KORBAN SUNYI KEKUASAAN: Dampak Perang terhadap Psikologi Anak (Umpan Balik Pahit Sebuah Generasi)

Di dalam pikiran anak-anak, tempat dunia masih dibentuk oleh pengalaman yang mentah dan belum tersaring, perang tidak datang sekadar sebagai peristiwa dari luar. Perang masuk sebagai kekuatan yang perlahan membentuk ulang seluruh cara mereka memahami kehidupan. Pengalaman ini bukan kejadian sesaat yang kemudian berlalu, melainkan proses panjang yang terus memengaruhi perkembangan mereka, mengubah cara berpikir, ingatan, bahkan kemampuan paling dasar untuk mempercayai dunia di sekitar mereka.

Anak-anak yang hidup di wilayah perang, sejak ledakan pertama atau suara tembakan pertama, langsung dihadapkan pada kenyataan yang oleh orang dewasa disebut “politik” atau “keamanan nasional”. Bagi mereka, kenyataan itu berarti tubuh-tubuh yang hancur, rumah yang berubah menjadi puing-puing, dan suara yang mengelilingi mereka bukanlah tawa atau permainan, melainkan jeritan yang seakan tidak pernah berhenti.

Anak-anak ini bukan hanya menyaksikan kematian, mereka akan menginternalisasi kematian sebagai sesuatu yang normal. Penelitian psikologis menunjukkan bahwa paparan kekerasan yang terus-menerus meningkatkan hormon stres seperti kortisol hingga ke tingkat kronis, yang kemudian mengganggu perkembangan hippocampus, pusat memori dan pembelajaran di otak. Namun di luar dampak yang dapat diukur itu, sesuatu yang lebih dalam juga terjadi: anak tidak lagi mampu melihat dunia sebagai ruang yang dapat diprediksi. Setiap bayangan bisa menjadi ancaman, setiap orang asing bisa menjadi pembunuh. Retaknya kepercayaan dasar ini bukan gangguan sementara, melainkan rekonstruksi kepribadian yang berlangsung lama, yang mendorong mereka ke dalam isolasi atau justru ke arah kekerasan, karena satu-satunya bahasa yang mereka pelajari adalah bahasa kekuasaan yang kasar.

Dalam perang, anak-anak ini memainkan dua peran sekaligus: sebagai korban utama dan alat dalam siklus yang terus mereproduksi kekerasan. Di beberapa wilayah Afrika seperti Uganda atau Kongo, anak-anak diculik untuk dijadikan tentara anak, dilatih untuk melihat senjata sebagai satu-satunya sahabat mereka, dan diajari bahwa empati adalah tanda kelemahan. Di Timur Tengah, di tempat-tempat seperti Yaman atau Suriah, anak-anak tidak hanya terbunuh dalam pengeboman. Mereka juga kerap dijadikan tameng manusia atau ditampilkan dalam video propaganda kelompok bersenjata sebagai “pahlawan masa depan”. Di Asia, di wilayah perbatasan Myanmar atau Afghanistan, anak-anak tumbuh di kamp-kamp pengungsian tanpa struktur sosial yang stabil. Dalam kondisi seperti itu, pikiran mereka mudah dipenuhi oleh narasi etnis atau agama yang sebelumnya telah dibentuk oleh kekuatan-kekuatan global.

Reaksi anak-anak terhadap peristiwa di sekitar mereka bukan sekadar rasa takut atau kesedihan. Di dalamnya terdapat lapisan-lapisan kompleks berupa kemarahan yang terpendam, ketidakpercayaan yang mendalam, dan kadang-kadang kesadaran pahit tentang dunia di sekitar mereka. Mereka melihat bahwa bom yang menghancurkan rumah mereka diproduksi di pabrik-pabrik multinasional, baik di Barat maupun di Timur. Mereka juga menyadari bahwa pemerintah yang sama yang kemudian mengirim bantuan kemanusiaan sebelumnya telah menjual senjata kepada kedua pihak yang sedang berperang. Pengamatan ini, dalam pikiran seorang anak, menjadi pemahaman awal tentang kemunafikan sistem. Mereka mulai melihat bahwa kekuatan-kekuatan besar tidak benar-benar ingin perang berakhir, karena perang adalah pasar bagi senjata, laboratorium untuk menguji persenjataan baru, sekaligus medan perebutan sumber daya.

Seorang anak yang tumbuh di Baghdad, Kabul, Teheran, atau Damaskus tidak lagi melihat pemerintah mana pun sebagai penyelamat. Mereka menyadari bahwa setiap intervensi asing yang datang setelah pembantaian internal yang dilakukan dengan senjata impor sering kali hanya menjadi dalih baru untuk melanjutkan eksploitasi. Dalam jangka panjang, pengalaman ini dapat melahirkan dua kemungkinan. Pertama, munculnya generasi yang sangat kecewa dan menolak segala bentuk otoritas, semacam anarkisme yang lahir secara naluriah. Kedua, munculnya siklus balas dendam yang terus mereproduksi dirinya dalam bentuk-bentuk kekerasan baru.

Perang-perang ini, yang sebagian besar terkonsentrasi di Asia dan Afrika, bukanlah kebetulan, melainkan sesuatu yang dirancang. Timur Tengah dengan cadangan minyak dan posisi geopolitiknya yang strategis, Afrika dengan tambang kobalt, coltan, dan berlian, serta Asia dengan tanah yang subur dan jalur perdagangan internasional, telah lama menjadi semacam laboratorium bagi kekuatan-kekuatan global. Sebagian dari kekejaman perang paling buruk terjadi di wilayah-wilayah ini. Mulai dari penggunaan uranium terdeplesi di Irak yang hingga kini masih menyebabkan cacat lahir pada anak-anak, pengeboman kimia di Suriah yang merusak sistem saraf anak secara permanen, hingga perang etnis di Rwanda atau Sudan yang dipicu oleh pasokan senjata dari Rusia dan Amerika. Mengapa hal ini terjadi? Karena wilayah-wilayah tersebut, dalam pandangan kekuatan dominan global, dianggap sebagai tempat di mana senjata baru dapat diuji tanpa pengawasan internasional, tempat di mana populasi manusia dapat direduksi menjadi sekadar angka korban, dan tempat di mana sumber daya dapat direbut tanpa menimbulkan biaya politik di dalam negeri mereka.

Anak-anak dan perempuanlah yang paling menderita, karena merekalah yang memiliki daya tawar paling kecil. Perempuan sering dipandang hanya sebagai tubuh reproduksi, sedangkan anak-anak dilihat sebagai populasi masa depan. Seorang anak di Gaza atau Somalia yang kehilangan kaki atau matanya bukan hanya individu yang terluka. Ia adalah simbol dari sebuah generasi yang tubuhnya, sejak awal kehidupan, telah dijadikan medan pertempuran bagi kekuasaan. Luka fisik ini berpadu dengan luka psikologis. Gangguan stres pascatrauma terjadi dalam skala yang sangat luas, depresi kronis menyebar, dan yang paling penting adalah hilangnya perasaan diri sebagai individu yang merdeka. Anak itu tidak lagi tahu apakah hidupnya benar-benar miliknya, atau hanya bagian dari permainan kekuatan yang lebih besar. Namun mekanisme yang lebih dalam, melampaui kekerasan langsung, terletak pada cara perang-perang ini diciptakan dan dipertahankan.

Kekuatan-kekuatan besar, yaitu negara-negara yang menyebut diri mereka “demokrasi” atau aktor yang bertanggung jawab, sering kali terlebih dahulu mempertajam perpecahan etnis, agama, dan konflik internal. Melalui diplomasi rahasia, media yang dikontrol, serta jaringan intelijen, mereka memprovokasi berbagai kelompok agar saling bermusuhan. Setelah itu, mereka menjual senjata kepada kedua belah pihak. Di Afghanistan, selama puluhan tahun Amerika Serikat memasok senjata kepada mujahidin, kemudian kepada Taliban, lalu melakukan negosiasi di balik layar yang memungkinkan kekuatan yang sama kembali berkuasa. Di Suriah, Rusia dan Iran memasok senjata kepada satu pihak, sementara negara-negara Barat dan Turki memasok senjata kepada pihak lain. Sementara itu, anak-anak tumbuh di tengah puing-puing bangunan dan ancaman gas beracun. Di Afrika, perusahaan tambang dari Tiongkok, Prancis, dan Amerika, melalui perantara lokal, sering kali memperpanjang perang saudara agar tambang tetap terbuka dan dapat dieksploitasi dengan biaya murah.

Ketika pembantaian mencapai puncaknya dan sumber daya telah menipis, kekuatan-kekuatan yang sama kemudian muncul kembali dengan wajah baru sebagai "penjaga perdamaian atau pembebas". Perserikatan Bangsa-Bangsa, NATO, atau berbagai koalisi militer datang dengan bom presisi dan pasukan khusus atas nama menghadirkan “stabilitas”. Dalam praktiknya, stabilitas yang dimaksud sering kali berarti “penguasaan atas sumber daya”. Minyak Irak, lithium Afghanistan, serta emas dan berlian dari Kongo diambil atas nama rekonstruksi dan bantuan. Hal ini diwujudkan melalui kontrak minyak, konsesi pertambangan, dan pembangunan pangkalan militer permanen.

Anak-anak merasakan seluruh proses ini secara langsung. Pertama, bom membunuh orang tua mereka. Kemudian para “penyelamat” datang dan menduduki rumah-rumah yang tersisa. Dan akhirnya para mantan kelompok bersenjata yang sama, kini dengan jas atau di bawah bendera baru, kembali berkuasa.

Di Afghanistan terjadi kesepakatan Doha yang diikuti oleh penarikan pasukan Amerika Serikat dan kembalinya Taliban ke puncak kekuasaan. Di Suriah berlangsung negosiasi yang mempertahankan Bashar al-Assad tetap berkuasa sambil meminggirkan oposisi. Di Iran, sanksi, ancaman, dan tekanan militer menciptakan kondisi yang menjebak masyarakat sehingga perubahan internal menjadi sangat sulit terjadi. Pola ini terus berulang karena tujuan sebenarnya bukanlah perdamaian, melainkan mempertahankan sistem global di mana negara beroperasi seperti korporasi, yaitu korporasi yang memandang perang sebagai sebuah investasi.

