Penangkapan Soheil Arabi: Kekuasaan Membungkam Setiap Suara yang Menolak Dominasi

Penulis: S. Bamdad

Soheil Arabi, seorang aktivis politik anarko-sindikalis, ditangkap pada 10 Maret 2026. Ia ditangkap di tengah berlangsungnya perang kedua rezim dengan Israel. Penangkapan ini bukan kebetulan, juga bukan respons terhadap suatu kejahatan tertentu. Peristiwa ini merupakan bagian dari logika kekuasaan, yang dalam situasi krisis eksternal, mereka berupaya untuk menyingkirkan seluruh ancaman internal secara bersamaan.

Dengan memanfaatkan suasana perang, rezim melabeli suara-suara yang dianggap berbahaya sebagai “kolaborator musuh” atau “mengganggu keamanan”, sehingga dapat disingkirkan tanpa menanggung biaya politik yang berarti. Arabi kemudian dipindahkan ke Penjara Ghezel Hesar, tempat di mana dalam beberapa bulan terakhir banyak tahanan politik dieksekusi. Pada saat yang sama, muncul kabar penyitaan harta benda dan kendaraannya. Penyitaan ini bukan sekadar bentuk hukuman, melainkan menyerupai rampasan perang, yaitu penghancuran basis material yang memungkinkan seseorang untuk bangkit kembali.

Namun, Arabi tidak sendiri. Dalam waktu singkat selama perang ini, rezim telah menangkap puluhan tahanan politik dan dengan cepat mengeksekusi sebagian dari mereka. Tuduhan yang digunakan cenderung berulang dan mudah ditebak, seperti spionase untuk Israel, hubungan dengan kelompok oposisi, atau bahkan keterlibatan dalam protes di masa lalu yang kini ditafsirkan sebagai bentuk kolaborasi dengan musuh asing. Eksekusi terhadap tahanan yang bahkan telah berada di barisan hukuman mati sebelum perang, menunjukkan bahwa bagi rezim perang bukanlah ancaman, melainkan peluang, yaitu kesempatan untuk menyingkirkan mereka yang tidak pernah tunduk pada dominasi. 

Dalam situasi perang, kekuasaan bahkan tidak lagi merasa perlu mempertahankan kesan adanya proses hukum. Cukup dengan mengatasnamakan “keamanan nasional”, setiap suara yang berbeda dapat dicap sebagai antek asing dan dibungkam melalui eksekusi.

Dari perspektif anarkis, pola ini dapat dipahami meskipun tidak dapat dibenarkan. Negara, dalam bentuk apa pun, cenderung menggunakan perang sebagai dalih untuk memperketat kontrol internal. Perang kedua dengan Israel bukanlah pengecualian. Rezim Islam menghadapi musuh eksternal di satu sisi, sementara di sisi lain menghancurkan oposisi internal dengan logika yang sama. Arabi, bersama para tahanan politik yang dipenjara dan dieksekusi, merupakan korban dari struktur ini, yaitu struktur yang tidak dapat mentoleransi keberadaan suara independen karena setiap kritik radikal pada dasarnya menantang batas-batas kekuasaan.

Arabi, yang bertahun-tahun lalu mengenal anarkisme selama masa penahanannya di Evin dan Rajai Shahr, kini kembali berada di Ghezel Hesar, tempat di mana rezim berharap dapat membungkamnya secara permanen.

Namun, yang tidak dapat dipahami oleh rezim adalah bahwa anarkisme tidak terikat pada satu individu dan tidak dapat dimusnahkan melalui penangkapan atau bahkan eksekusi. Setiap penangkapan dan eksekusi justru memperlihatkan betapa rapuhnya dominasi, betapa kekuasaan harus terus menggunakan kekerasan demi mempertahankan dirinya.

Arabi di Ghezel Hesar, seperti ratusan tahanan politik sebelumnya, menjadi cermin yang menunjukkan bagaimana kekuasaan di tengah perang eksternal tetap menjalankan perang utamanya melawan rakyatnya sendiri. Ini bukan soal kepahlawanan individu, melainkan gambaran nyata dari otoritas, yaitu negara yang demi mempertahankan keberadaannya, mereka menekan ke dalam dan ke luar secara bersamaan.

Perlawanan yang nyata adalah apa yang telah ditunjukkan Arabi selama bertahun-tahun: penolakan total terhadap permainan kekuasaan ini, penolakan terhadap kedua pihak yang terlibat perang, serta komitmen teguh pada prinsip bahwa tidak ada kekuasaan, baik Islam, Israel, atau negara mana pun, yang berhak merampas kehidupan dan kebebasan manusia atas nama keamanan atau ideologi.

Diterjemahkan dari:
https://anarchistfront.noblogs.org/post/2026/04/16/57884

Laporan Lapangan tentang Perkumpulan yang Diselenggarakan Pemerintah untuk Propaganda Republik Islam

Di antara sesama warga kita yang bukan “zombie”, tetapi juga tidak menginginkan kami hidup, saya menghadiri perkumpulan-perkumpulan ini di Teheran atas saran beberapa pendukung pemerintah yang berkuasa di Iran saat ini.

Mereka mengatakan kepada saya: “Kamu sebaiknya datang dan melihat sendiri, lalu menulis laporan yang sebisa mungkin independen.”

Salah satu dari mereka menambahkan bahwa menghadiri acara-acara Islamis ini tidak mengharuskan saya menutup rambut: “Kami berkumpul di sana untuk kepentingan nasional”, kata mereka, “dan tentu orang-orang yang berpikir serta berpakaian seperti kamu juga akan diterima.”

Saya kemudian datang dengan apa yang saya anggap sebagai penampilan “normal”, sebuah penampilan yang secara hukum masih dianggap sebagai pelanggaran.

Laporan ini disusun antara sekitar pukul 20.00 hingga 23.00 di sekitar Lapangan Enghelab, Teheran.

Dalam Perjalanan

Di dalam kereta, saya melihat perempuan dan laki-laki dari berbagai usia yang membawa bendera Republik Islam dan menuju lokasi perkumpulan.

Sebagian besar perempuan mengenakan cadar dan juga menutupi wajah mereka dengan masker gelap, baik masker medis maupun penutup wajah. Saya mengingat bahwa dalam beberapa tahun terakhir perempuan religius di Iran lebih jarang menutupi wajah, sehingga peningkatan penggunaan penutup wajah ini terasa cukup mencolok. Banyak laki-laki juga sesekali mengenakan masker.

Wajah anak-anak tetap terlihat. Banyak dari mereka mengenakan ikat kepala yang menunjukkan dukungan kepada Hizbullah di Lebanon dan kepada Mojtaba Khamenei.

Para penentang pemerintah sering mengklaim bahwa banyak peserta bukan warga Iran. Namun ketika saya mendengarkan cara berbicara dan aksen mereka, saya tidak mendengar bahasa asing atau aksen non-Persia. Mereka yang duduk di sekitar saya tampaknya adalah warga Iran sendiri.

Jumlah perempuan tampak lebih banyak dibandingkan laki-laki. Di antara mereka, perempuan lanjut usia dan gadis-gadis muda lebih menonjol daripada kelompok usia paruh baya. Sebagian datang bersama teman atau keluarga, sementara sebagian lainnya mungkin melalui jaringan Basij, yaitu organisasi mobilisasi berbasis komunitas yang menjalankan program ideologis dan mendukung agenda politik pemerintah.

Suasana dan Persepsi

Saat mengamati orang-orang di sekitar saya, saya merasakan adanya jarak dan kemungkinan permusuhan yang ditujukan kepada saya karena penampilan saya. Namun saya menyadari bahwa ini bisa saja berasal dari prasangka pribadi.

Saya tidak dapat membaca pikiran orang lain dan tidak bisa mengklaim diri sepenuhnya netral atau bebas dari bias politik. Saya adalah seorang warga sekuler, dan cara pandang saya terhadap kelompok religius dibentuk oleh pengalaman sebelumnya. Meski begitu, kesan itu tetap muncul pada saat itu.

Ketika saya mengamati lebih dekat, saya melihat seorang perempuan yang berusaha menyembunyikan benderanya di bawah cadar. 

Situasi ini terasa agak ganjil. Saya sempat berpikir bahwa kelompok ini mungkin kurang percaya diri secara individu dan merasa terancam oleh bagian lain dari masyarakat, sehingga sebagian dari mereka memilih menutupi wajah. 

Saya berusaha menampilkan sikap yang lebih “religius” dan tersenyum agar tidak terlihat mengintimidasi siapa pun. Perempuan yang duduk di seberang saya kemudian menghindari tatapan saya.

Di Lokasi Perkumpulan

Kami tiba di stasiun dan bergerak menuju pintu keluar bersama puluhan pendukung pemerintah lainnya. Dalam perjalanan, saya melihat seorang pria dan seorang perempuan berkulit hitam membawa bendera Hizbullah. Saya menduga mereka mungkin mahasiswa teologi atau sedang menempuh studi di bidang lain seperti kedokteran, karena ada juga mahasiswa asing di Iran. Mereka adalah satu-satunya orang non-Iran yang saya lihat malam itu.

Di luar stasiun metro, seorang pria menjual bendera Republik Islam. Hal ini tampaknya bertentangan dengan anggapan bahwa seluruh acara sepenuhnya dibiayai negara. Walaupun pemerintah jelas mengalokasikan dana besar untuk propaganda, acara ini juga tampaknya melibatkan pengeluaran pribadi para peserta.

Harga setiap bendera sekitar 180.000 toman. Saya sempat mempertimbangkan untuk membeli satu agar tidak terlalu menonjol, tetapi saya memutuskan untuk tidak melakukannya karena tidak ingin secara sukarela memberikan uang kepada pihak atau institusi tersebut. Dalam situasi seperti ini saya bertanya pada diri sendiri, apakah saya masih benar-benar tetap netral dan independen? 

