cetak, radio dan televisi, internet, atau Photoshop pernah digunakan untuk tujuan yang sama sekali berbeda.

A) Penolakan mutlak terhadap kecerdasan buatan dapat berubah menjadi bentuk “elitisme artistik”

Para pendukung kadang berpendapat bahwa penolakan keras terhadap gambar yang dihasilkan AI secara tidak langsung menyiratkan bahwa hanya mereka yang memiliki keterampilan profesional, waktu, atau uang yang berhak memproduksi konten visual. Padahal banyak aktivis politik bukanlah desainer profesional, tidak memiliki anggaran yang memadai, atau hidup di negara-negara represif yang membatasi akses terhadap jaringan profesional. Karena itu, kecerdasan buatan dapat “mendemokratisasi” produksi media. Dengan kata lain, sebagaimana kamera ponsel mematahkan monopoli media, kecerdasan buatan juga dapat mengurangi sejauh mungkin monopoli atas produksi citra politik.

B) Persoalan utamanya adalah “kepemilikan korporasi”, bukan teknologinya itu sendiri

Para penentang sering kali lebih menyoroti eksploitasi karya para seniman oleh korporasi besar daripada kemungkinan penciptaan gambar oleh mesin itu sendiri. Sebagai tanggapan, para pendukung mengatakan bahwa kritik terhadap korporasi teknologi besar memang valid, tetapi hal itu tidak seharusnya berujung pada boikot total terhadap alatnya. Sebaliknya, yang perlu diperjuangkan adalah model-model yang bebas, sumber terbuka, kooperatif, dan non-korporatif. Dengan kata lain, solusinya bukan menghancurkan kecerdasan buatan, melainkan mensosialisasikan dan mendesentralisasikannya. Argumen ini penting bagi kaum anarkis karena selaras dengan gagasan anti-monopoli dan anti-sentralisasi.

C) Seni politik sejak lama menggunakan “kolase” dan rekombinasi

Banyak gerakan seni radikal, mulai dari dadaisme hingga punk dan kaum Situationist International, bertumpu pada penggunaan ulang, manipulasi, dan rekombinasi karya-karya yang sudah ada. Karena itu, kecerdasan buatan dipandang sebagai kelanjutan dari tradisi rekombinasi digital tersebut, bukan sesuatu yang sepenuhnya baru. Dari sudut pandang ini, pertanyaan utamanya bukan apakah “kecerdasan buatan dilatih menggunakan gambar-gambar lain”, melainkan apakah hasil akhirnya berkontribusi pada kekuatan kolektif, kesadaran, dan perlawanan.

D) Penggunaan secara sadar berbeda dengan konsumerisme buta

Banyak pendukung yang lebih berhati-hati tidak membela kecerdasan buatan “tanpa batas”. Mereka justru berpendapat bahwa seniman independen tidak boleh disingkirkan, kerja kreatif manusia tidak boleh diremehkan, dan transparansi mengenai sumber gambar serta hak cipta harus tetap dijaga. Namun pada saat yang sama, penggunaan yang terbatas, kritis, dan memiliki tujuan yang jelas untuk poster pendidikan atau politik tidak serta-merta berarti mendukung kapitalisme teknologi.

Sebagai contoh, terdapat kontradiksi ketika para aktivis anti-kapitalis menggunakan platform media sosial kapitalistik. Namun, dalam banyak keadaan tampaknya memang tidak ada jalan lain selain memanfaatkannya secara instrumental demi menyebarkan pesan.

E) Jika kaum anarkis dan kekuatan anti-otoritarian progresif lainnya meninggalkan serta memboikot alat ini sepenuhnya, maka hanya kaum otoritarian (pemerintah, korporasi, kelompok kanan-jauh, dan mesin propaganda kapitalis) yang akan menggunakannya dan memperoleh kendali penuh atas teknologi tersebut. Karena itu, sebagian orang berpendapat bahwa keterlibatan yang kritis dan sadar dalam arena teknologi lebih baik daripada menarik diri sepenuhnya. Ini merupakan salah satu argumen terpenting dari pihak pendukung. Dengan demikian, jawaban para pendukung biasanya bukan bahwa segala hal tentang kecerdasan buatan itu “baik”, melainkan bahwa teknologi pada dirinya sendiri tidak secara inheren membebaskan ataupun menindas; karakter suatu teknologi ditentukan oleh struktur kepemilikan dan cara penggunaannya.

Dalam kondisi media yang timpang seperti sekarang, kecerdasan buatan dapat menjadi alat yang murah dan cepat untuk membangun kesadaran politik. Penggunaannya secara sadar, terarah, kritis, dan bertanggung jawab dalam produksi poster politik dapat dipandang sebagai bagian dari perjuangan memperluas akses universal terhadap alat-alat produksi media, bukan sebagai pengkhianatan terhadap seni maupun kreativitas manusia.

2. Argumen Para Penentang:

Di kalangan anarkis, penolakan terhadap penggunaan kecerdasan buatan, termasuk untuk membuat poster atau citra politik, biasanya bukan sekadar reaksi emosional terhadap “teknologi baru”. Penolakan itu berakar pada sejumlah tradisi filosofis dan etis yang mendalam: kritik terhadap kapitalisme, kritik terhadap kerja yang teralienasi, pembelaan atas otonomi manusia, serta penolakan terhadap pemusatan kekuasaan teknologi.

Pengelompokan filosofis atas argumen para penentang dapat dijelaskan sebagai berikut:

A) Kritik terhadap eksploitasi tersembunyi

Seni dan poster politik berbasis AI dianggap “dibangun di atas pencurian kolektif”. Ini merupakan salah satu argumen terpenting dari pihak penentang. Dari sudut pandang mereka, model-model pembuat gambar dilatih tanpa persetujuan para seniman; karya jutaan ilustrator, desainer, dan pelukis diambil serta digunakan, sementara keuntungan utamanya justru mengalir kepada korporasi teknologi. Karena itu, penggunaan kecerdasan buatan bahkan untuk tujuan progresif tetap berarti menggunakan produk yang dibangun di atas eksploitasi kerja kreatif orang lain. Dalam perspektif ini, persoalannya bukan semata-mata “alat”, melainkan relasi produksi itu sendiri. Argumen ini dekat dengan tradisi anarkisme anti-kapitalis, kritik Marxis terhadap nilai-lebih, serta kritik terhadap kepemilikan monopolistik.

B) Keterasingan dari proses kreatif

Sebagian penentang berpendapat bahwa seni politik bukan sekadar “hasil visual”, melainkan bagian dari proses manusiawi berupa berpikir, mencipta, dan pengalaman kolektif. Ketika seseorang hanya mengetik beberapa kata lalu gambar langsung dihasilkan, hubungan antara tubuh, keterampilan, waktu, dan pengalaman dengan seni menjadi terputus, sementara kreativitas berubah menjadi konsumsi yang serba instan. Dalam pandangan ini, kecerdasan buatan mengancam bukan hanya pekerjaan seniman, tetapi juga makna penciptaan manusia itu sendiri. Argumen ini berkaitan dengan kritik Herbert Marcuse terhadap masyarakat teknologi, pemikiran Murray Bookchin, hingga tradisi kerajinan anti-industrial.

C) Ketergantungan pada infrastruktur korporasi yang tersentralisasi

Sebagian penentang dari kalangan anarkis berpendapat bahwa sebagian besar produksi gambar berbasis AI bergantung pada korporasi raksasa, dijalankan melalui server yang tersentralisasi, dan membutuhkan infrastruktur kapitalisme global. Karena itu, masyarakat yang bebas dan terdesentralisasi tidak mungkin dibangun dengan alat-alat yang pada dasarnya bersifat tersentralisasi, mengawasi, dan monopolistik. Akibatnya, meskipun isi poster bersifat radikal, cara produksinya tetap dapat mereproduksi relasi dominasi.

D) Komodifikasi total atas imajinasi

Sebagian kritikus yang lebih radikal meyakini bahwa kecerdasan buatan merepresentasikan tahap akhir dari komodifikasi: mula-mula kerja industri, kemudian komunikasi, lalu emosi, dan kini imajinasi serta penciptaan citra manusia itu sendiri. Dalam pandangan ini, kapitalisme kini berupaya mengotomatisasi bahkan mimpi dan imajinasi manusia. Karena itu, penolakan terhadap kecerdasan buatan dipandang sebagai bentuk perlawanan kultural terhadap “mekanisasi pikiran”.