Dari perspektif anarkis, seluruh sistem ini bukanlah penyimpangan, melainkan hakikat dari negara itu sendiri. Negara, sebagai pemegang monopoli atas kekerasan yang dianggap sah, membutuhkan perang untuk mempertahankan keberadaannya. Perang menjaga pasar senjata tetap hidup, mendorong ekonomi menuju produksi kematian, dan membuat masyarakat hidup dalam ketakutan sehingga mereka terus mencari perlindungan dari negara itu sendiri.

Anak-anak di wilayah perang, yang merupakan kelompok paling rentan, melihat kenyataan ini tanpa penyamaran. Mereka tidak mudah ditipu oleh slogan tentang hak asasi manusia atau komunitas internasional, karena setiap hari mereka hidup dengan akibat nyata dari slogan-slogan tersebut. Akibatnya adalah sebuah generasi yang mati, terluka, atau dipenuhi kebencian yang kemudian diwariskan kepada generasi berikutnya. Respons kolektif dari anak-anak ini suatu hari bisa menjadi titik patah bagi sistem tersebut. Jika sebuah generasi tumbuh dengan kesadaran bahwa semua negara, baik Barat, Timur, maupun lokal, merupakan sumber penderitaan yang sama, maka mereka tidak akan mudah dimobilisasi oleh janji demokrasi impor atau revolusi religius. Sebaliknya, mereka mungkin bergerak menuju struktur horizontal, pengorganisasian diri, dan penolakan total terhadap otoritas. Hal ini bukan karena mereka membaca sebuah ideologi, melainkan karena pengalaman hidup mereka sendiri menunjukkan bahwa tidak ada pilihan lain.

Dan sampai saat itu tiba, siklus ini akan terus berlanjut. Perang baru akan muncul, senjata yang lebih baru akan digunakan, dan anak-anak baru akan menjadi korban. Realitas ini, tanpa hiasan apa pun, menunjukkan bahwa tidak ada negara, baik yang kuat maupun yang lemah, yang mampu menyelesaikan masalah ini, karena negara itu sendiri merupakan bagian dari masalah tersebut.

Anak-anak ini, meskipun pikirannya terluka oleh perang, pada saat yang sama juga menjadi lebih sadar. Mungkin justru merekalah yang suatu hari mampu melihat rantai kekerasan ini dengan jelas dan menantangnya, baik melalui keheningan mereka sekarang maupun melalui pemberontakan di masa depan.

Selama struktur kekuasaan masih ada, anak-anak ini tidak akan mewarisi masa depan yang cerah, melainkan masa depan gelap yang terus berulang.

Sin; Bamdad
Teheran—malam kelima belas pengeboman.

Mereka Mendukung Diktator saat Suara Kami Dibungkam!

Penulis: Ravi

Saya menulis kepada kalian dari Iran. Saat ini saya duduk di depan televisi dan menonton demonstrasi para aktivis Barat. Sebagian dari mereka mengaku sebagai aktivis anti-perang, tetapi justru menggelar aksi pro-Hamas dan pro-Republik Islam.

Para demonstran itu membawa bendera Republik Islam Iran, dan rezim di Iran dengan senang hati menayangkannya sebagai bukti bahwa mereka memiliki pendukung internasional.

Mungkin para demonstran itu merasa mereka sedang melawan imperialisme, atau menentang Trump, atau mungkin mereka berpikir bahwa mereka sedang mendukung Palestina. Namun saya bisa mengatakan dengan tegas: Itu adalah kesalahan besar!

Bendera yang mereka bawa bahkan bukan simbol lokal yang didukung secara luas oleh masyarakat di sini. Masyarakat tempat saya hidup sangat beragam. Muslim dan berbagai kelompok lain hidup berdampingan. Karena itu, satu simbol Islam tertentu tidak bisa dianggap sebagai bendera atau lambang seluruh masyarakat kami. Simbol itu tidak mewakili sebagian besar dari kami.

Bendera itu milik sebuah pemerintahan Islam Syiah yang bersifat teokratis dan totaliter. Pemerintahan inilah yang menindas dan membunuh para demonstran hanya karena mereka menuntut hak-hak dasar mereka.

Di Iran tidak ada media yang bebas. Internet sering diputus. Sudah sepuluh hari saya berusaha tersambung ke internet internasional hanya untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di dunia.

Televisi satelit ditekan dan dibatasi oleh pemerintah. Hanya sekitar satu persen pengguna media sosial di Iran yang memiliki akses ke internet internasional, dan akses itu justru diberikan oleh rezim. Tujuannya agar mereka menjadi suara sistem, menyebarkan narasi yang diinginkan Republik Islam di media sosial, sementara sebagian besar rakyat biasa sama sekali tidak memiliki akses.

Iran Sedang Diputus dari Dunia! Iran Tidak Memiliki Kebebasan untuk Bersuara!

Teman-teman, saudara-saudara saya berada di penjara dan menghadapi hukuman mati hanya karena menuntut kehidupan yang lebih baik: sekedar ingin ada makanan di meja makan mereka, atau karena menjadi diri mereka sendiri dan memperjuangkan apa yang mereka yakini.

Jika anda anggota komunitas LGBTQ, anda bisa menghadapi hukuman mati di Iran di bawah kekuasaan Republik Islam. Namun pada saat yang sama, sebagian aktivis kiri di Barat, bahkan yang berasal dari komunitas LGBTQ, menggunakan kebebasan berbicara mereka untuk seenaknya berbicara atas nama kami, dan justru mendukung rezim yang membungkam kami!

Semua itu dilakukan untuk menunjukkan betapa mereka membenci Trump dan kaum konservatif di Barat. Apakah ini yang disebut protes kemanusiaan? Tentu saja tidak.

Saya melihat para aktivis yang mengaku anti-imperialisme ini membawa foto para pelajar yang tewas dalam perang, pelajar yang dibunuh oleh Israel. Itu memang tragedi perang yang menyedihkan. Namun para aktivis ini mengabaikan anak-anak lain yang pada saat yang sama dibunuh oleh Republik Islam.

Saya adalah orang Iran, dan saya ingin dipandang sebagai "manusia", bukan sebagai alat politik untuk meraih keuntungan ideologis.

Duka kami dan kehidupan anak-anak kami di wilayah ini memiliki nilai yang sama berharganya. Itu bukan alat tawar-menawar bagi berbagai kelompok politik yang memilih-milih tragedi untuk mencapai tujuan mereka.

Kami tidak akan membiarkan kaum Zionis ekstremis memutihkan kejahatan mereka dengan memanfaatkan sikap Republik Islam. Dan kami juga tidak akan membiarkan para pendukung Hamas memutihkan kejahatan Republik Islam dengan menyebarkan cerita yang tidak benar saat rakyat Iran sedang dibungkam.

—Narator

Diterjemahkan dari:

https://anarchistfront.noblogs.org/post/2026/03/15/57624

Laporan dari Seorang Kawan di Teheran

Penulis: Ravi

Sebuah laporan langsung dari perang yang bertujuan menggulingkan Republik Islam dengan bantuan masyarakat Iran yang terluka dan para pemberontak:

Perang kembali pecah di Iran. Kali ini Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran yang berada di bawah kekuasaan Republik Islam. Laporan ini berisi pengamatan saya dan sebagian pemikiran saya tentang situasi tersebut.

Semuanya Dimulai Sabtu Lalu Seperti Ini

Saya bangun tidur, mandi, lalu mengenakan pakaian hitam dengan kerudung hitam, ditambah jas hujan panjang di atas semuanya. Mengapa saya menceritakan pakaian saya? Karena saya mengenakan pakaian hitam dan kerudung itu khusus untuk demonstrasi, untuk menyembunyikan wajah dan identitas saya. Kami berencana berdemonstrasi di universitas. Jika saya dikenali dan ditangkap, yang menunggu saya adalah penyiksaan, penjara, larangan melanjutkan pendidikan, bahkan kemungkinan eksekusi.

Protes kami ditujukan terhadap pembunuhan besar-besaran para demonstran Iran oleh Republik Islam yang despotik di bawah perintah Ali Khamenei. Berbagai kelompok politik dengan slogan yang kadang saling berbeda ikut bergabung. Kami sudah bersiap menghadapi bentrokan. Sehari sebelumnya saya bahkan menulis wasiat. Di dalamnya saya menulis agar keluarga saya tidak menebus jenazah saya dari Republik Islam. Rezim ini sering meminta uang dalam jumlah besar kepada keluarga untuk mengembalikan tubuh anak-anak mereka yang telah dibunuh. Saya berpikir bahwa tubuh yang sudah tidak bernyawa tidak lagi berguna bagi siapa pun. Mereka bisa membuat makam simbolis saja.

Pada Sabtu itu, alih-alih mengenakan kerudung sebagai hijab yang menutupi rambut saya, saya justru mengikatnya di leher seperti syal hitam. Mengapa ini penting? Karena dengan mengenakannya seperti itu, saya sebenarnya sedang menentang rezim dan ekstremisme Islam. Selama hampir setengah abad, Republik Islam memaksa perempuan Iran menutupi rambut mereka sesuai hukum syariah, sesuatu yang menurut saya tidak masuk akal dan tidak adil. Saya tidak menutupi rambut saya atau memakai kerudung sebagai hijab. Saya hanya mengikatkannya di leher seperti syal untuk keadaan darurat. Secara hukum mereka bisa mencambuk saya atau menjatuhkan denda jutaan hanya karena hal itu, mirip seperti polisi syariah al-Khansaa milik ISIS.

Lalu saya membeli sebotol jus dan mulai meminumnya di jalan. Beberapa jam masih tersisa sebelum pertemuan dimulai. Saya berencana bekerja sebentar dan minum sesuatu sebelumnya. Mengapa hal ini disebutkan dalam laporan perang? Karena minum jus di tempat umum saat bulan Ramadhan adalah kejahatan besar di Iran. Umat Muslim sedang berpuasa. Saya sendiri pernah berpuasa juga beberapa kali, walaupun sekarang saya tidak lagi menganggap diri saya religius. Di antara teman-teman saya, banyak yang taat berpuasa dan beribadah sebagai Muslim. Kami saling menghormati pilihan hidup satu sama lain. Karena itu kami tetap bisa berteman dekat meskipun memiliki keyakinan yang berbeda.

