Apakah Setan Seorang Anarkis?

Persamaan dan Perbedaan antara Satanisme Modern dan Filsafat Politik Anarkis

Penulis: Cello Latini Pfeil; Bruno Latini Pfeil

Pengantar

Motivasi utama tulisan ini adalah membandingkan filsafat satanisme dan anarkisme. Kami memilih filsafat satanisme sebagai objek analisis karena ia mengkritik agama serta membela, dalam berbagai bentuk, kebebasan penuh dan penghormatan timbal balik. Metodologi yang digunakan mencakup telaah pustaka terhadap literatur anarkis, seperti karya-karya Bakunin, Malatesta, dan Kropotkin, serta literatur satanis, seperti karya-karya LaVey, Gilmore, dan Vivdivs. Selanjutnya, disajikan analisis komparatif terhadap kedua filsafat tersebut dengan menyoroti aspek-aspek yang berbeda maupun serupa, sekaligus membahas unsur-unsur yang melandasi kemunculan masing-masing teori.

Pendahuluan

Baik satanisme modern maupun anarkisme secara historis sama-sama menjadi sasaran berbagai tuduhan yang keliru. Di satu sisi, satanisme dipandang sebagai kumpulan kultus yang memuja iblis, mendorong kerasukan, memelihara kekuatan-kekuatan jahat, dan mengorbankan anak-anak. Di sisi lain, anarkisme dipersepsikan sebagai kekacauan dan huru-hara, penghancuran terhadap segala sesuatu, kekerasan tanpa kendali, serta vandalisme. Kesalahpahaman yang umum terhadap kedua filsafat ini adalah anggapan bahwa keduanya sama-sama mencerminkan kekacauan dan kebrutalan. Sebagaimana akan kami tunjukkan, anggapan tersebut merupakan kesalahpahaman yang menghalangi pemahaman atas persamaan maupun perbedaan di antara keduanya.

Sebagaimana ditunjukkan oleh para anggota dan pendiri satanisme modern, pandangan umum mengenai satanisme bertentangan dengan kenyataannya. Demikian pula, pandangan umum mengenai anarkisme juga bertentangan dengan apa yang dijelaskan oleh para teoretikus dan aktivis anarkis. Meskipun demikian, filsafat satanisme modern dan filsafat anarkisme memiliki perbedaan mendasar dalam landasan, prinsip, dan sejarahnya, namun juga memperlihatkan sejumlah kesamaan. Tulisan ini bertujuan mengkaji dalam aspek-aspek apa kedua filsafat tersebut saling bertemu maupun saling melengkapi. Untuk itu, kami terlebih dahulu menguraikan definisi satanisme modern dan anarkisme sebelum membandingkan keduanya. Pembahasan dimulai dengan satanisme.

Menurut Ahriman (2019), satanisme tidak muncul pada abad terakhir. Sejak lama, berbagai entitas yang dikaitkan dengan kegelapan dan kejahatan telah dihubungkan dengan kelompok-kelompok tertentu. Orang-orang yang pada masa kini mungkin akan dianggap sebagai satanis pada waktu itu dipandang sebagai kaum pagan atau bid'ah, sehingga dianiaya dan dimusnahkan oleh Gereja. Ahriman berpendapat bahwa banyak kelompok yang dicap sebagai satanis sebenarnya merupakan kelompok-kelompok yang tersisihkan secara sosial: "sepanjang sejarah Kekristenan, setiap kelompok dapat dianggap sebagai kelompok Satanis menurut otoritas yang berkuasa." (Ahriman, 2019, hlm. 6–7).

Ahriman menyatakan bahwa satanisme mulai mengambil bentuk awalnya pada abad ke-18 melalui pembentukan Hell-Fire Club, yang dipimpin oleh Sir Francis Dashwood di Irlandia dan Britania Raya. Klub tersebut masih sangat berbeda dari apa yang kini dipahami sebagai satanisme; ia mempertemukan anggota-anggota elite Inggris dan memberi mereka akses terhadap berbagai kesenangan yang secara moral dianggap tercela. Adapun filsafat satanisme modern baru muncul pada dekade 1960-an melalui pemikiran okultis Amerika Utara, Anton Szandor LaVey. Tulisan ini akan menyajikan ringkasan singkat mengenai perkembangan satanisme LaVeyan, atau satanisme modern, beserta berbagai percabangannya pada akhir abad ke-20. Oleh karena itu, setiap kali kami menggunakan istilah “satanisme”, yang dimaksud adalah satanisme modern sebagaimana dirumuskan oleh Anton LaVey.

LaVey menyusun suatu struktur bagi satanisme dengan mengorganisasikannya ke dalam ritual dan perayaan, prinsip-prinsip, serta aturan-aturan. Hal ini bukan dilakukan untuk menyamakannya dengan Kekristenan, melainkan untuk mengukuhkannya sebagai sebuah agama yang berdiri sendiri. Dengan demikian, agama satanis secara sadar diciptakan tanpa bersandar pada sosok dewa ataupun nabi, tetapi justru menempatkan dirinya sebagai "agama yang paling sekuler dan paling manusiawi, terlalu manusiawi, di antara semua agama." (Vivdivs, 2019, hlm. 10). Kaum satanis sendiri mengakui bahwa satanisme adalah suatu ciptaan.

Aktivitas satanis LaVey dimulai pada tahun 1966 di Black House, kediamannya di San Francisco, California, yang kemudian berkembang menjadi Church of Satan. Pada awalnya, Black House menjadi tempat berkumpulnya Magic Circle, sebuah kelompok kecil yang mendiskusikan okultisme, sihir, teori-teori seksual, dan berbagai topik lainnya (Vivdivs, 2019). Di Black House pula berlangsung perekaman pertama dari apa yang kemudian dikenal sebagai “Black Mass” (Misa Hitam). Sebelumnya, Ahriman (2019) hanya menemukan satu catatan terdokumentasi mengenai Black Mass, yang berlangsung pada abad ke-17. Ahriman mendefinisikan Black Mass sebagai "liturgi antiklerikal yang bagaimanapun juga dipraktikkan di Barat, sebagai suatu tindakan penghujatan, bukan penegasan." (Ahriman, 2019, hlm. 6). Dalam beberapa hal, Black Mass menyerupai demonstrasi-demonstrasi satanis yang berlangsung pada dekade 1960-an di kediaman LaVey, yang lebih bertujuan mengejek dan menyindir Kekristenan daripada benar-benar menegaskan satanisme. Sosok Setan yang dipuja dalam Black Mass digambarkan sebagai "karikatur Yesus" (Ahriman, 2019).

Selanjutnya, Magic Circle berkembang menjadi Order of the Trapezoid, organisasi pertama tempat satanisme sendiri dipraktikkan. Seiring waktu, Order of the Trapezoid kemudian berubah menjadi Church of Satan, dengan sembilan anggota yang membentuk Council of Nine. Church of Satan didirikan pada malam Walpurgisnacht, yang dirayakan pada 30 April 1966. LaVey menetapkan tahun 1966 sebagai Tahun Pertama, atau Anno Satanas. Menurut Vivdivs, pada titik inilah satanisme melahirkan dua terobosan penting: pertama, mempertemukan perspektif yang pragmatis, materialistis, dan realistis dengan dimensi yang mistis dan ritualistik; kedua, membangun secara formal sebuah agama satanis yang berlandaskan prinsip-prinsip yang menegaskan karnalitas, naluri kebinatangan, dan pemuasan hasrat.

Setelah didirikan, Church of Satan menyelenggarakan upacara pernikahan, pembaptisan, pemakaman, serta seminar mengenai praktik sihir dan agama satanis. Kegiatan-kegiatan ini menarik perhatian media secara luas: “Ritual-ritual yang penuh semangat, ritus kesuburan, ritual penghancuran, upacara pernikahan, ritual shibboleth, pemanggilan dewa-dewa yang telah dimiliki oleh sejarah, pembaptisan dan pemakaman, perayaan Halloween, Walpurgisnacht, serta psikodrama dalam bentuk Black Mass diselenggarakan setiap Jumat malam untuk partisipasi dan hiburan publik. Masa ritual ini bukan sekadar periode penuh lelucon dan penghujatan, melainkan suatu tahap penting dalam pertumbuhan dan penemuan yang membantu membangkitkan serta memusatkan energi yang diperlukan bagi eksperimen-eksperimen pada tahun-tahun berikutnya.” (Vivdivs, 2019, hlm. 30).

Pada tahun 1967, LaVey mulai dikenal dengan sebutan "Paus Hitam" (Black Pope) dan mulai memberikan berbagai wawancara yang membuat satanisme semakin populer. Dua tahun setelah pendiriannya, Church of Satan telah memiliki sekitar sepuluh ribu anggota dan terus berkembang, bertepatan dengan terbitnya The Satanic Bible. Setelah itu, LaVey menerbitkan sejumlah karya lain yang kemudian membentuk kumpulan rujukan utama mengenai filsafat satanisme. Dekade 1960-an menjadi masa kejayaan LaVey dan berkembangnya satanisme modern di Amerika Serikat.

Sementara itu, sejarah anarkisme sedikit lebih tua dibandingkan sejarah satanisme modern. Tokoh pertama yang secara terbuka menyebut dirinya sebagai seorang anarkis adalah Pierre-Joseph Proudhon pada tahun 1840, ketika ia mengemukakan gagasan tentang suatu masyarakat tanpa pemerintahan maupun otoritarianisme. Sejak tahun 1867, Mikhail Bakunin membela konsep-konsep libertarian seperti federalisme dan kekerasan revolusioner. Pada dekade 1880-an, dunia politik Eropa menyaksikan meluasnya gagasan-gagasan anarkis (Nettlau, 2008). Sebelum periode tersebut, berbagai gerakan komunal telah muncul di Prancis dan Inggris sejak abad ke-14. Selain itu, terdapat pula masyarakat-masyarakat di Afrika yang, dalam bentuk awalnya, disusun berdasarkan prinsip-prinsip komunalisme (Mbah & Igariwey, 2018). Namun, sistematisasi prinsip-prinsip tersebut menjadi sebuah teori politik baru dimulai pada abad ke-19 dalam konteks Eropa melalui pemikiran Proudhon, Bakunin, Emma Goldman, Peter Kropotkin, dan para anarkis lainnya. Di antara prinsip-prinsip utama anarkisme ialah pembelaan terhadap pemerintahan sendiri (self-government) dan penentuan nasib sendiri (self-determination) sebagai unsur mendasar dalam setiap bentuk organisasi dan proses emansipasi; bantuan timbal balik (mutual aid), yang secara khusus dijelaskan oleh Kropotkin (2009), yang berpendapat bahwa praktik saling membantu, bukan persaingan, merupakan faktor utama dalam evolusi spesies; aksi langsung dan penolakan terhadap negara serta otoritas pemerintahan (Malatesta, 2001), karena dalam pandangan ini setiap bentuk otoritas dipandang sebagai sesuatu yang negatif dan merusak organisasi sosial; serta perjuangan untuk menghapus negara beserta seluruh institusinya, termasuk Gereja (Bakunin, 2001).

Di antara berbagai aliran anarkisme, terdapat anarkisme individualis, yang oleh Ervin (2009, hlm. 50) didefinisikan sebagai "lebih merupakan para filsuf daripada aktivis revolusioner." Ada pula anarkisme mutualis, yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran Proudhon dan berupaya merebut kembali alat-alat produksi serta membangun perdagangan yang bersifat koperatif, dengan tetap mempertahankan penekanan pada kepemilikan individual. Sebaliknya, terdapat anarkisme kolektivis, yang terutama dipengaruhi oleh Bakunin dan menolak penekanan kaum mutualis terhadap kepemilikan individual. Kaum kolektivis membayangkan kolektivisasi alat-alat produksi serta penghancuran total negara. Selanjutnya, ada anarko-sindikalisme, yang berakar pada gagasan kolektivis, tetapi menerapkannya dalam konteks gerakan buruh di Prancis dan Spanyol. Bagi kaum anarko-sindikalis, penghancuran negara kapitalis harus diwujudkan melalui aksi mogok, sementara perebutan alat-alat produksi dilakukan melalui serikat-serikat pekerja. Jika anarko-sindikalisme berfokus pada lingkungan kerja, maka anarko-komunisme memperluas cakupannya ke seluruh bidang kehidupan sosial berdasarkan gagasan-gagasan Kropotkin. Anarko-komunisme menentang keseluruhan struktur kapitalisme dan bertujuan "mendorong tumbuhnya suatu masyarakat baru, di mana kebebasan untuk berkembang sebagai individu dipadukan semaksimal mungkin dengan tanggung jawab terhadap sesama." (Ervin, 2015, hlm. 128). Selain itu, terdapat pula gerakan-gerakan anarkis yang lebih baru, seperti autonomisme, yang muncul pada dekade 1980-an.

Meskipun terdapat berbagai perbedaan pandangan di antara sesama anarkis, mereka tetap memiliki sejumlah titik temu. Di antaranya ialah pembelaan terhadap penghapusan negara beserta institusi-institusinya, ketidakpercayaan terhadap sistem politik representatif, kritik terhadap segala bentuk otoritarianisme dan hierarki, serta penolakan terhadap segala bentuk perbudakan, penindasan, dan diskriminasi. Selain itu, banyak anarkis juga melontarkan kritik yang tajam terhadap Gereja dan bukan hanya terhadap keyakinan akan Tuhan, tetapi juga terhadap anggapan bahwa negara memiliki legitimasi. Kaum anarkis memperjuangkan masyarakat tanpa negara, pemerintahan, maupun institusi keagamaan yang berpotensi bersifat menindas.

Kemunculan satanisme modern dan anarkisme berlangsung pada masa dan wilayah geografis yang berbeda. Satanisme modern lahir pada dekade 1960-an di Amerika Serikat, sedangkan anarkisme sebagai teori politik muncul pada paruh pertama abad ke-19 di Prancis. Meskipun anggapan umum sering kali mendekatkan kedua ranah teoretis dan praktis tersebut, wacana anarkisme dan satanisme sesungguhnya memiliki banyak perbedaan. Oleh karena itu, pada bagian berikut akan disajikan tinjauan mengenai prinsip-prinsip satanisme dan anarkisme beserta landasan konseptual dan praktiknya, untuk memahami persamaan maupun perbedaan di antara keduanya.

Prinsip-prinsip Anarkisme dan Satanisme secara Lebih Mendalam

Secara etimologis, menurut LaVey, “Satan” berarti "lawan" atau "musuh", yakni sosok yang diposisikan sebagai pihak yang dilawan oleh orang-orang beragama melalui doa-doa mereka. Anggapan bahwa satanisme identik dengan kultus yang melakukan pengorbanan manusia dalam ritual pemanggilan setan, penyiksaan, hasutan untuk melakukan kekerasan, dan penciptaan kekacauan sosial merupakan kesalahpahaman. Penyembahan terhadap Satan, pengorbanan anak-anak, serta penyebaran narkotika, pornografi, dan film snuff kerap digambarkan sebagai ciri khas agenda satanis, padahal semua itu sama sekali bukan ajaran Church of Satan. Demikian pula, anggapan bahwa anarkisme berarti ketiadaan aturan, kekerasan tanpa alasan, dan kemenangan pihak yang paling kuat sepenuhnya bertentangan dengan apa yang dijelaskan oleh para pemikir anarkis dalam karya-karya mereka. Anarki berarti ketiadaan pemerintahan dan otoritas, sedangkan anarkisme mengembangkan konsep-konsep seperti bantuan timbal balik (mutual aid) dan komunalisme, yang justru secara tegas menolak dominasi pihak yang paling kuat maupun kekerasan yang tidak terkendali. Citra tentang kaum anarkis sebagai sosok yang brutal, emosional, dan tidak rasional masih terus dipertahankan oleh media. Hal ini mendorong munculnya pertanyaan: apa yang sebenarnya melatarbelakangi wacana yang begitu gencar mengenai bahaya anarkisme bagi masyarakat?

Menurut Gilmore (2007), ketika Gereja menyadari bahwa kekuasaannya mulai melemah pada penghujung abad yang lalu, satanisme dijadikan kambing hitam. Memiliki musuh untuk diperangi lebih menguntungkan daripada sekadar memiliki Tuhan untuk disembah. Akibatnya, satanisme kerap dikaitkan dengan penyembahan iblis. Sebagai sosok yang harus dibenci dan dimusnahkan, Setan justru memberikan keuntungan bagi Gereja karena dipersonifikasikan sebagai Kejahatan Besar yang mengancam kemungkinan manusia memperoleh kehidupan abadi di Surga setelah kematian. Sebagaimana ditulis LaVey (1969, hlm. 30), "Tanpa adanya iblis yang dapat ditunjuk sebagai ancaman, para penganut agama Jalan Kanan (right-hand path) tidak akan memiliki sesuatu yang dapat digunakan untuk menakut-nakuti para pengikutnya." Sebagai musuh besar umat manusia, Setan tidak pernah diberi kesempatan untuk menjelaskan dirinya sendiri, mengemukakan gagasan-gagasannya, ataupun memaparkan motif-motifnya. Dengan menjadikan Setan sebagai musuh utama kebaikan, pertentangan antara mereka yang mengikuti Setan dan mereka yang tidak mengikuti Setan digunakan untuk melegitimasi kebaikan pihak yang dianggap "berbudi luhur". Dalam logika seperti ini, memerangi seorang musuh dianggap lebih efektif daripada benar-benar melakukan perbuatan baik, karena "nilai mereka sebagai manusia diukur bukan berdasarkan apa yang dapat mereka lakukan atau siapa diri mereka, melainkan berdasarkan siapa yang mereka lawan!" (LaVey, 1992, hlm. 6).

Sifat jahat yang dilekatkan pada Satan pada dasarnya muncul karena keterkaitannya dengan aspek-aspek jasmaniah (carnality). Kemenangan satanisme bertumpu pada gagasan bahwa filsafatnya selaras dengan alam. Tatanan alam yang semula tetap dan tidak berubah telah dirusak oleh fanatisme dan kekacauan; para parasit memperkaya diri, sementara individu-individu yang berbakat dan berpotensi justru diperlakukan secara tidak adil. Namun, hukum-hukum alam pada hakikatnya bersifat adil, dan filsafat satanis mengangkat dirinya melampaui kekacauan yang telah muncul. Sebagaimana dinyatakan Gilmore (2007, hlm. 37), "Sang Binatang sedang terbangun, menanggalkan tidur selama dua ribu tahun untuk sekali lagi membersihkan sampah masyarakat dan menegakkan kembali kekuasaan taring dan cakar." Filsafat satanis selaras dengan kodrat manusia; ia tidak mengutuk kecenderungan-kecenderungan alami manusia, melainkan mendorongnya. Dengan demikian, satanisme menjadi ancaman bagi segala bentuk penindasan terhadap naluri, serta pengendalian atas dorongan dan hasrat manusia.

Salah satu nama Satan, "Belial", berarti "tanpa tuan", dan melambangkan "kemandirian sejati, kemampuan mengandalkan diri sendiri, dan pemenuhan diri." (LaVey, 1969, hlm. 60). Gagasan tentang ketiadaan seorang tuan memiliki kemiripan dengan pemikiran anarkis. Kropotkin (2007, hlm. 35–36) mendefinisikan perjuangan kaum anarkis sebagai pertentangan antara "dua prinsip besar yang senantiasa saling berlawanan dalam masyarakat: prinsip kebebasan dan prinsip pemaksaan." Menurut kaum anarkis, pada dasarnya hanya ada dua kubu: mereka yang membela negara, yakni keberadaan seorang penguasa yang berdaulat, dan mereka yang membela kebebasan, yaitu anarki. Dengan demikian, keberadaan seorang tuan atau penguasa bertentangan baik dengan satanisme maupun anarkisme, sehingga pada titik ini kedua filsafat tersebut tampak memiliki kesamaan.

Namun, kesamaan tersebut segera goyah. Menurut Gilmore (2007, hlm. 18), struktur agama dan filsafat satanis dibangun sebagai: "suatu agama yang menjunjung elitisme dan Darwinisme Sosial, yang berupaya menegakkan kembali kekuasaan mereka yang cakap atas mereka yang bodoh, keadilan yang cepat atas ketidakadilan yang lamban, serta menolak penuh egalitarianisme sebagai mitos yang telah melumpuhkan kemajuan spesies manusia selama dua ribu tahun terakhir." (Gilmore, 2007, hlm. 18).