Saya ingat bahwa selama dua tahun, sistem ini memaksa saya melakukan kerja tanpa upah sebagai imbalan untuk menghindari penjara, dan juga menuntut uang untuk mengembalikan jenazah para demonstran yang telah mereka bunuh. Saya memutuskan untuk tidak membeli bendera.

Aktivitas Propaganda

Di sepanjang jalan, telah didirikan stan-stan propaganda dan hiburan. Misalnya, orang-orang dapat menulis pesan untuk anak-anak yang tewas dalam perang antara Israel dan Republik Islam, lalu menerima pulpen sebagai suvenir. Di tempat lain, seorang pria melantunkan nyanyian religius sementara yang lain menyemangati massa melalui pidato.

Saat sedang mengamati, seorang pria berusia sekitar enam puluh tahun mendekati saya dari belakang dan berkata dengan tegas: “Tarik kerudungmu ke depan dan tutupi rambutmu”, lalu segera pergi.

Pasukan keamanan bersenjata hadir untuk menjaga ketertiban, tetapi mereka tidak menegur saya terkait penampilan saya. Apa yang mereka toleransi justru tidak dapat diterima oleh para pendukungnya sendiri yang menuntut keseragaman.

Penerimaan dan Pengucilan

Mungkin mereka mengira saya seorang pendukung. Namun apakah mereka benar-benar dapat menerima seorang sekuler sebagai sekutu?

Bagi banyak dari mereka jawabannya tampak jelas: “tidak”. Bagi kelompok ini, keyakinan terhadap Republik Islam bukan sekadar urusan politik, tetapi menyatu dengan pandangan hidup, gaya hidup, dan budaya.

Mereka mungkin masih dapat mentoleransi seorang penentang yang diam dan tidak menunjukkan penolakan secara terbuka, tetapi mereka tidak dapat menerima perbedaan yang terlihat dalam penampilan atau cara hidup.

Republik Islam sering mempromosikan gagasan bahwa sistemnya mendukung keberagaman gaya hidup, tetapi pada praktiknya fondasinya bertumpu pada eksklusi, yaitu pemisahan antara orang dalam dan orang luar, antara yang dianggap beriman dan yang dianggap kafir.

Nuansa

Namun demikian, tidak semua interaksi bersifat bermusuhan. Sebagian orang, terutama perempuan muda, tampak lebih terbuka dan menunjukkan fleksibilitas serta rasa percaya. Banyak anak-anak yang saya lihat juga tampak polos dan menggemaskan.

Terlepas dari perbedaan politik, kita semua memiliki tanggung jawab terhadap masa depan mereka, memastikan mereka memiliki kesempatan yang setara dan tidak menanggung konsekuensi atas pilihan orang lain.

Motif

Saya tidak melihat adanya pembagian uang atau makanan mewah, berbeda dengan klaim sebagian pihak yang menentang. Para peserta ini tidak digerakkan oleh insentif material. Mereka lebih banyak membela keyakinan, cara hidup, dan manfaat jangka panjang yang mereka yakini diberikan oleh sistem, yang mereka anggap sebagai hak yang wajar.

Bayangkan sebuah perusahaan yang hanya merekrut orang bermata biru. Lama-kelamaan, orang-orang bermata biru itu percaya bahwa ciri tersebut berkaitan dengan kemampuan. Mereka kemudian menganggap keistimewaan mereka bukan sebagai diskriminasi, melainkan sebagai hak yang pantas mereka miliki.

Para pendukung pemerintah berada dalam posisi yang serupa. Mereka juga benar-benar percaya bahwa mereka sedang membela negara mereka. Dengan cara mereka sendiri, mereka mencintai apa yang mereka sebut sebagai “Iran”. Sebagian telah kehilangan anggota keluarga dalam konflik baru-baru ini, dan membawa duka yang berubah menjadi dorongan untuk balas dendam.

Slogan dan Ideologi

Slogan-slogan yang diteriakkan umumnya menargetkan lawan dari Pemimpin Tertinggi, Amerika Serikat, dan Israel.

Di tengah kerumunan itu saya mendengar kata-kata: “Kematian bagi musuh Pemimpinan Tertinggi", yang dalam praktiknya ini berarti seruan kematian bagi orang-orang seperti saya.

Jika saya mengungkapkan identitas saya secara terbuka, apakah mereka bisa melukai saya? Saya percaya jawabannya adalah “ya”.

Mereka tampak marah dan seolah hanya mendengar diri mereka sendiri. Ketika saya bertanya kepada seorang pria tentang masa depan, ia berkata: “Kami akan menaklukkan Arab Saudi dan pergi ke Mekkah.”

Ketika ditanya tentang kondisi saat ini, ia menjawab: “Keadaan cukup baik meskipun ada korupsi, dan ketika Imam Mahdi kembali segalanya akan menjadi lebih baik.”

Dalam ketiadaan visi masa depan yang realistis, mereka berpegang pada keyakinan dan kepastian yang bersifat abstrak.

Kesimpulan

Setelah kembali, saya membagikan laporan ini kepada orang yang mendorong saya untuk pergi.

Ia bertanya, mengapa saya tidak membeli bendera? Saya menjawab bahwa penjualnya mendukung sistem. Ia mengatakan bahwa hal itu mungkin benar, tetapi tanggung jawab moral harus dipahami dengan hati-hati, dan tidak semua orang dapat disamaratakan dalam hal tanggung jawab.

Saya percaya bahwa kita semua membutuhkan pengakuan atas penderitaan dan hak-hak kita, yang kemudian harus diikuti oleh keadilan. Untuk itu, diperlukan pemahaman yang lebih dalam. Kita perlu saling mengamati dengan lebih jernih, serta menghindari narasi yang sederhana dan generalisasi yang berlebihan.

Mungkin itu masih menjadi tugas yang layak untuk dilakukan.

—Narator

Laporan ini diambil dan diterjemahkan dari:

https://t.me/AnarchistFront

Channel Front Anarkis (Iran dan Afghanistan)—Bahasa Indonesia:

https://t.me/AnarchistFront_Indonisian

Catatan: Saluran ini menyediakan berita dan analisis berdasarkan konten berbahasa Persia dari Front Anarkis, yang aktif di Iran dan Afghanistan.

Rakyat Tak Berdaya dan Klaim Keamanan yang Hampa

Penulis: Zargam

Di desa Deh Mehri, di wilayah barat distrik Enjil, provinsi Herat, yang mayoritas penduduknya berasal dari komunitas Syiah, pada Jumat, 11 April 2026 sekitar pukul 15.00, sekelompok pria bersenjata tak dikenal yang menurut laporan menggunakan sepeda motor, melepaskan tembakan ke arah warga sipil yang datang ke makam Syed Mohammad untuk berziarah dan beristirahat.

Menurut kesaksian seorang saksi mata, para penyerang terlebih dahulu memisahkan laki-laki, lalu menembaki mereka dengan senapan mesin di hadapan perempuan dan anak-anak. Setelah itu, mereka juga menargetkan perempuan yang berusaha melarikan diri saat menyaksikan kejadian tersebut. Anak-anak termasuk di antara korban tewas dan terluka. Jumlah korban tewas menurut sumber lokal melebihi dua puluh orang. Beberapa laporan bahkan menyebutkan hingga empat puluh orang, dan angka ini masih berpotensi bertambah. Puluhan korban luka telah dilarikan ke Rumah Sakit Regional Herat, yang saat ini menghadapi salah satu hari tersibuk dan terberatnya.

Peristiwa ini kembali mengulang pola yang sama. Pada 2024, di pusat provinsi Daikundi, lima belas penyambut peziarah Karbala ditembak dengan senapan mesin. Di distrik Daymirdad, Maidan Wardak, seorang remaja berusia 14 tahun bernama Noorullah mengalami stroke setelah menyaksikan kakaknya, Nowruz, ditembak mati, dan hingga kini peristiwa itu nyaris tak lagi disebut. Setiap kali hasilnya serupa: tidak ada penyelidikan serius, tidak ada keadilan nyata, dan peristiwa tersebut perlahan dilupakan.

Pertanyaan yang muncul sebenarnya sederhana: selain Taliban, siapa yang saat ini memegang senjata di Afghanistan? Dalam tiga tahun pertama kekuasaannya, mereka melucuti berbagai kelompok dan pihak bersenjata. Jika masih ada pihak lain yang memiliki senjata, apa arti klaim tentang terciptanya keamanan? Dan jika tidak ada, apa manfaat monopoli kekerasan tersebut bagi rakyat?

Jawabannya terletak pada struktur kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan yang mengklaim monopoli atas senjata dan keamanan pada akhirnya membuat rakyat tidak berdaya dalam praktik. Masyarakat dipecah ke dalam kategori etnis dan agama untuk memudahkan kontrol. Ketika serangan terjadi, baik oleh pihak tak dikenal maupun kelompok lain, kekuasaan tersebut tidak memiliki kapasitas untuk mencegah ataupun kemauan untuk menyelidiki. Padahal, keadilan yang nyata menuntut perlakuan setara bagi semua warga, bukan pelestarian hierarki dan dominasi.

Taliban, sebagaimana pemerintahan pada umumnya, mendefinisikan keamanan bukan untuk melindungi kehidupan rakyat, melainkan untuk memperkuat dominasi. Warga Deh Mehri tidak memiliki arti dalam kerangka itu, sebagaimana buruh anak di bawah umur di Teheran atau demonstran yang dibantai pada protes 2025 tidak menjadi perhatian kekuasaan mana pun. Metode penyerangan seperti memisahkan laki-laki lalu membunuh mereka di hadapan keluarganya bukanlah tindakan acak, melainkan strategi untuk menyebarkan teror dan merusak ikatan sosial. Dampaknya, komunitas lokal menjadi semakin terisolasi dan bergantung. Kekerasan terus berlangsung karena kekuasaan tidak dapat bertahan tanpa itu. Monopoli senjata, klaim keamanan, dan pelupaan terhadap korban merupakan bagian dari mekanisme yang sama, yaitu menjadikan rakyat sebagai subjek pasif yang menunggu penyelamat, padahal penyelamat itulah inti dari persoalan.