E) Akselerasi dan pendangkalan politik

Para penentang juga berpendapat bahwa kecerdasan buatan mendorong produksi konten secara massal dan serba cepat, tetapi sering kali dengan mengorbankan kedalaman intelektual. Dengan kata lain: poster semakin banyak, tetapi refleksi semakin sedikit. Konsumsi visual meningkat, sementara partisipasi yang sungguh-sungguh justru berkurang. Akibatnya, politik berubah menjadi “arus citra yang tak pernah berhenti”.

3. Pandangan Kaum Anarkis Klasik dan Kontemporer

Mulai dari pandangan Mikhail Bakunin, Pyotr Kropotkin hingga Murray Bookchin mengenai teknologi, industri, dan teknik; sekaligus perbandingan antara perspektif anarkis dan Marxis tentang otomatisasi, serta analisis estetika poster protes di era digital, termasuk kecerdasan buatan.

Berlawanan dengan anggapan umum, sebagian besar anarkis klasik bukanlah “anti-teknologi”. Pada umumnya mereka tidak menolak mesin atau ilmu pengetahuan itu sendiri; yang mereka tolak adalah cara teknologi diorganisasikan dalam struktur negara, kapitalisme, dan hierarki. Bagi banyak dari mereka, pertanyaan utamanya bukanlah: “Apakah teknologi itu baik atau buruk?”, melainkan: “Siapa yang mengendalikan teknologi, untuk tujuan apa, dan di dalam relasi sosial seperti apa teknologi itu digunakan?”

A) Mikhail Bakunin

Ilmu pengetahuan dan industri: membebaskan atau menjadi alat dominasi?

Bakunin tidak menentang ilmu pengetahuan maupun industri. Ia bahkan meyakini bahwa ilmu pengetahuan, pendidikan, dan perkembangan industri dapat membebaskan manusia dari kemiskinan dan ketergantungan. Namun, kekhawatiran utamanya adalah bahwa pengetahuan dan teknologi ketika berada di tangan elite, akan berubah menjadi alat dominasi. Ia sangat takut pada apa yang disebutnya sebagai “pemerintahan para ahli”, yakni suatu masyarakat di mana teknokrat, ilmuwan, manajer, atau perencana terpusat memerintah manusia atas nama “pengetahuan”.

Bakunin memiliki sebuah pernyataan terkenal yang pada intinya menyatakan bahwa jika para ilmuwan menjadi penguasa masyarakat, maka bentuk kediktatoran terburuk akan muncul, karena kekuasaan mereka dibenarkan melalui klaim ilmiah.

Ia tidak menganggap industri sebagai sesuatu yang pada dirinya jahat, tetapi percaya bahwa di bawah kapitalisme mesin-mesin justru memperbudak manusia, sementara dalam masyarakat bebas mesin yang sama dapat mengurangi kerja yang melelahkan. Karena itu, menurut pandangannya, persoalannya terletak pada “kepemilikan” dan “pemusatan kekuasaan”, bukan pada teknologinya sendiri.

B) Pyotr Kropotkin

Sebagai ilmuwan, geograf, dan pemikir yang dipengaruhi ilmu-ilmu alam, Kropotkin mungkin merupakan anarkis klasik yang paling optimistis terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi: teknologi yang melayani kerja sama dan kehidupan manusia.

Berbeda dengan kaum Marxis sentralis, ia menginginkan teknologi yang terdesentralisasi, berskala lokal, dan melayani komunitas-komunitas bebas. Dalam bukunya yang terkenal, “Fields, Factories and Workshops” (1899), Kropotkin mengkritik pembagian kerja industri yang massive dan tersentralisasi. Ia percaya bahwa kapitalisme mengubah manusia menjadi bagian-bagian kecil dari mesin; pekerja hanya melakukan satu gerakan berulang, sementara kehidupan manusia menjadi terpecah-pecah. Sebaliknya, ia membayangkan masyarakat di mana pertanian, industri, seni, dan pengetahuan dipadukan dalam skala yang lokal dan manusiawi.

Teknologi yang baik dan diinginkan, menurut Kropotkin, adalah teknologi berskala kecil dan partisipatoris, yang mengurangi ketergantungan manusia pada negara dan kapital. Ia percaya bahwa mesin seharusnya membebaskan manusia dari kerja yang melelahkan, bukan mengubah manusia menjadi pelengkap mesin.

C) Bakunin dan Kropotkin tidak pernah anti-ilmu pengetahuan, dan juga tidak menyerukan kembalinya masyarakat ke era pra-industri. Berbeda dengan aliran “primitivisme”, mereka bukan penentang industri secara mutlak. Pada umumnya mereka mendukung listrik, industri, teknik, pendidikan ilmiah, bahkan otomatisasi, selama berada di bawah kendali kolektif dan horizontal (non-hierarkis).

D) Murray Bookchin

Murray Bookchin membangun jembatan antara anarkisme, ekologi, dan kritik terhadap teknologi modern dalam masyarakat kapitalis. Berbeda dengan kaum primitivis, ia tidak sepenuhnya menolak teknologi, tetapi percaya bahwa teknologi di bawah kapitalisme tidak pernah benar-benar netral.

Gagasan utama Bookchin bertumpu pada prinsip bahwa “persoalannya bukan sekadar teknologi; persoalannya adalah masyarakat yang menghasilkan teknologi tersebut”. Ia berpendapat bahwa teknologi modern umumnya dirancang untuk pengendalian, pendisiplinan, pemusatan kekuasaan, dan pertumbuhan ekonomi tanpa akhir. Karena itu, bahkan mesin-mesin yang tampak berguna tetap mereproduksi relasi dominasi di dalam struktur kapitalisme.

Kritik Bookchin terhadap “rasionalitas instrumental” dipengaruhi oleh kritik Mazhab Frankfurt. Ia berpendapat bahwa masyarakat modern mereduksi segala sesuatu menjadi persoalan efisiensi, produktivitas, kecepatan, dan pengelolaan. Akibatnya alam, manusia, bahkan hubungan sosial diperlakukan sebagai “sumber daya yang dapat dikelola”. Di titik inilah kritik-kritik kontemporer terhadap kecerdasan buatan memiliki keterkaitan kuat dengan pemikirannya. Namun, penting untuk ditegaskan bahwa ia bukanlah anti-teknologi.

Bookchin mendukung apa yang kadang ia sebut sebagai “teknologi pembebasan”: energi terbarukan, teknologi berskala kecil, produksi lokal, sistem yang terdesentralisasi, serta otomatisasi yang mengurangi kerja berat manusia. Berbeda dengan kaum primitivis, ia dengan tegas menolak gagasan bahwa “demi kebebasan, peradaban dan teknologi harus ditinggalkan”. Baginya, persoalan utamanya adalah “hierarki”, bukan teknik itu sendiri. Dalam pandangannya, masyarakat yang demokratis dan berbasis lokal dapat mengorganisasi teknologi ke arah yang lebih membebaskan.

4. Keterkaitan Perspektif-Perspektif Ini dengan Perdebatan tentang Kecerdasan Buatan

Jika para pemikir ini masih hidup hari ini, kemungkinan besar tanggapan mereka akan bersifat kompleks dan berlapis-lapis.

Mikhail Bakunin mungkin akan bertanya: Siapa yang mengendalikan algoritma? Apakah kecerdasan buatan telah berubah menjadi “pemerintahan para ahli”?

Pyotr Kropotkin mungkin akan bertanya: Apakah kecerdasan buatan memperkuat kerja sama antarmanusia, atau justru membuat manusia semakin terasing dan bergantung?

Sementara Murray Bookchin kemungkinan akan bertanya: Apakah kecerdasan buatan melayani pemusatan kekuasaan dan konsumerisme, atau dapatkah ia diorganisasi ulang dalam struktur lokal dan demokratis?

5. Perbandingan Perspektif Anarkis dengan Pandangan Karl Marx tentang Otomatisasi dan Mesin

Terlepas dari perbedaan mendasar antara marxisme dan anarkisme, keduanya memiliki satu titik temu penting: di bawah kapitalisme, mesin dan teknologi sering kali berubah menjadi alat dominasi dan eksploitasi. Namun setelah titik itu, jalan keduanya mulai berpisah.

A) Pandangan Marx: mesin sebagai alat dominasi sekaligus kemungkinan pembebasan

Karl Marx memiliki pandangan yang bersifat ganda terhadap mesin. Dalam Das Kapital, ia menjelaskan bahwa di bawah kapitalisme, mesin memisahkan pekerja dari keterampilannya, membuat mereka bergantung pada pabrik, meningkatkan kecepatan dan intensitas kerja, serta mengubah manusia menjadi “pelengkap mesin”. Bagian dari kritik Marx ini memiliki kemiripan yang kuat dengan kritik kaum anarkis.