Dari perspektif ini, satanisme berpandangan bahwa terdapat individu-individu yang secara alami memiliki kecenderungan untuk menjalankan aktivitas tertentu, seperti memimpin, sementara yang lain lebih cenderung mengikuti mereka yang memimpin. Oleh karena itu, satanisme memandang dirinya sebagai agama yang didasarkan pada jasa atau prestasi individu, yaitu meritokrasi. Kaum satanis tidak mendasarkan hierarki pada garis keturunan ataupun faktor biologis, melainkan pada pencapaian individu, terlepas dari bakat yang dimilikinya. Satanisme tampak sebagai agama yang elitis, bukan karena berfokus pada aspek-aspek sosial-ekonomi, melainkan karena menghimpun sejumlah kecil individu yang memiliki kemampuan luar biasa dalam bidang tertentu, yakni mereka yang memiliki bakat yang dapat dikembangkan hingga mencapai potensi sepenuhnya. Sebagaimana ditulis Gilmore (2007, hlm. 23), "Orang-orang bodoh harus menanggung akibat dari perilaku mereka”, sedangkan mereka yang berbakat dan secara alami memiliki kebesaran jiwa harus diakui dan dihargai.

Pandangan tersebut bertentangan dengan gagasan-gagasan anarkis, karena salah satu landasan anarkisme adalah pemerintahan sendiri (self-government) dan kebebasan yang tidak dibatasi. Gilmore, yang mendampingi LaVey dalam membangun struktur Church of Satan, mengkritik egalitarianisme dan mengagungkan kekuasaan orang-orang yang dianggap lebih unggul secara intelektual. Selain itu, ia mengkritik buruknya cara kerja sistem hukum, tetapi pada saat yang sama tetap menegaskan keberadaan dan pentingnya sistem tersebut. Dalam kerangka ini, ketidakadilan yang lamban (languid injustice) merujuk pada sistem hukum modern yang birokratis, sedangkan keadilan yang cepat (prompt justice) dicontohkan melalui penerapan Lex Talionis. Berbeda dengan pandangan Gilmore mengenai kemenangan pihak yang lebih kuat atas yang lebih lemah, Kropotkin berpendapat bahwa kerja sama timbal balik (mutual aid) dan saling mendukung (mutual support) justru merupakan pola yang dominan dalam keberlangsungan hidup berbagai spesies. Menurutnya, bantuan timbal balik dan inisiatif individu menghasilkan keuntungan yang lebih besar bagi kelangsungan hidup dibandingkan prinsip-prinsip individualistis yang dianut oleh Darwinisme Sosial. Dengan demikian, terdapat suatu dikotomi antara individualisme dan kolektivisme dalam filsafat satanis dan filsafat anarkis.

Dalam individualismenya, satanisme mengakui bahwa konsep "baik" dan "jahat" sepenuhnya bersifat subjektif, bergantung pada setiap individu sesuai dengan riwayat hidup, pengalaman, dan keyakinannya. Penilaian mengenai apa yang dianggap baik atau buruk semata-mata ditentukan oleh pertimbangan pribadi masing-masing individu. Menurut LaVey (1992, hlm. 52), "Yang baik adalah apa yang kamu sukai. Yang jahat adalah apa yang tidak kamu sukai." Tidak ada cara bertindak yang secara mutlak benar atau salah; yang ada hanyalah tindakan yang sesuai atau bertentangan dengan kebutuhan dan keinginan setiap orang. Dengan kata lain, satanisme tidak memaksakan suatu moralitas tertentu. Moralitas dipandang sebagai "ciptaan manusia yang dibentuk oleh kepentingan-kepentingan egoistis dari sensualitas yang miskin." (LaVey, 1992, hlm. 42). Satanisme mengakui bahwa "baik" dan "jahat" tidak memiliki keberadaan sebagai konsep yang nyata; keduanya hanyalah abstraksi. Satu-satunya hal yang menjadi dasar bagi pembentukan hukum, dan dengan demikian menentukan apakah suatu tindakan dianggap sebagai tindak pidana, adalah kekuasaan yang diberikan kepada mereka yang dianggap berwenang untuk menetapkan hukum. Sistem politik dan budaya tempat kita hidup dipahami oleh kaum satanis sebagai konstruksi buatan manusia. Oleh karena itu, sistem hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat beroperasi berdasarkan konsep-konsep artifisial dan dikotomis mengenai baik/buruk serta benar/salah. Jika pada masa lampau kewenangan tersebut dianggap berasal dari Tuhan, maka menurut Gilmore, pada masa kini kewenangan itu diberikan kepada mereka yang berada dalam lingkup pemerintahan. Namun, pembentukan suatu yurisdiksi tidak serta-merta berarti bahwa keadilan benar-benar terwujud. Masyarakat tempat kita hidup, menurut Gilmore (2007, hlm. 55), "diperintah oleh para pengacara, bukan oleh keadilan", sehingga "orang-orang kaya dapat lolos dari jauh lebih banyak pelanggaran karena kekayaan mereka memberi mereka kekuasaan, dan dengan demikian juga lebih banyak hak [...]." Oleh sebab itu, kritik satanisme diarahkan kepada sistem politik representatif, khususnya terhadap klaim demokrasi liberal sebagai satu-satunya model pemerintahan yang demokratis dan tempat keadilan ditegakkan secara tertinggi.

Demikian pula, Goldman (2007) menolak alternatif politik berupa demokrasi atau parlementarisme maupun kediktatoran. Menurutnya, kelemahan sistem perwakilan tidak dapat diatasi dengan memperluas demokrasi, ataupun melalui penindasan kebebasan yang lazim terjadi dalam rezim diktator. Sebaliknya, sebagaimana dikemukakan Goldman dan sebagian besar kaum anarkis, perkembangan masyarakat secara bertahap akan mencapai kondisi terbaiknya apabila kebebasan internal semakin diperluas dan otoritas eksternal semakin dikurangi. Melalui pelaksanaan kebebasan tersebut, baik secara kolektif maupun individual (tetapi bukan individualistis), penindasan dapat dihapuskan. Sebab, tidak ada kebebasan untuk menindas dan mengeksploitasi, karena hal itu justru merupakan penyangkalan terhadap kebebasan itu sendiri. Yang ada adalah kebebasan untuk hidup dan untuk melawan setiap pelanggaran terhadap kebebasan. Menarik untuk dicatat bahwa individualisme yang disebut dan dikritik Goldman adalah individualisme yang sama yang digunakan untuk membenarkan hipotesis kontrak sosial, yang pada gilirannya melegitimasi pemusatan kekuasaan di tangan negara.

Dalam hal ini, terdapat beberapa perbedaan penting antara satanisme dan anarkisme. Kaum satanis memahami hubungan antara kebebasan individu dan kepatuhan terhadap hukum melalui konsep tanggung jawab. Sebagaimana dinyatakan Gilmore (2007, hlm. 115–116), "Kebebasan selalu menuntut tanggung jawab, dan tanggung jawab itu mencakup penilaian yang jujur dan akurat terhadap fakta-fakta yang dihadapi, serta keputusan-keputusan yang bijaksana berdasarkan pengetahuan tersebut." Dengan demikian, dan mengingat bahwa menurut filsafat satanis konsep-konsep kolektif mengenai "baik" dan "jahat" merupakan konstruksi yang bersifat abstrak, sehingga hanya individu yang berhak menentukan pengertiannya sendiri tentang baik dan jahat, satanisme tidak membela otoritas hukum secara mutlak. Sebaliknya, satanisme berpandangan bahwa apabila seseorang melakukan tindak pidana, ia dapat dijatuhi hukuman, dan hal itu merupakan bagian dari tanggung jawab individu atas tindakannya sendiri. Satanisme mendorong individu "untuk memahami hukum yang berlaku dan memperjuangkan perbaikannya apabila diperlukan, tetapi sementara itu tetap siap menerima konsekuensinya apabila ketidakpatuhan terhadap hukum berujung pada penuntutan dan pemenjaraan." (Gilmore, 2007, hlm. 115).

Namun, individualisme yang dimaksud Kropotkin dalam karya-karyanya lebih dekat dengan gagasan tentang individualitas, yang ia definisikan sebagai "perkembangan sepenuhnya dari seluruh kemampuan manusia, pertumbuhan yang semakin tinggi dari segala sesuatu yang orisinal dalam dirinya, serta semakin suburnya kecerdasan, perasaan, dan kehendak." (Kropotkin, 2001, hlm. 72). Menurut Goldman (2007, hlm. 31), individualitas adalah "kesadaran seseorang akan dirinya sebagai pribadi yang unik, serta kemampuannya untuk menjalani keunikan tersebut", sedangkan individualisme merupakan "upaya terselubung untuk memaksa dan menundukkan individu dalam keunikannya." (Goldman, 2007, hlm. 32). Individualitas akan tetap bertahan, sementara lembaga-lembaga akan lenyap. Dalam pengertian libertarian, individualitas berbeda dari individualisme karena individualitas berupaya mengembangkan kemampuan-kemampuan khas setiap individu, sedangkan individualisme justru berusaha menghapus ciri-ciri khas tersebut demi mengejar akumulasi, komoditas, dan prestise tanpa henti, sebagaimana dikemukakan Gilmore. Hanya dengan membatasi dan mengarahkan individualitas secara ketat, memaksakan kepatuhan terhadap hukum dan otoritas, serta menanamkan keyakinan akan netralitas sistem hukum, lembaga-lembaga politik dan ekonomi mampu mempertahankan kekuasaannya. Dalam membahas individualisme dalam anarkisme dan satanisme, perlu pula diperhatikan bagaimana satanisme memandang kolektivisme.

Gilmore juga mengemukakan pandangannya mengenai anggapan umum yang mengaitkan satanisme dengan fasisme. Menurutnya, fasisme adalah sebuah doktrin kolektivis yang menuntut individu tertentu untuk tunduk pada kehendak individu-individu lainnya. Karena itu, fasisme menolak individualisme dengan memaksa seseorang "mengorbankan dirinya demi suatu prinsip abstrak yang diperlakukan sebagai entitas suci, yaitu NEGARA." (Gilmore, 2007, hlm. 53). Gilmore menekankan sifat negara yang disakralkan dan memandangnya sebagai institusi yang pada hakikatnya bersifat otoriter serta dapat dibentuk dan dimanfaatkan sesuai kepentingan politik.

Fasisme dipandang sebagai suatu mekanisme untuk mengendalikan "kawanan", yaitu massa orang-orang biasa dalam masyarakat yang terjebak dalam nilai-nilai yang disebarkan oleh budaya dominan dan tidak mampu memahami kenyataan di sekeliling mereka secara sungguh-sungguh. Dengan demikian, karena menekankan individualisme, satanisme tidak dapat disamakan dengan fasisme. Namun, satanisme juga tidak sejalan dengan konsep individualisme dalam anarkisme, yang lebih dekat dengan gagasan tentang individualitas, yakni menghargai kolektivitas dan kerja sama, daripada dengan pengertian individualisme dalam tradisi liberal. Kedua filsafat tersebut kembali bertemu ketika membahas persoalan agama. Pragmatisme, sekularisme, serta pengakuan bahwa manusia tetap membutuhkan ritual dan dogma merupakan aspek-aspek yang jarang dikaitkan dengan satanisme. Satanisme menampilkan dirinya sebagai suatu cara hidup yang sekuler, sehingga membedakan dirinya dari agama-agama lain yang berpusat pada penghimpunan para pengikut. Meskipun satanisme memperoleh popularitas melalui media, misalnya lewat genre musik heavy metal, filsafatnya sendiri jarang dipahami atau dikaji secara serius. Praktik-praktik devosional secara tegas ditolak oleh kaum satanis modern. Karena itu, tidak ada pemujaan terhadap Setan, sebab "praktik-praktik semacam itu tidak lebih dari bid'ah-bid'ah Kristen." (Gilmore, 2007, hlm. 21). Demikian pula, mereka menolak dikotomi antara kegelapan dan cahaya ataupun antara kejahatan dan kebaikan. Bagi satanisme, tidaklah penting apakah setan benar-benar ada atau tidak, ataupun apakah memang sedang berlangsung perang antara kekuatan kegelapan dan kekuatan Tuhan. Satanisme tidak mengajarkan adanya Tuhan Setan maupun suatu alam metafisik yang dihuni oleh kawanan iblis. Sebaliknya, satanisme berpendapat bahwa manusialah yang menciptakan seluruh dewa yang mereka sembah karena ketidakmampuan mereka menerima diri sebagai makhluk yang bersifat jasmani dan naluriah.

Bagi Gilmore, kaum satanis adalah "anti-Kristen" karena secara sadar menolak segala keyakinan yang menuntut pengabdian kepada sesuatu selain manusia itu sendiri. Kaum satanis tidak berusaha mengajak sembarang orang untuk memeluk satanisme. Sebaliknya, mereka membiarkan orang-orang Kristen tetap berada dalam "sistem kepercayaan mereka yang memuakkan", sebagaimana ditulis Gilmore (2007, hlm. 48), "selama mereka menjaganya tetap berada di kalangan mereka sendiri." Menanggapi tuduhan bahwa satanisme mengajarkan penghancuran segala sesuatu, pengorbanan, kekacauan, dan kekerasan, Gilmore mengingatkan pembacanya pada kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh imam-imam Kristen, pembunuhan yang dilakukan selama Inkuisisi, serta penyiksaan dan pengorbanan yang dilakukan atas nama suatu ideologi. Ia kemudian menyatakan, "Merekalah yang berusaha memusnahkan kita. Merekalah yang akan menyalahkan kita atas tindakan-tindakan mengerikan yang mereka sendiri lakukan. Merekalah yang mencintai kematian dan penyiksaan, yang percaya dan mempraktikkan pengorbanan, serta yang meremehkan nilai kehidupan itu sendiri." (Gilmore, 2007, hlm. 48). Berangkat dari kritik serupa terhadap Gereja, Bakunin (2017, hlm. 15) menggambarkan kelas yang berkuasa sebagai "...di dalam Negara, sebagaimana para imam dan pendiri agama berada di dalam Gereja."

Terdapat kesamaan antara sikap anti-Kristen dalam satanisme dan penolakan kaum anarkis terhadap Gereja. Menurut Bakunin, Kekristenan merupakan "agama par excellence" karena mewujudkan "pemiskinan, perbudakan, dan pemusnahan kemanusiaan demi kepentingan keilahian." (Bakunin, 2001, hlm. 18). Bagi Bakunin, keberadaan Tuhan mengandaikan perbudakan manusia, sebab agama dibangun di atas gagasan tentang pengorbanan. Dengan membongkar citra ilahi yang tampak penuh kebajikan, Bakunin menegaskan bahwa "seorang tuan, apa pun yang dilakukannya dan betapapun liberal ia ingin tampak, tidak pernah berhenti menjadi seorang tuan." (Bakunin, 2001, hlm. 21). Dalam pengertian ini, anarkisme menolak hierarki antara tuan dan hamba, dan didefinisikan oleh Malatesta (2001) sebagai ketiadaan pemerintahan, ketiadaan otoritas, serta ketiadaan setiap lembaga yang menempatkan dirinya lebih tinggi daripada yang lain.

Bagi anarkisme, masyarakat tidak memerlukan suatu rezim yang bersifat otoriter, ataupun sekelompok penguasa yang memiliki "kekuasaan, dalam tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, untuk menggunakan kekuatan sosial, baik kekuatan fisik, intelektual, maupun ekonomi milik semua orang, guna memaksa setiap orang melakukan apa yang dikehendaki oleh para penguasa itu sendiri." (Malatesta, 2001, hlm. 18–19). Melalui hak istimewa tersebut, para penguasa menegaskan otoritas mereka dan menjalankan penindasan. Oleh karena itu, segala bentuk otoritas dan setiap prinsip pemerintahan harus dihapuskan, kecuali pemerintahan yang dijalankan seseorang atas dirinya sendiri. Menurut Malatesta, penghapusan otoritas berarti menghancurkan mekanisme-mekanisme pengendalian sosial yang menghalangi lahirnya masa depan alternatif yang bebas dari pemerintahan dan negara.

Vivdivs (2019) membahas gagasan tentang masa depan ketika merefleksikan anggapan mengenai kemajuan umat manusia. Menurutnya, kemajuan di berbagai bidang selalu lahir dari keberanian manusia untuk memberontak terhadap figur figur otoritas atau lembaga lembaga kekuasaan. Dalam pengertian ini, satanisme dipandang sebagai agama pemberontakan, dan pemberontakan serta penghancuran dogma selalu menjadi sikap yang diperjuangkan oleh Setan. "Iblis selalu berpendapat bahwa manusia seharusnya mengalami sendiri, bukan sekadar percaya." (Vivdivs, 2019, hlm. 16). Iblis adalah sosok yang menyingkap keyakinan-keyakinan tanpa dasar yang menghalangi manusia mengembangkan potensi mereka. Bagi anarkisme, penghalang tersebut terutama terletak pada keberadaan negara.

Persamaan dan Perbedaan antara Anarkisme dan Satanisme

Mendefinisikan negara bukanlah perkara yang mudah. Dalam banyak hal, yang paling mencirikan suatu struktur pemerintahan adalah gagasan yang melandasinya atau, menurut Graeber (2011), suatu "totalitas imajiner" mengenai masyarakat. Negara memuat gagasan dan imajinasi yang mencakup seluruh tatanan sosial serta berupaya mengaturnya secara koersif. Singkatnya, di balik ideologi negara terdapat gagasan tentang pengendalian. Negara bertumpu pada "cara membayangkan tatanan sosial sebagai sesuatu yang dapat dikendalikan, yaitu model-model pengendalian." (Graeber, 2011, hlm. 75). Dengan demikian, negara merupakan gabungan berbagai lembaga yang menjalankan suatu bentuk kekerasan untuk menjamin ketertiban sosial, baik melalui kekerasan kepolisian maupun bentuk bentuk pemaksaan lainnya. Siapa pun yang memerintah pada hakikatnya menjalankan tirani, betapapun pemerintahannya diklaim demi suatu kebaikan sosial. Sebelum ada penguasaan atas pengetahuan, terlebih dahulu ada penguasaan melalui kekerasan. Sebagaimana dikatakan Graeber, "Mereka yang memiliki kekuasaan untuk memukul kepala orang kapan pun mereka mau tidak mempunyai alasan untuk mengkhawatirkan apa yang dipikirkan orang-orang tersebut." (Graeber, 2011, hlm. 83). Kekerasan selalu menjadi sarana bagi mereka yang tidak memiliki argumen untuk mempertahankan gagasan mereka, sehingga menjadi landasan utama keberadaan negara.

Berdasarkan pemahaman tersebut, anarkisme memandang bahwa tujuan pemerintahan pada dasarnya selalu bersifat menindas, baik melalui pemaksaan oleh aparat kepolisian, pemungutan pajak, maupun penguasaan wilayah (Malatesta, 2001). Pemerintahan membatasi potensi masyarakat serta menekan ego individu maupun kekuatan kolektif. Menurut LaVey, agama mempertahankan dominasinya dengan menekan ego para pengikutnya dan menundukkan mereka kepada suatu entitas yang lebih tinggi. Berlawanan dengan logika tersebut, satanisme justru mendorong penguatan ego para penganutnya, karena hanya melalui pemuasan ego masing masing seseorang dapat mengalami kehidupan secara utuh. Kaum satanis mengakui hakikat kebinatangan manusia. Bagi LaVey, menjadi seorang satanis merupakan perwujudan yang paling utuh dan paling harfiah dari kehidupan manusia, naluri kebinatangan, dan kebebasan.

Kebebasan yang diperjuangkan anarkisme menolak keberadaan Tuhan karena, "Jika Tuhan ada, manusia adalah budak; sedangkan manusia dapat dan harus bebas; oleh karena itu, Tuhan tidak [boleh] ada." (Bakunin, 2001, hlm. 19). Demikian pula, kritik satanisme terhadap agama ditujukan pada pengekangan berbagai aspek jasmani, naluri kebinatangan, dan emosi manusia yang tidak diterima oleh Kekristenan atau dipaksa melalui proses pemurnian. Lebih jauh lagi, salah satu langkah yang diajukan satanisme dalam membangun masyarakat ideal adalah mengenakan pajak kepada seluruh gereja, karena lembaga-lembaga tersebut dibebaskan dari kewajiban membayar pajak. Dengan demikian, kesakralan yang menjadi dasar pembebasan pajak itu dicabut dari gereja, yakni kesakralan yang, melalui aliansinya dengan elite penguasa, pernah menjadi pembenaran bagi pembentukan negara-negara bangsa di Eropa.