Dalam situasi seperti ini, satu-satunya cara untuk memutus siklus tersebut adalah melalui pengorganisasian mandiri rakyat secara langsung dan horizontal. Komunitas lokal, tanpa bergantung pada pusat kekuasaan, menjaga keamanan mereka secara kolektif tanpa ada pihak yang memonopoli senjata atau menindas yang lain. Dan selama struktur kekuasaan semacam ini masih ada, peristiwa seperti ini akan terus berulang, bukan sebagai pengecualian, melainkan sebagai konsekuensi dari sistem yang mengklaim melindungi rakyat.

Diterjemahkan dari:

https://anarchistfront.noblogs.org/post/2026/04/15/57856

Perempuan Afghanistan: Korban Sunyi dari Jalan yang Tertutup

Penulis: A.B.

Di tengah hiruk-pikuk perang, selalu ada kelompok yang menderita dalam diam dan luput dari perhatian.

Perempuan tidak berada di garis depan maupun di ruang pengambilan keputusan, tetapi kehidupannya sangat dipengaruhi oleh keputusan yang tidak pernah mereka ambil. Perempuan Afghanistan termasuk di antaranya. Mereka menjadi korban sunyi dari situasi yang tidak hanya merampas masa depan mereka, tetapi juga menutup jalan menuju masa depan itu sendiri.

Persoalan ini bukan sekadar pembatasan umum, melainkan rangkaian hambatan yang saling berkaitan dan pada akhirnya menyasar kelompok tertentu, yaitu perempuan yang ingin melanjutkan pendidikan.

Sebelum perang pecah, banyak warga Afghanistan yang berencana melanjutkan studi ke Eropa dengan menempuh berbagai jalur. Ada yang menggunakan penerbangan langsung dalam kasus terbatas, ada yang transit melalui Iran ke negara-negara Teluk lalu ke Eropa, dan ada pula yang memperoleh visa elektronik Turki lalu melakukan perjalanan darat dari Iran ke Turki sebelum melanjutkan ke tujuan akhir. Jalur-jalur ini membuka akses terhadap kesempatan pendidikan.

Namun setelah perang pecah, perubahan situasi keamanan dan politik di kawasan serta penangguhan penerbangan membuat jalur-jalur tersebut satu per satu tertutup. Kini, bahkan warga Afghanistan yang memiliki visa Eropa yang sah dan telah memperoleh visa elektronik Turki tetap ditolak masuk melalui jalur darat ke Turki, meskipun visanya tidak membatasi jenis masuk, baik darat maupun udara.

Di permukaan, situasi ini tampak sebagai pembatasan perjalanan baru. Namun dalam kenyataannya, bagi perempuan Afghanistan kondisi ini berarti jalan buntu. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah kembali ke Afghanistan dan berangkat dari sana. Di sinilah persoalan menjadi jauh lebih rumit. Di bawah kekuasaan Taliban, hukum yang berlaku memberlakukan pembatasan ketat terhadap mobilitas perempuan. Mereka harus didampingi oleh mahram atau wali laki-laki untuk memasuki negara tersebut. Namun bagi banyak perempuan sosok ini tidak ada. Tidak ada suami, ayah, atau saudara laki-laki yang dapat memenuhi peran tersebut.

Bahkan bagi mereka yang berhasil masuk dengan mahram, hambatan berikutnya sudah menanti, yaitu proses keluar dari negara tersebut (departure). Dengan alasan larangan pendidikan bagi perempuan, Taliban mencegah mereka meninggalkan negara dengan visa pelajar. Akibatnya, seorang perempuan yang telah menyelesaikan seluruh proses penerimaan universitas, memperoleh visa, dan mungkin berjuang selama bertahun-tahun untuk kesempatan ini, terhenti di tengah jalan bukan karena masalah dokumen, melainkan semata-mata karena jenis kelaminnya.

Ini adalah krisis yang tersembunyi. Tidak ada data pasti mengenai jumlah perempuan yang terdampak, dan suara mereka jarang terdengar di media. Namun kenyataannya, sejumlah perempuan Afghanistan saat ini memiliki visa Eropa yang sah, tetapi tetap terjebak tanpa kepastian untuk melangkah ke depan.

Yang membuat situasi ini semakin getir adalah bahwa mereka sebenarnya berada di jalur yang dapat membuka masa depan yang berbeda. Bagi banyak dari mereka, menempuh pendidikan di luar negeri bukan sekadar pilihan, melainkan satu-satunya jalan keluar dari pembatasan struktural ini. Kini, bahkan jalan itu pun telah tertutup.

Kisah ini bukan sekadar tentang migrasi atau visa. Ini tentang hak untuk memilih, hak untuk bergerak, dan yang paling mendasar hak untuk memperoleh pendidikan.

Diterjemahkan dari:

https://anarchistfront.noblogs.org/post/2026/04/14/57846

Kedaulatan Nasional sebagai Strategi; Sebuah Kritik Anarko-Komunis

Penulis: Kolakh

Teks ini merupakan kiriman dan mencerminkan pandangan penulisnya.

Dalam perdebatan dan tulisan-tulisan belakangan tentang Iran, tampak muncul sebuah garis pemisah yang semakin jelas, yang menyingkap batas-batas politik dan ideologis di dalam apa yang disebut sebagai “kiri”. Garis ini menjadi tampak justru ketika sebagian kalangan kiri, khususnya Marxis, mengkritik apa yang mereka sebut sebagai “poros perlawanan kiri”, dengan menunjukkan bagaimana wacana anti-imperialisme yang sempit dapat dengan mudah bergeser menuju pembenaran atas bentuk-bentuk dominasi lokal dan regional.

Namun, pada saat yang sama kritik tersebut pada tingkat lain justru terjebak dalam kerangka konseptual yang serupa, yaitu melalui rujukan berulang pada “kedaulatan nasional” serta upaya membaca ulang gagasan “hak bangsa-bangsa untuk menentukan nasib sendiri” dari Lenin.

Sekilas, situasi ini tampak sebagai sebuah kontradiksi. Bagaimana mungkin arus yang mengklaim diri berada dalam tradisi Marxis dan berorientasi pada “persatuan kelas pekerja global”, justru dalam momen krisis bergantung pada konsep-konsep yang bukan saja tidak menjamin posisi kelas pekerja, tetapi juga bertumpu pada dasar non-kelas dan pada akhirnya berorientasi pada negara?

Namun persoalan ini perlu dilihat lebih dalam. Apa yang terjadi bukan sekadar kekeliruan konseptual, melainkan menunjukkan adanya pergeseran strategis: peralihan dari politik berbasis pengorganisasian mandiri kelas pekerja menuju politik yang menjadikan “bangsa” sebagai kerangka analisis dan “kedaulatan” sebagai arah utama perjuangan.

Dalam pergeseran ini, “bangsa” secara implisit menggantikan “kelas”, sementara “kedaulatan” menggantikan “persatuan” serta “pembebasan”. Perubahan ini bukan sekadar penerjemahan konsep-konsep sebelumnya, melainkan perumusan ulang dalam bahasa yang berbeda, yaitu bahasa yang pada akhirnya terikat pada logika negara dan reproduksi kekuasaan.

Rujukan pada Lenin di sini, alih-alih merupakan kembali pada suatu prinsip, lebih tepat dipahami sebagai pembacaan ulang atas sebuah taktik historis dalam kondisi yang sepenuhnya berbeda. Bahkan pada masa Lenin sendiri, “hak menentukan nasib sendiri” bukanlah tujuan akhir, melainkan alat dalam kerangka strategi tertentu. Namun, yang terjadi hari ini adalah pergeseran ketika alat tersebut justru diangkat menjadi prinsip. Pada titik inilah mulai tampak kemunduran dari arah pembebasan.

Dari perspektif anarko-komunis, dalam tradisi yang dapat ditelusuri melalui pemikiran Pyotr Kropotkin dan Mikhail Bakunin, persoalan justru berawal dari sini: tidak ada bentuk “kedaulatan”, bahkan dalam bentuk nasional (kebangsaan) sekalipun, yang dapat menjadi sarana pembebasan, karena gagasan kedaulatan itu sendiri mengandaikan pemusatan kekuasaan dan reproduksi hierarki.

Dalam pandangan ini, pertentangan utama bukan terletak pada relasi antar bangsa atau imperialisme, melainkan antara berbagai bentuk pengorganisasian kekuasaan dari atas dan kemungkinan pengorganisasian mandiri dari bawah. Karena itu, keterlibatan yang bahkan bersifat sementara atau taktis dalam proyek-proyek yang dibangun atas dasar “pertahanan kedaulatan nasional”, pada akhirnya akan mengarah pada reproduksi relasi kekuasaan yang justru hendak dihapuskan oleh gagasan pembebasan itu sendiri.

Dalam kondisi seperti sekarang, logika ini melahirkan konsekuensi politik yang nyata: sebagian kalangan kiri, meskipun mengklaim diri sebagai pengkritik “poros perlawanan”, pada saat-saat krisis justru terdorong ke arah penyelarasan praktis dengan negara, rezim, atau pusat-pusat kekuasaan yang anti-rakyat atas nama menghadapi ancaman eksternal. Penyelarasan ini, meskipun sering tidak dinyatakan secara terbuka, tetap melemahkan arah kritik radikal dan membuka ruang bagi reproduksi tatanan yang ada.

Sebaliknya, posisi anarko-komunis menegaskan garis pemutusan yang tegas: menolak segala bentuk aliansi antara kelas-kelas tertindas dengan struktur kekuasaan yang justru menjadi dasar bagi keberlangsungan penindasan itu sendiri. Sikap ini tidak berangkat dari dorongan kemurnian moral, melainkan dari analisis material atas relasi kekuasaan. Sebab, tidak ada proyek pembebasan yang dapat dijalankan melalui alat dan konsep yang sejak awal dibentuk untuk mempertahankan dominasi.