Namun, perbedaan utamanya terletak pada keyakinan Marx bahwa perkembangan industri berskala besar secara bersamaan juga menciptakan kondisi material bagi pembebasan di masa depan. Mengapa? Karena menurutnya, otomatisasi dapat mengurangi kerja yang diperlukan, meningkatkan produktivitas, dan membebaskan manusia dari kerja yang melelahkan. Dengan demikian, persoalan utamanya bukanlah mesin itu sendiri, melainkan kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi.

Marx membayangkan bahwa apabila pabrik, industri, dan mesin disosialisasikan, teknologi yang sama dapat menjadi dasar bagi masyarakat yang lebih bebas.

B) Perspektif anarkis: persoalannya bukan hanya kepemilikan, tetapi juga pemusatan kekuasaan

Kaum anarkis pada umumnya sepakat dengan Marx bahwa kapitalisme menggunakan mesin untuk mengeksploitasi manusia. Namun, mereka jauh lebih curiga terhadap “industri berskala besar yang tersentralisasi”.

Sebagai contoh, Mikhail Bakunin khawatir bahwa bahkan jika kepemilikan pribadi dihapuskan, struktur industri modern yang tersentralisasi, birokrasi, dan manajemen teknis tetap dapat melahirkan bentuk dominasi baru. Dengan kata lain, jika pabrik hierarkis berskala besar tetap dipertahankan, maka negara hanya akan menggantikan posisi kapitalis.

Inilah tepatnya kritik yang sejak lama diajukan kaum anarkis terhadap Uni Soviet. Di sana kapitalis swasta memang disingkirkan, tetapi negara dan aparat teknokratis tetap dipertahankan.

C) Marx dan optimisme historis terhadap industri

Karl Marx pada umumnya lebih optimistis terhadap perkembangan kekuatan produktif. Ia percaya bahwa kapitalisme, tanpa disengaja, menciptakan kelimpahan material dalam skala besar, dan kelimpahan itu dapat menjadi landasan bagi komunisme. Karena itu, industri berskala besar, otomatisasi, dan teknologi maju dipandangnya sebagai tahap sejarah yang memang diperlukan sampai batas tertentu. 

D) Kaum anarkis dan skeptisisme terhadap “skala besar”

Sebaliknya, banyak kaum anarkis, terutama Pyotr Kropotkin, sangat memberi perhatian pada persoalan “skala”. Mereka berpendapat bahwa ketika teknologi menjadi terlalu tersentralisasi, manusia akan semakin bergantung, pasif, dan terasing dari kendali atas hidup mereka sendiri. Karena itu, mereka pada umumnya lebih memilih bentuk produksi yang bersifat lokal, partisipatoris, dan berskala kecil.

E) Perbedaan mengenai “negara”

Inilah mungkin perbedaan paling mendasar antara Marx dan kaum anarkis. Marx (setidaknya dalam banyak penafsiran) membayangkan bahwa kelas pekerja dapat merebut negara dan menggunakannya sebagai sarana transisi menuju sosialisme. Namun kaum anarkis berpendapat bahwa negara dan struktur industri yang tersentralisasi itu sendiri merupakan penghasil dominasi. Karena itu, bahkan “negara pekerja” pun dapat berubah menjadi bentuk otoritas baru.

F) Jika Marx dan kaum anarkis memperdebatkan kecerdasan buatan hari ini

Marx kemungkinan akan mengatakan bahwa kecerdasan buatan dapat secara drastis mengurangi jam kerja, mensosialisasikan produksi pengetahuan dan layanan, serta membebaskan manusia dari kerja yang repetitif. Namun ia juga akan menambahkan bahwa selama kecerdasan buatan tetap berada dalam kepemilikan korporasi swasta, teknologi itu akan tetap berfungsi sebagai alat akumulasi kapital.

Sebaliknya, kaum anarkis kemungkinan akan bertanya: Siapa yang mengendalikan algoritma? Apakah teknologi ini meningkatkan ketergantungan manusia pada struktur-struktur yang tersentralisasi? Apakah manusia benar-benar mengendalikan teknologi tersebut, atau mereka sekadar menjadi konsumen dari sistem yang bahkan tidak mereka pahami?

Barangkali perbedaan paling mendasar dapat diringkas dalam satu kalimat: Marx terutama bertanya, “Siapa yang memiliki mesin?”, sedangkan kaum anarkis lebih sering bertanya, “Relasi manusia seperti apa yang dihasilkan oleh mesin itu?”

Menariknya, banyak perdebatan hari ini tentang kecerdasan buatan sesungguhnya hanyalah kelanjutan dari pertanyaan-pertanyaan yang telah muncul sejak abad ke-19:

1.  Apakah teknologi membebaskan manusia atau justru membuat mereka semakin patuh?
2. Apakah otomatisasi mengurangi penderitaan kerja atau malah memperdalam keterasingan?
3. Apakah sentralisasi teknis pada akhirnya selalu melahirkan sentralisasi kekuasaan politik?
4. Apakah alat-alat yang lahir dari struktur dominasi dapat digunakan untuk melawan struktur tersebut?

Dari Karl Marx hingga Mikhail Bakunin, dari Pyotr Kropotkin hingga Murray Bookchin, dan kini dalam perdebatan mengenai kecerdasan buatan, ketegangan mendasar antara “pembebasan” dan “dominasi” terus berlanjut; hanya saja mesin-mesinnya menjadi semakin kompleks.

Kesimpulan

Kaum anarkis klasik pada umumnya bukan musuh teknologi, melainkan musuh kekuasaan yang terpusat, dominasi, dan keterasingan manusia. Bagi mereka, teknologi menjadi alat pembebasan ketika berada di bawah kendali kolektif, membebaskan manusia dari kerja yang merendahkan, tidak menghancurkan kreativitas, dan mengurangi ketergantungan pada struktur-struktur otoritarian.

Karena itu, dalam tradisi anarkis, perdebatan tentang kecerdasan buatan biasanya bermuara pada pertanyaan berikut: apakah teknologi ini membuat manusia semakin otonom, atau justru semakin mengikat mereka ke dalam jaringan otoritas, pengawasan, dan kapital?

6. Sebuah Kemungkinan Dialog antara Dua Aktivis Politik Anarkis

Tokoh: “Nima” yang mendukung penggunaan kritis poster berbasis AI, dan “Sima” yang menentangnya.

Nima:

Kita hidup di zaman ketika kapital dan negara menguasai hampir seluruh media. Jika sebuah kelompok pekerja anarko-sindikalis atau anti-fasis dapat menggunakan kecerdasan buatan untuk membuat poster politik dengan lebih cepat dan murah, lalu menyebarkan pesannya kepada ribuan orang, mengapa alat ini tidak boleh digunakan?

Sima: 

Karena alat itu tidak netral. Kamu menggunakan sistem yang dibangun di atas pengambilan karya jutaan seniman tanpa persetujuan mereka. Inilah logika kapitalisme: merampas kerja kolektif lalu memprivatisasi keuntungannya.

Nima:

Tetapi komputer, internet, telepon genggam, bahkan perangkat lunak desain juga merupakan produk kapitalisme. Apakah kita harus meninggalkan semuanya? Persoalannya bukan dari mana alat itu berasal, melainkan untuk tujuan apa ia digunakan. 

Sima:

Kecerdasan buatan bukan sekadar alat komunikasi; ia merupakan pengganti langsung bagi kerja kreatif manusia. Kapitalisme selalu ingin menyingkirkan pekerja; sekarang ia juga ingin menyingkirkan seniman.

Nima:

Aku tidak mengatakan bahwa seniman harus lenyap. Maksudku, kecerdasan buatan bisa menjadi alat bantu. Banyak aktivis politik sama sekali tidak mampu membayar jasa desain profesional. Apakah hanya mereka yang punya uang atau keterampilan khusus yang boleh membuat citra politik?

Sima:

Itu argumen yang selalu digunakan kapitalisme untuk membenarkan otomatisasi: “kami sedang mendemokratisasi akses”. Tetapi apa hasilnya? Pemusatan kekuasaan yang semakin besar. Segelintir korporasi raksasa kini dapat mengendalikan hampir seluruh produksi visual dunia.

Nima:

Kalau begitu, solusinya seharusnya adalah sosialisasi teknologi, bukan meninggalkannya sepenuhnya. Sebab jika kekuatan politik libertarian, egaliter, dan pencari keadilan meninggalkan kecerdasan buatan, maka hanya pemerintah dan kelompok kanan-jauh yang akan memanfaatkannya.