Satanisme bukanlah agama yang berlandaskan kebencian, penghancuran, atau kekacauan, melainkan sebuah filsafat yang berfokus pada kedalaman emosi manusia, kehidupan dalam segala aspek jasmaniahnya, serta berbagai sisi naluriah manusia yang oleh sebagian agama ditekan dan dianggap sebagai dosa. Menurut Gilmore (2007, hlm. 139), kaum satanis "merangkul seluruh spektrum emosi manusia, mulai dari kebencian yang paling gelap hingga cinta yang paling mendalam, yang keduanya sama-sama jarang dialami secara utuh dalam kehidupan kita." Sejauh satanisme menekankan aspek jasmaniah manusia, ia mengakui adanya potensi untuk membenci sekaligus potensi untuk mencintai. Namun, karena mengakui dan mendorong kemampuan manusia untuk mengalami kebencian, kaum satanis kerap dipandang sebagai pemuja kehancuran. Padahal, justru melalui penerimaan dan pendalaman terhadap apa yang dianggap "destruktif", seseorang dapat mengalami secara utuh emosi-emosi yang secara sosial diagungkan, seperti cinta. Baik kaum satanis maupun kaum anarkis sama-sama menghargai realitas konkret. Dalam satanisme, kode etik, dapat dikatakan, berakar pada sifat naluriah manusia sebagai makhluk hidup. Kode etik tersebut seharusnya terwujud secara alami dan jasmaniah dalam diri individu. Namun, sepanjang sejarah berbagai bentuk pemaksaan sosial, terutama yang di Barat dibentuk oleh cara berpikir Kristen, naluri tersebut justru dikutuk dan ditekan. Bagi anarkisme, berbagai bentuk pemaksaan sosial berakar pada prinsip-prinsip semacam itu. Betapapun suatu masyarakat mengklaim dirinya sekuler, pelaksanaan otoritas dalam masyarakat Barat modern tetap berlangsung melalui moralitas yang disakralkan oleh Gereja. Oleh karena itu, sebagaimana ditegaskan oleh Bakunin dan Kropotkin, terdapat hubungan yang sangat erat antara Gereja dan Negara:

“Ketika Gereja di satu sisi dan kaum bangsawan di sisi lain berhasil menundukkan rakyat ke dalam perbudakan, hak untuk membuat hukum pun lepas dari tangan masyarakat dan beralih ke tangan kaum yang memiliki hak istimewa. Gereja terus memperluas kekuasaannya. Didukung oleh kekayaan yang terus menumpuk di dalam kasnya, Gereja semakin mencampuri kehidupan pribadi masyarakat dan, dengan dalih menyelamatkan jiwa, mengeksploitasi tanah milik para tani hamba. Gereja memungut berbagai pungutan dari semua lapisan masyarakat dan memperluas yurisdiksinya. Gereja juga memperbanyak jenis kejahatan dan hukuman, sekaligus memperkaya diri seiring bertambahnya pelanggaran, karena hasil denda tersebut mengalir ke dalam perbendaharaannya.” (Kropotkin, 2009, hlm. 104).

Dalam analisisnya terhadap Alkitab, Bakunin (1970, hlm. 10) menyebut kitab tersebut sebagai "sebuah buku yang sangat menarik dan, pada beberapa bagian, sangat mendalam." Ia menafsirkan tokoh Setan sebagai pembebas Adam dan Hawa dari kepatuhan mereka kepada Yehova. Menurut Bakunin, Yehova menghendaki agar manusia, yang tidak memiliki kesadaran akan dirinya sendiri, tetap menjadi makhluk yang selamanya hidup seperti binatang, terus merangkak di hadapan Tuhan yang kekal sebagai pencipta sekaligus penguasanya. Ketika Satan mempermalukan Adam dan Hawa karena kepatuhan dan ketundukan mereka yang keliru, mereka dibebaskan melalui buah pengetahuan menuju kebebasan mereka sendiri. Bagi Bakunin, mitos tersebut melambangkan bahwa perkembangan manusia selalu lahir melalui pemberontakan. Perubahan terjadi melalui tindakan melawan, melalui ketidaktaatan terhadap klaim-klaim universal dan terhadap otoritas. Dengan cara yang serupa, satanisme mendorong kemampuan manusia untuk mengalami kebencian serta menerima emosi-emosi yang bersifat destruktif dan memberontak, yakni emosi-emosi yang selama ini ditekan, tetapi justru secara historis dan institusional dipraktikkan oleh Gereja.

Dari sini, Satan berfungsi sebagai simbol manusia yang hidup sesuai kodratnya yang penuh kebanggaan dan bersifat duniawi (Gilmore, 2007, hlm. 21), atau bahkan sebagai cadangan kekuatan yang ada dalam diri setiap manusia dan dapat dimanfaatkan kapan saja. Dalam pandangan satanisme, konsep "Tuhan" merujuk pada keseimbangan alam, yakni tatanan alami semesta, bukan pada suatu entitas mahakuasa yang dapat menciptakan atau menghancurkan apa pun sesuka hati. Sebagaimana ditegaskan LaVey (1969, hlm. 22), "Manusia selalu menciptakan tuhan-tuhannya; bukan tuhan yang menciptakan manusia." Logika yang melandasi filsafat satanisme dalam menjadikan Satan sebagai simbol dijelaskan oleh LaVey (1969, hlm. 24):

“Tuhan dapat melakukan segala hal yang dilarang dilakukan manusia, seperti membunuh, melakukan mukjizat demi memuaskan kehendaknya sendiri, serta mengendalikan tanpa harus memikul tanggung jawab yang nyata. Jika manusia membutuhkan tuhan semacam itu dan mengakuinya, maka sesungguhnya ia sedang menyembah suatu entitas yang diciptakan oleh manusia. Dengan demikian, ia pada hakikatnya menyembah (melalui perantara) manusia yang menciptakan tuhan tersebut. Bukankah lebih masuk akal jika seseorang menyembah tuhan yang ia ciptakan sendiri, sesuai dengan kebutuhan emosionalnya, yaitu sosok yang paling mencerminkan keberadaan dirinya sebagai makhluk jasmani dan duniawi yang memiliki kemampuan berpikir hingga mampu menciptakan konsep tentang tuhan?”

Pandangan ini tidak berarti menolak penggunaan Setan sebagai simbol, pembangunan altar bagi Baphomet, ataupun penggunaan atribut yang menampilkan citra-citra gelap. Bagi LaVey, psikiatri modern telah mengaburkan sisi imajinatif dan magis dalam pengalaman manusia. Satanisme justru mengakui bahwa manusia membutuhkan dogma, fantasi, dan ritual, bukan untuk mengabdi kepada entitas gaib, melainkan sebagai sarana untuk menopang realitas itu sendiri dengan memadukan dasar-dasar psikologi dengan penyaluran emosi yang jujur melalui dogma (LaVey, 1969, hlm. 29). Filsafat satanisme menyediakan dogma yang mungkin dibutuhkan manusia, sekaligus menegaskan bahwa tidak ada yang salah dengan dogma, selama dogma tersebut tidak didasarkan pada gagasan dan tindakan yang bertentangan dengan kodrat manusia, serta selama individu menyadari bahwa ia menggunakan ilusi yang dikendalikan itu sebagai alat untuk menghadapi kehidupan (Gilmore, 2007, hlm. 125). Keberadaan realitas dan fantasi secara berdampingan bukanlah sesuatu yang negatif. Persoalan muncul ketika fantasi yang kita gunakan berubah menjadi paksaan dan diklaim sebagai kebenaran mutlak, sehingga menyingkirkan fantasi orang lain. Pada dasarnya, filsafat satanisme memandang bahwa setiap orang seharusnya tetap berada dalam ranah simboliknya masing-masing. Oleh karena itu, ritual satanis bukan dimaksudkan untuk memanggil Satan atau makhluk-makhluk gaib lainnya, melainkan sebagai bentuk katarsis, baik secara pribadi maupun kolektif, yaitu pelepasan energi emosional yang ingin disalurkan.

Satanisme memiliki ritual dan simbolismenya sendiri, yang ditawarkan kepada para penganutnya sebagai kemungkinan jalan yang dapat ditempuh, tanpa membatasi mereka hanya pada bentuk-bentuk tersebut. Sejalan dengan penekanannya pada individualitas, ritual dalam satanisme tidak berpusat pada orang lain, melainkan pada individu yang melaksanakannya. Ritual satanis dikenal sebagai "Black Mass" (Misa Hitam), yaitu kebalikan dari misa Katolik. Namun, Black Mass, jika dilakukan oleh para satanis, hanyalah sebuah parodi terhadap ritual Kristen sekaligus pertunjukan psikodramatis yang bertujuan memberikan manfaat subjektif bagi orang yang melaksanakannya (LaVey, 1969). Kritik terhadap ritual Kristen melalui bentuk parodi semacam ini juga dapat ditemukan dalam pemikiran anarkis. Menurut Bakunin (2001), meskipun ideologi Kristen mengajarkan bahwa semua manusia sama-sama tunduk kepada Tuhan, pada saat yang sama ia membangun hierarki berdasarkan tingkat inspirasi ilahi. Mereka yang dianggap paling menerima ilham ditempatkan pada posisi terhormat dan berwenang berbicara, sedangkan mereka yang dianggap kurang menerima ilham diwajibkan mendengar dan menaati. Hubungan inilah yang menjadi dasar otoritas Gereja dan Negara, yang oleh Bakunin dipandang sebagai institusi utama yang menopang perbudakan. Apabila Tuhan dipandang sebagai penguasa dan manusia sebagai hamba-Nya, maka siapa pun yang mengklaim dirinya memiliki hubungan istimewa dengan Tuhan hanya dapat melakukannya melalui wahyu ilahi, baik yang dialaminya sendiri maupun yang diakui oleh orang lain. Namun, wahyu selalu membutuhkan penafsiran dan pembelaan atas kebenarannya. Dengan demikian, kedaulatan ilahi pada akhirnya dijalankan oleh manusia-manusia tertentu yang, berkat kedudukan sosial mereka, memperoleh kewenangan untuk menentukan apa yang dianggap adil dan benar serta siapa yang layak memperoleh keselamatan. Dengan kata lain, mereka memegang kekuasaan yang nyaris mutlak. Jika Tuhan adalah tuan dan manusia adalah hamba-Nya, maka orang yang menganggap dirinya sebagai wakil Tuhan, memperoleh kekuasaan untuk mengatur para hambanya sekaligus melegitimasi eksploitasi terhadap mereka.

Menurut pandangan ini, iman Kristen membenarkan perendahan diri para pemeluknya karena menciptakan gambaran bahwa penindas hanyalah perantara dari subjek ilahi. Oleh sebab itu, otoritas imam maupun pendeta tidak diakui oleh para satanis, karena sosok Setan dipahami sebagai simbol yang menggugat segala bentuk otoritas. Black Mass membalikkan hierarki yang terdapat dalam Kekristenan, terutama dengan menolak anggapan bahwa seseorang memiliki kemampuan supranatural untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Satanisme sama sekali tidak menaruh perhatian pada kehidupan setelah kematian, karena yang menjadi pusat perhatiannya adalah kehidupan di dunia, di sini dan saat ini.

Satanisme bukanlah sekadar kebalikan dari Kekristenan, dan neraka bukanlah surga bagi para satanis. Meskipun filsafat satanis mencakup beragam keyakinan di antara para penganutnya, ia tidak menetapkan seperangkat aturan yang harus dipatuhi demi memasuki kerajaan Lucifer setelah kematian. Satanisme merupakan filsafat yang berpusat pada diri sendiri dan tidak menganggap entitas metafisis memiliki pengaruh nyata terhadap dunia. Justru karena itulah Setan dipahami sebagai sebuah simbol: "Ia digambarkan sebagai sosok yang penuh kebanggaan dan menolak bersujud kepada Yehova. Dialah yang mempertanyakan otoritas dan mencari kebebasan di luar alam Surga yang menyesakkan." (Gilmore, 2007, hlm. 126).

Meskipun penentuan nasib sendiri juga merupakan salah satu prinsip filsafat anarkis, terdapat sejumlah kritik terhadap cara satanisme memaknai kebebasan. Dalam anarkisme, kebebasan bersifat sekaligus individual dan kolektif. Ia bersifat individual karena individualitas setiap orang harus dihormati, dan bersifat kolektif karena hanya melalui perluasan kebebasan seluruh anggota masyarakat, suatu masyarakat dapat disebut benar-benar bebas. Seperti yang ditulis Mikhail Bakunin (1975), semakin luas kebebasan orang lain, semakin luas pula kebebasan diri sendiri. Hidup sepenuhnya, dengan sesedikit mungkin pembatasan, mengembangkan diri melalui apa yang tersedia dan dapat dicapai, serta berpegang pada kenyataan konkret kehidupan, merupakan cita-cita yang dijunjung oleh satanisme. Kaum satanis memandang diri mereka sebagai sosok yang paling penting dalam hidup mereka sendiri, sehingga mereka menjadi "tuhan" bagi diri mereka sendiri. Namun, dalam pandangan ini tidak terdapat pembelaan yang kuat terhadap pentingnya kebebasan kolektif.

Dengan demikian, kebebasan dalam satanisme bersifat sangat individualistis, sedangkan kebebasan yang diperjuangkan oleh anarkisme tidak terbatas pada individu anarkis yang menghayatinya, melainkan mencakup seluruh orang di sekitarnya. Sebab, "semakin banyak orang bebas di sekeliling saya, dan semakin dalam serta semakin besar kebebasan mereka, maka semakin luas, semakin dalam, dan semakin besar pula kebebasan saya." Dari gagasan inilah lahir ungkapan terkenal Mikhail Bakunin: "Kebebasan pribadi saya, yang diteguhkan oleh kebebasan semua orang, meluas tanpa batas." (Bakunin, 1975, hlm. 22–23). Dengan kata lain, hidup sepenuhnya dengan sesedikit mungkin pembatasan, apabila dipahami semata-mata dari sudut pandang individualistis, tidak sejalan dengan pembelaan anarkisme terhadap kebebasan dan kesetaraan. Bagi anarkisme, kebebasan adalah sesuatu yang bersifat kolektif. Kebebasan seseorang bergantung pada kebebasan semua orang lainnya.

Errico Malatesta (2001) melanjutkan gagasan Bakunin dengan menjelaskan dua unsur utama dalam upaya manusia mempertahankan hidupnya, yaitu perjuangan individu dan kerja sama. Menurutnya, manusia menyadari bahwa melalui kerja sama mereka dapat menjamin keberlangsungan hidup, keamanan, dan perkembangan diri mereka. Melalui solidaritas, kesejahteraan individu berkembang menjadi kesejahteraan bersama; kebebasan seseorang melengkapi kebebasan orang lain, bukan membatasinya. Egoisme tidak dipertentangkan dengan altruisme, karena justru dapat mengarah pada kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain. Jika saya menghargai keselamatan, keberlangsungan hidup, dan kebebasan saya sendiri, maka saya juga harus memperjuangkan keselamatan, keberlangsungan hidup, dan kebebasan orang-orang di sekitar saya. Dalam pengertian ini, egoisme menjadi bersifat altruistis karena menempatkan nilai pada individu tanpa memisahkannya dari kepentingan bersama. Solidaritas, dengan demikian, berarti "sumbangan setiap orang bagi kebaikan semua, dan sumbangan semua bagi kebaikan setiap orang." (Malatesta, 2001, hlm. 39).

Berbeda dengan altruisme, satanisme mengenal prinsip misantropi, yaitu sikap merendahkan atau memandang rendah kemanusiaan, dengan anggapan bahwa umat manusia tidak memiliki nilai yang melekat pada dirinya sendiri. Gilmore menggambarkan kaum satanis sebagai "misanthropologists" (para pengkaji misantropi). Prinsip ini berkaitan dengan kecenderungan manusia terhadap dogma dan pola pikir massa. Sebagai tandingan terhadap konformitas, satanisme berupaya membebaskan manusia dari cara berpikir yang dogmatis dan mengikuti arus mayoritas. Kaum satanis memandang diri mereka terasing dari lingkungan sekitarnya, mempertanyakan makna nilai-nilai yang dianut orang lain, rutinitas yang dianggap wajar, ritme kehidupan, kewajiban, serta tuntutan budaya yang meresap ke dalam kehidupan sehari-hari sehingga sering kali diterima begitu saja tanpa disadari.

Keterasingan yang dimaksud dalam satanisme bukanlah keterasingan yang diciptakan oleh Gereja atau media, melainkan upaya mengambil jarak dari keadaan yang dianggap "normal". Dalam pengertian ini, mengasingkan diri dari realitas berarti memandang realitas tersebut secara kritis dan mempertanyakannya. Bagi LaVey, dahulu Gereja merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan terbesar atas manusia. Namun, posisi tersebut kini telah digantikan oleh televisi, atau lebih tepatnya oleh apa yang diwakili televisi, yaitu konsumerisme, media massa, dan pembentukan apa yang disebut LaVey sebagai "the herd" (kawanan). Dengan demikian, bid'ah modern bukan lagi ditentukan oleh percaya atau tidak percaya kepada entitas kosmis, melainkan oleh penolakan terhadap gaya hidup yang dibentuk oleh televisi dan budaya konsumtif. Namun demikian, melemahnya pengaruh Gereja bukan berarti masyarakat terbebas dari agama. Mustahil hidup tanpa pengaruh agama dalam masyarakat yang nilai-nilai moralnya, betapapun sekuler tampaknya, dibangun di atas fondasi religius. Karena itu, kaum satanis secara terbuka menyebut diri mereka sebagai kaum bid'ah, baik terhadap dogma keagamaan yang dipaksakan sebagai kebenaran mutlak maupun terhadap gaya hidup yang tunduk pada norma-norma sosial.

Gilmore (2007, hlm. 153) mendefinisikan kaum satanis sebagai orang-orang yang "menikmati kehidupan di sini dan sekarang, serta tidak mencari kehidupan setelah mati yang bersifat fiktif." Pada titik inilah muncul potensi perbedaan dengan pendekatan anarkis, terutama karena kaum satanis tetap tunduk pada yurisdiksi negara tempat mereka hidup. Gagasan tentang yurisdiksi sering muncul dalam pemikiran Gilmore karena ia memandang satanisme sebagai filsafat yang realistis. Atas nama realisme tersebut, satanisme menerima keberadaan norma-norma negara. Hal ini mengisyaratkan bahwa sikap tidak patuh sebagaimana dipraktikkan dalam anarkisme dapat dipandang sebagai sesuatu yang idealistis atau utopis. Meskipun demikian, keberlangsungan kebebasan dalam anarkisme bergantung pada dua hal. Pertama, penerimaan terhadap realitas komunal, yaitu bahwa setiap orang harus saling menghormati, berbeda dari moral lama yang bersifat patriarkal, religius (Kristen), dan hierarkis. Kedua, pemahaman terhadap kenyataan sosial yang sedang dihadapi, sebab gerakan untuk melawan negara beserta institusi-institusinya hanya dapat dibangun apabila orang memahami terlebih dahulu dinamika politik yang membentuk kondisi tersebut.

Gilmore menganggap idealisme sebagai praktik yang cukup berbahaya karena dapat berujung pada penempatan apa yang "seharusnya ada" di atas apa yang benar-benar "ada" (Gilmore, 2007). Satanisme memandang dirinya sebagai filsafat yang realistis dan mengaitkan idealisme dengan agama-agama yang berusaha memaksakan proyeksi-proyeksi esoterisnya ke atas kenyataan. Dalam pengertian ini, kaum satanis menolak segala bentuk pengorbanan yang dilakukan demi suatu simbol yang membawa muatan ideologis.