Karena itu, apa yang kerap disebut sebagai “terisolasi” atau “keterpinggiran” kaum anarkis pada masa kini pada dasarnya merupakan bentuk keteguhan pada arah perjuangan yang menolak larut dalam bahasa dan logika kekuasaan. Sikap ini harus tetap dipertahankan, meskipun berarti harus berseberangan dengan berbagai arus kiri lainnya, bahkan ketika harus menghadapi penolakan dan cemoohan.

Diterjemahkan dari:

https://anarchistfront.noblogs.org/post/2026/04/12/57833

Bagaimana Kita Menghadapi Era Digital?

Refleksi Anarkis tentang Kecerdasan Buatan, Kekuasaan, dan Otonomi

Penelitian oleh Hasse-Nima Golkar

Di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan, kita sering dihadapkan pada dua reaksi yang bertolak belakang, yaitu penerimaan tanpa syarat atas nama kemajuan dan penolakan total atas nama etika. Namun, cara pandang seperti ini justru menutupi persoalan yang lebih mendasar.

Pertanyaan utamanya bukan apakah teknologi ini perlu digunakan atau ditolak, melainkan dalam struktur kekuasaan seperti apa teknologi ini muncul dan bagaimana ia membentuk kehidupan kita? 

Dalam perspektif anarkis, tidak ada teknologi yang benar-benar netral. Setiap alat merupakan hasil dari relasi sosial, ekonomi, dan politik tertentu. Karena itu, kecerdasan buatan tidak bisa dipahami hanya sebagai alat, tetapi sebagai bagian dari sistem kekuasaan yang lebih luas.

Melampaui Penerimaan atau Penolakan

Sikap terhadap AI umumnya terbagi dalam tiga kategori: penerimaan penuh, keterlibatan yang berhati-hati, dan penolakan radikal. Pembagian ini membantu untuk memahami kecenderungan yang ada, tetapi belum cukup untuk menjelaskan persoalan secara utuh.

Penerimaan tanpa kritik sering mengabaikan dampak nyata seperti perubahan dalam dunia kerja, meningkatnya pengawasan, dan pemusatan kekuasaan. Sebaliknya, penolakan total juga tidak serta-merta membawa pembebasan. Menjauh dari teknologi tidak berarti keluar dari struktur kekuasaan, melainkan bisa berarti menyerahkannya sepenuhnya kepada pihak yang seharusnya dikritik. 

Karena itu, persoalannya bukan sekadar menggunakan atau tidak menggunakan, melainkan bagaimana berhubungan dengan teknologi secara sadar dan kritis.

Teknologi dan Reproduksi Kekuasaan

Kecerdasan buatan berkembang bukan dalam ruang kosong, melainkan dalam kerangka institusi dan korporasi besar yang terpusat seperti Google dan OpenAI. Mereka menguasai data, infrastruktur, dan sumber daya utama.

Pemusatan ini membawa implikasi serius:

1. Ketergantungan struktural: pengguna bergantung pada sistem yang tidak mereka kendalikan.
2. Kurangnya transparansi: keputusan diambil melalui algoritma yang tertutup. 
3. Reproduksi ketimpangan: bias dalam data dapat diperkuat. 

Dalam perspektif ini, AI bukan sekadar alat, melainkan bagian dari sistem yang mampu mereproduksi dominasi.

Kerja, Keterampilan, dan Otonomi

Salah satu kekhawatiran utama adalah hilangnya pekerjaan, dan itu bukan tanpa alasan. Dalam bidang seperti penerjemahan dasar, produksi konten, dan pekerjaan administratif, perubahan besar sudah berlangsung.

Namun persoalannya lebih dalam dari sekadar pekerjaan. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah:

1. Apakah keterampilan manusia sedang tergerus?
2. Apakah individu semakin menjadi konsumen pasif?
3. Apakah kemampuan mengambil keputusan secara mandiri semakin berkurang?

Dalam perspektif anarkis, semua ini berkaitan langsung dengan otonomi. Sebuah masyarakat di mana individu bergantung pada sistem yang tidak transparan, meskipun lebih efisien, tidak serta-merta menjadi lebih bebas.

Membedakan Alat dan Penggunaannya

Kecerdasan buatan dapat berfungsi sebagai alat pembebasan sekaligus instrumen kontrol. Sebagaimana jaringan komunikasi dapat digunakan untuk pendidikan atau pengawasan, dampak AI bergantung pada bagaimana ia digunakan dan dalam struktur seperti apa ia dioperasikan.

Karena itu, fokus semata pada apakah teknologi itu “baik” atau “buruk” justru mengabaikan pertanyaan yang paling penting: Siapa yang mengendalikan, dan untuk tujuan apa?

Jalan di Antara Kepasrahan dan Penolakan

Jika penerimaan dan penolakan total sama-sama tidak memadai, apa yang tersisa?

Pendekatan anarkis dapat bertumpu pada prinsip-prinsip berikut:

1. Penggunaan dilakukan secara sadar dan terbatas. 
2. Keterampilan manusia tetap dijaga dan diperkuat. 
3. Struktur kekuasaan terus dikritisi. 
4. Mendukung alternatif yang terdesentralisasi. 
5. Pengorganisasian kolektif dan kendali bersama atas alat (alat produksi dan teknologi). 

Dalam kerangka ini, penggunaan AI bukan kewajiban, melainkan pilihan yang disadari.

Dialog, Bukan Konfrontasi

Salah satu hambatan utama dalam perdebatan ini adalah cara berkomunikasi yang konfrontatif.

Memberi label seperti “anti kemajuan” atau “tidak etis” hanya memperdalam jarak dan konflik. Sebaliknya, dialog yang rasional dapat membantu mengungkap persoalan yang nyata, membuka ruang untuk eksperimen yang terbatas dan kritis, serta mendorong lahirnya alternatif baru.

Pendekatan yang lebih efektif adalah melalui dialog, bukan dengan memaksakan kehendak, sambil tetap menjaga sikap kritis.

Teknologi sebagai Persoalan Politik

Peralihan ke era digital bukan sekadar perubahan teknis, tetapi juga perubahan politik. Seperti teknologi pada masa sebelumnya yang mengubah struktur kekuasaan, kecerdasan buatan juga memiliki dampak serupa. Dalam situasi ini, sikap pasif bukanlah netral, melainkan pilihan yang sering kali menguntungkan sistem dominan.

Penutup: Pilihan yang Tak Bisa Ditunda

Kecerdasan buatan adalah hasil ciptaan manusia, tetapi arah perkembangannya tidak ditentukan sejak awal. Yang menentukan adalah bagaimana kita menyikapinya. Jika diterima tanpa kritik, kita akan terserap ke dalam sistem yang dibangun oleh pihak lain. Jika ditolak sepenuhnya, kita kehilangan kemampuan untuk memengaruhi arah sistem tersebut.

Pilihan yang dihadapi adalah menjadi pengguna pasif dalam struktur yang terpusat atau terlibat secara sadar melalui kritik dan tindakan kolektif untuk membentuknya.

Dalam perspektif anarkis, pertanyaan akhirnya tetap sama: Apakah kita yang mengendalikan alat, atau justru kita yang dikendalikan oleh alat dalam struktur kekuasaan yang ada?

Diterjemahkan dari:

https://anarchistfront.noblogs.org/post/2026/04/09/57802

PEMUTUSAN INTERNET LEBIH DARI SERIBU JAM DI IRAN

Penulis: Hasse-Nima Golkar

Pemutusan internet selama lebih dari seribu jam di Iran tidak dapat dipahami sekadar sebagai “sensor” atau “gangguan teknis”. Peristiwa ini menunjukkan secara nyata bagaimana negara Islam-Syiah yang fasis menguasai dan mengendalikan infrastruktur komunikasi yang vital. Internet yang kerap dibayangkan sebagai ruang yang bebas dan terdesentralisasi justru memperlihatkan kenyataan sebaliknya, yakni sebuah jaringan yang titik-titik krusialnya dapat dengan mudah dikendalikan oleh kekuasaan terpusat.

Dalam situasi seperti ini, pembungkaman masyarakat bukanlah efek samping, melainkan tujuan politik itu sendiri. Terputusnya komunikasi berfungsi sebagai bentuk pengepungan yang mengisolasi mereka yang melawan, mengganggu ingatan kolektif, dan melemahkan kemungkinan solidaritas horizontal. Sementara itu, kekuatan yang berpihak pada kekuasaan tetap dapat memproduksi dan menyebarkan narasi mereka tanpa hambatan, berkat akses eksklusif terhadap infrastruktur. Seolah-olah “realitas”, seperti halnya bandwidth, dibatasi dan didistribusikan secara tidak setara.

Kesenjangan ini tidak hanya mencerminkan ketimpangan dalam akses media, tetapi juga menunjukkan adanya monopoli atas sarana pembentukan realitas itu sendiri. Apa yang beredar sebagai “berita” bukan sekadar cerminan kenyataan, melainkan hasil dari akses yang timpang terhadap alat penyebarannya. Dalam kondisi seperti ini, kebenaran bukan hanya disembunyikan, tetapi juga dikelola dan direkayasa.

Dari sudut pandang ini, situasi tersebut bukanlah pengecualian, melainkan bagian dari pola yang lebih luas: setiap infrastruktur yang terpusat, bahkan yang tampak “publik” atau “global”, pada akhirnya cenderung melayani reproduksi dominasi. Karena itu, persoalannya bukan hanya memulihkan akses internet atau mengurangi sensor, melainkan membongkar monopoli infrastruktur yang memungkinkan kontrol semacam ini terjadi.

Respons anarkis bukanlah menuntut “internet yang lebih bebas” dari negara, melainkan membangun dan memperluas jaringan yang mandiri, terdesentralisasi, dan dikelola secara kolektif. Ini mencakup jaringan mesh, alat komunikasi peer-to-peer, serta bentuk organisasi alternatif yang tidak bergantung pada titik pusat yang rentan. Pilihan ini bukan semata persoalan teknis, melainkan juga kebutuhan politik.