Tetapi Republik Islam tidak pernah memiliki pandangan seperti itu. Para pemimpinnya menganggap Iran sebagai masyarakat Islam yang homogen. Mereka melarang makan dan minum di tempat umum selama Ramadan. Pelanggaran ini bisa berujung hukuman cambukan dan denda berat. Beginilah kehidupan sehari-hari seorang warga Iran biasa: terus-menerus dikriminalisasi dan dihukum oleh rezim. Kami bahkan harus menggunakan VPN untuk mengakses internet global dan mengirim laporan ini. Itu juga merupakan tindakan yang bisa mendapat hukuman oleh mereka.

Tingkat represi sosial dan politik yang seperti ini, ditambah isolasi dari sebagian besar negara di dunia serta sanksi Barat yang melelahkan yang dipimpin oleh Amerika dan beberapa negara Eropa, telah mendorong masyarakat Iran, terutama yang sekuler, untuk mencari jalan keluar.

Setelah revolusi yang menggulingkan monarki, berbagai partai politik saling bersaing untuk mendapatkan kebebasan politik. Republik Islam justru menangkap, menyiksa, dan mengeksekusi ribuan orang. Para penyintas dipaksa untuk bertobat, mengutuk mantan rekan seperjuangan mereka, bahkan ikut terlibat dalam eksekusi orang lain demi mendapatkan pengampunan.

Beberapa tahun kemudian (sekitar 30 tahun yang lalu), sekitar 200 demonstran dibunuh dalam protes kenaikan harga di Eslamshahr dan Mashhad. Kemudian rezim menyerang para intelektual. Sebagian dimutilasi di rumah mereka sendiri, sebagian lainnya didorong dari bus ke jurang, dan yang tersisa dipaksa hidup di pengasingan. Hal yang sama terjadi pada banyak musisi, penulis, dan aktor. Mereka harus memilih antara penjara, kematian, atau melarikan diri dari Iran.

Sekitar 25 tahun lalu, para mahasiswa yang memprotes penutupan sebuah surat kabar reformis di tengah ruang politik yang tertutup ditangkap dan disiksa. Beberapa diseret dari jalan dan asrama, lalu dijatuhkan dari jembatan layang. Puluhan orang tewas.

Sekitar 16 tahun lalu, para demonstran mencoba menghentikan kekerasan melalui pemilu dan reformasi. Jutaan orang berjalan diam di Teheran untuk mendukung seorang kandidat reformis. Mereka hanya berdiri dan berjalan bersama. Namun yang terjadi kemudian adalah penangkapan massal dan pembunuhan! Penjara Kahrizak yang terkenal menjadi simbol penyiksaan yang dialami para demonstran. Kandidat reformis tersebut akhirnya dijatuhi hukuman tahanan rumah seumur hidup.

Sekitar 10 tahun lalu, rakyat Iran dengan berani menyerukan revolusi, tetapi kembali ditekan dengan keras. 3 tahun kemudian, muncul gerakan lain yang berakhir dengan sekitar 1.500 orang terbunuh. Tidak lama setelah itu, gerakan “Jin, Jiyan, Azadi” berhasil memaksa negara mengubah sebagian aturan gaya hidup, tetapi gerakan itu juga ditekan dengan brutal, ratusan orang dibunuh dan dieksekusi. 

Sekitar sebulan yang lalu, orang-orang turun ke jalan dan memprotes hampir selama satu bulan penuh, sampai perang dimulai pada Sabtu yang terkenal itu. Puluhan ribu demonstran dibunuh dan ribuan lainnya dipenjara! 

Setelah semua peristiwa ini, banyak orang Iran sampai pada kesimpulan bahwa tanpa senjata dan perlawanan bersenjata, menjatuhkan Republik Islam hampir mustahil. Amerika menjanjikan bantuan. Sebagian orang Iran dengan sangat mendesak meminta senjata dan bantuan militer, karena mereka merasa tidak ada jalan lain.

Kebebasan Datang Dalam Bentuk Beberapa Ton Bom yang Dijatuhkan di Teheran

Sekitar sepuluh menit setelah saya meninggalkan rumah, saya mendengar ledakan besar. Seorang pria berlari sambil berteriak: “Perang! Mereka menyerang Jalan Jomhuri, daerah di sekitarnya juga!”

Saya mengubah rute menuju jalan utama. Di samping sebuah sekolah ada puing-puing drone yang masih berasap. Pihak sekolah membuka gerbang dan meminta anak-anak keluar. Ratusan anak tampak kebingungan dan kehilangan arah. Beberapa guru berusaha menenangkan keadaan, sementara para orang tua dengan panik mencari anak-anak mereka. Ditambah lagi puluhan orang yang melarikan diri sambil membawa tas mereka. Lampu lalu lintas mati dan mobil-mobil terjebak dalam kemacetan total.

Puluhan orang berlari ke arah jalan menanjak, sementara yang lain berlari ke arah jalan menurun. Semua orang berpikir tempat lain pasti lebih aman. Sinyal telepon dan internet terganggu. Republik Islam tidak memperhatikan tempat perlindungan, sirine, transportasi darurat, atau anak-anak yang terpisah dari keluarga mereka. Sebaliknya, mereka memutus komunikasi untuk mencegah pemberontakan. Pasukan anti huru-hara bersenjata lengkap yang baru saja membunuh ribuan orang dalam protes beberapa waktu sebelumnya memenuhi jalan-jalan Teheran. Mereka berteriak menyuruh orang-orang yang panik dan terjebak di jalan untuk membubarkan diri.

Seorang anak perempuan sekitar delapan tahun bertanya apakah ponsel saya berfungsi, karena ia ingin menelepon orang tuanya. Ponsel saya masih mendapat sinyal, walaupun internet sudah terputus. Kami menepi dan saya meminjamkan ponsel saya kepadanya. Tidak lama kemudian sekitar delapan anak lainnya mengantre untuk menelepon keluarga mereka. Jeda itu memberi saya kesempatan untuk mengamati sekitar. Seorang pria tua dengan cepat mengikat selimut dan bantal di sepeda motornya. Mungkin ia ingin melarikan diri bersama keluarganya dengan satu-satunya kendaraan yang mereka miliki. Tiba-tiba ia mengangkat kedua tangannya dan berkata: “Tuhan, terima kasih. Maafkan keraguanku. Benar bahwa penindas tidak akan mencapai rumahnya.” Maksudnya, para tiran pada akhirnya akan gagal.

Saya bertanya kepadanya: “Pak, apa yang terjadi? Di mana yang diserang?”

Ia menjawab: “Katanya rumah Pemimpin Tertinggi (Ali Khamenei) dan kantor kepresidenan.”

Beberapa siswa sekolah menengah yang lewat meneriakkan slogan: “Matilah Diktator!” sambil tertawa.

Setelah anak terakhir selesai menelepon ayahnya, sambungan telepon saya juga mati. Tidak ada taksi yang menuju rumah sakit yang lebih aman, jadi saya berjalan ke stasiun metro terdekat. Pintu terbuka dan ratusan orang berkumpul untuk menunggu kereta dan mencoba keluar dari daerah itu. Kami hampir tidak berhasil masuk ke dalam kereta sebelum akhirnya kereta bergerak.

Di dalam kereta saya melihat seorang perempuan muda yang berpakaian sangat tertutup menangis. Saya bertanya: “Apa yang terjadi?”

Ia menjawab: “Saudara-saudara saya bekerja di industri pertahanan dan rudal. Tempat mereka terkena serangan.”

Saya meletakkan tangan di bahunya dan mencoba menenangkannya. Dari luar saya ingin terlihat berempati. Tetapi kejahatan Republik Islam tidak hanya merampas hidup saya, melainkan juga mengikis empati saya dan banyak orang lain, menggantinya dengan rasa balas dendam. Perempuan itu mengenakan cadar, dan keluarganya bekerja untuk pemerintah atau militer. Saya tidak tahu pasti, tetapi tanda-tanda itu membuat saya melihatnya sebagai seseorang yang terkait dengan rezim. Jauh di dalam hati saya, saya tidak merasakan belas kasihan.

Akhir-akhir ini saya melihat banyak orang saling mengutuk dan memusuhi satu sama lain karena perbedaan politik. Iran dipenuhi kebencian. Bagaimana kita akan hidup bersama setelah semua ini?

Tidak Ada Perang yang Bersifat Kemanusiaan

Saya akhirnya sampai di rumah sakit. Langit Teheran dipenuhi jet tempur. Seorang perempuan dan anaknya meringkuk di dekat dinding. Saya kemudian berlari menuju sebuah supermarket bawah tanah di sebuah gedung komersial. Orang-orang mengambil air botol, senter, makanan kaleng, roti, dan kentang. Rak-rak toko cepat sekali kosong. Apotek juga dipenuhi orang-orang.

Rumah sakit ternyata tidak seaman yang saya kira. Bom meledak di sekitar area itu, membuat jendela bergetar dan pecah.

Hari itu rumah Khamenei dibom. Beberapa pekerja yang sedang mengaspal jalan kota di kejauhan terluka. Seorang perempuan menangis dengan pahit dan berkata: “Anak saya, dia hanya seorang insinyur dek kapal, tetapi dia terbunuh.” Beberapa mahasiswa juga meninggal karena gelombang ledakan.

Perang menggunakan senjata yang dirancang untuk menghancurkan dan membunuh manusia. Tidak ada sesuatu yang anti-kehidupan seperti itu yang bisa disebut “kemanusiaan”. Tidak ada perang dalam sejarah yang benar-benar bersifat kemanusiaan! Perang Sekutu melawan Blok Poros dalam Perang Dunia II juga bukan perang kemanusiaan. Namun bagi jutaan orang yang ditindas, seperti para pembangkang, orang Roma, orang Yahudi, dan mereka yang menentang Kekaisaran Jepang, perang itu tetap dipandang sebagai harapan dan kemungkinan keselamatan.