Sima:

Persoalannya bukan hanya kepemilikan, tetapi juga hubungan manusia dengan kreativitas. Seni politik bukan semata-mata gambar akhir yang dihasilkan AI. Proses pembuatannya juga penting: diskusi kolektif, desain manual, kesalahan, pengalaman. Kecerdasan buatan mengubah seluruh proses itu menjadi konsumsi instan.

Nima:

Tetapi sejarah seni politik selalu mencakup kolase, rekombinasi, dan penggunaan ulang gambar. Gerakan punk juga memotong dan menyusun ulang gambar-gambar yang sudah ada.

Sima:

Kolase manusia berbeda dengan ekstraksi mesin. Dalam kolase, manusia masih memiliki pilihan, penafsiran, dan pengalaman hidup. Kecerdasan buatan adalah pelahapan budaya manusia dalam skala industri.

Nima: 

Aku mengakui bahwa bahaya itu memang ada. Tetapi apakah penolakan total terhadap teknologi realistis? Kita hidup di dunia visual. Jika kita meninggalkan alat produksi gambar yang cepat, suara gerakan-gerakan kecil tidak akan terdengar.

Sima:

Terkadang menjadi lebih lambat, lebih manusiawi, dan lebih terbatas justru merupakan bagian dari perlawanan. Tidak semua hal harus tunduk pada logika kapitalisme tentang kecepatan dan efisiensi.

Nima:

Dan terkadang ketidakmampuan untuk berkomunikasi secara luas berarti menyerahkan seluruh ruang propaganda kepada kaum otoritarian..

Kelanjutan dialog ini tetap terbuka dan biasanya berakhir tanpa jawaban yang benar-benar pasti, karena perbedaan utamanya bukan semata-mata tentang “teknologi”, melainkan tentang pertanyaan mendasar ini: Bisakah alat-alat yang diciptakan kapitalisme digunakan untuk melawan struktur itu sendiri, ataukah alat-alat tersebut pada akhirnya selalu mereproduksi logika para penciptanya?

Dan justru pertanyaan inilah yang membuat diskursus mengenai kecerdasan buatan di kalangan anarkis, maupun di antara para pendukung dan penentangnya, menjadi tantangan politik dan filosofis yang begitu intens. Persoalan kecerdasan buatan dalam kaitannya dengan seni dan politik bukan sekadar perdebatan teknis; ia terhubung dengan pertanyaan-pertanyaan yang jauh lebih dalam tentang kebebasan, kerja, kreativitas, kekuasaan, dan masa depan hubungan antarmanusia. Itulah sebabnya isu ini tetap hidup dan sensitif dalam lingkaran anarkis, artistik, dan radikal.

Tidak untuk Mullah! Tidak untuk Shah! Tidak untuk Perang!
Perempuan—Kehidupan—Kebebasan!

Diterjemahkan dari:

https://anarchistfront.noblogs.org/post/2026/05/09/58065

Tambahan: "Pertanyaan dan Jawaban tentang Anarkisme"

Pertanyaan: Mengapa anarkisme?

Karena pada saat pertanyaan itu diajukan, kita merasakan cengkeraman kekuasaan di tenggorokan kita dan menyadari bahwa kepatuhan, bahkan ketika tampak sukarela dan masuk akal, adalah racun yang melumpuhkan imajinasi pembebasan bahkan sebelum ia sempat tumbuh.

Pertanyaan: Tidakkah menurutmu menerapkannya terlalu idealis dan mustahil diwujudkan?

Pertanyaan ini justru lahir dari jebakan yang digali kekuasaan untuk kita: jebakan “realisme”.

Ya, jika ukuran realitas dianggap persis sama dengan apa yang disajikan dunia hierarkis ini sebagai satu-satunya jalan yang alami dan mungkin, maka anarkisme tentu akan tampak mustahil dan sekadar khayalan.

Namun justru di situlah letak persoalannya: realitas negara, kapital, dan kepatuhan itu sendiri merupakan fantasi terbesar yang dipaksakan, lalu terus direproduksi setiap hari melalui kekerasan dan kebiasaan. Anarkisme tidak pernah mengklaim bahwa pada suatu pagi yang dijanjikan seluruh struktur kekuasaan akan lenyap begitu saja dan masyarakat yang dibangun atas dasar mutual aid akan muncul dengan sendirinya. Gagasan semacam itu justru berasal dari ideologi utopis dan ideologi penyelamatan.

Anarkisme adalah praktik keras kepala untuk hidup dalam pembebasan di masa kini: setiap kali kita bekerja sama tanpa perantara tuan dan bos, setiap kali kita membangun komunitas berdasarkan keputusan horizontal dan federatif, setiap kali kita menolak kepatuhan tanpa berubah menjadi penguasa baru, pada saat itulah anarkisme sedang diwujudkan di sini dan sekarang.

Anggapan bahwa anarkisme mustahil diwujudkan hanyalah alasan untuk tidak pernah mulai mencoba, dan itu justru menguntungkan mereka yang kedudukannya bergantung pada perbudakan kita. Memang benar jalannya panjang dan penuh ketegangan. Namun, yang benar-benar mustahil adalah berharap dapat dibebaskan melalui institusi kekuasaan tanpa membiarkan logika kekuasaan itu berakar dalam diri kita. Justru terhadap pembebasan diri dan hubungan antarmanusia dari logika semacam itulah anarkisme bekerja. Jadi ya, anarkisme memang idealis, tetapi bukan dalam arti mustahil diwujudkan; melainkan sebagai cakrawala tempat setiap langkah yang bebas dan bertanggung jawab sesungguhnya sudah mulai dijalani.

Bukankah begitu?

Pertanyaan: Jadi apakah itu berarti seorang anarkis harus mengejar reformasi bertahap (alih-alih revolusi) demi mencapai perubahan perlahan menuju cita-cita tersebut?

Tidak, persoalannya bukan seperti itu.

Pembedaan antara reformasi dan revolusi itu sendiri merupakan dikotomi yang dibangun oleh cara berpikir yang berorientasi pada kekuasaan, cara berpikir yang ingin membuat kita terus terjebak antara memohon perubahan kepada penguasa dan menunggu ledakan pemberontakan besar yang apokaliptik. Persoalannya bukan apakah perubahan itu lambat atau cepat; pertanyaan sebenarnya adalah: siapa yang menciptakan perubahan itu, dan melalui logika seperti apa?

Reformasi bertahap berarti mengulurkan tangan kepada institusi kekuasaan sambil berkata: “Tolong tindas kami dengan sedikit lebih lembut.”

Itu berarti menerima bahwa negara yang sama, hukum yang sama, dan struktur vertikal yang sama tetap sah adanya, hanya perlu sedikit penyesuaian. Sementara itu, anarkisme sama sekali tidak bekerja dengan logika seperti ini. Kita tidak ingin menjinakkan sang tuan; kita ingin membubarkan hubungan tuan dan budak itu sendiri. Dan pembubaran itu tidak dibatasi pada suatu pemberontakan bersenjata besar yang entah kapan akan datang, juga bukan pada penerimaan terhadap perbaikan kecil yang diberikan dari atas.

Tindakan anarkis, yang radikal hingga ke akarnya, berarti membangun bentuk-bentuk kehidupan tanpa penguasa di sini dan sekarang, tanpa meminta izin dan tanpa menggantungkan harapan pada institusi kekuasaan. Ini sama sekali bukan sesuatu yang bertahap ataupun tenang, karena setiap kali sekelompok buruh menjalankan pabrik tanpa majikan, setiap kali sebuah lingkungan mengatur keamanannya sendiri tanpa polisi, setiap kali orang-orang berbagi pendidikan tanpa sekolah negara, maka sebuah pemberontakan penuh terhadap prinsip realitas yang dipaksakan telah terjadi.

Di titik ini, dikotomi reformasi/revolusi runtuh, karena kita tidak menunggu perintah dari atas ataupun memohon dari bawah. Kita membakar masa kini sedemikian rupa sehingga hubungan-hubungan baru tumbuh dari abunya, tanpa terlalu peduli apakah negara tetap ada atau runtuh. Dengan setiap reformasi, negara justru menjadi lebih kuat, tetapi dengan setiap tindakan otonom yang kita lakukan, sebagian dari kekuasaannya mulai membusuk.

Revolusi adalah proses pembebasan yang terus berlangsung, bukan janji pertemuan dengan raja untuk sekadar memindahkan takhta!