Dalam pengertian ini, pemutusan internet bukan hanya tindakan represi sementara, tetapi juga sebuah pengungkapan. Ia memperlihatkan bahwa selama infrastruktur komunikasi tetap berada di bawah kendali terpusat, setiap upaya pembebasan akan selalu berdiri di atas landasan yang rapuh.

Tidak untuk Mullah, Tidak untuk Shah!

Tidak untuk Perang Imperialis! 

Perempuan, Kehidupan, Kebebasan

Diterjemahkan dari:

https://anarchistfront.noblogs.org/post/2026/04/10/57811

Refleksi Anarko-Sindikalis tentang Kemungkinan Kerja Sama di Iran Kontemporer

Penulis: Hasse-Nima Golkar

Dalam kondisi Iran saat ini yang kritis dan kompleks, pertanyaan tentang “kerja sama” dan “aliansi” di antara kekuatan politik kiri menjadi semakin penting. Namun, jika persoalan ini ditempatkan dalam kerangka politik klasik seperti aliansi formal, partai, dan proyek perebutan kekuasaan, ia akan segera berhadapan dengan berbagai keterbatasan dan kontradiksi. Anarkisme, sebagai kritik radikal terhadap negara, hierarki, dan pemusatan kekuasaan, menawarkan jawaban yang berbeda: bukan menolak kerja sama secara mutlak, melainkan mendefinisikannya kembali.

1) Pertanyaan tentang Aliansi: dari “siapa” ke “bagaimana”

Dalam pendekatan anarkis, persoalan utamanya bukan dengan siapa kita bisa beraliansi, melainkan atas dasar apa dan dalam bentuk organisasi seperti apa kerja sama itu dimungkinkan dan diinginkan. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa aliansi yang dibangun di atas struktur hierarkis, meskipun tampak efektif dalam jangka pendek, pada akhirnya justru mereproduksi dominasi dan otoritas serta menyingkirkan suara-suara yang terpinggirkan.

Sebaliknya, peluang kerja sama lebih terbuka dengan kecenderungan yang anti-otoritarian dan anti-hierarkis, yang percaya pada pengorganisasian mandiri dan demokrasi langsung, serta tidak menjadikan pembentukan negara terpusat sebagai tujuan. Namun, bahkan dalam kondisi ini, kerja sama tidak dimaksudkan sebagai peleburan organisasi, melainkan sebagai keterhubungan yang bersifat sementara dan berfokus pada isu-isu tertentu.

2) Kelayakan Kerja Sama dalam Kondisi Saat Ini

Jawaban atas kemungkinan kerja sama bersifat ganda dan bersyarat: ya, tetapi bukan dalam bentuk klasik.

Kondisi krisis, termasuk tekanan ekonomi, represi politik, dan krisis sosial, menciptakan ruang situasional untuk konvergensi. Namun, konvergensi ini rapuh dan jangka pendek, biasanya terbentuk di sekitar tuntutan yang konkret dan spesifik.

Di sisi lain, ketidakpercayaan historis di antara arus politik kiri, perbedaan tujuan akhir, serta bahaya ambisi hegemonik menjadi hambatan serius bagi terbentuknya aliansi yang stabil.

3) Prinsip-Prinsip Dasar Kerja Sama

Setiap bentuk kerja sama, jika ingin selaras dengan prinsip anarkis, harus berlandaskan beberapa prinsip utama:

a) Pengorganisasian mandiri yang horizontal dan tanpa hierarki.
b) Pengambilan keputusan yang kolektif, terdesentralisasi, dan sebisa mungkin tanpa pemimpin.
c) Aksi politik harus muncul dari tingkat paling bawah dan dari kehidupan sehari-hari masyarakat, bukan melalui elit atau partai politik.
d) Kemandirian dari segala bentuk kekuasaan negara.
e) Kerja sama tidak boleh terikat pada proyek perebutan atau reproduksi kekuasaan negara.
f) Aksi langsung, yakni menekankan tindakan nyata dan segera, bukan ketergantungan pada representasi atau perantara.
g) Pluralisme, yaitu penerimaan terhadap perbedaan selama tidak mengarah pada reproduksi dominasi.

4) Garis Batas

Di samping prinsip-prinsip tersebut, terdapat batasan yang jika dilanggar membuat kerja sama menjadi tidak mungkin:

a) Penerimaan terhadap negara otoriter, bahkan sebagai “tahap transisi".
b) Struktur partai yang hierarkis.
c) Nasionalisme dan proyek pembangunan negara-bangsa.
d) Penindasan terhadap perbedaan pendapat di dalam gerakan.
e) Pemanfaatan gerakan sosial sebagai alat untuk meraih kekuasaan.

5) Dari Aliansi Besar ke Jaringan Kecil

Dalam kondisi saat ini, yang lebih memungkinkan daripada aliansi besar dan formal adalah bentuk kerja sama yang berskala kecil, tersebar, dan berbasis jaringan. Bentuk ini dapat terlihat pada beberapa tingkat:

a) Sel lokal-regional

Kelompok kecil yang dibangun atas dasar kepercayaan bersama di lingkungan sekitar, yang menangani persoalan-persoalan konkret, mulai dari saling membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga memberikan dukungan saat krisis.

b) Kerja sama profesi

Terjalinnya hubungan antara buruh, guru, mahasiswa, dan kelompok sosial lainnya yang berangkat dari tuntutan-tuntutan tertentu.

c) Jaringan berbasis isu

Kerja sama yang berfokus pada isu-isu tertentu seperti hak-hak perempuan, masalah lingkungan, atau keadilan sosial, tanpa menuntut kesepakatan ideologis secara menyeluruh.

d) Struktur jaringan

Sekumpulan sel-sel independen yang terhubung melalui relasi longgar dan fleksibel tanpa sentralisasi.

6) Model Praktis: dari Sel ke Jaringan

Proses pembentukan struktur semacam ini dapat dibayangkan sebagai berikut:

a) Pembentukan sel-sel kecil beranggotakan 5–15 orang berdasarkan kepercayaan.
b) Kesepakatan atas prinsip-prinsip bersama yang minimal.
c) Fokus pada bidang aksi tertentu.
d) Stabilisasi pola kerja kolektif.
e) Pembentukan hubungan informal dengan sel lain.
f) Memperbanyak sel, bukan memperbesar satu sel.
g) Munculnya jaringan yang horizontal dan dinamis.

Model ini, alih-alih membentuk organisasi besar yang rentan, justru menumbuhkan semacam “ekosistem” dari tindakan-tindakan kecil yang berlangsung secara berkelanjutan.

7) Tantangan dan Keterbatasan

Pendekatan ini, meskipun lebih realistis, tetap menghadapi berbagai tantangan, seperti kelelahan aktivis, perbedaan internal, ketidakpercayaan, serta godaan untuk memusatkan kekuasaan atau berkembang terlalu cepat.

Menghadapi tantangan-tantangan tersebut membutuhkan kesabaran, refleksi yang terus-menerus, serta komitmen nyata terhadap prinsip-prinsip horizontal.

8) Penutup

Dalam kondisi saat ini, pertanyaan tentang aliansi perlu dirumuskan ulang. Anarkisme tidak mendorong isolasi, tetapi juga tidak mendukung aliansi yang berpusat pada kekuasaan. Yang ditawarkan adalah bentuk kerja sama yang berbasis jaringan, bersifat sementara, dan berorientasi pada tindakan.

Dalam perspektif ini, tujuannya bukan sekadar menghadapi tatanan yang ada, tetapi sekaligus membangun bentuk-bentuk alternatif kehidupan, organisasi, solidaritas, dan mutual aid di tengah kondisi yang ada. Jalan ini mungkin tampak lambat, terpecah-pecah, bahkan tidak pasti, namun justru dalam karakter seperti inilah tersimpan kemungkinan untuk terbebas dari reproduksi dominasi dan otoritas.

Tidak untuk Mullah, Tidak untuk Shah!

Tidak untuk Perang Imperialis!
Perempuan, Kehidupan, Kebebasan

Diterjemahkan dari:

https://anarchistfront.noblogs.org/post/2026/04/08/57797

Tinjauan dan Kritik terhadap Gerakan Protes Terbaru di Iran dari Perspektif Anarko-Sindikalis

Peneliti: Hasse-Nima Golkar

Banyak gerakan revolusioner berawal dari niat pembebasan, tetapi dalam praktiknya justru mengulang pola kekuasaan yang ingin mereka tumbangkan. Karena itu, “menghindari reproduksi kekuasaan” bukan sekadar prinsip abstrak, melainkan seperangkat metode praktis dan organisatoris yang dapat dirangkum sebagai berikut:

1) Struktur horizontal

Dalam pemikiran anarkis, penekanan utama adalah penghapusan hierarki. Ini berarti membuka ruang partisipasi langsung dan sukarela bagi semua orang melalui pengambilan keputusan dalam dewan-dewan demokratis (majelis umum yang bersifat federatif/konfederatif), serta menghindari kepemimpinan permanen. Namun, horizontalitas juga memiliki tantangan: bisa lambat, melelahkan, atau melahirkan “kekuasaan informal” dari individu yang berpengaruh.

2) Rotasi peran dan tanggung jawab

Untuk mencegah konsentrasi kekuasaan, peran harus bersifat sementara. Misalnya, fasilitator hanya mengatur jalannya diskusi dan harus terus diganti. Tidak boleh ada “spesialis kekuasaan” yang permanen, karena bahkan dalam struktur horizontal pun, peran tetap ada dan harus dibatasi.

3) Akuntabilitas langsung dan segera

Setiap individu atau kelompok harus bertanggung jawab langsung kepada kolektif atas tindakan dan pernyataannya tanpa hierarki. Harus ada mekanisme untuk mencabut mandat perwakilan atau koordinator kapan saja. Artinya, posisi-posisi tersebut bersifat terbatas, sementara, dan bisa ditarik kembali.