“Kami Tidak Akan Membombardir Wilayah Permukiman”

Seorang pilot Israel mengatakan kepada televisi oposisi Iran: “Rakyat Iran, kami tidak akan membombardir kalian. Bangkitlah pada waktu yang tepat dan penggallah kepala ular itu sendiri!”

Memang benar bahwa sebagian besar target serangan bukan wilayah permukiman. Banyak daerah permukiman luas bahkan mendapat peringatan untuk dievakuasi. Namun para komandan Republik Islam dan pasukan bersenjatanya justru bersembunyi di rumah-rumah, sekolah, dan kawasan permukiman untuk melindungi diri mereka sendiri dan meningkatkan biaya serangan bagi Israel.

Media negara tidak pernah mengumumkan peringatan evakuasi tersebut. Mereka justru menerima kematian warga sipil. Namun tetap saja banyak orang percaya bahwa serangan tidak menargetkan warga sipil, sehingga mereka tetap tinggal di rumah mereka di kota-kota besar. Persediaan makanan juga sudah diisi ulang, dan sejauh ini belum terlihat tanda-tanda kelaparan.

Pengeboman sempat memutus listrik, gas, dan air di beberapa wilayah, tetapi layanan itu biasanya cepat dipulihkan kembali. Masalah terburuk saat ini adalah kenaikan harga yang sangat ekstrem untuk hampir semua barang, pemutusan internet, dan pengawasan massal yang semakin ketat.

Saya sendiri harus berjuang lebih dari dua belas jam setiap hari hanya untuk mencoba mendapatkan akses ke internet global, dan sering kali tetap gagal.

Eureka! Sang Diktator Mati

Beberapa malam yang lalu, sebuah siaran televisi satelit mengumumkan bahwa Ali Khamenei telah terbunuh. Orang-orang mulai meneriakkan slogan dan merayakannya. Keesokan paginya televisi negara juga mengonfirmasi kabar tersebut.

Para pendukung diktator, yang tidak pernah meneteskan air mata atas kejahatan-kejahatan yang tak terhitung jumlahnya yang ia lakukan, kini menangisi kematiannya dan merindukan senyumannya. Sementara itu saya justru tersenyum. Saya sedih karena perang, bukan karena kematiannya. Itu pun bukan akhir yang ideal baginya. Saya sendiri tidak pernah mencoba membunuhnya. Ia terbunuh oleh bom seberat beberapa ton yang dijatuhkan Amerika.

Beberapa hari kemudian para pendukungnya berkumpul di jalanan untuk berkabung. Namun itu bukan hanya sekadar upacara berkabung. Banyak dari mereka bersenjata, atau dijaga oleh tentara bertopeng. Para tetangga hanya menonton dari jendela rumah mereka. Mereka hanyalah kelompok minoritas.

Mereka berbicara tentang jihad dan mengancam akan membunuh lawan-lawan politik mereka serta warga lain. Mereka menyebut kaum sekuler sebagai “tentara Zionis”.

Tiba-tiba seorang pria bersenjata mengarahkan laser ke arah gedung tempat kami berada dan melepaskan tembakan. Kami sebenarnya hanya menonton dari jendela, tidak meneriakkan slogan apa pun. Namun mereka tetap menembak.

Sepertinya para penggemar dan pelayat sang diktator tidak cukup banyak. Sekali lagi: Kematian bagi diktator dan cara-cara kekuasaannya! Hidup kebebasan! 

Hari Ini

Saya masih berusaha keras untuk mendapatkan koneksi internet agar bisa mengirim laporan ini. Ledakan serangan udara Israel masih terdengar bergema.

Kami dengan cepat mengganti jendela rumah yang rusak. Tidak boleh ada retakan atau bekas cat yang mencurigakan. Perbaikan dan pembersihan dilakukan secepat mungkin agar tidak mudah dikenali.

Gangguan dan tekanan dari pihak berwenang mungkin akan semakin meningkat. Namun kami akan tetap melawan kebiadaban dalam segala bentuknya.

— Narator

Diterjemahkan dari:

https://anarchistfront.noblogs.org/post/2026/03/09/57553

Kebencian terhadap Kediktatoran Islam (Pengalaman Pahit yang Serupa dari Dua Geografi dan Dua Bangsa)

Penulis: Rahyab

Pada hari-hari dan malam-malam ketika Pakistan menyerang wilayah Afghanistan, dan pada saat yang sama ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran, sebuah kenyataan pahit namun sangat bermakna muncul ke permukaan. Kenyataan ini sebenarnya telah lama menumpuk di lapisan tersembunyi masyarakat selama bertahun-tahun. Peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar rakyat Afghanistan dan Iran bukan hanya tidak memiliki keterikatan yang mendalam terhadap rezim yang berkuasa, tetapi bahkan sering kali menunggu celah sekecil apa pun atau tekanan dari luar yang mungkin membuka kesempatan bagi mereka untuk membebaskan diri dari struktur kekuasaan yang otoriter itu.

Perbandingan Sejarah

Dalam pengalaman sejarah banyak masyarakat, ketika sebuah negara menghadapi invasi dari luar, bahkan rakyat yang tidak puas terhadap pemerintahnya biasanya akan bersatu melawan agresor. Solidaritas kolektif dan semangat mempertahankan tanah air biasanya muncul. Orang-orang mungkin tidak setuju dengan pemerintah mereka, tetapi untuk sementara mereka bersatu menghadapi ancaman dari luar.

Namun dalam kasus Afghanistan dan Iran, pengamatan menunjukkan sesuatu yang berbeda dari pola sejarah tersebut. Dalam banyak situasi, tidak muncul pembelaan luas dari rakyat terhadap rezim yang berkuasa. Sebaliknya, di berbagai lapisan masyarakat terlihat sikap acuh tak acuh, diam, bahkan harapan tersembunyi agar struktur kekuasaan itu melemah. Hal ini menunjukkan adanya jurang yang sangat dalam antara pemerintah dan masyarakat, yang terbentuk akibat bertahun-tahun represi politik, pembatasan sosial yang luas, diskriminasi sistematis, dan perampasan hak-hak kebebasan dasar.

Kegagalan Bersejarah

Bagi setiap sistem politik, terutama yang mengklaim mewakili rakyat dan membela nilai-nilai agama, kondisi seperti ini merupakan sebuah kekalahan bersejarah. Pemerintahan yang tidak mampu menggalang dukungan dan kepercayaan rakyatnya pada saat krisis sebenarnya telah runtuh secara sosial jauh sebelum runtuh secara politik.

Hal ini menunjukkan betapa luasnya tekanan, represi, dan pembatasan yang telah diberlakukan. Sampai pada titik di mana sebagian masyarakat memandang runtuhnya rezim seperti itu, dari mana pun asalnya, sebagai sebuah bentuk pembebasan.

Reaksi dari Luar

Salah satu hal yang menarik adalah reaksi sebagian orang di luar Iran terhadap peristiwa-peristiwa di dalam negeri tersebut. Banyak orang Iran memandang kematian pemimpin Republik Islam sebagai simbol berakhirnya penindasan dan tirani yang telah berlangsung lama, bahkan disertai dengan perasaan terbebas.

Namun di negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, India, dan beberapa wilayah lainnya, ada kelompok-kelompok yang justru berkabung dan membela tokoh tersebut. Perbedaan reaksi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai sifat solidaritas ideologis dan kesenjangan antara pengalaman hidup masyarakat yang benar-benar mengalaminya dengan persepsi orang-orang di luar.

Kenyataannya, banyak dari mereka yang membela struktur kekuasaan semacam itu di luar Iran tidak pernah mengalami kehidupan sehari-hari di bawah bayang-bayang aparat keamanan, penjara politik, eksekusi, sensor luas, dan represi sistematis. Karena itu, bagi mereka yang hidup di bawah sistem tersebut, simpati atau pujian terhadap rezim seperti itu sering terasa sulit dipahami. Bahkan bisa dianggap sebagai pengabaian terhadap penderitaan para korban dan pengorbanan mereka yang selama bertahun-tahun berjuang demi kebebasan dan keadilan.

Perspektif Anarkis

Dari sudut pandang pemikiran anarkis, situasi ini sekali lagi memperlihatkan sebuah kebenaran mendasar: setiap struktur kekuasaan yang dibangun di atas ketakutan, pemaksaan ideologi, dan penindasan sosial pada akhirnya akan kehilangan legitimasi di mata rakyat.

Pemerintah mungkin bisa bertahan untuk sementara waktu melalui tentara, penjara, aparat keamanan, dan propaganda ideologis. Namun ketika sebagian besar masyarakat secara batin menginginkan berakhirnya rezim tersebut, maka kekuasaan itu sebenarnya sudah runtuh dari dalam, meskipun secara formal masih berkuasa. Yang tersisa bukan lagi sebuah tatanan politik yang sah, melainkan sebuah struktur yang bertahan hanya dengan kekuatan dan rasa takut. Sejarah menunjukkan bahwa tidak ada sistem yang dapat bertahan lama di atas fondasi yang rapuh seperti itu.

Kediktatoran religius mungkin untuk sementara dapat mengontrol tubuh manusia, membungkam suara, dan menekan protes. Tetapi mereka tidak pernah sepenuhnya mampu menahan gagasan tentang kebebasan dalam pikiran manusia.

Aspirasi untuk kebebasan, keadilan, dan martabat manusia selalu menemukan jalannya di dalam hati masyarakat, bahkan setelah bertahun-tahun tersembunyi di bawah tekanan dan keheningan.

7 Maret 2026
16 Esfand 1404
16 Hoot 1404

Diterjemahkan dari:

https://anarchistfront.noblogs.org/post/2026/03/08/57547

Penolakan terhadap Otoritas Kedua Pihak: Ketika Pakistan dan Taliban Mempermainkan Nyawa Manusia

Penulis: Z/Zegham

Pada Februari 2026, militer Pakistan melancarkan operasi udara berskala besar terhadap berbagai titik di Afghanistan. Serangan ini menargetkan kota Kabul, Kandahar, dan Provinsi Paktia. Setelah itu, Menteri Pertahanan Pakistan secara resmi menyatakan bahwa konflik telah memasuki tahap perang terbuka. Peristiwa ini terjadi segera setelah serangan darat pasukan Taliban terhadap pos-pos perbatasan Pakistan, yang merupakan respons atas serangan sebelumnya dari pihak Pakistan di wilayah timur Afghanistan. Laporan awal menunjukkan ratusan anggota Taliban tewas, namun sumber-sumber independen juga melaporkan adanya korban sipil, termasuk ledakan yang menghantam rumah-rumah penduduk dan fasilitas non-militer.