Jadi pada akhirnya, kameradku:

Kita bukan reformis yang memohon kepada tuan demi hari esok yang lebih baik, dan kita juga bukan Leninis yang membayangkan perebutan istana hanya untuk mempertahankan takhta yang sama!

Kita merebut masa kini dari cengkeraman dikotomi itu, dan setiap kali kita hidup tanpa penguasa serta tanpa menunggu “hari besar”, kita sedang mewujudkan anarkisme bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai cara hidup. Revolusi bukan sekadar sebuah peristiwa; revolusi adalah pemberontakan yang terus hidup dan terjalin dalam setiap hubungan antarmanusia.

Diterjemahkan dari:

https://anarchistfront.noblogs.org/post/2026/05/10/58077

Kabul dalam Kepungan Malam yang Menelan Manusia dan Dataran yang Mengembalikan Jenazah

(Di sini manusia tidak mati, mereka hanya menghilang)

Penulis: Zargham

Belakangan ini, Kabul seperti berbau rawa. Bukan rawa dari air yang tergenang, melainkan rawa yang terbentuk dari keheningan dan ketakutan. Keheningan yang sesekali pecah oleh suara tembakan atau kabar ditemukannya jenazah di pinggiran kota, lalu kembali lagi, lebih berat dari sebelumnya. Di sini, kekuasaan tidak berada di tangan satu kelompok atau satu faksi. Kekuasaan berada dalam genggaman sebuah jaringan, semacam mekanisme tekanan yang dapat dijatuhkan ke tenggorokan masyarakat kapan saja. Hukum tidak lagi bermakna. Yang ada hanya perintah dan kepatuhan. Jika tidak patuh, kamu akan dihilangkan.

Dan pembunuhan bukan lagi istilah berat dalam sejarah. Ia telah menjadi bagian dari keseharian. Ada daftar-daftar yang beredar dari tangan ke tangan, berisi nama-nama. Nama orang-orang yang dulu adalah guru, dosen, aktivis sipil, atau bahkan orang biasa yang pernah ikut protes atau sekadar berbicara. Daftar-daftar ini bukan sekadar tulisan di atas kertas. Di lapangan, daftar itu menjadi nyata. Pada malam hari, tim kecil beranggotakan dua atau tiga orang dengan sepeda motor Honda dan pelat nomor yang disamarkan berkeliling di jalanan Kabul. Mereka tidak berbicara dan tidak berhenti. Target mereka diserang, lalu mereka pergi. Terkadang peluru ditembakkan langsung ke kepala, dan jenazah dibiarkan di tempat. Tidak ada yang berani mendekat. Bahkan untuk melihat pun orang takut. Para tetangga menutup jendela, mematikan lampu. Saat pagi tiba, tim lain datang, mengangkut jenazah, menyiram darah dengan air, dan semuanya selesai. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa.

Namun ada bentuk lain, dan mungkin lebih kejam daripada teror langsung, yaitu penghilangan paksa. Petugas datang dengan mobil Corolla putih (kendaraan yang kini semua orang tahu milik lembaga tertentu) lalu berhenti di depan sebuah rumah. Mereka mengetuk pintu dengan sopan dan berkata: “Teman, punya waktu beberapa menit untuk beberapa pertanyaan sederhana?” Sejak saat itu, penghuni rumah tersebut tidak pernah terlihat lagi. Keluarga mereka selama berminggu-minggu mendatangi penjara, kantor-kantor provinsi, Pol-e-Som Khair Khana, Pul-e-Charkhi, hingga kantor keamanan. Tidak ada yang memberi jawaban. Ada yang mengatakan orang itu tidak pernah berada di sana. Ada yang mengaku tidak memiliki informasi. Dan ada pula yang bahkan tidak membuka pintu.

Sebulan kemudian, seorang penggembala di dataran Shakardara, di padang Khak-e Jabar, atau di sekitar Sarobi menemukan sebuah karung yang mengeluarkan bau busuk. Polisi setempat datang dan membukanya. Di dalamnya terdapat jasad dengan tanda-tanda penyiksaan yang bahkan sulit untuk digambarkan: kuku-kuku dicabut, tulang-tulang dipatahkan, gigi-gigi dihancurkan, kadang mata dicungkil dari rongganya. Di dada atau punggungnya terukir tulisan dengan pisau: “mata-mata, pengkhianat, musuh agama.”

Tidak ada pengadilan. Tidak ada hakim yang menjatuhkan putusan. Tidak ada pengacara yang membela. Hanya beberapa orang di sebuah ruangan tanpa jendela yang memutuskan bahwa seseorang harus mati dengan cara seperti itu, lalu melaksanakannya. Proses ini, mesin penghancur manusia ini, kini telah menjadi bagian dari tatanan sehari-hari di Afghanistan.

Di tengah situasi ini, penjara-penjara baru yang dibangun menjadi bagian penting dari mesin tersebut. Tidak lagi seperti Pul-e-Charkhi, di mana keluarga masih bisa melakukan kunjungan mingguan atau organisasi seperti Palang Merah dapat melakukan inspeksi. Penjara-penjara baru ini dibangun di kawasan militer tertutup, di bekas pangkalan Amerika, atau di dalam kompleks barak yang jauh dari kota. Tidak ada akses, tidak ada pengawasan. Tempat bagi orang-orang yang dimaksudkan untuk dihapus dari ingatan dunia. Ruang interogasinya dilengkapi dengan peralatan yang asal-usulnya tidak jelas. Metode yang digunakan merupakan perpaduan antara kekerasan lama dan teknik modern dalam interogasi serta tekanan psikologis: kurang tidur, penyiksaan dengan listrik, digantung berjam-jam, direndam dalam air es, dan yang paling kejam, penyiksaan di depan anggota keluarga: seorang anak dipukuli di depan ayahnya agar sang ayah berbicara. Seorang saudara dicekik di depan saudari perempuannya untuk memaksa pengakuan.

Ini bukan sekadar rumor. Ini adalah kesaksian langsung dari mereka yang berhasil keluar hidup-hidup dari neraka itu, meskipun hal itu sangat jarang terjadi.

Saat ini, Afghanistan menjadi panggung pertarungan kekuasaan yang berlangsung dalam dua lapisan. Di permukaan, Taliban menampilkan citra pemerintahan yang solid dan terpusat melalui pernyataan resmi, rapat kabinet, serta pertemuan dengan para diplomat. Namun, di balik tampilan tersebut, terjadi konflik yang nyata dan mendalam antara dua faksi utama, yaitu Kandahari dan Haqqani. Ini bukan lagi sekadar perbedaan pandangan, melainkan persaingan serius untuk menentukan siapa yang sesungguhnya mengendalikan kekuasaan.

Kelompok Kandahari, di bawah kepemimpinan ideologis dan spiritual Hibatullah Akhundzada, memandang kekuasaan melalui kerangka tradisional. Mereka bertumpu pada struktur suku, dewan-dewan lokal, dan dominasi wilayah selatan Afghanistan. Bagi mereka, pemerintahan berarti perintah harus berasal dari Kandahar, kemudian dilaksanakan oleh wilayah lain. Dalam bidang ekonomi, mereka mengandalkan pola lama seperti budidaya opium dan penguasaan jalur perbatasan selatan. Cara pandang mereka relatif terbatas, baik secara geografis maupun konseptual, serta berakar kuat pada interpretasi fikih Hanafi yang konservatif di lingkungan pedesaan.

Sebaliknya, jaringan Haqqani menunjukkan pendekatan yang jauh lebih kompleks. Mereka memadukan pragmatisme yang keras, kecerdikan dalam bisnis, serta jaringan hubungan lintas negara. Terbentuk dari pengalaman panjang selama tiga dekade konflik, mereka mampu beradaptasi dengan berbagai aktor, mulai dari Al-Qaeda dan ISIS hingga hubungan dengan lembaga keamanan Pakistan dan bahkan Iran. Jaringan ini mampu bersikap ideologis sekaligus pragmatis, bergantung pada kepentingan yang dihadapi.

Sirajuddin Haqqani, yang kini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, bukan lagi sekadar komandan gerilya seperti pada era 1990-an. Ia telah berkembang menjadi tokoh yang mengendalikan institusi keamanan dan intelijen utama (bekas Direktorat Keamanan Nasional, sekarang berganti nama dan menjadi sepuluh kali lebih tangguh), termasuk kepolisian, unit kontra-terorisme, serta jaringan fasilitas penahanan, baik resmi maupun tidak resmi. Ibu kota Kabul berada di bawah pengaruh kuatnya. Pergerakan kendaraan, komunikasi, hingga berbagai aktivitas di kota tersebut berada dalam jangkauan pengawasan jaringan Haqqani.