Dalam beberapa hal, penolakan satanisme terhadap idealisme dan kedekatannya dengan realisme memiliki kemiripan dengan kedekatan anarkisme terhadap materialisme. Menurut Graeber (2011), bangsa dan sistem politik hanyalah abstraksi belaka. Tidak ada totalitas yang tidak lahir dari imajinasi manusia. Satu-satunya hal yang membuat suatu kenyataan tampak nyata adalah keyakinan terhadap kenyataan tersebut. Menurut Graeber (2011, hlm. 57), "setiap orang, setiap komunitas, setiap individu hidup dalam semestanya sendiri yang unik." Gagasan ini selaras dengan citra kaum satanis sebagai individu yang berpakaian dan berperilaku sesuai kehendaknya sendiri, mengonsumsi apa yang mereka inginkan, serta menegaskan cara hidup mereka sendiri.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan pandangan antara satanisme dan anarkisme dalam memaknai idealisme dan realisme. Mungkinkah altruisme dalam anarkisme hidup berdampingan dengan egoisme dalam satanisme, sehingga keduanya merangkul sekaligus dimensi individualistis dan kolektif yang ada dalam diri setiap individu? Dengan pertanyaan ini kami mengakhiri pembahasan dalam kajian ini. Setelah menguraikan persamaan dan perbedaan antara anarkisme dan satanisme, kami berupaya mendorong perdebatan mengenai kemungkinan dan batas-batas kedua filsafat tersebut.

Kesimpulan

Kajian ini menunjukkan adanya sejumlah persamaan sekaligus perbedaan mendasar antara anarkisme dan satanisme. Individualisme dalam satanisme bertolak belakang dengan orientasi kolektivis dalam anarkisme, meskipun kedua filsafat sama-sama menempatkan penegasan diri dan otonomi sebagai prinsip yang fundamental. Penolakan anarkisme terhadap Gereja memiliki kemiripan dengan kritik satanisme terhadap institusi yang sama. Namun, penekanan satanisme pada yurisdiksi dan negara sebagai institusi sosial utama berbeda dengan anarkisme, yang justru berupaya membongkar otoritas negara. Dengan demikian, meskipun memiliki beberapa titik temu, satanisme dan anarkisme juga memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Perbedaan ini menggugurkan anggapan umum yang menyamakan keduanya dalam stigma dan stereotip yang sama. Meski demikian, terdapat pula sejumlah gagasan yang memperlihatkan kedekatan antara kedua filsafat tersebut.

Church of Satan tidak mengharuskan para anggotanya menjalani gaya hidup yang kaku dan baku. Sebaliknya, mereka didorong untuk menerapkan dasar-dasar filsafat Anton Szandor LaVey sesuai dengan cara yang paling sesuai bagi kehidupan masing-masing. Menurut Gilmore (2007), tidak ada yang dapat disebut sebagai "komunitas satanis" dalam arti yang seragam, justru karena adanya keragaman dan perbedaan yang sangat besar di antara anggota Church of Satan. Sebagaimana dinyatakan Gilmore (2007, hlm. 105), "Kaum satanis merupakan individu-individu yang sangat beragam dan mungkin hanya memiliki sedikit kesamaan, selain kenyataan bahwa pendekatan mereka terhadap kehidupan membuat mereka sama-sama memilih menyebut diri sebagai 'Satanis'." Walaupun terdapat beberapa pandangan yang sejalan, seperti kecintaan dan penghormatan terhadap hewan, keinginan akan keadilan yang cepat, serta selera estetis yang menolak segala sesuatu yang biasa-biasa saja atau medioker (Gilmore, 2007, hlm. 105), gaya hidup, hierarki pribadi, struktur keluarga, selera, hobi, pendidikan, profesi, dan berbagai aspek lain dalam kehidupan seseorang yang menyebut dirinya satanis dapat, dan pada umumnya memang, sangat berbeda bahkan bertolak belakang dengan kehidupan anggota Church of Satan lainnya.

Pandangan ini memiliki kemiripan dengan apa yang dikemukakan oleh Ervin (2015) mengenai beragam corak anarkisme. Di dalam gerakan anarkis terdapat banyak perbedaan pandangan yang tidak serta-merta saling meniadakan. Sebagian anarkis memandang kekerasan sebagai sarana untuk melawan negara, sementara yang lain menganggap kekerasan hanya dapat dibenarkan dalam situasi tertentu, misalnya sebagai bentuk pembelaan diri. Ada pula yang membayangkan sistem ekonomi tanpa uang yang bertumpu pada pertukaran jasa, sedangkan yang lain menolak seluruh gagasan mengenai pertukaran komersial. Anarkisme tidak memiliki satu tokoh besar yang menjadi sumber tunggal gagasan atau pusat lahirnya berbagai aliran. Berbagai kelompok anarkis lebih banyak dibedakan oleh bentuk praktik dan prinsip organisasi yang mereka anut (Graeber, 2011), daripada oleh pengultusan terhadap seorang pemikir tertentu. Dengan demikian, anarkisme bukan terutama merupakan kerangka teori, melainkan suatu cara bertindak yang berangkat dari keyakinan bahwa masyarakat dapat mengorganisasikan dirinya tanpa campur tangan institusi-institusi yang bersifat otoriter.

Anarkisme juga tidak dibangun di atas satu teori besar yang bersifat menyeluruh. Sebaliknya, prinsip-prinsipnya mengakui "perlunya keragaman yang luas dari berbagai perspektif teoretis, yang dipersatukan oleh sejumlah premis dan komitmen bersama." (Graeber, 2011, hlm. 14). Jarak antara satu perspektif dengan perspektif lainnya tidak harus berujung pada saling meniadakan ataupun konflik. Sebaliknya, berbagai teori dapat saling memperkaya selama masing-masing mengakui kebutuhan dan kekhasan kelompok-kelompok yang mengembangkannya.

Dalam satanisme, apabila muncul kepentingan yang saling bertentangan, perbedaan di antara anggota Church of Satan dapat diselesaikan dengan cara berikut: “Karena kami tidak pernah dibangun atas dasar kebersamaan atau persaudaraan, kami juga tidak menuntut agar seluruh anggota kami bekerja sama satu sama lain. Aturan dasarnya sederhana: ketika para anggota memiliki nilai-nilai yang saling bertentangan, mereka dipersilakan menempuh jalan masing-masing, tanpa membuang waktu dan tenaga untuk saling menyerang mereka yang memilih cara berbeda dalam menerapkan satanisme demi mencapai kepuasan pribadi mereka.” (Gilmore, 2007, hlm. 115).

Satanisme tidak berupaya menghabiskan tenaga untuk "mengonversi" masyarakat agar menerima prinsip-prinsipnya, dan tidak mencampuri kehidupan orang lain. Namun, hal itu tidak berarti ia menahan diri untuk mengkritik maupun menganalisis praktik-praktik yang dianggapnya bermasalah. Berdasarkan logika tersebut, anak-anak yang lahir dalam keluarga satanis tidak dipaksa untuk menganut filsafat orang tua mereka. Sebaliknya, mereka didorong untuk "mengembangkan sikap terbuka dan kritis terhadap segala hal, terutama agama dan berbagai filsafat." (Gilmore, 2007, hlm. 59). Pemaksaan agama kepada anak-anak sebelum mereka mampu menentukan pilihannya sendiri ditolak oleh satanisme, yang mengakui bahwa praktik tersebut, meskipun disayangkan, merupakan sesuatu yang lazim dalam berbagai agama, terutama Kekristenan. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa satanisme menjunjung tinggi kebebasan berpikir sekaligus memiliki kesamaan dengan kritik anarkisme terhadap Gereja.

Sebagai penutup, di antara pokok-pokok ajaran satanisme dan anarkisme, dapat disimpulkan bahwa meskipun satanisme membela otonomi individu atas tubuhnya sendiri, termasuk dalam hal seksualitas dan modifikasi tubuh, ia juga beranggapan bahwa sebagian orang memang perlu diperintah, sehingga tetap mempertahankan bentuk hierarki intelektual tertentu. Sebaliknya, anarkisme, melalui prinsip-prinsip dasarnya, tidak hanya membela otonomi individu dan kebebasan berekspresi, tetapi juga memperjuangkan penghapusan seluruh bentuk hierarki serta kesetaraan di antara semua individu dalam masyarakat maupun organisasi.

Meskipun bertolak belakang dalam berbagai aspek, terdapat satu hal yang mempertemukan kedua filsafat tersebut, yaitu pengakuan bahwa tidak ada satu cara tunggal untuk menjadi seorang satanis ataupun seorang anarkis. Hal ini tercermin dalam keberagaman aliran anarkisme (yang tidak saling meniadakan) maupun keberagaman corak satanisme (yang juga tidak saling membatalkan satu sama lain). Dalam pengertian ini, terlepas dari berbagai persamaan dan perbedaan yang telah dibahas sepanjang tulisan ini, dapat dikatakan bahwa satanisme dan anarkisme bertemu dalam penghargaan terhadap pluralitas, pembelaan atas penentuan nasib sendiri dan otonomi individu, serta kritik dan penolakan terhadap otoritas keagamaan Gereja.

Daftar Pustaka

AHRIMAN, Lord. Uma Breve História do Satanismo. Dalam: VIVDIVS, Morbitvs. A História do Satanismo. São Paulo: Via Sestra, 2019.

BAKUNIN, Mikhail. Conceito de Liberdade. Porto: Edições RÉS Limitada, 1975.

BAKUNIN, Mikhail. God and the State. New York: Dover Publications, 1970.

BAKUNIN, Mikhail. Textos Reunidos. Rio de Janeiro: Zangu Cultural, 2017.

ERVIN, Lorenzo Kom'boa. Anarchism and the Black Revolution. The Anarchist Library, 2009. Tersedia di: https://theanarchistlibrary.org/library/lorenzo-kom-boa-ervin-anarchism-and-the-black-revolution.pdf

GILMORE, Peter H. The Satanic Scriptures. Baltimore: Scapegoat Publishing, 2007.

GOLDMAN, Emma. O Indivíduo, a Sociedade e o Estado, e Outros Ensaios. Diterjemahkan oleh Plínio Augusto Coêlho. São Paulo: Hedra, 2007.

GRAEBER, David. Fragmentos de Antropología Anarquista. Barcelona: VIRUS Editorial, 2011.

KROPOTKIN, Petr. Words of a Rebel. The Anarchist Library, 2009. Tersedia di: https://theanarchistlibrary.org/library/petr-kropotkin-words-of-a-rebel-1.pdf

KROPOTKIN, Piotr. Ajuda Mútua: Um Fator de Evolução. Diterjemahkan oleh Waldyr Azevedo Junior. São Sebastião: A Senhora Editora; Coleção Imperdíveis, 2009.

LAVEY, Anton Szandor. The Satanic Bible. New York: Avon, 1969.

LAVEY, Anton Szandor. The Devil's Notebook. Portland, OR: Feral House, 1992.

MALATESTA, Errico. A Anarquia. Diterjemahkan oleh Plínio Augusto Coêlho. São Paulo: Nu-Sul/Editora Imaginário; Rio de Janeiro: SOMA, 2001.

MBAH, Sam; IGARIWEY, I. E. Anarquismo Africano: A História de um Movimento. Rio de Janeiro: Rizoma, 2018.

NETTLAU, Max. História da Anarquia: Das Origens ao Anarco-comunismo. São Paulo: Hedra, 2008.

VIVDIVS, Morbitvs. A História do Satanismo. São Paulo: Via Sestra, 2019.

Diterjemahkan dari:

https://theanarchistlibrary.org/library/cello-latini-pfeil-bruno-latini-pfeil-is-satan-an-anarchist

Diatur Hingga Mati

Argumen Anarkis Menentang Campur Tangan Pemerintah dalam Kehidupan Kita

Penulis: Jim Baker dan Joe Peacott

Pendahuluan

Gagasan untuk pamflet ini muncul dari diskusi kami mengenai peran berbagai aturan dan regulasi pemerintah, seperti standar kelayakan perumahan, perizinan profesi medis, pengendalian sewa, serta undang-undang pangan dan obat-obatan federal, dalam membantu atau justru menghambat kehidupan kita. Tujuan yang diklaim dari campur tangan pemerintah di semua tingkat terhadap kehidupan kita adalah melindungi mereka yang lebih lemah, lebih miskin, atau kurang mampu memperhitungkan risiko dari pemangsaan oleh mereka yang lebih kuat, lebih kaya, atau lebih licik. Sebagai anarkis, tentu kami ingin mengubah masyarakat sedemikian rupa sehingga orang-orang yang dieksploitasi, dirugikan, atau diperlakukan tidak adil oleh orang lain memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menghindari atau melepaskan diri dari situasi tersebut. Namun, sebagaimana kami jelaskan dalam tulisan-tulisan berikut, pembuatan aturan oleh pemerintah bukan saja gagal mencegah penyalahgunaan, tetapi justru semakin memperburuk keadaan bagi orang-orang yang seharusnya dibantu.

Kita sedang diatur hingga mati, baik secara harfiah maupun kiasan. Orang meninggal karena kanker atau AIDS karena mereka dilarang memperoleh obat yang dapat memperpanjang hidup oleh FDA (Food and Drug Administration). Orang meninggal kedinginan di jalanan saat musim dingin, sementara pemerintah kota membatasi pasokan perumahan melalui standar kelayakan bangunan, peraturan zonasi, dan pengendalian sewa. Orang meninggal akibat komplikasi yang berkaitan dengan HIV setelah tertular melalui penggunaan jarum suntik secara bergantian, karena sejumlah pemerintah negara bagian menghalangi mereka untuk memperoleh jarum suntik steril. Semua ini terjadi karena campur tangan pemerintah menghancurkan hal yang paling penting bagi kita sebagai individu yang berdaulat, yaitu kebebasan untuk memilih bagaimana kita menjalani hidup.

Kami melihat dukungan yang luas terhadap regulasi pemerintah semacam ini di kalangan orang-orang dari berbagai pandangan politik. Namun, yang paling mengkhawatirkan bagi kami adalah sikap mereka yang mengaku menginginkan dunia yang bebas dan tanpa hierarki, tetapi justru mendukung campur tangan pemerintah semacam ini atau setidaknya enggan mengkritiknya. Kaum anarkis kapitalis dan libertarian telah lama bersuara lantang menolak "solusi-solusi" pemerintah terhadap persoalan sehari-hari. Sebaliknya, kritik terhadap campur tangan negara semacam ini hampir tidak terdengar di kalangan anarkis yang menganut model ekonomi lainnya. Karena itulah kami merasa perlu menghadirkan kritik anarkis non-kapitalis terhadap berbagai aturan pemerintah dan lembaga-lembaga regulasinya. Kami tidak beranggapan bahwa menghapus peraturan zonasi atau membubarkan FDA saja sudah cukup untuk menciptakan masyarakat yang bebas. Kami adalah anarkis; kami menginginkan penghapusan total terhadap pemerintahan beserta seluruh monopoli dan hak-hak istimewa yang dipertahankannya. Namun, satu-satunya cara agar orang belajar hidup bebas adalah dengan menjalani kehidupan yang sebebas mungkin mulai sekarang, pada saat ini juga, meskipun hanya dalam hal-hal kecil dan di tengah dunia yang secara keseluruhan masih belum bebas. Menoleransi, atau bahkan lebih buruk lagi, mendorong semakin besarnya campur tangan pemerintah dalam kehidupan kita, sekalipun dengan niat baik, hanya akan menumbuhkan ketergantungan yang lebih besar pada negara dan mengurangi kepercayaan pada diri sendiri maupun pada teman-teman kita, yang sesungguhnya merupakan satu-satunya harapan menuju dunia yang lebih bebas. Harapan kami, pamflet ini dapat mendorong kaum anarkis untuk meninggalkan sikap toleran terhadap "solusi-solusi" etatis tersebut dan beralih kepada penekanan yang lebih besar pada kebebasan individu serta inisiatif pribadi.

Mempertanyakan Regulasi

Jim Baker

Masyarakat kita tampaknya kecanduan aturan. Setiap kelompok kepentingan merasa bahwa seandainya saja mereka berhasil memberlakukan undang-undang dan regulasi yang mereka inginkan, atau mencabut aturan yang menguntungkan para pesaing mereka, kehidupan pasti akan menjadi jauh lebih baik. Namun kenyataannya tidak demikian. Semua aturan yang mengikat ini (dan setiap hari semakin banyak lagi yang akan diberlakukan) justru membuat hidup kita semakin rumit. Hippolyte Havel pernah menyindir, "Jika Anda menginginkan sebuah alat yang dapat mengurangi kebebasan tetangga Anda, pergilah ke badan legislatif dan mintalah mereka membuatnya, kalau persediaannya belum tersedia." [1] Para legislator di setiap tingkat pemerintahan tampaknya percaya bahwa mereka dipilih untuk menambahkan sebanyak mungkin sampah hukum ke dalam kumpulan undang-undang yang sudah begitu besar dan saling bertentangan. Kini terdapat begitu banyak hukum yang mencampuri urusan pribadi, lancang, dan represif sehingga hampir setiap aspek kehidupan kita dibatasi oleh berbagai regulasi yang, dalam situasi tertentu, mengharuskan ini, melarang itu, atau sekadar membuat segala sesuatu menjadi lebih rumit. Semua ini menguntungkan kelompok elit pembuat masalah, yaitu para pengacara sekaligus legislator yang menciptakan, menafsirkan, dan memberlakukan aturan-aturan hukum yang sewenang-wenang sekaligus menguntungkan mereka sendiri.

Pada suatu masa, Common Law, yaitu kumpulan kebiasaan sosial yang tampak tetap tetapi sebenarnya lentur, berfungsi sebagai pembatas terhadap kekuasaan sewenang-wenang para raja dan para pembuat undang-undang. Inilah yang dimaksud ketika orang mengutip ungkapan "supremasi hukum, bukan supremasi manusia." Juri tidak dibatasi untuk sekadar mengikuti bunyi harfiah suatu undang-undang atau preseden yang buruk apabila aturan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan yang lebih luas dalam Common Law. Peninjauan yudisial tidak hanya berada di tangan Mahkamah Agung, tetapi juga di tangan hakim atau juri mana pun, yang dapat menjatuhkan putusan dengan menolak tuntutan tidak adil yang lahir dari aturan hukum yang sewenang-wenang. Namun sejak abad ke-19 (dan terlepas dari argumen-argumen Lysander Spooner), kita telah menyerahkan kedaulatan kita kepada negara sedemikian jauh sehingga setiap kehendak badan legislatif, betapapun tidak masuk akalnya gagasan tersebut atau betapapun merugikannya dampaknya, berubah menjadi hukum yang mengikat secara otoriter. Keadilan dalam segala maknanya disingkirkan begitu saja!

Fiksi tentang representasi demokratis tidak mampu menyembunyikan sifat menindas dari permainan hukum ini, terutama bagi kaum individualis yang menolak segala bentuk tirani, baik yang dijalankan oleh mayoritas maupun bentuk lainnya. Meskipun demikian, proses legislasi sendiri masih memberikan secercah kemungkinan bahwa usulan-usulan terburuk, baik yang dibungkus dengan idealisme palsu maupun yang benar-benar didorong oleh kepentingan yang culas, dapat diungkap, diperdebatkan, lalu ditolak. Perdebatan publik dapat menggagalkan pengesahan sebagian rancangan undang-undang atau memungkinkan pengurangan dampak buruknya. Kaum anarkis tentu saja memandang kemungkinan kecil ini dengan sikap skeptis, tetapi peluang tersebut tetap ada. Namun, ada satu bidang dalam praktik negara memberlakukan aturan yang bahkan tidak memiliki faktor penyeimbang tersebut, dan sering kali luput dari pembahasan mengenai sifat represif negara. Bidang itu adalah kerja lembaga-lembaga regulasi, yang dominasinya atas kehidupan kita terus meningkat dan sama mengkhawatirkannya dengan lembaga negara lainnya.

"Sebuah undang-undang yang panjangnya sembilan halaman dan sebuah lembaga yang terdiri atas tiga puluh dua pegawai negeri, setelah lebih dari dua ratus kali amandemen, berubah menjadi undang-undang setebal empat ratus halaman dengan birokrasi yang beranggotakan lebih dari seribu dua ratus orang. Pada akhirnya, muncullah berbagai lembaga besar yang dipenuhi para ahli, yang dalam pengertian ekonomi berfungsi sebagai perencana industri, dan dalam pengertian politik menjadi cabang pemerintahan yang tersendiri." [2]

Ada banyak tugas yang berusaha dijalankan oleh lembaga-lembaga regulasi, sebagaimana dicatat oleh Thomas McCraw, [3] tetapi di sini kita hanya akan membahas dua di antaranya: pengungkapan informasi dan peningkatan kesehatan serta keselamatan. Bidang-bidang regulasi ini sama tuanya dengan masyarakat itu sendiri. Dahulu, fungsi-fungsi tersebut dijalankan melalui dewan-dewan masyarakat yang memastikan standar komunitas dipenuhi dalam keadaan-keadaan tertentu atau menyediakan pendapat para ahli ketika pengetahuan umum tidak memadai. Sejak masa ketika pengetahuan khusus masih menjadi ranah para tetua dan dukun, manusia telah bergantung pada keahlian para spesialis. Orang perlu belajar melakukan kegiatan yang sulit atau berbahaya melalui bantuan mereka yang memiliki keahlian yang diperlukan. Sebagai contoh, aturan yang menjamin mutu dan harga roti berada di bawah kendali komunitas bahkan sebelum Abad Pertengahan. 