Di tengah perkembangan ini, laporan tidak resmi dan rumor di media sosial menyebut kemungkinan tewasnya Hibatullah Akhundzada, pemimpin Taliban, dalam salah satu serangan di Kandahar. Belum ada konfirmasi resmi dari kedua belah pihak, namun rumor tersebut saja sudah cukup menunjukkan betapa rapuhnya struktur kekuasaan di kedua sisi dan sejauh mana ia bergantung pada figur individu.

Konflik ini bukanlah perang antara dua bangsa, melainkan benturan antara dua mesin negara, yang masing-masing demi mempertahankan monopoli atas kekerasan, telah mempertaruhkan nyawa rakyat biasa. Pemerintah Pakistan, dengan mengandalkan militer reguler dan anggaran pertahanan yang besar, menangani persoalan kelompok bersenjata seperti Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) dengan pengeboman di perbatasan; seolah-olah garis perbatasan yang digambar di peta menentukan nilai nyawa penduduk di kedua sisi. Di sisi lain, pemerintahan Taliban di Afghanistan, yang berdiri di atas hierarki militer-agama, selama bertahun-tahun telah menindas rakyat di bawah kekuasaannya melalui berbagai dekrit dan aturan: pelarangan pendidikan bagi anak perempuan di atas sekolah dasar, membatasi perempuan dalam pekerjaan dan ruang publik, perluasan hukuman mati dan cambuk dalam hukum pidana baru, serta pembungkaman suara oposisi melalui penangkapan sewenang-wenang dan eksekusi singkat. Rezim yang mengklaim mewakili rakyat Afghanistan ini, justru mengulangi siklus yang sama persis seperti yang dialaminya dengan merespons serangan Pakistan secara militer: menjadi alat untuk membenarkan kekerasan yang lebih besar.

Di tengah situasi ini, ribuan warga sipil: anak-anak, perempuan, dan laki-laki yang tidak berdosa menjadi korban langsung maupun tidak langsung. Bom menghancurkan rumah-rumah, peluru mengubah pasar menjadi medan perang, dan gelombang pengungsian baru tercipta, menjerumuskan jutaan orang ke kondisi yang lebih parah dari sebelumnya. Korban-korban ini bukan sekadar “kerusakan sampingan”, melainkan konsekuensi logis dari struktur yang mendefinisikan kekuasaan melalui monopoli senjata dan hukum. Tak satu pun dari kedua pemerintahan tersebut menilai nyawa seorang anak Afghanistan atau Pakistan lebih berharga daripada posisi strategis mereka sendiri. Skenario yang dirancang di ruang-ruang keputusan di Islamabad dan Kandahar selalu bertumpu pada kalkulasi geopolitik dan kontrol internal, bukan pada kebutuhan nyata masyarakat.

Konflik ini berlangsung seiring perubahan regional yang lebih luas. Perbatasan yang diperdebatkan seperti Durand Line, kembali menjadi garis depan. Setiap serangan meningkatkan potensi meluasnya konflik ke aktor-aktor lain. Ekonomi kedua negara yang rapuh semakin terpuruk, perdagangan lintas batas terhenti, dan arus pengungsi kian menekan negara-negara tetangga. Yang lebih penting, siklus ini menghancurkan setiap kemungkinan pengorganisasian masyarakat secara spontan dan horizontal. Di mana negara berkuasa, rakyat tidak dapat membangun hubungan ekonomi, sosial, dan pertahanan berdasarkan kesepakatan sukarela tanpa rasa takut terhadap represi atau pengeboman.

Dampak kekerasan ini terhadap anak-anak sangat mendalam dan berjangka panjang. Generasi yang sejak lahir mendengar suara ledakan alih-alih lagu nina bobo, yang mengingat gambar jasad alih-alih permainan masa kecil, akan belajar bahwa dunia adalah tempat yang penuh ancaman dan ketidakpercayaan. Penelitian psikologis menunjukkan bahwa paparan terus-menerus terhadap kekerasan terorganisir semacam ini menyebabkan gangguan kecemasan kronis, penurunan kemampuan belajar, serta terbentuknya mentalitas bertahan hidup dalam perang. Anak-anak ini tidak hanya kehilangan masa depan mereka, tetapi juga mewariskan siklus kebencian dan kekerasan kepada generasi berikutnya, sebuah siklus yang justru menguntungkan struktur kekuasaan itu sendiri, karena masyarakat yang terluka lebih sulit membangun perlawanan yang terorganisir.

Pada akhirnya, peristiwa ini sekali lagi membuktikan bahwa kedua pihak yang berperang, yakni pemerintah Pakistan dan Taliban memiliki satu kesamaan: pengabaian total terhadap nilai dasar kehidupan manusia yang tak berdosa. Mereka tidak berperang demi rakyat, melainkan demi mempertahankan dan memperluas pengaruh mereka sendiri. 

Selama model-model pemerintahan seperti ini masih ada, perbatasan akan terus berdarah, kota-kota akan dibombardir, dan anak-anak akan tumbuh dalam bayang-bayang ketakutan. Satu-satunya jalan keluar dari jebakan ini adalah penolakan total terhadap segala bentuk otoritas yang terpusat. Sebuah tatanan di mana individu dan komunitas kecil bisa mengatur kehidupan mereka sendiri tanpa bergantung pada militer atau perintah dari atas. Dan hingga saat itu tiba, berita tentang konflik semacam ini hanya akan menambah panjang daftar orang yang menjadi korban berikutnya.

Diterjemahkan dari:

https://anarchistfront.noblogs.org/post/2026/02/28/57446

Ketegangan Taliban dan Pakistan: Pertikaian Dua Kekuasaan

Pertikaian antara Taliban Afghanistan dan pemerintah Pakistan bukanlah sekedar sengketa perbatasan atau krisis keamanan semata, melainkan konflik kompleks antara dua struktur kekuasaan yang sama-sama lahir dari proyek geopolitik kawasan. Konflik ini berlapis, samar, dan sarat permainan intelijen serta ideologi. Sebuah perang yang di permukaan dibungkus slogan keamanan dan kedaulatan nasional, namun di dalamnya merupakan persaingan atas pengaruh, kendali, dan legitimasi.

Pemerintah Pakistan menuduh Taliban Afghanistan mendukung Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP). Kelompok ini telah lama memerangi negara Pakistan. Taliban Afghanistan membantah tuduhan tersebut, tetapi berbagai bukti menunjukkan adanya keberadaan, tempat perlindungan, serta hubungan ideologis antara kedua kelompok tersebut.

Secara politik, hubungan ini bukan sekadar simpati ideologis, melainkan keterkaitan struktural. Keduanya berakar pada tafsir tertentu atas Islam politik dan memiliki asal-usul yang sama dalam mazhab keagamaan di kawasan tersebut. Apa yang hari ini disebut Pakistan sebagai “ancaman”, pada masa lalu justru merupakan bagian dari instrumen kebijakan regionalnya sendiri. Kini, kekuatan yang dulu dipelihara itu telah berubah menjadi tantangan bagi struktur yang sama.

Bagi Pakistan, Durand Line adalah perbatasan resmi dan internasional; bagi Taliban, ia hanyalah “garis imajiner”. Dengan mengandalkan klaim etnis, Taliban memandang garis tersebut sebagai pemisah bangsa Pashtun. Namun di balik klaim itu, persoalannya bukan semata etnisitas, melainkan perluasan “kedaulatan”. Taliban menolak mengakui perbatasan yang dianggap sebagai warisan kolonial, karena penerimaannya berarti mengukuhkan tatanan negara-bangsa modern, sebuah tatanan yang pada praktiknya justru direproduksi kembali oleh Taliban dalam bentuknya yang lain.

Ideologi Taliban tidak terbatas pada geografi Afghanistan. Konsep “Emirat Islam” yang mereka usung memiliki daya tarik dan potensi inspiratif bagi kelompok-kelompok serupa di kawasan tersebut. Dari sudut pandang Pakistan, ancaman utamanya adalah kemungkinan model Taliban merembes masuk ke dalam wilayahnya sendiri dan mengguncang tatanan semi-militer/semi-sipil yang menopang negara tersebut.

Di sini tampak kontradiksi historis yang jelas. Selama bertahun-tahun Pakistan memanfaatkan kelompok-kelompok bersenjata sebagai instrumen kedalaman strategisnya. Kini, ia berhadapan dengan versi dari logika yang sama, yang tidak lagi dapat ia kendalikan. Hubungan Taliban yang semakin berkembang dengan India juga menjadi sumber kekhawatiran bagi Pakistan. Setiap bentuk kedekatan antara Kabul dan New Delhi dipandang oleh pemerintah Pakistan sebagai ancaman bagi posisi regional Islamabad.

Taliban yang dahulu merupakan proyek bersama sebagian lingkaran keamanan Pakistan dan dukungan eksternal dalam konteks akhir Perang Dingin dan periode setelahnya, kini berupaya menampilkan diri sebagai aktor yang lepas dari ketergantungan historis tersebut dan menjalin hubungan dengan spektrum yang lebih luas.

Menurut saya, konflik ini bukanlah perang antara rakyat Afghanistan dan Pakistan, melainkan perang antara dua mesin kekuasaan. Dalam serangan udara, ledakan, dan bentrokan di perbatasan, korban utamanya adalah warga sipil, orang-orang yang tidak memiliki andil dalam pengambilan keputusan dan tidak menikmati keuntungan dari kekuasaan. 

Dalam konteks ini, bahkan kemungkinan untuk memanfaatkan ketegangan ini demi membangkitkan sentimen nasionalistik bukanlah hal yang mustahil, sebab pemerintahan yang dilanda krisis kerap memanfaatkan musuh eksternal untuk memperkuat kohesi internal.