Ketegangan antara kedua faksi ini kini telah mencapai titik yang sulit diselesaikan melalui dialog biasa. Beberapa bulan lalu, di wilayah dekat Spin Boldak, pasukan dari kedua pihak sempat berhadapan langsung, dan hanya intervensi tokoh-tokoh suku yang mencegah terjadinya bentrokan bersenjata. Di Kabul, para komandan Kandahari merasa terpinggirkan. Mereka memegang jabatan formal, tetapi tidak memiliki kendali nyata di lapangan. Hampir seluruh keputusan operasional harus melalui persetujuan jaringan Haqqani. Tanpa dukungan tersebut, seorang komandan Kandahari bahkan kesulitan melakukan penahanan. Sebaliknya, ketika jaringan Haqqani bertindak, hampir tidak ada pihak yang berani mempertanyakannya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kekuasaan efektif berada di tangan jaringan Haqqani. Bagi kelompok Kandahari, yang merasa sebagai fondasi utama berdirinya emirat, situasi ini bukan hanya ketimpangan, tetapi juga ancaman serius terhadap posisi dan pengaruh mereka.

Hubungan antara jaringan Haqqani dan Pasukan Quds Iran (IRGC) dalam persamaan ini merupakan faktor yang sangat menentukan. Relasi tersebut mulai terbentuk sejak awal invasi Amerika ke Afghanistan, lalu semakin menguat selama masa perlawanan terhadap pasukan NATO, dan kini telah berkembang menjadi aliansi strategis yang matang setelah ia berkuasa. Iran memahami bahwa kelompok Kandahari secara ideologis lebih anti-Syiah dan cenderung sulit diajak berkompromi. Sebaliknya, Haqqani bersifat pragmatis. Mereka bersedia menyesuaikan tekanan di wilayah Badakhshan dan Hazarajat sesuai kepentingan Teheran. Mereka juga siap menjalankan operasi melawan ISIS Khorasan, yang merupakan ancaman bersama bagi Iran dan jaringan Haqqani. Pertanyaannya, apa yang mereka peroleh sebagai imbalan?

Imbalan tersebut tidak hanya berupa dukungan finansial. Memang, mereka mendapatkan dana dan persenjataan. Namun yang jauh lebih penting adalah akses terhadap pengetahuan dan teknologi represif. Teknik interogasi yang digunakan di ruang-ruang tertutup kini tidak lagi sebatas kekerasan fisik sederhana. Metodenya telah berkembang menjadi pendekatan psikologis yang kompleks, berbasis analisis data, pemetaan profil individu, serta eksploitasi kelemahan mental target. Mereka juga mempelajari cara membangun jaringan informan lokal secara sistematis, serta menyusup ke dalam keluarga melalui kombinasi tekanan dan insentif.

Selain itu, mereka memperoleh perangkat penyadapan canggih, drone pengawas berukuran kecil, serta kamera pengintai dengan kemampuan pengenalan wajah yang kini terpasang di berbagai titik masuk Kabul. Asal-usul teknologi ini tidak pernah diungkap secara terbuka, namun jelas bahwa jalurnya bukan jalur biasa. Peralatan tersebut secara signifikan meningkatkan efektivitas mesin pengawasan dan penindasan. Kini, untuk melacak seorang aktivis sipil, mereka tidak lagi perlu menyisir seluruh wilayah. Cukup dengan memasukkan data wajah ke dalam sistem, lokasi target dapat diidentifikasi dalam waktu singkat melalui jaringan kamera kota.

Dukungan ini juga memberikan keunggulan politik di dalam tubuh kekuasaan. Dalam pertemuan tertutup dengan para komandan Kandahari, Sirajuddin Haqqani memiliki posisi tawar yang jauh lebih kuat. Ia dapat berkata: “Saya bisa menghadirkan peralatan. Apa yang bisa kalian lakukan?” Ia juga dapat menegaskan: “Saya mampu menghadapi ancaman keamanan yang kompleks karena saya memiliki perangkatnya. Apa yang kalian miliki selain sorban dan tongkat?”

Akibatnya, keseimbangan kekuasaan tidak hanya bergeser di lapangan, tetapi juga di ruang-ruang pengambilan keputusan, semakin condong ke pihak Haqqani. Di sisi lain, kelompok Kandahari mulai menyadari bahwa kendali atas emirat perlahan terlepas dari tangan mereka dan beralih kepada pihak yang sebelumnya merupakan sekutu dalam perjuangan, tetapi kini menjadi pesaing utama dalam perebutan kekuasaan.

Sementara itu, kelompok oposisi bersenjata, baik Front Perlawanan Nasional, Front Kebebasan, maupun sel-sel kecil lainnya, berada dalam posisi yang lemah dan cenderung defensif. Pada awalnya, mereka yakin dapat menjalankan perang gerilya klasik dengan pola serangan terbatas, mundur ke wilayah pegunungan, dan merekrut dukungan dari desa-desa. Namun, mereka segera menyadari bahwa lawan yang dihadapi justru lebih berpengalaman dalam jenis peperangan tersebut. Jaringan Haqqani, yang tumbuh dari tradisi perang gerilya dan taktik asimetris, memahami dengan baik titik lemah setiap sel rahasia. Mereka memutus jalur komunikasi, melacak sumber pendanaan, dan menekan lawan melalui keluarga mereka. Dalam banyak kasus, keluarga dijadikan alat tekanan. Misalnya, ayah seorang komandan oposisi ditangkap, lalu disampaikan pesan yang sangat tegas bahwa pilihannya hanya dua: “Anda menyerah atau kami akan melemparkan ayah anda yang telah dipotong-potong ke depan pintu anda!”

Akibatnya, rumah-rumah aman di Kabul dan sekitarnya satu per satu terbongkar. Cukup satu orang dalam jaringan oposisi yang tertangkap, ia tidak langsung dibunuh, ia dibiarkan hidup, diberi akses terbatas kepada keluarganya, lalu ditekan secara fisik dan psikologis. Setelah itu, datang tawaran: “Ungkap seluruh jaringan, dan sebagai imbalannya anda dan keluarga anda akan diampuni.” Dalam banyak kasus, ia akhirnya menyerah. Bukan karena lemah, tetapi karena ia manusia. Tidak ada yang mampu menahan penyiksaan tanpa batas. Namun setelah semuanya diungkap, janji itu sering kali tidak pernah ditepati. Ia bisa menghilang tanpa jejak, dipindahkan ke penjara lain, atau dijadikan alat sebagai agen ganda yang dipaksa bekerja untuk jaringan Haqqani. Siklus pengungkapan dan kehancuran ini terus berulang, menggerogoti kekuatan oposisi dari dalam. Kini, mereka lebih sibuk bertahan hidup dan bersembunyi daripada merancang operasi. Dan itulah kondisi yang diinginkan Haqqani: mengubah oposisi menjadi tikus yang gemetar di lubangnya, bukan harimau yang berani menyerang.

Di tengah semua itu, tulisan ini lahir dari dalam Kabul. Dari sebuah ruangan dengan jendela yang menghadap ke jalan yang sunyi. Setiap suara sepeda motor yang melintas membuat jantung seakan berhenti sejenak. Setiap panggilan dari nomor tak dikenal menghadirkan keraguan untuk menjawab. Orang-orang di sini telah belajar menjalani hidup dengan kesadaran bahwa segalanya bisa berakhir kapan saja. Ini bukan kiasan, melainkan kenyataan yang terasa di tubuh. Ketegangan menjadi bagian dari keseharian.

Kabar kematian tidak lagi disambut dengan tangisan. Reaksinya berubah menjadi hening. Menuang teh, mengangguk pelan, lalu diam. Ada kesadaran yang terus menghantui bahwa giliran itu bisa datang kapan saja. Karena itu, ketenangan bukan lagi pilihan, melainkan cara bertahan. Jika keluar dari Kabul menuju utara atau timur, akan terlihat bagaimana pinggiran kota perlahan berubah. Bukan sekadar sunyi seperti wilayah kosong, tetapi sunyi yang sarat ketakutan. Dataran di sekitar Kabul tidak lagi hanya menjadi tempat penggembalaan. Kini, sebagian berubah menjadi lokasi penemuan jasad tanpa identitas. Banyak di antaranya ditemukan di kuburan dangkal, bahkan tanpa penguburan yang layak, hanya terbungkus kantong plastik putih yang tertutup debu. Tidak ada yang benar-benar tahu berapa jumlahnya. Mungkin ratusan, mungkin ribuan, tidak ada data resmi. Sesekali, seorang penggembala melaporkan penemuan baru. Namun kabar seperti itu telah terlalu sering terdengar hingga kehilangan daya kejutnya. Ketakutan perlahan menjadi hal yang biasa.