4) Pengambilan keputusan cepat namun kolektif

Gerakan sering terjebak antara otoritarianisme dan kelumpuhan dalam pengambilan keputusan. Untuk menghindarinya, dapat digunakan metode konsensus relatif (bukan konsensus penuh), sehingga keputusan bisa diambil cepat dalam kelompok kecil tanpa menunggu instruksi dari “pusat”.

5) Pengorganisasian mandiri skala kecil

Alih-alih membangun pusat komando tunggal, gerakan sebaiknya terdiri dari kelompok-kelompok kecil yang otonom dan saling terhubung. Misalnya, kelompok berisi 5–15 orang yang memiliki kepercayaan relatif, masing-masing mengambil keputusan sendiri. Model ini memperkuat ketahanan terhadap represi dan mencegah konsentrasi kekuasaan. Jika satu bagian dihancurkan, keseluruhan jaringan tidak runtuh.

6) Transparansi dan sirkulasi informasi bebas

Kekuasaan sering muncul dari monopoli informasi. Karena itu, tidak boleh ada negosiasi tertutup. Semua keputusan harus terbuka dan dapat diakses oleh semua orang.

7) Prafigurasi alternatif

“Hiduplah seperti masyarakat masa depan yang ingin dibangun.” Jika tujuannya kebebasan, maka cara berorganisasi juga harus bebas. Jika tujuannya kesetaraan, maka struktur gerakan juga harus setara.

8) Menolak “momen kepemimpinan”

Hampir semua gerakan menghadapi tekanan untuk menunjuk satu pemimpin demi efektivitas. Justru di titik inilah reproduksi otoritas dimulai. Bahkan figur populer sekalipun bisa menjadi pusat kekuasaan. Karena itu, penting untuk berani mengatakan “tidak” terhadap konsentrasi kekuasaan, termasuk dari dalam gerakan sendiri.

9) Kritik internal yang berkelanjutan

Gerakan hanya bisa bertahan jika terus mengkritik dirinya sendiri. Dengan begitu, relasi kekuasaan yang tersembunyi dapat diungkap dan dilawan, baik yang berbasis kelas, gender, maupun karisma. 

10) Kemandirian penuh dari negara dan kekuatan geopolitik

Tidak boleh ada ketergantungan finansial, politik, maupun media terhadap negara mana pun. Kemandirian dalam pengambilan keputusan harus dijalankan secara nyata, bukan sekadar slogan. Sebab, setiap bentuk ketergantungan eksternal dengan cepat akan melahirkan struktur hierarkis dan merusak otonomi gerakan.

11) Memusatkan perhatian pada kehidupan sehari-hari, bukan hanya “momen revolusi"

Jika sebuah gerakan hanya berpusat pada aksi jalanan, maka ketika gelombang protes mereda, kekuasaan lama cenderung kembali menguat. Sebaliknya, jika gerakan juga membangun jaringan solidaritas lokal-regional, praktik mutual aid, dan bentuk pengelolaan sosial-ekonomi yang mandiri, maka dominasi dari atas dapat ditekan atau setidaknya diminimalkan.

Kegiatan konkret dapat mencakup membantu para tahanan dan keluarga mereka, merawat korban luka, mendukung mereka yang kehilangan sumber penghasilan, membentuk dana kolektif di tingkat lokal (atau regional), serta berbagi sumber daya seperti makanan, obat-obatan, dan informasi. Praktik-praktik ini tidak hanya membangun kepercayaan, tetapi yang terpenting juga menggeser gerakan dari sekadar aksi di jalanan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

12) Tinjauan dan kritik terhadap gerakan di Iran

Jika prinsip-prinsip anarkis ini diterapkan untuk membaca gelombang protes di Iran dalam beberapa dekade terakhir, akan terlihat gambaran yang kompleks: di satu sisi terdapat spontanitas dan kecenderungan horizontal yang kuat, di sisi lain ada hambatan serius dalam menstabilkan bentuk-bentuk tersebut.

a) Horizontalitas dan ketiadaan kepemimpinan terpusat

Dalam banyak gelombang protes, terutama pada 2017, 2019, dan 2022 setelah pembunuhan Mahsa Amini, aksi-aksi muncul tanpa kepemimpinan formal. Seruan aksi menyebar melalui media sosial dan jaringan komunikasi yang terdesentralisasi. Ini merupakan kekuatan besar, karena mengurangi kontrol dari atas dan menyulitkan represi melalui “pemenggalan” kepemimpinan. Namun, ketiadaan struktur pengambilan keputusan yang stabil juga menyebabkan fragmentasi dan diskontinuitas gerakan.

b) Jaringan informal dan pengorganisasian mandiri

Dalam praktiknya, muncul berbagai bentuk kelompok kecil di tingkat lokal serta koordinasi informal, misalnya di lingkungan tempat tinggal, tempat kerja, dan kampus. Pola ini mendekati model jaringan, namun umumnya masih bersifat jangka pendek dan reaktif, serta belum berkembang menjadi struktur yang berkelanjutan.

c) Ketiadaan institusi akar rumput yang bertahan lama

Salah satu kelemahan utamanya adalah ketiadaan struktur pengambilan keputusan kolektif yang stabil, seperti dewan lokal-regional atau majelis umum. Protes memang terjadi, tetapi tidak jelas institusi apa yang akan menggantikannya setelahnya. Tanpa struktur semacam ini, kekuasaan akan mudah kembali terkonsentrasi, baik oleh negara maupun kelompok oposisi tertentu.

d) Persoalan representasi dan perebutan suara gerakan

Dalam banyak momen, kelompok di luar negeri terutama kalangan monarkis atau figur media, berusaha tampil sebagai wakil atau suara gerakan. Inilah titik di mana gerakan dari bawah berisiko berubah menjadi proyek dari atas, bahkan tanpa niat buruk sekalipun.

“Juru bicara permanen” atau representasi resmi cenderung menghasilkan konsentrasi kekuasaan. Ini membuka jalan bagi kembalinya pola otoritarian, termasuk proyek restorasi monarki di bawah kepemimpinan Reza Pahlevi atau bentuk negara terpusat lainnya.

Karena itu, prinsip penolakan terhadap satu “wajah” tunggal gerakan harus ditegaskan secara jelas. Ketidakpuasan terhadap situasi saat ini tidak otomatis berarti keluar dari logika dominasi. Bisa saja hanya mengganti satu kekuasaan dengan kekuasaan lain.

e) Peran kehidupan sehari-hari dan persoalan penghidupan

Dalam protes ekonomi 2019, akar gerakan terletak pada tekanan hidup sehari-hari. Namun, gerakan tersebut belum berkembang menjadi jaringan solidaritas yang berkelanjutan, seperti praktik mutual aid atau dukungan kolektif yang luas.

Seandainya jaringan semacam itu terbentuk, gerakan berpotensi bergerak dari sekadar “protes” menuju pembangunan alternatif. Menghubungkan aksi dengan ruang-ruang konkret seperti lingkungan tempat tinggal, tempat kerja, dan kampus, serta membentuk kelompok-kelompok kecil yang stabil di ruang-ruang tersebut dapat menjadi dasar bagi terbentuknya dewan-dewan nyata.

Namun dalam praktiknya, represi yang intens, pengawasan ketat, dan tekanan keamanan membuat proses ini sulit berkembang dan bertahan dalam jangka panjang.

f) Represi keras sebagai hambatan struktural

Kita juga harus bersikap realistis: intensitas represi yang brutal di Iran dalam praktiknya tidak memberi ruang bagi banyak mekanisme ini untuk berkembang. Akibatnya, horizontalisasi dan pengorganisasian mandiri sering kali hanya muncul pada tingkat “sementara” dan tidak sempat tumbuh menjadi institusi yang bertahan lama.

g) Momen-momen “prafigurasi”

Meski demikian, dalam beberapa momen tampak munculnya solidaritas lokal-regional dan bentuk-bentuk kerja sama spontan. Ini merupakan benih-benih penting, tetapi belum berkembang menjadi struktur yang stabil. Tanpa struktur yang berkelanjutan, massa yang besar berisiko cepat melemah serta dikooptasi atau dibajak oleh kekuatan lain.

13) Kesimpulan

a) Anarkisme mengakui bahwa tidak ada jaminan mutlak untuk mencegah reproduksi kekuasaan. Kekuasaan selalu cenderung terkonsentrasi, dan satu-satunya cara menghadapinya adalah dengan menciptakan mekanisme yang mencegah kekuasaan terkonsentrasi dan membuatnya selalu terbuka untuk dikritik dan diawasi. Ini merupakan proses yang berkelanjutan, bukan kondisi yang statis.

b) Gelombang protes di Iran berulang kali menunjukkan bahwa masyarakat mampu bergerak tanpa kepemimpinan terpusat. Namun, gerakan tersebut belum sepenuhnya menunjukkan kemampuan untuk mengorganisir diri secara berkelanjutan tanpa kembali mereproduksi bentuk-bentuk kekuasaan lama.

c) Agar sebuah gerakan di Iran (atau di mana pun) tidak mudah terjebak dalam reproduksi kekuasaan, ia perlu dimulai dari skala kecil (kelompok-kelompok), tetap horizontal (tidak hierarkis dan tidak berpusat pada pemimpin), berkembang sebagai jaringan (bukan terpusat), berakar dalam kehidupan sehari-hari (bukan hanya di jalanan), dan yang paling penting: sejak awal bergerak bukan untuk “merebut kekuasaan”, melainkan untuk menyerahkannya kepada masyarakat melalui pembentukan dewan-dewan demokratis.

Tidak untuk Mullah! Tidak untuk Shah!
Tidak untuk Perang Imperialis!
Perempuan, Kehidupan, Kebebasan!

Diterjemahkan dari:

https://anarchistfront.noblogs.org/post/2026/04/07/57780

Islam dan De-Islamisasi

Wawancara "Negah Press" dengan Mansoor Hekmat dari Partai Buruh-Komunis Iran, pada Januari 1999.