Dengan demikian, konflik ini dapat dipahami sebagai benturan dua narasi tentang kedaulatan: sebuah negara bangsa yang keamanan dan stabilitasnya selama bertahun-tahun dipertahankan menggunakan instrumen-instrumen gelap dalam kebijakan luar negerinya, dan sebuah emirat ideologis yang kini memandang dirinya sebagai aktor regional yang mandiri.

Namun di kedua sisi perbatasan, rakyat biasa tetap menjadi korban. Pada akhirnya ini adalah perang kekuasaan, bukan perang antara rakyat Afghanistan dan rakyat Pakistan. Yang terbakar dan hancur adalah desa-desa, rumah-rumah, dan kehidupan manusia tak berdaya. Sementara struktur-struktur kekuasaan tetap terjaga.

Diterjemahkan dari:

https://anarchistfront.noblogs.org/post/2026/02/28/57442

Transisi Tanpa Penyelamat: Alternatif Anarkis untuk Iran

Penulis: Hasseh-Nima Golkar

Beberapa waktu lalu, para pembela dan pendukung kembalinya sistem monarki di bawah kepemimpinan absolut Reza Pahlevi (putra mantan Shah), sebagai pengganti pemerintahan fasis Islam-Syiah yang saat ini dipimpin secara absolut oleh Ali Khamenei (penerus algojo besar Ayatollah Khomeini), menerbitkan sebuah dokumen setebal 168 halaman bertanggal Tir 1404 (Juli 2025) dengan judul “Buku Tahap Darurat” (dirancang untuk periode 100 hingga 180 hari). 

Di dalam dokumen tersebut sebenarnya sudah dapat terdengar secara perlahan suara sepatu bot sebuah kediktatoran fasis yang sedang dipersiapkan dalam bentuk baru, meskipun mereka mengklaim bahwa tujuan akhirnya adalah mendirikan pemerintahan masa depan yang demokratis di Iran.

Dengan melihat sekilas isi “Buku Tahap Darurat” itu, kita dapat menyaksikan jenis dokumen yang sama seperti yang berkali-kali muncul dalam sejarah modern. Dokumen semacam ini selalu dimulai dengan janji tentang “masa transisi sementara” dan “kebutuhan kondisi darurat”, tetapi pada akhirnya justru menghasilkan kembali otoritarianisme dan despotisme yang sama seperti sebelumnya.

Dalam praktiknya, sejauh yang mereka mampu, para pendukung proyek ini telah berusaha dan masih terus melakukan kekerasan verbal, penghinaan, serta intimidasi terhadap semua pengkritik mereka, termasuk terhadap kekuatan kiri dan kaum anarkis, baik di dalam maupun di luar Iran.

Dalam khayalan mereka, seperti dua diktator sebelumnya yakni Reza Shah dan Mohammad Reza Shah (kakek dan ayah dari Reza Pahlevi), mereka berniat membungkam setiap kritik dan oposisi terhadap monarki serta terhadap wakilnya saat ini, Reza Pahlevi, sejak dalam embrio.

Karena itu, apa yang saat ini dipromosikan kepada masyarakat Iran dengan nama “transisi politik”, sering kali tidak lebih dari penataan ulang kekuasaan dengan wajah baru. Transisi semacam ini bukanlah jembatan menuju kebebasan, melainkan penghalang bagi kebebasan itu sendiri. 

Perbedaannya hanya tampak di permukaan: bukan lagi “faqih”, melainkan pangeran; bukan lagi revolusi, melainkan pemberontakan nasional; bukan lagi “wilayat”, melainkan masa darurat. Namun logikanya tetap sama: kekuasaan dipusatkan di atas, kebebasan dibungkam di bawah, dan demokrasi hanya janji masa depan yang tidak pasti. Anarkisme tidak berusaha memperbaiki logika ini, tetapi menolak sepenuhnya! 

Masalah Iran bukan kekurangan pemimpin, negara, atau otoritas. Masalahnya justru kelebihan semuanya itu. 

Setiap proyek yang memulai transisi dengan “pemerintahan sementara yang kuat”, “pemimpin masa transisi”, atau “kekuasaan darurat”, sejak awal sebenarnya sudah membuka jalan bagi lahirnya kembali despotisme, bahkan meksipun bahasanya modern, benderanya Islam-Syiah dengan mahkota atau tanpa mahkota, dan niatnya tampak seolah-olah baik.

Pengalaman sejarah tidak menunjukkan pengecualian, melainkan sebuah aturan: “Kekuasaan yang dipusatkan atas nama kondisi darurat tidak pernah secara sukarela dikembalikan kepada rakyat.”

“Buku Tahap Darurat” bukan hanya sekadar dokumen teknis. Di satu sisi, ia merupakan pernyataan yang menentang pemerintahan mandiri masyarakat, sebuah deklarasi ketidakpercayaan terhadap rakyat, sekaligus latihan awal menuju otoritarianisme. Di sisi lain, dokumen ini berpusat pada negara, bukan pada rakyat; bersifat elitis, bukan partisipatif; bertumpu pada kepercayaan kepada individu tertentu, bukan pada kontrol kolektif; dan tersentralisasi, bukan horizontal (tanpa hierarki, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas). Karena itu, dalam praktiknya dokumen ini mereproduksi logika kekuasaan yang sama, padahal logika tersebut justru seharusnya ditinggalkan setelah lebih dari satu abad perjuangan panjang yang penuh pengorbanan.

Masalahnya bukan sekadar bahwa “monarki buruk karena ia monarki.” Masalah yang sebenarnya adalah bahwa proyek politik ini sendiri dalam bahasanya sepenuhnya asing terhadap gagasan kebebasan, kesetaraan, keadilan sosial, solidaritas, dan mutual aid. Singkatnya, ini hanyalah reproduksi dari dominasi dan otoritarianisme yang sama seperti sebelumnya. Kita sudah mengenal jalan ini. Yang berubah hanya nama-namanya, bukan logikanya.

Berbeda dengan propaganda menyesatkan para pendukung monarki dan Reza Pahlevi, anarkisme secara terbuka tidak menjanjikan ketenangan ataupun jalan yang tanpa rasa sakit. Namun ia menegaskan beberapa hal mendasar:

1. Kebebasan tidak diberikan sebagai hadiah oleh seorang “pemimpin”.
2. Demokrasi tidak dimulai dengan penangguhan kebebasan.
3. Demokrasi bukan sesuatu yang sekadar dijanjikan, melainkan sesuatu yang harus dipraktikkan.
4. Pembebasan tidak lahir dari sentralisme kekuasaan.
5. Kebebasan bukan proyek yang muncul setelah runtuhnya kekuasaan, melainkan metode perjuangan itu sendiri.

Kritik terhadap dua poin kunci dalam “Buku Tahap Darurat”:

1. Tidak Adanya Pemisahan Kekuasaan Merupakan Penolakan Resmi Terhadap Demokrasi. 

Tidak adanya pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, bahkan dalam sebuah masa transisi, bukan sekadar kekurangan teknis ataupun kompromi sementara. Hal ini merupakan deklarasi resmi tentang pemusatan kekuasaan dan penolakan terhadap segala bentuk pengelolaan mandiri masyarakat.

Pemisahan kekuasaan memang bukan tujuan akhir kebebasan, tetapi setidaknya merupakan batas minimal untuk mengendalikan kekuasaan dalam tradisi demokrasi borjuis. Menghapus bahkan batas minimal ini secara sadar dan tertulis berarti para perancang dokumen tersebut tidak percaya kepada masyarakat, menganggap pengawasan publik sebagai hambatan, dan memandang akuntabilitas sebagai ancaman serius.

Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa setiap kali kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif digabungkan, hasilnya bukanlah efisiensi, melainkan kekebalan kekuasaan dari segala bentuk pertanggungjawaban.

Klaim bahwa pemisahan kekuasaan tidak mungkin dilakukan dalam kondisi darurat adalah argumen yang sama yang digunakan untuk membenarkan konsep “Wilayat-e Faqih” absolut, melegitimasi pemerintahan militer, dan menyebut fasisme sebagai suatu “kebutuhan sejarah”. Kekuasaan yang sejak hari pertama menghindari pengawasan bukanlah kekuasaan yang sedang bertransisi, melainkan kekuasaan yang sedang mengukuhkan dirinya sendiri.

2. Kekuasaan Absolut dan Tak Terbatas Bagi “Pemimpin”

Pemberian kekuasaan absolut atau kekuasaan di atas hukum kepada Reza Pahlavi dengan label “pemimpin transisi dan pemberontakan nasional”, pada dasarnya adalah reproduksi despotisme dalam bentuk mesianisme sekuler. Ini bukan sekadar kesalahan konsep, melainkan rekonstruksi yang sadar atas model kepemimpinan otoriter. Dalam poin ini terdapat tiga kenyataan yang tidak dapat disangkal.

1. Personalisasi kekuasaan

Kekuasaan dipisahkan dari lembaga dan masyarakat lalu dipusatkan pada tubuh seorang individu. Artinya, politik direduksi menjadi kesetiaan kepada individu, kritik berubah menjadi permusuhan, dan masyarakat diperkecil menjadi sekadar massa pendukung.

2. Tidak adanya mekanisme pemecatan dari bawah

Dalam rancangan ini, mekanisme untuk memberhentikan pemimpin dibuat kabur, akuntabilitas tidak didefinisikan dengan jelas, dan batas-batas kekuasaan sengaja dirancang longgar serta fleksibel. Kekuasaan yang tidak dapat segera dicabut oleh rakyat bukanlah representasi, melainkan otoritas.

3. Kekebalan dari kritik

Bahkan hari ini, sebelum memiliki kekuasaan resmi, setiap kritik terhadap “pemimpin” ini sudah sering dibalas dengan pelabelan, ancaman, dan penghapusan simbolik. Perilaku seperti ini bukanlah kebetulan, melainkan semacam latihan cara menggunakan kekuasaan di masa depan. Dalam sejarah, tidak ada rezim otoriter yang sejak hari pertama muncul dengan tank dan meriam. Semuanya selalu dimulai dengan alasan yang sama: “pemimpin yang diperlukan”, “situasi khusus”, dan “kepercayaan nasional”.