Jangkauan jaringan Haqqani kini meresap ke hampir setiap sudut kehidupan. Di bandara, mereka hadir dalam pemeriksaan penumpang yang hendak pergi. Di rumah sakit, mereka mengawasi dan melaporkan pasien yang dianggap mencurigakan. Di universitas, para dosen berada di bawah pengawasan. Di masjid, bahkan isi khotbah pun harus melewati penyaringan keamanan. Dalam struktur seperti ini, kehadiran fisik tidak selalu diperlukan. Rasa takut sudah cukup bekerja. Masyarakat mulai menyensor diri, tetangga saling mencurigai, saudara saling waspada, bahkan seorang ayah pun tidak lagi yakin apa yang ditulis anaknya di ponsel, dan apakah hal itu bisa membahayakan seluruh keluarga.

Di tengah suasana seperti inilah tulisan ini dibuat. Tidak ada keinginan untuk menyampaikan slogan atau janji bahwa ketidakadilan akan berakhir dan keadilan akan menang. Pada saat ini, di Kabul tahun 1405, kalimat-kalimat semacam itu terdengar kosong. Tujuannya sederhana: mencatat, menjadi saksi. Agar suatu hari nanti, sepuluh atau dua puluh tahun ke depan, ketika seseorang bertanya apa yang benar-benar terjadi pada masa itu, tulisan ini dapat menjadi salah satu jejak. Sebuah catatan bahwa semua ini memang terjadi. Bahwa jasad orang-orang benar-benar ditemukan di hamparan tandus. Bahwa daftar nama itu nyata. Bahwa dua kelompok yang berada di bawah satu bendera saling berebut kekuasaan dengan cara yang keras, sementara rakyat terhimpit di tengahnya. Bahwa ada kekuatan luar yang memperkuat salah satu pihak, dan diamnya menjadi bentuk persetujuan. Bahwa di wilayah ini, di jantung Asia, sebuah bangsa perlahan tercekik dalam gelap, sementara dunia menyaksikan dari jauh dan menyebutnya sebagai situasi yang rumit.

Memang, dari kejauhan semuanya tampak rumit. Namun bagi mereka yang hidup di dalamnya, kenyataannya jauh lebih sederhana. Ini adalah sebuah mesin penindasan yang besar, dengan perangkat ekonomi, ideologi, intelijen, dan militer yang bekerja tanpa henti. Dalam mesin itu, setiap orang berada pada posisi yang sama: menjadi bahan bakar, atau menjadi penghalang. Dan mereka yang dianggap sebagai penghalang biasanya diambil pada malam hari, dibawa ke tempat yang tidak diketahui.

Saat pagi tiba, Kabul kembali bergerak seperti biasa. Para pembuat roti kembali memanggang. Sekolah-sekolah dibuka. Kehidupan berjalan seolah tidak terjadi apa-apa. Dan orang-orang terus melanjutkan hidup. Entah ini dapat disebut sebagai perlawanan, atau sekadar kebiasaan untuk bertahan. Mungkin keduanya. Mungkin manusia memang mampu terbiasa untuk tetap hidup, bahkan ketika seluruh lingkungan di sekitarnya dipenuhi bayang-bayang kematian.

Diterjemahkan dari:

https://anarchistfront.noblogs.org/post/2026/04/26/57923

Keamanan untuk Rezim, Peluru untuk Manusia

(Monopoli atas Peluru, Monopoli atas Narasi)

Penulis: Zargham

Di tengah berbagai berita yang setiap hari mengaitkan Kabul dan Kunar, kematian Badria bukan sekadar peristiwa, melainkan sebuah pernyataan: pernyataan yang ditulis oleh kekuasaan, tanpa hiasan dan tanpa slogan, langsung di atas tubuh seorang perempuan. Ia adalah istri Abdulmatin Idraak, pendiri Universitas Idraak. Di Khair Khana, pada siang bolong, ia ditembak. Taliban mengklaim telah menjadikan kota aman. Namun senapan yang memberondong tubuh Badria justru menunjukkan makna sebenarnya dari “keamanan” itu: keamanan bagi rezim, bukan bagi manusia.

Ketika Taliban berbicara tentang keamanan, yang mereka maksud adalah menyingkirkan setiap suara yang mengganggu narasi resmi. Dalam kosakata mereka, keamanan berarti keheningan total. Siapa pun yang tidak diam, atau yang melalui masa lalu, relasi intelektual, atau sekadar keberadaannya menghadirkan gambaran Afghanistan yang berbeda dari versi Taliban, dianggap sebagai ancaman. Badria tidak memiliki senjata, tidak tergabung dalam organisasi politik, dan tidak memiliki panggung. Ia hanya seorang perempuan yang menyimpan ingatan tentang masa lalu. Namun bagi kekuasaan yang ingin memulai sejarah dari nol, ingatan pun menjadi kejahatan. Pembunuhannya bukan sekadar tindakan kriminal, melainkan pesan struktural: siapa pun yang tidak menyesuaikan diri dengan tatanan baru tidak memiliki jaminan keselamatan, bahkan di ruang privatnya sendiri.

Pembunuhan ini terjadi di Khair Khana, sebuah kawasan yang dalam beberapa bulan terakhir mengalami peningkatan pembunuhan terarah. Ini bukan lagi peristiwa terpisah, melainkan pola yang mulai terbentuk. Pola yang menunjukkan bahwa negara bukan pelindung kehidupan, melainkan pengelola kekerasan. Kekerasan yang kadang hadir dalam seragam resmi, dan kadang dalam bentuk tidak resmi (melalui orang-orang bersenjata yang tidak dikenal), yang pada kenyataannya tidak bergerak tanpa restu kekuasaan pusat. Di Afghanistan di bawah Taliban, batas antara negara dan milisi, antara hukum dan peluru, sengaja dikaburkan agar tidak ada yang benar-benar tahu dari mana tembakan datang atau siapa yang bertanggung jawab. Ketidakjelasan ini sendiri merupakan cara kekuasaan bekerja.

Badria dibunuh, sementara pada saat yang sama Taliban di Kunar mengutuk serangan terhadap sebuah universitas. Di sinilah kita perlu berhenti sejenak. Sebuah universitas di Asadabad yang terkena mortir dari Pakistan mengalami kerusakan, dan Taliban menyatakan bahwa serangan terhadap ruang pendidikan harus dikecam. Namun apa perbedaan antara pernyataan itu dengan kenyataan di jalanan Kabul, di mana seorang perempuan yang terkait dengan pembangunan universitas justru menjadi sasaran peluru? Dalam logika kekuasaan ini, universitas hanya dianggap penting selama dapat dijadikan simbol kedaulatan, bukan sebagai ruang bagi pemikiran independen dan ingatan. Ketika Badria dibunuh, tidak ada pernyataan, karena ia tidak lagi dianggap bagian dari narasi resmi.

Pola yang sama juga terlihat dalam penindasan terhadap jurnalis dan pengguna media sosial di Kunar. Taliban menangkap dan menyiksa tiga orang hanya karena mempublikasikan informasi tentang serangan Pakistan. Apa kesalahan mereka? Mereka menunjukkan di mana mortir jatuh, siapa yang menjadi korban, dan menghadirkan kenyataan di balik sensor. Bagi Taliban, korban sipil dalam serangan eksternal bukanlah persoalan kemanusiaan, melainkan persoalan kendali atas narasi. Bukan karena nyawa manusia hilang, tetapi karena informasi tersebut dapat meruntuhkan citra keamanan yang mereka bangun. Karena itu, para penyampai informasi dibungkam hingga kenyataan dipaksa menyesuaikan diri dengan narasi resmi. Dalam sistem seperti ini, informasi bukan hak publik, melainkan milik negara. Dan logika inilah yang juga menembakkan peluru di Khair Khana: siapa pun yang menghadirkan kebenaran, baik melalui kata-kata maupun melalui keberadaannya sendiri, harus dibungkam.

Serangan Pakistan di provinsi Kunar, yang menurut laporan menyebabkan lebih dari 80 korban tewas dan luka-luka, merupakan bentuk lain dari kekerasan struktural yang lahir dari batas-batas negara. Mortir jatuh dari seberang Garis Durand, perempuan dan anak-anak menjadi korban, sementara di kedua sisi perbatasan, negara masing-masing mengklaim bertindak demi melindungi rakyatnya.