Di dunia yang kompleks, diperlukan perlindungan terhadap benda-benda dan tindakan-tindakan yang dapat membahayakan kita tanpa kita sadari, seperti produk atau praktik yang diketahui memang berbahaya secara inheren; hal-hal yang dimaksudkan untuk kebaikan tetapi kemudian terbukti berbahaya berdasarkan pengalaman, seperti asbes; atau produk dan praktik yang menjadi berbahaya karena tindakan curang orang-orang yang tidak bermoral. Kaum anarkis individualis, meskipun sering diejek sebaliknya, tidak serta-merta secara naif percaya pada kebaikan alami semua manusia. Bahkan dalam situasi sosial yang ideal, yang bebas dari pengaruh kelas dan kapital yang mendistorsi kehidupan, kelemahan manusia tetap akan menimbulkan berbagai persoalan, meskipun tentu jauh lebih sedikit daripada sekarang. [4] Penipuan dan pemalsuan kemungkinan akan selalu menjadi godaan, sementara bahaya-bahaya alamiah tentu akan tetap ada sebagaimana sebelumnya. Merupakan tanggung jawab suatu komunitas untuk membantu orang menghadapi persoalan-persoalan tersebut, tetapi bukan dengan sekadar melarang berbagai hal. Seorang penipu yang telah terbongkar tidak lagi dapat menipu; ia bukan lagi seorang penipu. Demikian pula, kenyataan bahwa sesuatu berpotensi berbahaya bukanlah alasan yang cukup untuk melarangnya. Justru, produk yang benar-benar efektif atau kegiatan yang memberikan kenikmatan sering kali memang mengandung risiko. Konsumenlah yang harus mempertimbangkan risiko tersebut dan mengambil tindakan pencegahan yang sesuai, bukan pemerintah yang melindungi sekumpulan orang bodoh dari segala sesuatu di luar bentuk kehidupan yang paling aman dan paling hambar.

Persoalan regulasi, yang pada pandangan pertama tampak sarat dengan otoritas yang menjijikkan bagi kaum anarkis, sebenarnya tidak sesederhana yang terlihat. Ada tak terhitung banyaknya situasi dalam kehidupan kita di mana individu menghadapi bahaya akibat ketidaktahuan, kekeliruan, atau tipu daya orang lain. Tidak seorang pun, betapapun tinggi pendidikan atau luas pengetahuannya, dapat sepenuhnya mengandalkan pengetahuan pribadi atau akal sehatnya sendiri untuk selalu mengambil keputusan yang tepat dalam setiap keadaan. Orang membutuhkan perlindungan yang dapat diandalkan terhadap dampak penipuan, fanatisme, dan kebodohan dalam masyarakat, sekaligus sumber informasi yang tepercaya agar mereka dapat membuat pilihan secara cerdas. Sebagai contoh, regulasi yang mewajibkan produsen mencantumkan label secara lengkap pada produknya sehingga konsumen dapat mengetahui apakah produk tersebut mengandung bahan-bahan yang berbahaya, atau yang mengharuskan produsen mengungkapkan secara jujur keterbatasan maupun bahaya yang melekat pada barang dagangannya, jelas memiliki nilai yang nyata.

Mekanisme pengungkapan informasi semacam ini sepenuhnya sejalan dengan anarkisme, karena tidak perlu membatasi kebebasan produsen, sekaligus memungkinkan masyarakat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang memadai mengenai apakah mereka akan menggunakan suatu produk atau jasa. Perlu ditegaskan bahwa tujuannya bukanlah mencegah orang membuat pilihan yang bodoh atau bahkan tidak bertanggung jawab, karena apabila memang itulah yang sungguh mereka inginkan, mereka seharusnya bebas melakukannya. Tujuannya adalah memungkinkan pilihan tersebut dibuat secara sadar dan disengaja, dengan memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan tersedia. Dari sudut pandang anarkis, tidak menjadi soal apakah seseorang sedang mempertimbangkan penggunaan narkotika rekreasional yang ilegal atau menyelam scuba di antara hiu, selama hal itu benar-benar merupakan pilihannya sendiri yang bebas. Namun, tentu lebih baik apabila mereka dapat membuat keputusan yang didasarkan pada informasi yang memadai, dengan memahami sepenuhnya bahaya maupun keterbatasannya, di samping kemungkinan kepuasan yang dapat diperoleh dari pengalaman tersebut. Seorang anarkis menghendaki agar tidak seorang pun dimanipulasi atau dipaksa ketika mengambil keputusan pribadi yang jujur. Informasi yang tersedia harus akurat (dan mudah dipahami), keuntungan dan kerugiannya harus dipertimbangkan secara jujur, serta kemungkinan akibatnya dijelaskan dengan jelas. Bias moral maupun pendapat praktis orang lain seharusnya tidak memiliki bobot apa pun, kecuali sejauh pengetahuan mereka mengenai suatu produk atau pengalaman memang lebih luas daripada pengetahuan kita sendiri. Pendapat semacam itulah, yang harus diupayakan seobjektif mungkin, yang kita harapkan dari para ahli.

Lantas, haruskah kita menerima suatu bentuk regulasi? Bakunin bergulat dengan persoalan peran nasihat para ahli dan otoritas dalam esainya Authority and Science: "Apakah ini berarti bahwa saya menolak semua bentuk otoritas? Sama sekali tidak. Dalam urusan sepatu, saya mengakui otoritas pembuat sepatu; mengenai rumah, kanal, atau jalur kereta api, saya berkonsultasi dengan arsitek atau insinyur. Untuk pengetahuan khusus semacam itu, saya meminta pendapat seorang 'cendekiawan'. Namun saya tidak membiarkan arsitek maupun 'cendekiawan' tersebut memaksakan otoritas mereka kepada saya. Saya mendengarkan mereka secara sukarela dan dengan segala penghormatan yang layak diberikan kepada kecerdasan serta pengetahuan mereka, sambil tetap mempertahankan hak saya yang tak terbantahkan untuk mengkritik dan menolak pendapat mereka... Saya tidak mengakui adanya otoritas yang tidak mungkin salah, bahkan dalam persoalan-persoalan khusus..." [5] Bakunin juga mengamati bahwa kita semua tunduk pada hukum-hukum alam, tetapi tidak harus tunduk pada ilmu pengetahuan manusia, yang selalu merupakan penafsiran terhadap hukum-hukum tersebut dan karena itu tidak pernah sempurna serta selalu bersifat tentatif. Hukum-hukum alam akan tetap berlaku, apa pun yang kita pilih untuk percayai, dan nasihat para ahli dapat membantu kita menghindari konsekuensi yang tak terelakkan dari suatu kekeliruan. Namun, yang terpenting adalah bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan individu yang mencari pengetahuan itu sendiri, bukan di tangan para ahli. Ketika kita menempatkan diri di bawah otoritas seorang ahli, kita jatuh ke dalam jurang penghambaan. Di jurang itulah lembaga-lembaga regulasi berusaha mengurung kita. Dengan membuat kita bergantung pada kekuasaan para ahli dan otoritas, mereka memperbudak kita semua. Akibatnya, yang berlaku adalah kekuasaan manusia, bukan supremasi hukum, dalam pengertian paling buruk dari pepatah lama tersebut.

Saat ini, lembaga-lembaga regulasi menjalankan dua fungsi sekaligus: memberikan nasihat dan memaksa. Mereka bukan hanya memberi tahu kita mengenai standar-standar yang menurut para ahli dapat diterima, tetapi juga memaksa setiap orang, suka atau tidak, untuk mematuhinya. Hal ini mungkin tampak bermanfaat ketika yang dibatasi adalah kapitalis industri raksasa yang rakus (meskipun terlalu sering lembaga regulasi justru dikooptasi oleh kapitalis yang seharusnya mereka awasi). Tentu saja, contoh bagaimana industri kayu memperlakukan hutan-hutan tua di Amerika Serikat membuat kita semua berharap ada sesuatu yang "mengatur", yakni menghentikan penghancuran yang tidak dapat dipulihkan itu. Namun, di sisi lain, bisa saja seorang petani kecil yang berada di ambang kesulitan ekonomi justru dipaksa gulung tikar karena keputusan birokrasi yang sama menetapkan bahwa ia tidak boleh menebangi kawasan semak belukar berusia tujuh puluh tahun di lahannya. Bagi seorang birokrat atau penganut absolutisme ekologis, pohon adalah pohon, dan persoalannya selesai sampai di situ. Akan tetapi, kebanyakan orang lebih memilih agar mereka yang kaya dan tidak bertanggung jawab dikenai beban yang jauh lebih besar, terutama dalam bentuk biaya, sebagai upaya untuk mencegah tindakan mereka, sementara orang-orang kecil diperlakukan dengan lebih bijaksana dan adil. Selain itu, setiap perkara seharusnya diperiksa secara menyeluruh berdasarkan dampaknya yang nyata, bukan sekadar berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang bersifat hipotetis, sebelum mereka dilarang melakukan sesuatu yang sebenarnya bermanfaat bagi diri mereka. Terdapat perbedaan yang nyata dalam hal skala, maksud, dan dampak antara kedua kasus tersebut, meskipun keduanya dihambat oleh regulasi yang sama persis. Inilah yang sering disebut sebagai "persamaan di hadapan hukum." Solusi yang paling sederhana, yakni tidak mengatur keduanya sama sekali, justru menimbulkan persoalan lain, sebagaimana ditunjukkan oleh contoh industri kayu, industri minyak, dan berbagai industri lainnya.

Dalam praktiknya, pihak yang besar, yang didorong oleh motif keserakahan dan memiliki sumber daya untuk memainkan permainan hukum, memiliki peluang besar untuk mengakali bahkan regulasi yang paling ketat sekalipun. Sebaliknya, orang-orang kecil, sekalipun secara hukum memiliki peluang untuk membela diri, sering kali tetap terhalang oleh mahalnya biaya pembelaan hukum (atau sekadar oleh kerumitan regulasi yang ditebarkan para regulator di hadapan mereka). Pada akhirnya, proses ini hanyalah cerminan dari ketimpangan yang lebih besar dalam masyarakat kita, sehingga lebih banyak menindas daripada membantu individu. Bahkan seandainya lembaga-lembaga regulasi itu efektif dalam hal-hal lainnya, ketimpangan kelas dan pendapatan ini tetap akan memastikan bahwa pengaruh mereka bersifat merugikan. Namun, telah diakui secara luas bahwa regulasi negara bagian maupun federal bukan hanya gagal mencapai tujuan yang mereka nyatakan sendiri, tetapi juga telah berkembang menjadi rimba birokrasi yang sedemikian rumit sehingga justru menghambat solusi-solusi yang semula hendak mereka wujudkan.

Salah satu penyebab utama kegagalan tersebut adalah kekakuan yang melekat dalam penerapan setiap regulasi. Inilah kelemahan khas dari setiap bentuk otoritas. Para pejabat negara menjadikan aturan-aturan sewenang-wenang sebagai semacam fetisisme dan menjadikan konsistensi yang membabi buta sebagai sebuah keharusan, sehingga sarana akhirnya dianggap lebih penting daripada tujuan. Setelah suatu aturan ditetapkan, aturan itu akan terus diterapkan bahkan ketika tujuan yang semula hendak dicapai jelas-jelas telah diputarbalikkan. Seandainya suatu lembaga menangani setiap perkara dengan tujuan mencapai hasil yang adil dan efektif melalui cara-cara yang masuk akal, alih-alih menjadikannya kesempatan untuk memaksa kenyataan agar sesuai dengan tuntutan kaku regulasi mereka, mungkin masih ada sedikit manfaat yang dapat dihasilkan. Sekelompok penengah (arbiters), seperti yang digambarkan oleh Kropotkin, [6] yang benar-benar bertujuan menyelesaikan persoalan, bukan menciptakannya, mungkin dapat bekerja dengan baik. Namun, tangan mati birokrasi negara membuat hal itu mustahil. Akibatnya, seluruh proses berubah menjadi permainan tanpa jiwa, sama seperti permainan hukum para pengacara, di mana hasil akhirnya dikorbankan demi kerumitan prosedur. Ketiadaan penilaian yang sungguh-sungguh menyebabkan aturan-aturan yang keliru diterapkan secara sewenang-wenang dan bersifat menghukum, sehingga menghasilkan penyelesaian yang hanya memenuhi standar paling rendah, padahal semuanya dicapai melalui upaya dan biaya yang besar namun sama sekali tidak diperlukan.

Dengan demikian, proses regulasi, sebagaimana dikelola oleh negara, bukan hanya bersifat mencampuri urusan pribadi, memaksa, dan tidak adil, tetapi juga tidak efektif. [7] Bahkan, sering kali proses tersebut justru memperburuk keadaan yang semula ingin diperbaikinya. Karena itu, kita sampai pada kesimpulan bahwa regulasi (baik yang dijalankan oleh pemerintah maupun bentuk lainnya) memang tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Lalu, apa yang harus dilakukan? Jawaban sederhana kaum libertarian adalah: "Hapuskan regulasi!" Hentikan saja seluruh proses tersebut dan biarkan segala sesuatu menata dirinya sendiri. Kaum anarkis filosofis mungkin akan menyetujuinya, karena gagasan itu sejalan dengan prinsip-prinsip anarkisme. Akan tetapi, mereka yang menginginkan masyarakat yang dapat direvolusionerkan secara nyata, bukan sekadar masyarakat utopis yang mustahil diwujudkan, mungkin akan ragu. Meskipun regulasi memang tidak berhasil, persoalan-persoalan yang hendak dipecahkannya tetap nyata adanya. Karena itu, kita harus menolak bukan hanya regulasi itu sendiri, tetapi juga pendekatan laissez-faire yang membiarkan orang-orang yang tidak bermoral maupun mereka yang tersesat terus menghalangi kebutuhan dan hak-hak orang lain.

Penolakan kaum anarkis individualis terhadap setiap tindakan yang bersifat memaksa dan mencampuri urusan pribadi (meskipun tidak selalu terhadap korporasi, walaupun korporasi itu sendiri mungkin terdiri atas individu-individu yang berasosiasi secara sukarela) secara implisit juga berarti menolak sistem lama berupa pengendalian oleh komunitas yang mengatur berbagai hal sebelum munculnya negara modern. Bahkan, seruan-seruan mengenai "komunitas" dan "konsensus" yang kini kerap dikemukakan oleh berbagai kalangan reformis, alih-alih menandai kebebasan individu, justru menyerukan kembalinya penindasan di tingkat lokal serta intoleransi sempit yang selama beberapa generasi telah diperangi oleh kaum anarkis dan para pemberontak lainnya sebagai "mentalitas kota kecil" dan moralitas Victoria yang menindas. Sebagaimana sering terjadi, kaum "radikal" semacam ini akhirnya tidak lagi dapat dibedakan dari kaum reaksioner sejati, sebagaimana terlihat pada monster Dworkin/Comstock. Pemaksaan dan campur tangan yang didorong oleh prasangka, terutama ketika dibungkus dengan niat baik, harus dihindari dengan sangat hati-hati. Sebaliknya, jalan keluarnya mungkin terletak pada pemisahan dua fungsi dalam sistem regulasi. Fungsi pengungkapan informasi seharusnya diambil alih oleh kelompok-kelompok sukarela yang dapat menguji, menyelidiki, dan menganalisis berbagai produk maupun kegiatan, lalu menerbitkan laporan yang seobjektif mungkin untuk masyarakat. Keberpihakan yang tak terelakkan dalam laporan-laporan tersebut akibat sudut pandang kelompok penyelidik dapat dikurangi melalui pernyataan yang jujur mengenai posisi kelompok itu sendiri, serta dengan adanya beberapa organisasi pengujian yang berjalan secara paralel, namun tidak bersifat "resmi" maupun saling bersaing. Adapun praktik regulasi beserta penegakannya yang bersifat memaksa sebagai tindak lanjut dari hasil penyelidikan tersebut seharusnya dihapuskan sama sekali. Individulah yang kemudian bertanggung jawab memanfaatkan laporan dari satu atau beberapa kelompok pengungkapan informasi tersebut agar dapat memberikan persetujuan berdasarkan informasi yang memadai. Tidak seorang pun memiliki hak untuk menyensor atau menghalangi interaksi bebas antarindividu.

Di sisi lain, setiap kali muncul bahaya yang nyata dan langsung sebagai akibat dari niat ataupun tindakan individu maupun kelompok (termasuk korporasi), individu dan kelompok lain harus tetap memiliki tanggung jawab untuk membela diri terhadap tindakan yang bersifat menyerang atau mencampuri hak mereka, bahkan sampai pada kesiapan mengambil tindakan pencegahan apabila keadaan memang mengharuskannya. Sekilas, pandangan ini mungkin tampak sangat menyimpang dari prinsip-prinsip anarkisme individualis dan doktrin non-intervensi. Namun sesungguhnya tidak demikian. Jawabannya bukanlah seperangkat "undang-undang" atau regulasi yang telah ditentukan sebelumnya, melainkan tanggapan yang jujur dan langsung dari individu atau kelompok terhadap ancaman yang segera terjadi atau terhadap pelanggaran yang secara jelas bersifat berat dan/atau tidak dapat dipulihkan terhadap seseorang atau suatu wilayah (termasuk, misalnya, pembakaran atau perusakan ekologis terhadap lingkungan tempat hidup suatu masyarakat). Ketika situasi semacam itu muncul (dan tentu bijaksana apabila tersedia mekanisme konsultasi tertentu untuk mencegah kepanikan yang berlebihan seperti kisah Chicken Little), tanggapan yang diberikan harus tegas dan langsung. Benjamin Tucker menjelaskan persoalan ini dengan sangat baik: "Kebebasan dalam segala keadaan, demikian kata kaum anarkis. Jangan gunakan kekerasan kecuali terhadap pihak yang melakukan penyerangan; dan dalam kasus-kasus ketika sulit menentukan apakah orang yang dituduh benar-benar merupakan penyerang atau bukan, tetap jangan gunakan kekerasan, kecuali apabila kebutuhan untuk mengambil keputusan seketika begitu mendesak sehingga kita harus melakukannya demi menyelamatkan diri kita sendiri [atau, sebagaimana dalam kasus anak-anak maupun individu-individu tertentu yang lebih lemah dan tidak mampu melindungi diri mereka sendiri]. [8] Dan dalam sedikit kasus ketika kita memang harus menggunakan kekerasan, lakukanlah secara terus terang dan jujur, dengan mengakuinya sebagai suatu kebutuhan, tanpa berusaha menyelaraskan tindakan tersebut dengan cita-cita politik apa pun atau membangun teori yang dibuat-buat mengenai suatu negara atau kolektivitas yang memiliki hak istimewa dan kewenangan lebih tinggi daripada individu maupun kelompok individu, serta dibebaskan dari prinsip-prinsip etika yang justru diharapkan dipatuhi oleh setiap individu." [9]

Regulasi sebagai regulasi, sebagaimana diberlakukan oleh negara kepada kita, tidak dapat diterima. Bahkan regulasi lebih bermasalah daripada banyak undang-undang, yang setidaknya masih melalui proses perdebatan politik dan menyediakan jalur hukum untuk mengajukan keberatan. Regulasi berada di bawah kendali sewenang-wenang dan sering kali berubah-ubah sesuai kehendak para pejabat rendahan (seperti pekerja sosial, inspektur kesehatan, dan sebagainya). Mereka hampir selalu dapat menemukan suatu "pelanggaran" dalam situasi apa pun, tergantung apakah mereka kebetulan tidak menyukai seseorang, ingin memamerkan secuil kewenangan yang mereka miliki, atau sekadar sedang bertengkar dengan pasangan mereka pada pagi itu. Banyaknya aturan dalam berbagai kode regulasi hampir menjamin bahwa setiap keadaan yang sebenarnya normal pun dapat dianggap sebagai pelanggaran. Begitu suatu "pelanggaran" ditetapkan, seluruh kekuasaan negara yang begitu menindas akan diarahkan kepada individu atau kelompok yang malang tersebut. Dalam keadaan seperti itu, memperoleh pemulihan, atau bahkan sekadar kesempatan untuk didengar secara adil, jauh lebih sulit daripada dalam perkara pidana biasa. Salah satu alasannya adalah bahwa hampir selalu ada pelanggaran terhadap satu aturan atau aturan lainnya. Apakah keadaan yang dimaksud benar-benar berbahaya atau keliru, atau sekadar tampak tidak sesuai, sama sekali tidak menjadi persoalan; yang diperhitungkan adalah aturannya, bukan kenyataan yang sebenarnya.