Karena itu, gabungan antara tidak adanya pemisahan kekuasaan dan pemberian kekuasaan absolut kepada satu individu pada dasarnya adalah ciri klasik dari sistem otoriter, bukan sebuah transisi menuju demokrasi. Ini bukan sekadar perbedaan pandangan politik, melainkan sebuah struktur kekuasaan yang jika suatu hari diterapkan, ia akan dengan mudah menyebut setiap oposisi sebagai “gangguan terhadap masa darurat”, setiap protes sebagai “ancaman terhadap persatuan nasional”, dan setiap kritik sebagai “berpihak pada musuh”.

3. Masa Darurat; Penangguhan Kebebasan yang Berpotensi Menjadi Permanen

Dalam tradisi anarkis, konsep “kondisi darurat” merupakan salah satu konsep politik yang paling berbahaya. Mengapa? Karena “darurat” biasanya tidak memiliki definisi yang jelas, tidak memiliki batas waktu yang pasti, dan tidak memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang tegas. Kekuasaan yang dipusatkan dengan alasan kondisi darurat jarang sekali secara sukarela dikembalikan.

Pengalaman sejarah dari Revolusi Prancis hingga “Revolusi Islam” di Iran menunjukkan bahwa sesuatu yang disebut “sementara” sering kali berubah menjadi “permanen”.

Dalam buku ini tidak terdapat jaminan hukum yang jelas, tidak ada lembaga pengawas independen, dan tidak ada hak bagi rakyat untuk melakukan intervensi langsung jika terjadi penyimpangan. Artinya, terdapat penangguhan yang disengaja terhadap kedaulatan sosial, demi kepentingan sebuah inti kekuasaan dan otoritas.

4) Penolakan Terhadap Pemisahan Kekuasaan; Kembali ke Logika “Kekuasaan Tunggal”

Tidak adanya pemisahan antara tiga cabang kekuasaan (yudikatif, legislatif, eksekutif) merupakan salah satu indikator paling mendasar dari sifat anti-demokratis dalam dokumen ini. Pemisahan kekuasaan adalah batas minimal untuk mengendalikan kekuasaan, bukan cita-cita tertinggi demokrasi. Menghapus batas minimal ini pada masa transisi, berarti menuntut kepercayaan buta terhadap “niat baik” para penguasa.

Inilah logika yang hampir selalu menjadi titik awal setiap bentuk despotisme: “Untuk saat ini kita butuh pemusatan kekuasaan; nanti akan kita perbaiki.” Namun anarkisme berpendapat bahwa kekuasaan yang sejak awal tidak dibatasi tidak akan pernah benar-benar dapat direformasi.

5) Penciptaan “Pemimpin”; Reproduksi Kharisma dan Paternalisme Politik

Memberikan kekuasaan absolut atau kekuasaan di atas hukum kepada seorang individu menimbulkan beberapa masalah serius: personalisasi kekuasaan dan kekebalan dari pertanggungjawaban. Politik tidak lagi berputar pada struktur atau lembaga, melainkan pada figur “penyelamat”. Kritik terhadap individu tersebut kemudian dianggap sebagai “pengkhianatan terhadap gerakan”. Gejala ini bahkan sudah terlihat sekarang dalam perilaku sebagian pendukung monarki Pahlevi.

Dalam logika paternalistik semacam ini, rakyat dipandang sebagai “anak-anak politik” yang membutuhkan wali. Dalam dokumen ini tidak ada mekanisme yang jelas dan operasional untuk memberhentikan, mengadili, atau membatasi kekuasaan pemimpin tersebut (Reza Pahlevi). Artinya, yang dibentuk adalah kekuasaan tanpa rem.

Dari perspektif anarkis, setiap pemimpin yang tidak dapat segera dicopot oleh rakyat pada dasarnya memiliki potensi menjadi tiran, bahkan jika ia mengklaim memiliki niat baik.

6) Sentralisasi yang Kuat; Penyangkalan Terhadap Keragaman Sosial di Iran

Salah satu aspek paling berbahaya dari dokumen ini adalah pengabaian struktural terhadap keragaman etnis, budaya, bahasa, dan bentuk-bentuk kehidupan sosial di Iran. Dalam dokumen tersebut, kekuasaan didefinisikan dari atas dan dari pusat; wilayah-wilayah pinggiran hanya diposisikan sebagai objek “pengelolaan”, bukan sebagai subjek politik.

Ini bertentangan secara langsung dengan gagasan pengorganisasian diri dan pengelolaan mandiri dalam tradisi anarkis. Anarkisme menekankan pembentukan dewan-dewan rakyat, federalisme demokratis, otonomi lokal dan regional dalam lingkungan tempat tinggal dan tempat kerja, serta pengambilan keputusan horizontal tanpa hierarki. Karena itu, setiap bentuk pemusatan kekuasaan yang absolut, bahkan jika dilakukan atas nama “menyelamatkan Iran”, pada praktiknya hanyalah reproduksi dari proyek pembangunan negara-bangsa yang otoriter khas abad ke-20.

7) Penindasan Terhadap Kritik; Pendahuluan Bagi Fasisme Lunak

Cara berpikir, berbicara, dan bertindak sebagian pendukung monarki terhadap para pengkritik: baik anarkis, kiri, bahkan kelompok kanan lainnya di dalam dan luar Iran, menunjukkan dengan jelas logika politik yang berada di balik proyek ini. Bentuk-bentuknya antara lain: Pelabelan (kiri = separatis, anarkis = pendukung kekacauan), penghinaan, ancaman, penghapusan simbolik, bahkan kekerasan fisik dan seksual dalam aksi-aksi jalanan.

Semua ini bukan sekadar fenomena pinggiran, melainkan pratinjau dari apa yang mungkin akan terjadi. Individu, kelompok, atau gerakan yang tidak mampu menoleransi kritik sebelum berkuasa hampir pasti tidak akan menoleransi oposisi setelah berkuasa. Dalam sejarah modern terdapat pola yang hampir selalu berulang:

1. Runtuhnya tatanan lama. 
2. Deklarasi keadaan darurat. 
3. Pemusatan kekuasaan untuk “menyelamatkan revolusi atau bangsa”.
4. Penindasan terhadap kekuatan radikal dan kritik. 
5. Institusionalisasi otoritas, baik dalam bentuk diktator yang stabil maupun demokrasi formal yang dikendalikan.

Contohnya (berdasarkan tahun Masehi):

1. Revolusi Prancis 1799 → Komite Penyelamatan Nasional → Napoleon
2. Revolusi Rusia / Uni Soviet 1917 → kediktator proletariat → negara satu partai 
3. Iran 1979 → Dewan Revolusi + Ayatollah Khomeini → Wilayat-e Faqih absolut
4. Mesir 2011 → pemerintahan transisi → Abdel Fattah el-Sisi

Intinya bukan terletak pada kesalahan pelaksanaan, melainkan pada logika transisi yang berpusat pada negara. Jika struktur transisinya sendiri bersifat otoriter, maka apa pun hasilnya tidak akan menghasilkan pembebasan. Banyak kesamaan berbahaya yang dapat dilihat dalam “Buku Tahap Darurat” ini dan tradisi tersebut, seperti pemusatan kekuasaan sebelum partisipasi publik, penangguhan hak-hak atas nama stabilitas, penyingkiran kekuatan radikal atas nama “ekstremisme”, serta janji pemilu setelah “bangsa dipersiapkan”. Struktur otoriter semacam ini tidak akan pernah melahirkan kebebasan, kesetaraan, dan keadilan sosial.

8) Kebohongan Besar: “Stabilitas Dulu, Baru Kebebasan”

Pernyataan ini adalah tulang punggung semua bentuk fasisme, baik klasik maupun modern, dan inilah yang kembali direproduksi dalam “Buku Tahap Darurat.” Namun pengalaman Iran sudah terlalu jelas untuk kembali tertipu, karena:

1. Stabilitas tanpa kebebasan = penindasan
2. Keamanan tanpa pengelolaan mandiri = polisi
3. Negara yang kuat = masyarakat yang lemah

Apa yang membuat Iran tidak aman bukanlah ketiadaan negara yang kuat, melainkan justru karena negara yang terlalu kuat. Alternatif anarkis bukan sekadar mengganti pemain dalam siklus kekuasaan, tetapi mengakhiri siklus itu sendiri. Anarkisme tidak menginginkan reformasi monarki, dan juga bukan versi “negara yang lebih baik”. Ia adalah garis pemutusan dari seluruh logika negara-bangsa.

Transisi anarkis berarti: bukan pemerintah sementara, bukan dewan tinggi, dan bukan pula pemimpin masa transisi, melainkan:

1. Majelis-majelis lokal dengan kekuasaan pengambilan keputusan yang nyata.
2. Dewan-dewan di tempat kerja dengan kontrol langsung atas produksi. 
3. Jaringan solidaritas horizontal dan koordinasi tanpa pusat komando. 
4. Perwakilan atau juru bicara yang dapat segera dicabut mandatnya, tanpa privilese dan tanpa kekebalan dari pertanggungjawaban.

Struktur seperti ini tidak dibangun setelah kekuasaan runtuh; struktur itu harus sudah ada sebelumnya. Jika tidak, maka transisi yang benar-benar membebaskan tidak akan pernah terjadi.

Jika masa depan Iran benar-benar bersifat membebaskan, maka ia akan berdiri melawan pemerintahan Islam yang berkuasa sekarang, melawan sistem monarki yang pernah runtuh, melawan negara darurat, dan melawan segala bentuk mesianisme politik baik religius maupun sekuler. Masa depan itu hanya dapat dibangun melalui rekonstruksi struktur masyarakat yang bebas, demokratis, dan humanis, melalui kehadiran politik aktif kelas pekerja dan kelompok-kelompok tertindas lainnya. Jika tidak, maka masa depan seperti itu tidak akan pernah terwujud.

9) Menjawab Klaim Bahwa “Anarkisme Tidak Realistis di Iran”

a) “Iran adalah masyarakat tanpa organisasi”

Klaim ini adalah gambaran yang keliru. Dalam realitas sosial Iran justru telah muncul berbagai bentuk organisasi, seperti: tradisi panjang dewan-dewan lokal, anjuman provinsi, dewan pekerja tahun 1979, jaringan solidaritas informal, organisasi bawah tanah yang luas, serta pengalaman pengorganisasian diri dalam situasi krisis seperti gempa bumi, banjir, dan gelombang protes.