Negah: Keberadaan dan tindakan kelompok-kelompok serta pemerintahan Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara dalam beberapa tahun terakhir telah memunculkan perdebatan tentang bagaimana seharusnya kita menyikapi agama, gerakan keagamaan, dan pemerintahan yang berbasis agama. Ada yang mengatakan bahwa “kita harus membedakan antara kelompok atau pemerintahan Islam dengan Islam itu sendiri.” Mereka juga berpendapat bahwa “apa yang terjadi di negara-negara tersebut tidak ada hubungannya dengan Islam, melainkan merupakan hasil dari salah penafsiran terhadap Islam", serta bahwa “kita tidak seharusnya berbicara menentang agama karena hal itu dapat menyinggung keyakinan orang dan memecah belah masyarakat.” Apa pendapat anda tentang pernyataan-pernyataan tersebut?

Mansoor Hekmat: Saya menyadari bahwa ada pihak-pihak berkepentingan yang mencoba untuk menyelamatkan Islam dari kemarahan mereka yang telah menyaksikan kekejaman yang tak terlukiskan atau menjadi korban dari kaum Islamis. Saya juga menyadari bahwa tingkat kekejaman dan tragedi yang terjadi begitu besar sehingga bahkan sebagian kaum Islamis sendiri tidak ingin bertanggung jawab atasnya. Karena itu, wajar jika perdebatan tentang “Islam yang sejati” dibandingkan dengan “Islam dalam praktiknya” terus-menerus dimunculkan. Namun, dari sudut pandang saya sebagai seorang komunis dan ateis, pembenaran semacam itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Begitu pula bagi mereka di antara kita yang telah menyaksikan atau menjadi korban kejahatan yang dilakukan atas nama Islam. Bagi kami yang sedang menjalani pergulatan sosial, politik, dan intelektual yang besar melawan kekuatan ini, pembenaran semacam itu terasa semakin tidak masuk akal.

Dasar-dasar doktrin dalam Al-Qur’an, perkembangan sejarah Islam, serta posisi politik Islam dan kaum Islamis dalam pertarungan antara kekuatan reaksioner dan kebebasan di zaman kita sudah terlalu jelas. Karena itu, perdebatan tentang berbagai penafsiran Islam, atau kemungkinan adanya penafsiran lain, sulit untuk dianggap serius. Bahkan seandainya perdebatan semacam itu terjadi di masa depan atau di tempat lain, di mana hak-hak paling mendasar dan nilai-nilai kemanusiaan tidak dilanggar, tetap saja sulit bagi saya untuk melihatnya sebagai sesuatu yang benar-benar berarti.

Menurut saya, setiap kali alasan dan pembenaran yang dilontarkan oleh kaum Islamis, terutama ketika mereka sedang berada dalam posisi terdesak, diangkat lalu dianalisis secara “ilmiah” satu per satu, hal itu justru menunjukkan sikap meremehkan pengetahuan dan kecerdasan sosial pada zaman kita. Karena dalam Islam, baik yang disebut “Islam sejati” ataupun tidak, individu tidak memiliki hak atau martabat. Dalam Islam perempuan adalah budak. Dalam Islam anak diperlakukan setara dengan hewan. Dalam Islam kebebasan berpikir dianggap sebagai dosa yang pantas dihukum. Musik dianggap merusak. Seks tanpa izin dan pengesahan agama dianggap sebagai dosa terbesar. Ini adalah agama kematian! 

Pada kenyataannya, hampir semua agama memiliki kecenderungan seperti itu. Namun sebagian besar agama telah mengalami pembatasan dan reformasi melalui perjuangan panjang manusia yang menjunjung kebebasan berpikir dan kebebasan hidup selama ratusan tahun. Tapi agama yang satu ini tidak pernah benar-benar dibatasi atau dikendalikan. Dan setiap kali ia bergerak, yang muncul justru keburukan dan penderitaan.

Selain itu, menurut saya membela keberadaan Islam dengan dalih menghormati keyakinan orang adalah sikap yang munafik dan tidak memiliki dasar yang kuat. Di tengah masyarakat yang terdapat berbagai macam keyakinan, persoalannya bukan sekadar apakah kita harus menghormati keyakinan orang, melainkan keyakinan mana yang memang layak dihormati. Pada kenyataannya, apa pun yang dikatakan orang, setiap orang tetap memilih keyakinan yang sesuai dengan pandangan mereka sendiri. Mereka yang menolak kritik terhadap Islam dengan alasan menghormati keyakinan masyarakat sebenarnya hanya sedang menyatakan preferensi politik dan moral mereka sendiri. Mereka memilih Islam sebagai keyakinan yang menurut mereka layak dihormati, lalu mengemas pandangan itu sebagai “keyakinan rakyat” untuk memberi legitimasi populis pada pilihan mereka.

Saya tidak akan menghormati takhayul atau penindasan terhadap hak-hak manusia, bahkan jika seluruh manusia di dunia melakukannya. Tentu saja saya mengakui bahwa setiap orang berhak untuk mempercayai apa pun yang mereka inginkan. Namun ada perbedaan mendasar antara menghormati kebebasan seseorang untuk berpendapat dan menghormati pendapat itu sendiri. Karena kita tidak sedang duduk sebagai hakim yang menilai dunia dari luar. Kita adalah bagian darinya, sekaligus pelaku di dalamnya. Masing-masing dari kita terlibat dalam pergulatan sejarah yang berskala global, yang menurut saya sejak dulu hingga sekarang berkisar pada perjuangan untuk kebebasan dan kesetaraan manusia. Karena itu, saya tidak akan menghormati takhayul yang sedang saya lawan, sementara manusia terus menderita di bawah cengkeramannya.

Negah: Beberapa kelompok politik, orientalis, dan media massa Barat, dengan dukungan sejumlah intelektual dari negara-negara tersebut, mengatakan bahwa “rakyat di negara-negara ini adalah Muslim, sehingga apa yang terjadi di sana, seperti kewajiban berjilbab atau posisi perempuan dalam masyarakat, merupakan bagian dari budaya dan identitas mereka.” Menurut anda, apakah rakyat Iran adalah Muslim? Apakah Iran merupakan negara Islam? Dan apakah pernyataan seperti itu dapat dibenarkan?

Mansoor Hekmat: Hakikat dari mengkategorikan realitas yang kompleks seperti sebuah masyarakat dengan label yang sempit seperti agama, etnisitas, atau nasionalitas, pada dasarnya sudah menunjukkan bahwa kita tidak sedang berhadapan dengan upaya ilmiah atau penjelasan yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Orang yang menyebut Iran sebagai masyarakat Islam, sama seperti mereka yang menggambarkannya sebagai Arya, monarkis, Iranis, Syiah, dan sebagainya, pada dasarnya sedang melakukan propaganda. Pertanyaannya adalah: siapa yang menggambarkan Iran sebagai masyarakat Islam, dalam kerangka politik dan sejarah apa mereka melakukannya, dan tujuan apa yang ingin mereka capai dari gambaran tersebut.

Sebagai contoh, sudah jelas bahwa rezim Islam di Iran menggambarkan Iran sebagai masyarakat Islam untuk melegitimasi keberadaan negara Islam di sana. Di sisi lain, seorang rasis Barat yang anti-imigran juga akan menggambarkan Iran sebagai masyarakat Islam untuk menegaskan bahwa jurang antara para pendatang dari Iran dan penduduk setempat tidak dapat dijembatani. Demikian pula seorang jurnalis oportunis akan menggunakan istilah ini dan menyebarkan pandangan tersebut, karena itulah model dan cara pandang yang disukai oleh lingkaran politik dominan di masyarakat Barat saat ini. Dengan cara seperti itu, kalangan universitas dan akademisi pun mengikuti kerangka yang sama, opini publik diarahkan ke arah tersebut, dan seterusnya.

Pada kenyataannya, pelabelan dan pengemasan seperti ini bersifat menipu. Siapa pun yang mengemukakannya, tujuannya adalah untuk menyatakan bahwa karakter Islam dari hukum dan hubungan sosial yang dominan di masyarakat Iran merupakan hasil dari pandangan dan keyakinan rakyatnya sendiri, bukan akibat paksaan dan tekanan politik. Jika kewajiban berjilbab benar-benar merupakan pilihan perempuan itu sendiri dan berasal dari pandangan dunia Islam yang mereka anut, maka hati nurani banyak orang di Barat akan merasa tenang. Jika memang demikian, berbagai transaksi politik antara rezim-rezim demokrasi Barat, para intelektual kelas menengah, dan para jurnalis dengan pemerintah Iran akan jauh lebih mudah dibenarkan. Jika memang demikian, membungkam suara protes perempuan yang memperjuangkan kebebasan, serta oposisi revolusioner Iran, dengan menuduh mereka sebagai kaum ekstrimis yang “terpisah dari rakyat” juga akan menjadi jauh lebih mudah.

Pengkategorian manusia berdasarkan agama, budaya, etnis, atau nasionalitas sering menjadi langkah pertama untuk menyangkal hak-hak universal mereka sebagai manusia. Jika genosida di Rwanda dianggap sebagai kelanjutan dari tradisi Afrika, jika rajam dianggap sebagai tradisi Islam rakyat Iran, jika kewajiban berjilbab disebut sebagai bagian dari budaya perempuan di “masyarakat Islam”, atau jika menikahkan anak perempuan berusia sembilan tahun dianggap sebagai tradisi masyarakat di negara-negara tersebut, maka orang-orang itu akan dengan mudah dilupakan, direndahkan, dibom, dan dibiarkan hidup di bawah aturan mereka sendiri di luar benteng yang disebut “peradaban dan demokrasi Barat”.