Sebagai contoh, kode bangunan yang sangat represif bukan hanya membatasi kebebasan para pembangun yang berani bereksperimen, kreatif, atau sekadar memiliki selera yang baik ("tetapi itu tidak sesuai dengan kode bangunan!!!"), melainkan juga telah menciptakan kelangkaan perumahan murah yang serius, yang turut menyebabkan persoalan "tunawisma" yang kita hadapi saat ini. Memang terdapat banyak faktor yang berperan, tetapi salah satu yang utama adalah pemaksaan tanpa pikir panjang atas standar hidup borjuis kepada semua orang. Sebagaimana dikemukakan oleh James Stevens Curl ketika membahas persoalan perumahan di Oxford: "Penyematan istilah 'kawasan kumuh' itu sendiri mencerminkan cara pandang kelas menengah terhadap rumah-rumah deret, di mana ukuran-ukuran yang berlaku bagi lingkungan mewah diterapkan pada keadaan yang sederhana." Hal tersebut, ditambah dengan semboyan yang menempatkan "keselamatan" di atas segala pertimbangan lain (artinya, lebih baik tidak memiliki rumah sama sekali daripada memiliki rumah yang suatu saat, dalam keadaan tertentu, mungkin tidak aman), telah menjadi faktor penting yang menghancurkan berbagai cara yang selama berabad-abad digunakan oleh masyarakat miskin untuk memperoleh tempat berlindung. Harus tunduk pada sekian banyak bentuk penindasan semacam ini demi hasil yang akhirnya diperoleh sungguh tidak masuk akal. Pengorbanannya jelas tidak sebanding dengan manfaatnya. Meskipun persoalan-persoalan sosial yang hendak diatasi melalui regulasi memang nyata, obat yang ditawarkan tampaknya justru lebih buruk daripada penyakitnya. Kita harus mengakui bahwa sebaik apa pun niat yang melatarbelakanginya, kenyataan tersebut tidak dapat disangkal. Seandainya liberalisme benar-benar bekerja sebagaimana yang dicita-citakan, mungkin saya tidak akan menjadi seorang anarkis. Namun, dalam keadaan yang ada sekarang, satu-satunya jawaban terhadap pertanyaan, "Haruskah kita diatur?", adalah "tidak."

Deregulasi Pelayanan Kesehatan

Joe Peacott

Pendahuluan

Sama seperti pemerintah beserta para pendukungnya menganggap diri mereka paling berwenang menentukan bagaimana dan di mana kita harus tinggal, atau jenis obat-obatan rekreasional apa yang boleh kita gunakan, lalu memberlakukan berbagai undang-undang untuk mengendalikan aspek-aspek tersebut dalam kehidupan kita, negara juga menempatkan dirinya sebagai penjaga kesehatan masyarakat dan mengatur di mana, bagaimana, serta dari siapa kita boleh memperoleh pelayanan kesehatan. Melalui berbagai undang-undang beserta lembaga-lembaga pengaturnya, pemerintah menentukan jenis pelayanan kesehatan apa yang boleh diberikan, siapa yang berhak memberikannya, di mana para penyedia layanan tersebut boleh merawat pasien, serta di mana, dari siapa, dan dalam kondisi apa kita boleh membeli obat-obatan. Regulasi-regulasi ini diklaim bertujuan melindungi pengguna pelayanan kesehatan agar tidak menerima perawatan yang tidak kompeten, ceroboh, atau berbahaya, sekaligus mencegah mereka membahayakan diri sendiri dengan menggunakan obat-obatan tanpa terlebih dahulu meminta nasihat para ahli.

Namun, hasil utama dari pengendalian negara melalui regulasi terhadap praktik pelayanan kesehatan bukanlah perlindungan terhadap kesehatan para pengguna pelayanan kesehatan, melainkan perlindungan terhadap monopoli pasar yang dinikmati para tenaga kesehatan, produsen obat, dan penyedia layanan kesehatan lainnya yang telah memperoleh persetujuan negara. Monopoli yang ditegakkan pemerintah ini bukan saja menyebabkan biaya pelayanan dan obat-obatan menjadi sangat mahal sehingga para penyedia layanan dan perusahaan farmasi meraup keuntungan yang luar biasa besar, tetapi juga sangat membatasi ragam pelayanan kesehatan dan obat-obatan yang tersedia bagi masyarakat. Banyak pengkritik beranggapan bahwa solusi atas berbagai persoalan dalam sistem pelayanan kesehatan adalah pemerintah harus mengaturnya dengan lebih ketat dan menanggung pembiayaannya melalui semacam sistem pelayanan kesehatan nasional. Saya tidak sependapat.

Dalam tulisan ini saya berpendapat, dan akan berusaha menunjukkan, bahwa masyarakat akan memperoleh pelayanan dan produk kesehatan yang lebih mudah diakses, lebih beragam, lebih murah, dan lebih bermutu apabila pasar pelayanan kesehatan tidak diatur oleh pemerintah mana pun. Mempertanyakan hak negara untuk mengendalikan pelayanan kesehatan, serta menuntut kebebasan untuk menentukan sendiri bagaimana, di mana, dan dengan siapa kita ingin merawat tubuh kita (sebagaimana kita menuntut kebebasan seksual dan hak aborsi), merupakan tantangan mendasar terhadap anggapan bahwa negara dapat mengurus kita lebih baik daripada kita mengurus diri kita sendiri. Deregulasi pelayanan kesehatan, bahkan jika masih berlangsung di tengah kendali negara atas bidang-bidang kehidupan lainnya, bukan hanya akan meningkatkan kesehatan dan memperluas kebebasan kita dalam bidang ini. Deregulasi juga dapat menjadi contoh pendekatan non-negara dalam menyelesaikan berbagai persoalan lain yang kita hadapi, dan mungkin menjadi salah satu langkah menuju masyarakat yang sepenuhnya bebas dari campur tangan negara.

Deregulasi Dokter: Runtuhnya Sistem Perizinan Profesi

Salah satu cara terpenting pemerintah mencampuri pasar pelayanan kesehatan adalah melalui sistem perizinan profesi yang diberlakukan negara terhadap dokter, perawat, dan penyedia pelayanan kesehatan lainnya. Meskipun negara dan kalangan profesional mengklaim bahwa perizinan diperlukan untuk melindungi masyarakat, pada kenyataannya sistem tersebut terutama melindungi para tenaga kesehatan itu sendiri dari persaingan. Secara historis, tuntutan agar diberlakukannya perizinan bukan datang dari para pengguna pelayanan kesehatan, melainkan dari para praktisi yang ingin memperoleh izin tersebut.

Perizinan profesi yang diwajibkan negara menjamin monopoli di pasar pelayanan kesehatan bagi mereka yang berhasil meyakinkan negara bahwa merekalah penyembuh resmi dalam suatu masyarakat. Undang-undang perizinan semacam ini mengkriminalisasi praktik kedokteran (atau keperawatan, atau fisioterapi, dan sebagainya) oleh siapa pun yang tidak memperoleh izin resmi dari negara. Apa yang dianggap sebagai praktik profesi tersebut, serta persyaratan untuk memperoleh izin, tentu saja ditentukan oleh dewan-dewan regulator yang anggotanya terdiri atas para profesional berizin itu sendiri. Dengan secara efektif melarang jenis-jenis penyedia pelayanan kesehatan lainnya, serta mengatur kegiatan mereka yang telah memperoleh izin, berbagai profesi kesehatan mampu membatasi persaingan di bidangnya masing-masing, sehingga meningkatkan status, pendapatan, serta kekuasaan sosial dan politik mereka.

Dokter konvensional di Amerika Serikat seluruhnya merupakan dokter allopathic (MD) atau dokter osteopathic (DO). Akan tetapi, pengobatan allopathic dan osteopathy bukanlah satu-satunya model pelayanan kesehatan. Berbagai aliran seperti homeopathy, naturopathy, pengobatan tradisional Tiongkok dan akupunktur, serta Christian Science, menawarkan model penyembuhan dan pemeliharaan kesehatan yang berbeda, dan telah lama dianut oleh banyak orang, baik di Amerika Serikat maupun di berbagai belahan dunia. Sebelum munculnya undang-undang perizinan profesi kedokteran, terdapat beragam aliran dan praktisi pelayanan kesehatan di negara tersebut. Namun, praktik berbagai bentuk pelayanan kesehatan yang disebut sebagai "pengobatan alternatif" itu telah dibatasi secara ketat oleh monopoli yang didukung negara dan dikuasai oleh para dokter MD dan DO, yang disebut sebagai praktisi "ilmiah". Undang-undang perizinan bagi perawat, fisioterapis, dan tenaga kesehatan lain yang bukan dokter juga didasarkan pada pandangan kedokteran "ilmiah" tersebut.

Berbagai tenaga kesehatan yang memiliki izin praktik sangat menjaga wilayah profesinya dan dengan senang hati melibatkan negara setiap kali ada pendatang baru yang menantang monopoli mereka. Sebagai contoh, di Massachusetts, Board of Registration in Nursing menjatuhkan sanksi kepada seorang bidan awam yang mendampingi persalinan di rumah dengan mencabut izin praktik keperawatannya (ia juga merupakan seorang perawat terdaftar atau Registered Nurse (RN)), sehingga ia tidak lagi dapat bekerja sebagai perawat. Tindakan tersebut hanyalah bagian dari upaya yang lebih luas dari kalangan perawat untuk menggantikan praktik kebidanan awam yang saat itu tidak diatur dengan praktik bidan perawat (nurse-midwifery) yang berizin dan dibatasi. Seperti yang dapat diduga, upaya-upaya untuk membatasi penyediaan layanan kesehatan semacam ini selalu dibenarkan dengan dalih melindungi "kesehatan masyarakat."

Lalu, apa dampak nyata dari undang-undang dan regulasi mengenai perizinan tersebut terhadap pelayanan kesehatan? Pertama, peraturan-peraturan itu secara drastis membatasi keberagaman penyedia layanan kesehatan yang tersedia bagi masyarakat. Meskipun para praktisi pengobatan alternatif masih diizinkan berpraktik di beberapa tempat, berbagai pembatasan ketat dikenakan terhadap kegiatan mereka. Bahkan, sekadar memberikan nasihat kepada seorang pasien dapat dianggap sebagai "praktik kedokteran" yang melanggar hukum apabila dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki izin resmi. Selain itu, perusahaan asuransi, yang berusaha melindungi keuntungan mereka dengan meminimalkan risiko dan menghindari kemungkinan tuntutan hukum, pada umumnya mengikuti rekomendasi para ahli yang disetujui pemerintah dan enggan menanggung biaya pelayanan yang tidak diberikan oleh praktisi medis konvensional. Tidak diragukan bahwa kedokteran ilmiah telah membantu menyembuhkan banyak orang, dan bahwa antibiotik serta obat pereda nyeri telah memberikan sumbangan besar bagi kesejahteraan banyak orang. Namun, berbagai bentuk pelayanan kesehatan alternatif juga telah membantu banyak orang, dan setiap individu seharusnya bebas memilih jenis pelayanan kesehatan yang mereka inginkan.

Selain melindungi para praktisi kedokteran ilmiah dari persaingan pihak luar, undang-undang perizinan juga memungkinkan mereka membatasi jumlah praktisi di bidang mereka sendiri. Dengan mengatur persyaratan perizinan, dewan kedokteran yang dikendalikan oleh para dokter dapat membatasi jumlah lulusan sekolah kedokteran melalui persyaratan akreditasi terhadap sekolah-sekolah kedokteran, yang sekali lagi diawasi oleh para dokter berizin itu sendiri. Demikian pula, dewan kedokteran menetapkan persyaratan yang sangat ketat bagi lulusan sekolah kedokteran luar negeri demi semakin melindungi diri mereka dari persaingan. Kelangkaan buatan yang tercipta akibat pembatasan jumlah lulusan kedokteran ini meningkatkan permintaan terhadap setiap praktisi, sekaligus memungkinkan para dokter mengenakan biaya yang sangat tinggi atas jasa mereka yang langka. Mengizinkan setiap orang membuktikan kompetensinya di bidang yang mereka tekuni, tanpa memandang latar belakang pendidikan formalnya, serta menghapus standar ganda yang diterapkan terhadap lulusan sekolah kedokteran luar negeri, memang tidak akan menyelesaikan seluruh persoalan akses yang ditimbulkan oleh sistem perizinan. Namun, setidaknya langkah tersebut akan membantu meningkatkan jumlah dokter konvensional yang tersedia sekaligus menurunkan biaya pelayanan kesehatan.

Sebagian dokter berpendapat bahwa mereka perlu mengenakan biaya yang sangat tinggi karena harus menanggung utang besar setelah menyelesaikan pendidikan kedokteran. Memang ada benarnya argumen tersebut. Namun, jika melihat gaya hidup sebagian besar dokter, jelas bahwa mereka memperoleh penghasilan yang cukup bukan hanya untuk melunasi utang pendidikan mereka, tetapi juga untuk menikmati taraf hidup yang sangat nyaman. Solusi atas mahalnya biaya pendidikan bukanlah membebankan biaya tersebut kepada pasien ataupun kepada pihak ketiga (terutama para pembayar pajak). Penghapusan sistem perizinan akan menghapus pula sistem akreditasi sekolah kedokteran yang dikendalikan oleh para dokter. Hal ini akan membuka peluang berdirinya lebih banyak sekolah kedokteran, program pelatihan, maupun berbagai bentuk pemagangan, sehingga biaya pendidikan tenaga kesehatan, baik bagi dokter yang menjalankan kedokteran ilmiah maupun praktisi pengobatan alternatif, akan menjadi lebih terjangkau.

Para penentang penghapusan sistem perizinan berpendapat bahwa tanpa regulasi negara terhadap pelayanan kesehatan, orang-orang yang tidak kompeten dan para dukun palsu akan memanfaatkan konsumen yang kurang memahami persoalan kesehatan. Mereka mengklaim bahwa pengawasan semacam itu menjamin adanya pendidikan yang memadai, praktik yang kompeten, serta jalur hukum bagi korban ketidakmampuan atau penipuan, melalui pengaturan mengenai siapa yang boleh menjalankan praktik kedokteran dan penyediaan mekanisme untuk menjatuhkan sanksi kepada dokter yang melakukan pelanggaran. Akan tetapi, sistem perizinan bukanlah cara terbaik, apalagi satu-satunya cara, untuk menjamin mutu penyedia layanan kesehatan. Bukan hanya karena para profesional berizin, melalui dewan registrasi mereka, sering kali justru melindungi rekan-rekan sejawatnya dari hukuman ketika mereka merugikan pasien, tetapi juga karena gugatan hukum terhadap dokter, terutama yang diajukan oleh orang-orang miskin dan mereka yang berpendidikan rendah, sering kali sulit diajukan dan bahkan lebih sulit lagi dimenangkan di pengadilan.

Cara yang lebih baik untuk menilai penyedia layanan kesehatan adalah menggunakan metode yang lazim dipakai konsumen ketika memilih berbagai jasa lainnya, yaitu melalui rekomendasi dari mulut ke mulut dan lembaga informasi swasta. Dokter yang buruk, sebagaimana restoran yang buruk, akan menjadi bahan pembicaraan dan ulasan para pelanggan yang tidak puas, sehingga mereka akan dipaksa memperbaiki pelayanannya atau akhirnya gulung tikar. Selain itu, individu maupun perusahaan swasta dapat mengambil peran dalam mengevaluasi dan memberi penilaian terhadap para dokter, sebagaimana yang dilakukan Consumers Union melalui majalahnya, Consumer Reports. People's Medical Society bahkan telah menyediakan direktori dokter berdasarkan negara bagian yang disusun dari rekomendasi para anggotanya. Layanan lain, seperti Planetree Health Resource Center di San Francisco, menyediakan berkas informasi bagi para pengguna layanan kesehatan yang memuat berbagai keterangan mengenai penyakit maupun persoalan kesehatan, baik yang bersumber dari jurnal ilmiah kedokteran maupun dari sumber-sumber alternatif. Dengan demikian, masyarakat memperoleh informasi yang diperlukan untuk menilai kompetensi dan kejujuran dokter yang mereka pilih.

Penghapusan pengawasan negara terhadap para penyedia layanan kesehatan memang dapat meningkatkan risiko bagi orang yang mencari tenaga kesehatan. Masyarakat tidak lagi dapat bergantung pada perlindungan pemerintah, yang selama ini pun sebenarnya tidak memadai, untuk melindungi mereka dari praktisi yang tidak kompeten atau berbahaya. Pasar bebas dalam pelayanan kesehatan menuntut setiap orang lebih menjaga dirinya sendiri daripada mengandalkan negara untuk melindunginya. Namun, ketidakpastian baru yang muncul dalam sistem semacam itu, beserta meningkatnya tuntutan akan tanggung jawab pribadi, akan diimbangi oleh kebebasan yang jauh lebih besar dalam memilih berbagai pilihan layanan kesehatan. Pertukaran tersebut layak diterima, meskipun disertai risiko yang lebih besar serta kebutuhan akan waktu dan usaha tambahan untuk memastikan mutu pelayanan kesehatan dalam sistem yang tidak diatur oleh negara.

Deregulasi Obat-obatan

Ketentuan dalam undang-undang dan regulasi perizinan yang, lebih dari aturan lainnya, memaksa begitu banyak orang untuk menggunakan jasa dokter berlisensi adalah aturan yang membatasi kewenangan meresepkan berbagai jenis obat hanya kepada dokter MD dan DO (serta dalam beberapa kasus, perawat praktisi (nurse practitioner) dan asisten dokter (physician assistant)). Ketidakmampuan memperoleh obat tanpa resep dokter menghalangi orang untuk mengobati dirinya sendiri dan sekaligus meningkatkan pendapatan para dokter, karena masyarakat dipaksa berkonsultasi dengan mereka sebelum dapat memperoleh pengobatan yang ingin digunakan. Persyaratan resep ini hanyalah salah satu dari sekian banyak pembatasan terhadap pembuatan, penjualan, dan penggunaan obat-obatan di Amerika Serikat. Agar pelayanan kesehatan di negara ini benar-benar terbebas dari campur tangan negara, seluruh aturan dan regulasi yang membatasi akses terhadap obat-obatan harus dihapuskan.

Seperti halnya argumen yang digunakan untuk membenarkan sistem perizinan profesi, alasan utama di balik banyak undang-undang pembatasan obat adalah keyakinan bahwa negara merupakan instrumen yang tepat untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan bahwa pasar bebas obat-obatan akan membuat para pengguna layanan kesehatan menghadapi tingkat risiko yang dianggap tidak dapat diterima. Oleh karena itu, selain mewajibkan penggunaan obat berada di bawah pengawasan dokter, negara juga mengatur siapa yang boleh memproduksi obat, bagaimana obat harus diuji, kapan obat boleh dipasarkan, serta perusahaan mana yang diperbolehkan memproduksi obat tertentu. Akibat dari berbagai peraturan tersebut, masyarakat hanya memiliki pilihan obat yang terbatas, harus membayar harga yang sangat mahal, dan tidak dapat memperoleh obat tanpa resep dokter, yang semuanya diklaim dilakukan demi kepentingan masyarakat sendiri.

Akibat peraturan FDA (Food and Drug Administration), banyak obat tidak tersedia di Amerika Serikat. Sejumlah orang meninggal karena tidak dapat memperoleh pentamidine untuk mencegah pneumonia yang berkaitan dengan AIDS, sementara berbagai obat potensial lain untuk mengatasi AIDS juga tetap tidak diizinkan beredar oleh FDA. Lembaga ini juga menghalangi masyarakat memperoleh THA, obat yang telah terbukti bermanfaat bagi banyak penderita penyakit Alzheimer dan telah tersedia di sejumlah negara lain. Selain itu, perempuan yang ingin melakukan aborsi di Amerika Serikat dipaksa menjalani prosedur bedah karena FDA melarang penggunaan RU-486, obat untuk menggugurkan kandungan yang telah tersedia di berbagai negara lain. Akibatnya, orang-orang di negara ini dibiarkan menderita dan meninggal, atau dipaksa menghadapi risiko komplikasi akibat pembedahan, sementara FDA mengklaim sedang "melindungi kepentingan mereka."