Masalah di Iran bukanlah ketiadaan organisasi, melainkan penindasan keras terhadap organisasi horizontal (non-hierarkis).

b) “Rakyat membutuhkan pemimpin”

Argumen ini lebih bersifat ideologis daripada faktual. Yang terjadi sebenarnya bukan rakyat membutuhkan pemimpin, tetapi mereka mengalami pelimpahan tanggung jawab yang dipaksakan.

Puluhan tahun pemerintahan otoriter telah merusak kepercayaan diri politik masyarakat. Namun setiap kali masyarakat diberi ruang untuk membuat keputusan nyata, misalnya dalam dewan-dewan pemogokan, komite-komite lokal, atau jaringan yang dipimpin perempuan, partisipasi dan kemampuan untuk berorganisasi justru muncul

Anarkisme tidak pernah mengatakan bahwa rakyat sejak awal sudah siap. Yang dikatakannya adalah: rakyat menjadi siap melalui praktik.

c) “Di Iran keamanan lebih penting, kebebasan nanti saja”

Ini adalah argumen klasik otoritarianisme. Situasi keamanan bukanlah alasan bagi pemusatan kekuasaan, melainkan hasil dari pemusatan kekuasaan itu sendiri. Dalam sejarah Iran selalu dikatakan: “Pertama ketertiban, baru kebebasan." Hasilnya justru penindasan, korupsi, dan keruntuhan sosial.

Anarkisme tidak menawarkan satu model tunggal, tetapi berpegang pada prinsip bahwa kebebasan adalah alat untuk menciptakan stabilitas, bukan musuhnya. 

Alternatif anarkis bagi Iran bukan sekadar menyalin pengalaman seperti: Revolusi Spanyol 1936, gerakan Zapatista di Chiapas (1994), atau Rojava (2012), melainkan harus didefinisikan ulang sesuai realitas di Iran, dengan mempertimbangkan mosaik etnis, kondisi geografis, ekonomi berbasis rente, serta ingatan sejarah masyarakatnya. Namun prinsip-prinsip dasar seperti anti-sentralisme, anti-kharisma, penolakan terhadap penangguhan kebebasan, dan dukungan terhadap pemerintahan mandiri masyarakat tidak berubah.

Anarkisme di Iran bukan mimpi kekanak-kanakan dan bukan proyek perebutan kekuasaan. Ia adalah satu-satunya alternatif yang tidak mereproduksi logika despotisme. Dalam arti inilah posisi tersebut justru realistis: menyadari bahwa setiap negara transisi yang terpusat hampir pasti akan melahirkan diktator berikutnya. Dan sayangnya, itulah pengalaman paling nyata yang berulang dalam sejarah kita.

Masa depan pembebasan Iran tidak akan dibangun di puncak kekuasaan, tetapi melalui pembubaran kekuasaan itu sendiri: melawan monarki, melawan negara darurat, dan melawan kebohongan “janji demokrasi”. Apa yang hari ini dijual kepada masyarakat Iran dengan nama “transisi”, sebenarnya tidak lebih dari rekonstruksi kekuasaan otoriter secara sadar. Proyek-proyek yang ditawarkan dengan nama seperti “masa darurat”, “pemimpin pemberontakan nasional”, atau “pemerintahan sementara yang kuat” bukanlah kesalahpahaman tentang demokrasi, melainkan penolakan yang disengaja terhadap demokrasi. Ini bukan kesalahan, ini adalah rencana.

Monarkisme baru dengan bahasa hak asasi manusia dan janji pemilu di masa depan, melakukan hal yang sama seperti semua rezim otoriter sebelumnya: “Menangguhkan kebebasan hari ini dengan janji pembebasan besok.” Namun, “besok” itu tidak pernah datang. “Masa darurat” hanyalah nama yang lebih sopan untuk sebuah kediktatoran.

Ketika sebuah dokumen secara resmi menyatakan bahwa: pemisahan kekuasaan tidak diperlukan, kekuasaan harus dipusatkan, satu individu harus memiliki kekuasaan di atas hukum, dan masyarakat baru boleh ikut mengambil keputusan “nanti”, maka itu bukan lagi “transisi”, melainkan latihan membangun rezim otoriter sebelum berkuasa.

Tidak ada diktator dalam sejarah yang datang dengan mengaku sebagai musuh demokrasi. Semua datang dengan alasan yang sama:

“Situasinya khusus.”

“Rakyat belum siap.”

"Untuk sementara kita perlu pemusatan kekuasaan.”

Logika monarkisme hari ini, meskipun dengan wajah sekuler dan bahasa modern, sebenarnya hanya mengulangi kalimat lama dari otoritarianisme dan despotisme.

Tidak untuk Shah, Tidak untuk Mullah!

Hancurkan Negara Fasis Islam yang Berkuasa di Iran!
Hidup dan Jayalah: Jin, Jiyan, Azadî! 
Hidup Anarkisme!

Tidak untuk Negara Penyelamat, Tidak untuk Masa Darurat!

Diterjemahkan dari:

https://anarchistfront.noblogs.org/post/2026/02/07/57001

Analisis Anarkis terhadap Slogan Otoriter: “Satu Bangsa, Satu Bendera, Satu Pemimpin”

 Penulis: Hasse Nima Golkar

Slogan ini diteriakkan dalam pertemuan para pendukung monarki yang mendukung Reza Pahlavi pada 25 Bahman 1404, bertepatan dengan 14 Februari 2026, di Munich, Jerman. Dari pengeras suara panggung resmi penyelenggara, slogan tersebut setidaknya diserukan oleh tiga pembicara, yaitu Aran Kamangir, Saeed Bashirtash, dan Iraj Mesdaghi.

Apakah kita melihat sebuah perbedaan yang sebenarnya sangat dekat dengan hakikatnya? 

Pertama

Slogan ini dahulu digunakan untuk menekankan gagasan tentang negara Jerman yang tunggal dan homogen di bawah kekuasaan mutlak Adolf Hitler. Slogan tersebut mencerminkan nasionalisme ekstrem, otoritarianisme, dan totalitarianisme yang menjadi inti ideologi Nazi. Tujuannya adalah memusatkan kekuasaan dan mengendalikan seluruh aspek kehidupan masyarakat Jerman.

Slogan para pendukung Adolf Hitler bagi negara otoriter Jerman pada tahun 1938 berbunyi:

"Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer”

(Satu Bangsa, Satu Kekaisaran, Satu Pemimpin) 

Kedua

Slogan lain digunakan untuk menegaskan gagasan tentang negara Iran yang tunggal dan homogen di bawah kekuasaan mutlak Reza Pahlevi. Slogan ini mencerminkan nasionalisme ekstrem, otoritarianisme, dan kecenderungan totaliter yang dikaitkan dengan ideologi Pahlevi. Tujuannya adalah memusatkan kekuasaan dan mengendalikan seluruh aspek kehidupan masyarakat Iran.

Slogan yang diteriakkan dalam acara di Munich pada 14 Februari 2026 berbunyi:

یک ملت – یک پرچم – یک رهبر 

“Yek mellat, Yek parcham, Yek rahbar”

(Satu Bangsa, Satu Bendera, Satu Pemimpin) 

Dari perspektif anarko-sindikalisme, persoalan utamanya bukan nama, bukan juga bendera, melainkan struktur kekuasaan itu sendiri. Yang penting bukan hanya isi slogan tersebut, tetapi logika yang sama di baliknya. Logika itu adalah pemusatan kekuasaan pada satu negara, satu bangsa yang dianggap homogen, dan satu pemimpin.

Karena itu anarkisme:

1. Menolak segala bentuk pemusatan kekuasaan dan otoritas.
2. Memandang gagasan bangsa yang homogen sebagai struktur yang menindas.
3. Melihat kepemimpinan karismatik yang berpusat pada satu figur sebagai reproduksi hierarki. 

Dalam pandangan ini, kesamaan kedua slogan tersebut terletak pada cara mereka menghapus individualitas dengan meleburkannya ke dalam konsep abstrak yang disebut “bangsa”. Keberagaman sosial dipaksa menjadi keseragaman, dan kekuasaan tidak diorganisasi secara horizontal, melainkan dipaksakan dari atas (top-down).

Masalahnya bukan hanya siapa pemimpinnya, tetapi mengapa harus ada pemimpin? 

Mikhail Bakunin pernah memperingatkan bahwa setiap negara yang mengklaim berbicara atas nama rakyat pada akhirnya akan berubah menjadi alat dominasi, karena kekuasaan yang terpusat secara alami cenderung mempertahankan dan memperluas dirinya sendiri.

Peter Kropotkin menentang mitos persatuan yang dipaksakan. Ia membela solidaritas sukarela dan organisasi horizontal, yaitu suatu tatanan hidup yang muncul dari jaringan komune dan asosiasi bebas, bukan dari perintah satu pusat kekuasaan.

Emma Goldman melangkah lebih jauh dengan menunjukkan bahwa bangsa, pemimpin, dan otoritas pada awalnya bukan sekadar institusi politik, melainkan pola psikologis ketaatan yang membuat individu larut dalam kolektivitas abstrak.

Dari perspektif ini, slogan yang menyerukan satu bangsa, satu bendera, dan satu pemimpin, apa pun konteks sejarahnya, bertumpu pada logika yang sama. Logika itu adalah penghapusan keberagaman, penolakan terhadap pengorganisasian diri dan otonomi, serta menjadikan manusia sekadar massa yang harus tunduk pada kekuasaan. 

Sebagai tandingannya, anarkisme mengatakan bahwa kebebasan tidak lahir dari kesatuan yang dipaksakan, melainkan dari keberagaman yang bebas. Ketertiban tidak lahir dari perintah, melainkan dari kerja sama. Dan masyarakat tidak membutuhkan pemimpin, melainkan hubungan yang setara di antara manusia.

Tidak untuk Mullah! 
Tidak unuk Shah! 
Jin, Jiyan, Azadi! 

Diterjemahkan dari:
https://anarchistfront.noblogs.org/post/2026/02/17/57154