Taliban menyatakan bahwa mereka merespons agresi, sementara Pakistan mengklaim hanya membalas tembakan dari wilayah Afghanistan. Dalam saling klaim ini, satu hal mendasar justru terabaikan: perbatasan adalah garis militer yang menyandera kehidupan manusia atas nama kedaulatan. Warga Asadabad dan Waziristan sama-sama menjadi sandera dari logika yang sama yang membunuh Badria di Kabul: logika yang melindungi wilayah dengan mengorbankan penghuninya. Bagi seorang anarkis, perbatasan bukanlah garis pertahanan, melainkan luka permanen pada tubuh manusia. Negara yang tidak mampu melindungi wilayahnya dari serangan luar adalah negara yang sama yang membunuh warganya sendiri di jalanan, dan dalam kedua situasi itu, yang dijaga hanyalah kekuasaan.

Di titik inilah kita perlu mempertanyakan makna “tanah air”. Badria tidak pergi; ia tetap tinggal, dan ia dibunuh. Mereka yang pergi bukanlah orang-orang yang sekadar memilih untuk pergi, melainkan mereka yang dihadapkan pada pilihan antara bertahan atau mati. Persoalannya bukan mengapa seseorang meninggalkan tanah airnya, melainkan apa yang telah terjadi pada makna tanah air dalam bahasa negara: sebuah tempat di mana “keamanan” berarti keamanan bagi penguasa, bukan bagi penduduknya.

Tanah air menjadi tempat di mana ingatan dapat dipidana, tempat di mana bertahan hidup bisa dianggap sebagai kejahatan, dan tempat di mana kembali berarti melangkah menuju peluru. Siapa pun yang melarikan diri dari kekerasan semacam ini bukanlah meninggalkan tanah air, melainkan meninggalkan mitos tentang tanah air yang dibangun oleh negara.

Taliban bukan sekadar rezim represif; mereka adalah perwujudan paling jelas dari prinsip negara, di mana kekerasan dilembagakan untuk mempertahankan ketertiban. Setiap negara, apa pun ideologinya, selalu membutuhkan musuh bersama untuk bertahan, entah itu musuh eksternal (seperti Pakistan atau negara lain) atau musuh internal (seperti intelektual, perempuan yang mandiri, jurnalis, atau siapa pun yang menolak narasi resmi). Badria dijadikan musuh internal tanpa pernah mengangkat senjata; sementara universitas di Kunar dikorbankan agar musuh eksternal tetap ada dan kohesi nasional dapat dipertahankan. Proses penciptaan musuh ini menjadikan darah manusia sebagai bahan bakar bagi mesin kekuasaan.

Orang-orang Kunar yang disiksa, mereka yang terbunuh di Khair Khana, serta korban mortir di Asadabad, semuanya berada dalam lingkaran logika yang sama. Perbedaannya hanya pada lokasi dan siapa yang menarik pelatuk, bukan pada mekanisme yang menempatkan mereka di pinggiran keamanan. Dengan menangkap para penyampai informasi independen, Taliban menunjukkan bahwa yang mereka takuti bukan kekacauan, melainkan kebenaran. Kekuasaan yang menyiksa tiga pengguna media sosial adalah kekuasaan yang sama yang membunuh seorang perempuan di depan publik, lalu mengklaim menjaga ketertiban.

Dalam situasi seperti ini, Taliban tidak bisa dilihat sebagai penyimpangan dari pembangunan negara, seolah-olah negara pada dasarnya baik dan hanya dijalankan dengan buruk. Afghanistan di bawah Taliban justru menunjukkan bahwa setiap negara, ketika menjadi absolut, bertumpu pada dua hal: monopoli atas kekerasan dan monopoli atas narasi. Ketika kekerasan dimonopoli dan narasi dipersempit menjadi tunggal, warga tidak lagi menjadi warga, melainkan objek; dan objek selalu berada dalam kondisi di mana hidupnya bergantung pada kepentingan penguasa.

Akhir dari tulisan ini bukanlah slogan yang menenangkan, melainkan sebuah kesimpulan yang dingin: selama prinsip negara tetap dipertahankan sebagai institusi yang berada di atas kehidupan manusia dan menganggap dirinya sebagai tujuan itu sendiri, akan terus ada Badria-Badria lain yang menjadi korban. Baik di bawah Taliban maupun rezim lainnya, kekerasan bukanlah penyimpangan, melainkan cara kekuasaan bertahan. Dalam pengertian ini, kembali ke Afghanistan bukanlah pulang, melainkan secara sadar memasuki ruang di mana manusia tidak lebih dari objek yang dikendalikan.

Diterjemahkan dari:

https://anarchistfront.noblogs.org/post/2026/04/29/57968

TANPA KELAS PEKERJA, DUNIA AKAN TERHENTI!

Penulis: Hasse-Nima Golkar

Hari ini, seperti tahun-tahun sebelumnya, aksi-aksi besar berlangsung di berbagai kota, termasuk Stockholm, ibu kota Swedia, dengan partisipasi ribuan pekerja serta para pendukung sindikalisme, anarkisme, dan antifasisme, bersama orang-orang yang memperjuangkan kebebasan dan kesetaraan, dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional.

Hidup 1 Mei; Hari Buruh Internasional!

1 Mei bukan sekadar peringatan sejarah, melainkan momen untuk meninjau kembali makna kekuasaan, kerja, dan pembebasan. Hari ini mengingatkan kita bahwa seluruh struktur ekonomi dan sosial bertumpu pada kerja para pekerja, sementara mereka sendiri justru terampas dari hasil kerja mereka. Dari perspektif anarko-sindikalisme, kontradiksi mendasar ini, antara produksi kolektif dan kepemilikan privat, merupakan akar utama ketidakadilan dalam sistem kapitalisme.

Perjuangan kelas berlangsung terus-menerus di ruang hidup, di tempat kerja, dan di jalanan. Namun pertanyaan utamanya adalah: bagaimana perjuangan ini dapat mengarah pada pembebasan yang nyata? Anarko-sindikalisme memberikan jawaban yang jelas: bukan melalui negara, bukan melalui parlemen, dan bukan melalui perwakilan politik, melainkan melalui pengorganisasian langsung, horizontal, dan mandiri oleh para pekerja itu sendiri.

Negara, bahkan dalam bentuknya yang paling demokratis sekalipun, tetap merupakan struktur yang berfungsi mempertahankan tatanan yang ada, yakni kelangsungan akumulasi kapital. Parlemen, terlepas dari klaim representatifnya, telah menjadi arena tawar-menawar antar faksi kekuasaan; faksi-faksi yang pada akhirnya memiliki kepentingan bersama dalam mempertahankan sistem kapitalisme, meskipun tampak berbeda di permukaan. Karena itu, menggantungkan harapan pada reformasi parlementer hanya akan menjerat pekerja dalam siklus penantian dan kepasifan.

Sebaliknya, anarko-sindikalisme menekankan aksi langsung: pemogokan, pendudukan tempat kerja, pengelolaan mandiri, serta pembentukan dewan-dewan pekerja yang bebas dan independen. Sarana-sarana ini bukan hanya alat perjuangan, tetapi juga gambaran awal dari masyarakat yang ingin dibangun: masyarakat tanpa hierarki, tanpa otoritas dan dominasi, yang bertumpu pada solidaritas, mutual aid, serta kerja sama sukarela yang bebas.

Dalam kerangka ini, 1 Mei adalah seruan untuk merebut kembali kendali atas hidup dan kerja. Sebuah pengingat bahwa pembebasan kelas pekerja hanya dapat dicapai oleh tangan mereka sendiri. Tidak ada partai, pemimpin, atau institusi yang dapat menggantikan kehendak dan pengorganisasian langsung dari kelas pekerja.

Di tengah dunia yang dilanda krisis lingkungan, ketimpangan yang semakin tajam, dan ketidakstabilan ekonomi yang terus meningkat, semua ini menjadi tanda jelas kegagalan sistem kapitalisme. Horizon pembebasan anarkis bukan sekadar pilihan ideologis, melainkan sebuah kebutuhan historis dan politik.

Hidup 1 Mei!
Hidup Solidaritas Pekerja Internasional!
Tidak untuk Mullah, Tidak untuk Shah, Tidak untuk Perang!

Perempuan, Kehidupan, Kebebasan

Diterjemahkan dari:

https://anarchistfront.noblogs.org/post/2026/05/01/57992