Setelah suatu obat diizinkan beredar oleh FDA, biasanya satu perusahaan farmasi diberikan hak paten sehingga memperoleh monopoli di pasar. Monopoli yang didukung negara ini menyebabkan harga obat menjadi jauh lebih tinggi daripada yang semestinya dan, akibatnya, membatasi akses bagi banyak orang yang tidak mampu membelinya. Sekali lagi, kesehatan masyarakat dirugikan akibat kebijakan FDA.

Perusahaan-perusahaan farmasi berpendapat bahwa tanpa hak paten dan monopoli pasar, mereka tidak akan mampu membiayai penelitian yang mahal untuk mengembangkan obat-obatan baru. Namun, sebagian besar biaya pengembangan obat justru muncul karena aturan-aturan FDA. Menghapus FDA akan secara signifikan mengurangi biaya untuk membawa obat ke pasar. Perusahaan farmasi tetap akan mengembangkan obat baru karena obat baru tetap menghasilkan keuntungan, baik ada monopoli maupun tidak. Fakta bahwa monopoli bukan syarat untuk memperoleh keuntungan dalam industri farmasi dapat dilihat dari banyaknya versi generik yang segera muncul begitu masa paten suatu obat berakhir, serta dari pasar obat bebas yang sangat menguntungkan, padahal sebagian besar obat tersebut tidak dipatenkan.

Selain obat-obatan, FDA juga mengatur berbagai alat kesehatan. Aturan-aturan mengenai penggunaan alat tersebut juga bertentangan dengan kebebasan individu dalam menentukan pilihan layanan kesehatan. Misalnya, ketika FDA menyerukan moratorium terhadap penggunaan implan payudara berbahan silikon bagi perempuan, lembaga itu pada dasarnya melarang orang yang menginginkan implan tersebut untuk memutuskan sendiri apakah mereka bersedia menerima risiko kecil terjadinya komplikasi demi memperoleh bentuk tubuh yang mereka inginkan. Seperti yang ditulis Margery Eagan dalam Boston Herald: "Beberapa hari lalu saya mewawancarai Lora Brody, seorang perempuan dari Newton yang menggunakan implan silikon setelah menjalani mastektomi dan mengaku 'sangat puas' dengan hasilnya. Siapakah pemerintah, tanya Brody, sehingga merasa berhak mengatakan bahwa dirinya tidak mampu menilai risiko silikon dan mengambil keputusan untuk dirinya sendiri?" Sikap yang meremehkan kemampuan individu untuk mengambil keputusan bagi dirinya sendiri inilah yang menjadi dasar campur tangan pemerintah dalam bidang layanan kesehatan.

Para pendukung campur tangan pemerintah berpendapat bahwa penghapusan regulasi akan menyebabkan obat-obatan dan alat kesehatan yang berbahaya maupun tidak efektif membanjiri pasar. Mereka mengklaim bahwa tanpa proses persetujuan yang diwajibkan oleh FDA, masyarakat tidak akan memiliki cara untuk mengetahui apakah suatu obat atau alat kesehatan aman dan/atau efektif. Meskipun, sebagaimana akan saya bahas di bawah, terdapat cara-cara non-pemerintah untuk melindungi diri dari obat-obatan yang berbahaya atau tidak efektif, memang benar bahwa penghapusan FDA beserta regulasi yang ditegakkannya, betapapun menghambat dan tidak memadainya regulasi tersebut (lagipula, FDA sendiri telah menyetujui cukup banyak obat dan alat kesehatan yang kemudian terbukti berpotensi membahayakan, misalnya implan payudara yang telah disebutkan sebelumnya), dapat membuat pasar layanan kesehatan menjadi lebih berisiko bagi konsumen. Namun, sebagaimana dalam kasus penghapusan sistem perizinan profesi, mereka yang menginginkan masyarakat yang lebih bebas bersedia menerima peningkatan risiko tersebut, karena sebagai imbalannya tersedia pilihan layanan kesehatan yang jauh lebih beragam dalam pasar yang bebas.

Aktivitas-aktivitas swasta yang sama seperti yang membantu masyarakat menghindari dokter yang buruk maupun VCR yang berkualitas rendah, juga dapat melindungi mereka dari obat-obatan yang buruk. Mempertimbangkan pengalaman orang lain dalam menggunakan suatu obat serta berkonsultasi dengan lembaga-lembaga penyedia informasi akan sama efektifnya di pasar obat-obatan seperti halnya di pasar penyedia layanan kesehatan. Saat ini telah ada berbagai organisasi swadaya, organisasi mutual aid, serta pusat-pusat informasi yang menyediakan keterangan mengenai berbagai masalah kesehatan dan cara penanganannya. Deregulasi terhadap obat-obatan maupun sektor layanan kesehatan secara keseluruhan hanya akan mendorong lahirnya lebih banyak organisasi semacam itu. Selain itu, terdapat pula sebuah buletin bernama Pills-a-go-go yang menyediakan informasi mengenai obat-obatan bagi para konsumen. Di samping itu, kelompok-kelompok swasta yang aktif secara sosial, seperti Citizen's Commission on Human Rights, yang berperan penting dalam memperingatkan masyarakat mengenai potensi bahaya Prozac, dapat dan akan terus berfungsi sebagai pengawas independen di pasar.

Demi Kebebasan Memilih dalam Layanan Kesehatan

Selain regulasi-regulasi yang telah dibahas sebelumnya, negara juga mengatur hampir setiap aspek lain dari penyediaan layanan kesehatan, seperti rumah sakit, klinik, rumah perawatan (hospice), apotek, periklanan obat, pelabelan obat, dan sebagainya. Seperti halnya undang-undang mengenai obat-obatan dan perizinan profesi, aturan-aturan ini pada akhirnya hanya membatasi pilihan para pengguna layanan kesehatan serta memaksa kita bergantung pada tenaga kesehatan, obat-obatan, dan lembaga-lembaga yang telah disetujui negara. Meskipun banyak orang menerima atau bahkan mendukung keadaan ini, terdapat beberapa tanda yang memberi harapan bahwa mulai muncul penolakan terhadap status quo tersebut.

Pada awal tahun 1970-an di Chicago, ketika aborsi masih dinyatakan ilegal, sekelompok orang yang dikenal sebagai Jane Collective menyediakan layanan aborsi yang murah, aman, dan efektif secara ilegal, sehingga sepenuhnya berada di luar kendali negara. Keberadaan mereka disebarluaskan melalui jaringan pribadi, dan mereka memberikan layanan tanpa melibatkan tenaga kesehatan yang memiliki izin dari negara maupun pendanaan pemerintah. Selain Jane Collective, gerakan kesehatan swadaya perempuan (women's self-help health movement), yang belakangan kembali menguat akibat ancaman terhadap legalitas aborsi, mendorong berdirinya klinik-klinik kesehatan perempuan yang dikelola secara mandiri. Di tempat-tempat tersebut, orang-orang diajarkan teknik-teknik alternatif untuk melakukan aborsi, seperti “menstrual extraction” (ekstraksi menstruasi), sekaligus disebarluaskan informasi mengenai penggunaan tanaman herbal yang dapat memicu aborsi (herbal abortifacients). Semua ini merupakan contoh bagaimana orang-orang dapat merawat tubuh mereka sendiri tanpa berada di bawah pengawasan pemerintah.

Gerakan swadaya dan aktivisme yang berkembang di sekitar isu AIDS juga telah mengambil pendekatan yang menolak campur tangan pemerintah, sekaligus bergerak di luar kerangka negara dalam beberapa bidang. Selain berhasil mendorong perubahan penting, meskipun masih terbatas, terhadap peraturan FDA sehingga obat-obatan yang dapat memperpanjang hidup lebih cepat tersedia bagi masyarakat, para aktivis AIDS juga mendirikan buyer's clubs, yaitu kelompok yang mengimpor obat-obatan dari negara-negara yang memiliki regulasi obat lebih longgar. Banyak aktivis juga menentang regulasi pemerintah mengenai alat kesehatan dengan membagikan jarum suntik steril secara ilegal kepada para pengguna narkoba suntik. Orang-orang yang hidup dengan AIDS, maupun siapa pun yang membutuhkan layanan kesehatan, akan jauh lebih diuntungkan oleh upaya-upaya semacam ini daripada oleh perluasan peran pemerintah dalam bidang kesehatan yang didukung oleh banyak aktivis AIDS.

Layanan kesehatan kita, sebagaimana setiap aspek lain dalam kehidupan kita, seharusnya berada di bawah kendali kita sendiri, bebas dari pengawasan maupun campur tangan pemerintah. Akan tetapi, kebebasan juga membawa tanggung jawab untuk menjaga diri sendiri dan mengandalkan diri kita sendiri serta orang-orang di sekitar kita dalam memperoleh informasi yang diperlukan agar dapat mengambil keputusan yang tepat. Tanpa campur tangan pemerintah, mungkin saja kita mengambil keputusan yang keliru. Namun, itulah harga yang harus dibayar untuk menjadi bebas. Dan harga itu layak dibayar.

Mentalitas Regulasi dalam Praktik: Rabies dan Birokratisasi Kucing

Jim Baker

Salah satu gambaran yang sangat jelas mengenai berlebihan dan tidak masuk akalnya regulasi pemerintah baru-baru ini muncul dalam sebuah artikel (beserta tajuk rencananya) di surat kabar Patriot Ledger yang terbit di Quincy, Massachusetts. Persoalannya adalah penyebaran rabies dari satwa liar kepada kucing peliharaan, serta bagaimana pemerintah menanggapi masalah tersebut. Menurut artikel itu, telah terjadi "wabah" berbagai jenis rabies pada satwa liar yang menyebar dari kawasan Mid-Atlantic ke arah utara sejak tahun 1970-an. Disebutkan pula bahwa wabah ini bersifat berkala, muncul dalam siklus enam tahunan, dan menyerang rubah, rakun, serta kelelawar. Menurut artikel tersebut, satu kali wabah dapat memengaruhi sekitar "2.000 hingga 5.000" hewan di Massachusetts, meskipun tidak dijelaskan apakah angka itu merupakan perkiraan jumlah seluruh hewan yang terdampak, baik liar maupun jinak, atau hanya jumlah kasus yang berhasil diamati.

Data dari Negara Bagian New York menunjukkan peningkatan yang sangat tajam dalam jumlah kasus rabies yang terdeteksi, dari 54 kasus pada tahun 1989 menjadi 1.030 kasus pada tahun 1991. Namun, dari jumlah kasus pada tahun 1991 tersebut, hanya 15 yang merupakan kucing. Jika perkiraan bahwa terdapat satu juta kucing peliharaan di Massachusetts juga mencerminkan keadaan di New York, maka setidaknya terdapat jumlah kucing yang serupa di sana, sementara hanya 15 ekor yang ditemukan mengidap rabies. Situasi ini jelas merupakan alasan yang cukup untuk menyarankan agar para pemilik kucing mempertimbangkan vaksinasi rabies bagi hewan peliharaan mereka, tetapi sama sekali tidak membenarkan langkah yang langsung diambil oleh para birokrat, yaitu mewajibkan registrasi dan vaksinasi semua kucing di seluruh Persemakmuran Massachusetts. Serahkan saja kepada negara untuk menemukan alasan agar para "pemilik" kucing tidak hanya diwajibkan membayar vaksin tersebut (sekitar 20 hingga 35 dolar untuk setiap suntikan), tetapi juga dipaksa mendaftarkan seluruh kucing mereka, lengkap dengan biaya administrasi, tanda pengenal, dan tumpukan dokumen resmi yang begitu digemari oleh para pejabat dari segala jenis.

Hal yang paling mencolok, yang juga disebutkan dalam artikel surat kabar tersebut, adalah bahwa wabah rabies ini pada dasarnya hampir tidak menimbulkan ancaman bagi manusia. Artikel itu menyatakan, "Tidak ada kematian manusia yang diakibatkan oleh rabies selama wabah ini berlangsung. Selain satu kasus pada tahun 1983 ketika virus rabies tertular di Nigeria, kasus rabies terakhir pada manusia di Massachusetts tercatat pada tahun 1934." Namun demikian, Departemen Kesehatan Publik tetap mengajukan rancangan undang-undang yang bersifat mencampuri urusan pribadi sekaligus membebani masyarakat. Padahal, sekadar menginformasikan bahaya rabies bagi kucing dan menganjurkan para pemiliknya untuk memanfaatkan layanan vaksinasi di dokter hewan masing-masing sudah lebih dari cukup.

Artikel tersebut juga mengutip pernyataan para pejabat yang mengatakan bahwa "menegakkan undang-undang semacam ini akan sulit." Akan tetapi, justru itulah yang diinginkan para pejabat. Regulasi yang "sulit" ditegakkan memungkinkan penerapannya dilakukan secara selektif dan sewenang-wenang terhadap orang-orang tertentu sehingga memberikan efek gangguan yang sebesar-besarnya, sementara pelanggaran lain diabaikan begitu saja. Ketimpangan dalam penegakan hukum kemudian dibenarkan dengan alasan bahwa undang-undang tersebut memang sulit diterapkan, padahal kesulitan itu sendiri merupakan konsekuensi yang sengaja diciptakan oleh aturan yang tidak masuk akal dan tidak diperlukan. Ini hanyalah salah satu contoh paling terang dari upaya negara memaksa kita melakukan sesuatu yang diklaim "demi kebaikan kita sendiri", padahal pada kenyataannya hanya memperkuat penindasan melalui regulasi yang terus meningkat di negara ini.

Lebih Sedikit Undang-undang, Lebih Banyak Perumahan

Joe Peacott

Pendahuluan

Sebagaimana dikemukakan Jim Baker dalam artikelnya, bidang lain di mana regulasi negara justru merugikan mereka yang konon hendak dilindunginya adalah sektor perumahan. Mulai dari standar bangunan (building codes), komisi pelestarian bangunan bersejarah (landmark commissions), peraturan zonasi (zoning laws), hingga pengendalian sewa (rent control), berbagai aturan dan regulasi yang diberlakukan oleh pemerintah, mulai dari tingkat federal hingga pemerintah daerah, telah mendistorsi pasar perumahan. Akibatnya, jumlah tunawisma meningkat secara drastis, banyak orang miskin yang masih memiliki tempat tinggal terpaksa hidup dalam kondisi perumahan yang memprihatinkan, dan mereka yang sebenarnya mampu memperoleh tempat tinggal yang lebih layak justru harus membayar sewa yang sangat mahal. Sementara banyak orang berpendapat bahwa solusi atas persoalan kekurangan perumahan adalah memperluas pengawasan pemerintah serta meningkatkan pembiayaan negara di sektor ini, saya akan menunjukkan dalam artikel ini bahwa campur tangan pemerintah dalam pasar perumahan justru menciptakan semakin banyak persoalan bagi mereka yang kesulitan memperoleh tempat tinggal. Membebaskan diri dari campur tangan pemerintah dalam kehidupan kita merupakan cara terbaik agar masyarakat dapat menyelesaikan sendiri persoalan tunawisma maupun buruknya kondisi perumahan.

Hak Milik dan Tunawisma

Selama sepuluh tahun terakhir, jumlah tunawisma di Amerika Serikat meningkat secara tajam, meskipun Sensus Penduduk tahun 1990 memperkirakan terdapat sekitar 10,3 juta unit rumah kosong di seluruh negeri, dan sekitar 500.000 di antaranya dimiliki oleh pemerintah. Pada saat yang sama, kualitas tempat tinggal yang dihuni banyak orang miskin terus mengalami kemerosotan. Kompleks perumahan umum (public housing projects), yang banyak di antaranya kotor, tidak terawat, dan sangat tidak aman, berada pada kondisi yang paling buruk. Sementara itu, mereka yang mampu menyewa tempat tinggal yang layak memang dapat menikmati kondisi hidup yang lebih baik, tetapi sering kali harus membayar biaya sewa yang sangat tinggi. Apa yang menyebabkan keadaan seperti ini?

Akar persoalan perumahan terletak pada kepemilikan tanah dan bangunan oleh pihak yang tidak menempatinya (absentee ownership). Di negara ini, seseorang diperbolehkan memiliki hak atas tanah dan bangunan yang sama sekali tidak ditempati maupun digunakannya, lalu menarik uang sewa dari orang-orang yang seharusnya menjadi pemilik sebenarnya, yaitu mereka yang benar-benar tinggal atau bekerja di atas tanah maupun di dalam bangunan tersebut. Hak atas kepemilikan properti oleh pihak yang tidak menempatinya ini dilindungi oleh pemerintah. Negara mengakui hak kepemilikan yang tidak adil tersebut dan menggunakan kepolisian serta pengadilan untuk menegakkannya melalui undang-undang mengenai pelanggaran masuk ke properti (trespassing laws). Sebagai contoh, penyewa yang selalu membayar sewa tepat waktu dan tidak menimbulkan gangguan terhadap properti maupun tetangganya tetap dapat diusir dari rumahnya hanya karena properti tersebut dibeli oleh pemilik baru yang ingin menutupnya atau mengubahnya sedemikian rupa sehingga akan lebih menguntungkan apabila para penyewa lama dipaksa keluar. Sebagian orang berusaha menentang undang-undang mengenai pelanggaran masuk ke properti dengan menduduki (squatting) atau mengklaim bangunan kosong yang tidak digunakan (homesteading) di berbagai kota di seluruh Amerika Serikat, lalu memperbaikinya agar menjadi tempat tinggal yang layak. Akan tetapi, mereka biasanya diusir oleh polisi, sering kali setelah menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk membuat bangunan tersebut dapat dihuni. Setelah itu, bangunan tersebut kembali disegel dan dibiarkan kosong serta tidak dimanfaatkan. Dengan cara inilah pemerintah melindungi kepentingan para pemilik tanah yang tidak menempati propertinya sendiri, sekaligus secara aktif menghalangi masyarakat menyediakan tempat tinggal bagi diri mereka sendiri.

Kepemilikan properti oleh pihak yang tidak menempatinya juga sering kali mengakibatkan buruknya kualitas tempat tinggal bagi orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas dan tinggal di bangunan milik orang lain yang hidup di tempat berbeda. Para pemilik rumah kumuh (slumlords) pada umumnya tidak pernah merasakan sendiri kondisi tempat tinggal para penyewanya ataupun berhadapan langsung dengan mereka setiap hari. Karena itu, mereka hampir tidak memiliki dorongan untuk memelihara properti yang mereka miliki melebihi standar minimum. Di sisi lain, para penyewa yang tidak memiliki kepentingan ekonomi jangka panjang terhadap tempat tinggal yang tidak diizinkan mereka miliki sendiri, enggan mengambil alih tanggung jawab pemeliharaan yang seharusnya menjadi kewajiban pemilik sah, yang setiap bulan menerima uang sewa dari mereka. Kedua faktor ini berpadu sehingga menyebabkan banyak properti yang dimiliki oleh pemilik yang tidak menempatinya mengalami kemunduran secara perlahan. Pada akhirnya bangunan-bangunan tersebut ditinggalkan begitu saja dan jumlah tempat tinggal yang tersedia pun semakin berkurang. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, setelah pemilik meninggalkan sebuah bangunan, pemerintah justru menghalangi orang-orang yang ingin mengklaim bangunan kosong tersebut untuk memperbaiki dan menempatinya.

Meskipun penghapusan hak untuk memiliki properti yang tidak ditempati maupun digunakan sendiri akan menjadi landasan bagi penyelesaian persoalan perumahan yang dihadapi masyarakat, perubahan semacam itu tidak akan terwujud sebelum terjadi berbagai perubahan mendasar lainnya, terutama penghapusan seluruh bentuk pemerintahan yang mempertahankan pengaturan ekonomi yang tidak adil ini beserta berbagai ketimpangan lainnya. Dengan kenyataan tersebut, kita perlu mencari cara untuk memperbaiki keadaan dalam batas-batas masyarakat yang masih berada di bawah kekuasaan negara. Namun, ketika mencari jalan keluar, banyak orang tetap berpaling kepada pemerintah untuk meminta bantuan, meskipun perlindungan negara terhadap kepemilikan properti oleh pihak yang tidak menempatinya merupakan akar dari hampir seluruh persoalan yang mereka hadapi dalam memperoleh tempat tinggal. Akan tetapi, campur tangan negara di bidang perumahan pada kenyataannya hanya membuat keadaan menjadi semakin buruk.

Bagaimana Standar Bangunan dan Peraturan Zonasi Memengaruhi Perumahan

Salah satu cara pemerintah mengatur sektor perumahan adalah dengan menetapkan standar bangunan yang konon bertujuan melindungi penyewa maupun pembeli agar tidak tinggal di rumah yang tidak aman atau tidak layak huni. Aturan-aturan tersebut mengatur berbagai hal, seperti jenis bahan bangunan yang harus digunakan, ukuran jendela, apakah suatu bangunan boleh ditambah atau diubah, serta jenis penambahan seperti apa yang diperbolehkan. Meskipun dilandasi niat baik, dampak nyata dari peraturan-peraturan ini justru mempersempit ketersediaan perumahan dan turut memperparah masalah tunawisma.

Standar bangunan menghambat inovasi dalam desain maupun konstruksi perumahan, sekaligus membuat biaya pembangunan dan renovasi jauh lebih mahal daripada yang seharusnya. Sebagai contoh, setidaknya ada satu standar bangunan yang mewajibkan penggunaan pipa pembuangan dari tembaga, bahkan hanya jenis tembaga tertentu, dan melarang penggunaan pipa plastik, padahal pipa plastik berfungsi sama baiknya dengan pipa tembaga serta jauh lebih murah untuk dibeli maupun diangkut. Standar bangunan juga membatasi pembangunan yang tidak memperoleh persetujuan dari komisi pelestarian bangunan bersejarah (landmarks commissions), yang di sejumlah kawasan harus memberikan persetujuan atas berbagai perubahan bangunan, baik pada bagian luar maupun bagian dalamnya. Sebagai contoh, di Boston pada tahun sebelumnya, Haley House, sebuah lembaga yang melayani para tunawisma, membangun sebuah penutup untuk menghalangi akses ke tangga yang menuju sebuah gang, tempat para tunawisma biasa berkumpul dan yang dianggap mengganggu oleh sebagian warga sekitar. Akan tetapi, Haley House kemudian dipaksa membongkar bangunan tersebut, meskipun selain berhasil mengatasi persoalan yang dikeluhkan para tetangganya, bangunan itu juga menyediakan ruang penyimpanan tambahan bagi lembaga tersebut. Alasannya, mereka tidak memperoleh izin mendirikan bangunan terlebih dahulu dan tidak mendapatkan persetujuan sebelumnya dari komisi pelestarian bangunan bersejarah setempat.

Proses memperoleh berbagai persetujuan dan izin yang diperlukan untuk membangun ataupun merenovasi rumah juga sering kali menghambat kegiatan pembangunan itu sendiri. Dalam sebuah artikel di Libertarian Review, Bruce Cooley menceritakan pengalaman Patrick Hazel dari California: "Setelah membeli sebidang tanah, Hazel mendatangi pemerintah daerah untuk mengajukan izin membangun rumahnya sendiri. Di sana ia diberi tahu bahwa sebelum dapat menyerahkan rancangan rumahnya untuk disetujui, ia harus mengisi formulir permohonan, membayar berbagai biaya, menyerahkan 12 salinan rencana tata letak tanah, beberapa salinan akta jaminan (deed of trust), serta beberapa salinan peta survei. 'Saya berkata kepadanya, "Lupakan saja, Charlie. Saya tidak akan menyerahkan diri kepada dua belas lembaga yang berbeda,"' kenang Hazel. Ia kemudian membangun rumahnya tanpa mengurus izin apa pun. Akibatnya, Pemerintah Santa Clara County menjatuhkan tuntutan perdata sekaligus pidana terhadap dirinya. Hazel bersikeras bahwa rumah yang dibangunnya tidak hanya memenuhi, tetapi bahkan melampaui seluruh standar kesehatan, keselamatan, dan konstruksi yang diwajibkan. Menurutnya, yang ia lakukan hanyalah melewati proses yang panjang, mahal, dan 'bertentangan dengan konstitusi, yang sama sekali bukan merupakan bentuk perlindungan.'" Dengan menghambat pembangunan maupun renovasi rumah yang dilakukan secara mandiri, standar bangunan memaksa masyarakat bergantung pada kontraktor yang berpengalaman sekaligus mahal. Akibatnya, biaya pembangunan semakin meningkat, yang pada akhirnya menyebabkan jumlah perumahan berkurang dan harga tempat tinggal menjadi semakin mahal.

Salah satu bidang yang paling dirugikan oleh standar bangunan adalah rumah pemondokan atau hunian satu kamar (single room occupancy atau SRO). Secara tradisional, terlepas dari berbagai kekurangannya, SRO merupakan bentuk hunian yang selama ini mencegah banyak orang miskin jatuh ke dalam kondisi tunawisma. Di berbagai kota di seluruh Amerika Serikat, ketika program "pembaruan kota" menghancurkan kawasan pusat kota yang selama ini menjadi lokasi utama SRO, jumlah tunawisma meningkat secara drastis. Sebagai contoh, di Chicago, jumlah SRO menurun hingga 80% antara tahun 1960 dan 1980, yang kemudian turut menyebabkan jumlah tunawisma di kota tersebut meningkat menjadi 2.722 orang pada tahun 1985. Di Boston, kota lain yang juga mengalami pertumbuhan populasi tunawisma, jumlah rumah pemondokan turun dari 9.500 unit pada tahun 1970 menjadi hanya 2.000 unit pada tahun 1991.

Meskipun banyak pemerhati perumahan telah menyadari peran penting SRO dalam mengatasi persoalan tunawisma, standar bangunan sering kali menciptakan hambatan yang nyaris mustahil diatasi oleh mereka yang ingin membangun atau merenovasi bangunan untuk dijadikan SRO. Seorang pengembang di Boston, misalnya, harus menghabiskan waktu tujuh bulan untuk berunding dengan enam lembaga pemerintah kota hanya demi memperoleh izin rumah pemondokan (lodging house license). Sebagaimana ia katakan saat itu: "Anda tidak akan percaya apa saja yang harus saya lalui untuk mendapatkan izin ini. Sekarang saya memang bisa tersenyum, tetapi proses ini telah menghabiskan sangat banyak uang saya. Sangat banyak uang yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Kota Boston, pengacara, konsultan, dan agen pengelola." Proses yang berbelit-belit seperti ini bukan hanya menghambat pembangunan rumah pemondokan, tetapi juga membuat biaya pembangunan menjadi jauh lebih tinggi, sehingga pada akhirnya harga sewa unit-unit yang berhasil dibangun pun menjadi lebih mahal bagi para penyewanya.

Kelompok regulasi lain yang juga membatasi pembangunan dan merugikan pasar perumahan adalah peraturan zonasi. Aturan-aturan ini menentukan berbagai hal, seperti jenis bangunan apa yang boleh didirikan di suatu kawasan, apakah untuk keperluan komersial, industri, atau perumahan, berapa luas minimum tanah atau bangunan yang harus tersedia untuk setiap unit hunian, serta berapa jumlah unit yang diizinkan dalam satu bangunan. Peraturan-peraturan tersebut pada awalnya dimaksudkan untuk mencegah situasi seperti berdirinya bangunan industri di tengah kawasan permukiman yang tenang dan berbagai keadaan serupa. Namun, pada kenyataannya aturan-aturan tersebut justru memperparah persoalan di pasar perumahan. Sebagaimana standar bangunan, peraturan zonasi meningkatkan harga perumahan sekaligus membatasi jumlah hunian yang tersedia, terutama bagi masyarakat miskin. Lebih jauh lagi, aturan-aturan tersebut juga gagal memberikan manfaat sebagaimana yang dijanjikan, karena orang-orang yang memiliki pengaruh sering kali dapat dengan mudah memperoleh pengecualian zonasi (zoning variances) dari para pejabat pemerintah.

Pembatasan zonasi menyebabkan harga rumah di sejumlah wilayah, misalnya di daerah pinggiran kota, menjadi jauh lebih mahal dibandingkan wilayah lain. Salah satu penyebabnya adalah kewajiban menyediakan lahan yang luas di sekitar setiap rumah. Meningkatnya biaya pembelian rumah akibat persyaratan ini menghalangi banyak orang untuk berpindah dari kawasan-kawasan miskin, sehingga menimbulkan kemacetan perumahan (housing logjam) di daerah-daerah tersebut. Selain itu, pembatasan jumlah unit yang boleh dibangun dalam suatu bangunan juga menghambat pembangunan maupun renovasi yang sebenarnya dapat menghasilkan lebih banyak apartemen atau bahkan unit-unit SRO. Dampak-dampak dari peraturan zonasi inilah yang turut mendorong meningkatnya jumlah tunawisma di kota-kota.

Banyak orang berpendapat bahwa tanpa standar bangunan dan peraturan zonasi, masyarakat akan tinggal di perumahan yang tidak layak dan lingkungan permukiman akan rusak karena kehadiran berbagai usaha yang tidak diinginkan. Namun, pasar perumahan yang bebas justru akan menyediakan mekanisme yang memadai untuk mengatasi persoalan-persoalan semacam itu. Pasar yang tidak diatur oleh pemerintah akan menghasilkan lebih banyak perumahan, sementara persaingan di antara para pengembang maupun pemilik properti akan mendorong tersedianya tempat tinggal yang lebih murah sekaligus lebih berkualitas. Apabila jumlah perumahan cukup melimpah sehingga seseorang dapat dengan mudah dan murah pindah dari apartemen yang tidak menyenangkan ke tempat lain, atau memiliki banyak pilihan rumah yang terjangkau, maka para pengembang dan pemilik properti akan dipaksa oleh persaingan untuk menawarkan tempat tinggal yang jauh lebih baik daripada yang mereka sediakan saat ini. Selain itu, berbagai kelompok konsumen maupun individu yang menjalankan usaha secara mandiri juga dapat menyediakan informasi dan memberikan saran kepada orang-orang yang sedang mencari tempat tinggal, sehingga mereka dapat memilih pilihan yang paling menguntungkan.

Pasar perumahan yang bebas juga akan menyediakan cara untuk mengatasi sebagian persoalan yang semula hendak diselesaikan melalui peraturan zonasi. Sebagai contoh, kecil kemungkinan sebuah pabrik akan dibangun di tengah jalan permukiman, karena harga tanah atau biaya sewa di kawasan tersebut akan terlalu mahal untuk keperluan industri. Sebaliknya, apabila terdapat suatu usaha yang benar-benar tidak diinginkan oleh masyarakat setempat, usaha tersebut dapat didorong untuk pindah ke lokasi lain melalui boikot, aksi protes, atau berbagai cara nonkoersif lainnya, sebagaimana kadang-kadang juga terjadi saat ini. Semua itu hanyalah sebagian dari sekian banyak cara untuk mengatasi persoalan perumahan tanpa harus bergantung pada aturan dan regulasi pemerintah yang tidak efisien serta justru menimbulkan lebih banyak kerugian.

Kegagalan Pengendalian Sewa

Salah satu bentuk campur tangan pemerintah di bidang perumahan yang paling merugikan, meskipun dilandasi niat baik, adalah pengendalian sewa. Kebijakan ini dirancang untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah dari praktik penetapan sewa yang berlebihan oleh pemilik properti. Namun, di berbagai kota yang menerapkannya, kebijakan tersebut justru menjadi penyebab beberapa krisis kekurangan perumahan yang paling parah di negara itu. Banyak orang yang peduli terhadap penyediaan perumahan bagi tunawisma maupun peningkatan kualitas perumahan secara umum memang enggan mengkritik pengendalian sewa. Akan tetapi, pada kenyataannya kebijakan ini telah merugikan jauh lebih banyak orang daripada yang berhasil dibantunya.

Pengendalian sewa membuat kepemilikan properti sewaan menjadi jauh kurang menguntungkan. Akibatnya, para pemilik lebih cenderung meninggalkan properti mereka, membiarkannya rusak tanpa perawatan, atau bahkan membakarnya demi memperoleh uang pertanggungan asuransi. Selain itu, para pengembang juga enggan membangun unit-unit perumahan baru di kota-kota yang menerapkan pengendalian sewa, karena keuntungan dari investasi mereka menjadi lebih rendah daripada yang mereka harapkan. Dampaknya adalah berkurangnya jumlah unit perumahan, baik yang baru dibangun maupun yang sudah ada.

Para penyewa yang beruntung memperoleh apartemen dengan sewa yang dikendalikan juga sangat enggan meninggalkan tempat tinggal mereka. Rendahnya mobilitas di kalangan sebagian besar penyewa ini (yang di Kota New York mencapai sekitar 30 hingga 40%), semakin memperparah kekurangan perumahan yang telah ada sebelumnya. Akibatnya, harga sewa apartemen lain yang masih mengikuti mekanisme pasar terdorong naik hingga jauh melampaui tingkat harga yang semestinya. Kebijakan pengendalian sewa di New York telah menyebabkan tingkat kekosongan hunian hanya sekitar 2%, sementara sebagian besar apartemen lainnya disewakan dengan harga yang sangat tinggi. Keadaan seperti ini menciptakan kondisi yang sangat mudah mendorong masyarakat miskin jatuh ke dalam situasi tunawisma.

Selain meningkatkan jumlah tunawisma, kebijakan pengendalian sewa sering kali justru menguntungkan orang-orang yang paling tidak membutuhkan bantuan tersebut. Banyak warga kaya di New York tinggal di apartemen dengan sewa yang dikendalikan. Pada tahun 1988, misalnya, ada seseorang yang hanya membayar 1.250 dolar AS per bulan untuk apartemen berisi sepuluh ruangan yang menghadap Central Park. Di Cambridge, Massachusetts, tempat pengendalian sewa menimbulkan dampak yang jauh lebih kecil, bahkan terdapat selebaran yang ditempel di tiang-tiang lampu jalan yang menawarkan hadiah uang tunai bagi siapa pun yang dapat membantu memperoleh apartemen dengan sewa yang dikendalikan. Pertanyaannya, jika seseorang mampu menawarkan hadiah uang demi mendapatkan apartemen murah, mengapa ia tidak mampu menyewa apartemen yang tidak berada di bawah pengendalian sewa? Jawabannya jelas: mereka sebenarnya mampu. Namun, dengan menempati apartemen yang sewanya dikendalikan, mereka justru menghalangi orang lain yang jauh kurang mampu untuk memperoleh tempat tinggal tersebut. Orang-orang yang tunawisma atau terpaksa tinggal di perumahan yang tidak layak sering kali gagal memperoleh tempat tinggal baru semata-mata karena mereka tidak mampu mengumpulkan sejumlah uang sekaligus untuk membayar sewa bulan pertama, sewa bulan terakhir, dan uang jaminan. Orang-orang seperti ini tentu juga tidak sanggup menawarkan hadiah uang demi memperoleh apartemen murah, sehingga mereka tidak mampu bersaing dengan mereka yang memiliki dana lebih besar. Persaingan semacam ini pada akhirnya membuat apartemen dengan sewa yang dikendalikan justru tidak dapat diakses oleh masyarakat miskin, yaitu kelompok yang sebenarnya hendak dibantu oleh kebijakan pengendalian sewa.

Menghapus kebijakan pengendalian sewa memang dapat menyebabkan kenaikan mendadak pada biaya sewa yang harus dibayar oleh sebagian penyewa. Namun, apabila langkah tersebut disertai dengan penghapusan berbagai regulasi lain di pasar perumahan, pasar akan segera kembali mencapai keseimbangan. Orang-orang yang selama ini enggan meninggalkan apartemen dengan sewa yang dikendalikan akan mulai pindah ketika mereka tidak lagi menikmati keuntungan istimewa tersebut. Lebih banyak perumahan baru akan dibangun, dan bangunan-bangunan yang sebelumnya ditinggalkan dapat direnovasi kembali agar layak dihuni. Semua itu akan menambah jumlah unit perumahan yang tersedia, yang pada akhirnya akan menekan kembali biaya sewa. Meskipun para penghuni bekas apartemen dengan sewa yang dikendalikan kini harus membayar lebih mahal (sesuatu yang bagi banyak dari mereka sebenarnya masih sangat terjangkau), sebagian besar masyarakat justru akan membayar sewa yang lebih rendah. Dan ketika biaya sewa menurun serta jumlah perumahan bertambah, jumlah tunawisma pun akan berkurang.

Kesimpulan

Dalam bidang perumahan, sebagaimana dalam hampir semua aspek kehidupan lainnya, campur tangan pemerintah justru menimbulkan lebih banyak persoalan daripada yang berhasil diselesaikannya. Standar bangunan dan peraturan zonasi memperparah kekurangan perumahan. Bahkan, sebagian pejabat pemerintah sendiri mengakui bahwa regulasi dapat menghambat upaya penyediaan tempat tinggal yang lebih banyak. Sebagai contoh, Constance Curry dari Departemen Urusan Warga dan Komunitas di Atlanta, meskipun mengakui bahwa gubuk-gubuk sederhana yang dibangun bagi tunawisma oleh kelompok sukarela Mad Housers tidak memenuhi standar bangunan, tetap mengatakan: "Tidak ada sikap resmi mengenai Mad Housers. Namun, tempat-tempat itu tetap lebih baik daripada tinggal di semak kudzu atau membeku di jalanan. Secara tidak resmi, kami senang mereka menggunakan pendekatan yang begitu kreatif." Jika para birokrat sendiri secara tidak resmi dapat melihat bahwa cara-cara nonpemerintah mampu membantu mengatasi persoalan perumahan dan tunawisma, mengapa orang-orang di luar pemerintahan tidak dapat melihat hal yang sama?

Pengendalian sewa tidak berhasil. Proyek perumahan yang didanai pemerintah tidak berhasil. Subsidi perumahan pemerintah seperti Section Eight juga tidak berhasil. Sudah saatnya mencari cara lain untuk mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat dalam memperoleh tempat tinggal. Mengeluarkan pemerintah dari urusan perumahan beserta seluruh aturan, regulasi, subsidi, dan program-programnya akan memungkinkan terbentuknya pasar yang bebas, yang mampu menyediakan perumahan bagi orang-orang dari berbagai tingkat ekonomi. Memang, menyediakan perumahan secara langsung bagi masyarakat miskin membantu mencegah dan mengurangi tunawisma. Namun, pembangunan perumahan bagi kelompok kaya juga akan membebaskan unit-unit perumahan yang sebelumnya mereka tempati bagi kelompok yang kurang kaya. Selanjutnya, rumah-rumah yang ditinggalkan oleh kelompok tersebut akan tersedia bagi kelas menengah, kemudian bagi kelas menengah bawah, dan seterusnya hingga ke lapisan ekonomi yang paling rendah. Pada akhirnya, proses ini akan memperluas ketersediaan perumahan, bahkan bagi mereka yang saat ini tidak memiliki tempat tinggal.

Membebaskan pasar jelas tidak akan menyelesaikan seluruh persoalan yang ada. Namun, bahkan di dalam masyarakat yang masih berada di bawah kekuasaan negara seperti sekarang, telah muncul berbagai organisasi sukarela yang membantu masyarakat mengatasi persoalan perumahan mereka. Mulai dari Mad Housers di Atlanta, hingga dana perwalian perumahan (housing trust) yang dinegosiasikan Local 26 dengan para pemilik hotel di Boston, yang menyediakan dana untuk pembangunan perumahan dan subsidi sewa bagi anggota serikat pekerja, serta berbagai kelompok penghuni liar (squatters) di berbagai wilayah negara, semua menunjukkan bahwa masyarakat dapat bertindak atas inisiatif mereka sendiri untuk menyediakan tempat tinggal bagi diri mereka sendiri maupun orang lain tanpa bergantung pada inisiat Inisiatif-inisiatif semacam ini penting bukan hanya karena membantu orang menjalani kehidupan yang lebih baik pada saat ini, tetapi juga karena dapat menjadi pedoman mengenai bagaimana kita kelak dapat memenuhi kebutuhan diri sendiri dan sesama dalam sebuah masyarakat anarkis masa depan.

Bibliografi

Diterjemahkan dari: 

https://theanarchistlibrary.org/library/jim-baker-and-joe-peacott-regulated-to-death