Namun jika menjadi jelas bahwa mereka, seperti manusia di tempat lain, hidup dan bekerja dalam masyarakat kapitalis dan pasar global; jika menjadi jelas bahwa tradisi dan hukum Islam tersebut dipaksakan kepada mereka melalui penjara, ruang penyiksaan, patroli jalanan, pisau, eksekusi, dan rajam; jika menjadi jelas bahwa mereka, seperti manusia lainnya, merindukan kebebasan, kesetaraan, dan berakhirnya diskriminasi; dan jika terlihat bahwa, meskipun berada di bawah tekanan yang berat, salah satu dorongan terkuat dalam masyarakat ini adalah keinginan untuk hidup dengan budaya dan gaya hidup yang lebih bebas, maka seluruh bangunan ideologis yang munafik itu akan runtuh, dan dampaknya akan sangat besar.

Masyarakat Iran bukanlah masyarakat Islam. Yang ada adalah rezim penguasa Islamis, yang meskipun menggunakan berbagai bentuk paksaan, tetap tidak mampu memaksa masyarakat untuk menerima identitas Islam sebagai identitas mereka.

Saya sama sekali tidak peduli pada para intelektual yang merujuk pada statistik resmi tentang orang-orang yang memiliki “agama resmi” untuk membenarkan pelabelan yang munafik ini. Menerima pengkategorian seperti itu, apalagi menyebarkannya, hanya akan memperpanjang dan mempertahankan bencana yang sedang terjadi di Iran dan di masyarakat yang berada di bawah dominasi Islam.

Negah: Apa pendapat anda tentang “Islam Progresif”? Banyak pihak mulai dari tokoh budaya hingga organisasi politik, mengatakan bahwa orang-orang seperti Ali Shariati, Abdulkarim Soroush, dan para pembangkang Islam lainnya perlu dibela dalam menghadapi kaum “fundamentalis”. Mereka berpendapat bahwa dengan mendukung tokoh-tokoh seperti ini, masyarakat akan memperoleh manfaat dan kehidupan rakyat akan membaik. Apa pendapat anda tentang hal ini?

Mansoor Hekmat: Jika yang dimaksud dengan “Islam Progresif” benar-benar sebuah progresivitas, maka ia harus menciptakan perpecahan dalam agama itu sendiri, membentuk hierarki keagamaan yang baru, dan menyerukan kepada massa untuk bergabung dengannya. Mungkin sesuatu seperti yang pernah dilakukan oleh Baháʼísme. 

Keluhan seorang profesor universitas agama terhadap pemerintah yang telah melanggar hak-haknya tidak dapat disamakan dengan perkembangan sejarah besar dan titik balik yang pernah terjadi di Barat. Karena dalam struktur sosial dan politik Timur Tengah serta Iran saat ini, dan dalam kaitannya dengan ekonomi politik masyarakat modern, Islam tidak pernah memainkan peran yang sama seperti yang dimainkan oleh Kekristenan pada masa munculnya kapitalisme di Barat. Apakah Islam cocok atau tidak dengan perkembangan ekonomi di negara-negara tersebut sebenarnya tidak terlalu penting. Perkembangan ekonomi itu sendiri tetap berlangsung, terlepas dari kondisi Islam atau kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat modern.

Masyarakat Iran tidak membutuhkan tokoh seperti Martin Luther atau John Calvin. Dominasi Islam di Iran bukanlah hegemoni ideologis, psikologis, atau struktural, melainkan sebuah kekuasaan politik dan aparat keamanan yang pada akhirnya akan dijatuhkan melalui perjuangan politik.

Negah: Ketika kita membuka halaman-halaman media Iran, kita menemukan banyak perdebatan tentang hubungan antara pemerintahan religius dan rakyat, agama dan kebebasan, agama dan rasionalitas, agama dan masyarakat sipil, dan sebagainya. Apa pendapat anda tentang perdebatan-perdebatan ini? Bagaimana anda melihat hubungan antara agama, khususnya Islam, dengan pemerintahan rakyat, kebebasan, masyarakat sipil, rasionalitas, dan hal-hal semacam itu?

Mansoor Hekmat: Agama merupakan ideologi resmi dari pemerintahan yang sangat brutal di Iran. Karena itu, bagi kalangan intelektual yang hidup di negara tersebut, hampir setiap persoalan harus dianalisis dalam kerangka Islam dan dipahami sebagai bagian dari pandangan dunia Islam. Setidaknya, setiap pendapat harus selalu dikaitkan dengan Islam yang berkuasa, baik untuk menyesuaikannya maupun untuk menunjukkan pertentangannya.

Perdebatan tentang hak asasi manusia, kebebasan sipil, sistem politik, kebijakan ekonomi, ilmu pengetahuan, budaya, seni, dan berbagai persoalan lainnya merupakan isu penting dan mendesak yang selalu dibahas oleh kalangan intelektual di setiap masyarakat. Namun di Iran, kata “Islam” hampir selalu harus disertakan dalam setiap perdebatan tersebut. Hal ini tidak berarti bahwa Islam memiliki legitimasi ilmiah dalam persoalan-persoalan yang sedang diperdebatkan. Keadaan ini lahir dari paksaan politik, bukan dari kebutuhan epistemologis atau bahkan alasan historis. Masa seperti ini pada akhirnya akan berlalu. Suatu saat nanti, majalah dan media di Iran akan dapat membahas persoalan-persoalan tersebut dengan cara yang lebih serius, tanpa harus menyesuaikannya dengan Islam atau terus-menerus menunjukkan apakah sesuatu selaras atau bertentangan dengannya.

Menurut saya, perdebatan yang dilakukan oleh oposisi resmi dan para kritikus yang masih diizinkan dalam sebuah rezim despotik tidak boleh dipahami begitu saja berdasarkan definisi dan kategori yang mereka sendiri ajukan. Perdebatan yang sebenarnya di masyarakat Iran baru akan muncul secara terbuka di halaman-halaman media ketika cengkeraman penindasan menghilang. Karena itu, terus terang saja, saya tidak menganggap isi tulisan dalam publikasi intelektual di dalam Iran saat ini sebagai sesuatu yang terlalu penting atau menentukan. Yang lebih menarik bagi saya justru konflik politik yang berlangsung di balik layar, serta hubungan antara pemerintah dan publikasi-publikasi tersebut.

Negah: Terakhir, apa pendapat anda tentang gerakan anti-agama selama satu abad terakhir di Iran? Karakteristik dan posisi seperti apa yang dimiliki gerakan ini dalam perjuangan masyarakat luas untuk kehidupan yang lebih baik?

Mansoor Hekmat: Selama sebagian besar abad ke-20, baik gerakan keagamaan maupun gerakan anti-agama di Iran dipengaruhi oleh arus internasional yang jauh lebih besar. Hal ini memberi keduanya corak yang berbeda dari pertarungan antara agama dan pencerahan yang pernah terjadi di Eropa pada abad-abad sebelumnya. Yang saya maksud adalah "Revolusi Oktober", munculnya "Uni Soviet", dan periode "Perang Dingin". Dalam konteks ini, Islam dan pencerahan anti-Islam ditempatkan dalam kerangka sejarah yang berbeda, atau dapat dikatakan didefinisikan ulang dalam persimpangan internasional yang jauh lebih besar. Pada awalnya, pencerahan menjadi bagian dari kemajuan gerakan sosialis di masyarakat Iran. Namun dengan cepat, setelah Uni Soviet muncul sebagai salah satu blok dalam tatanan borjuis internasional, gerakan tersebut berubah menjadi sesuatu yang kosong dan kehilangan ketajaman kritisnya. Pada akhirnya, ia pun menjadi alat bagi kepentingan politik tertentu.

Menurut saya, ketajaman kritik yang berani dari gerakan ini bisa menghilang, hal itu terjadi karena muncul pandangan bahwa mullah nasionalis, agama populis, dan teologi pembebasan dapat menjadi senjata bagi Uni Soviet dalam menghadapi Amerika Serikat. Dari sinilah lahir gagasan tentang “Islam yang dapat ditoleransi”. Dan seiring dengan proses Stalinisasi dan pengaruh Partai Tudeh di lingkungan intelektual Iran, muncul pula berbagai pertimbangan taktis dalam berurusan dengan agama. Islam dipandang berguna sebagai alat untuk melawan monarki dan Amerika Serikat. Dari sinilah dimulai masa ketika Islam dibiarkan tanpa kritik, dan bahkan mulai dibenarkan.

Di kubu yang berlawanan, Islam yang anti-komunis berubah menjadi senjata kuat bagi Barat dalam menghadapi gerakan buruh dan komunisme di Iran. Bukan keyakinan religius masyarakat atau kekuatan Islam sebagai agama yang membangun Republik Islam Iran, melainkan kebutuhan para mantan sekutu rezim Shah Pahlevi untuk melanjutkan kebijakan penindasan terhadap kaum kiri. Dalam situasi itu, Islam yang sebenarnya sedang merosot justru diangkat kembali dari keterasingan ke pusat kekuasaan melalui tokoh seperti Ruhullah Khomeini.

Singkatnya, perjuangan pencerahan melawan Islam dengan cepat dipengaruhi oleh berbagai perkembangan politik, baik di dalam masyarakat Iran maupun oleh dinamika kekuatan internasional, terutama melalui munculnya Islam politik.

Jika tiga puluh tahun yang lalu seseorang dari posisi ateis mengejek dan mengkritik dasar-dasar Islam, ia tidak hanya akan diserang oleh mesin kekuasaan Islam, tetapi juga oleh kaum populis dan para penentang despotisme. Bahkan hari ini, sebagian dari kelompok yang sama justru menyerang kami, para pengkritik agama dan Islam yang tegas. Dalam pandangan mereka, menjadi revolusioner dan progresif berarti menenangkan Islam, hidup berdampingan dengannya, atau mencoba menemukan “Islam Progresif” yang katanya lebih modern.

Saat ini justru gerakan kami, yaitu "Komunisme-Buruh", bersama dengan kebencian mendalam terhadap Islam yang berkembang luas di masyarakat Iran, khususnya di kalangan perempuan dan pemuda, sedang membangun pondasi bagi berkembangnya gerakan anti-agama dan proses de-Islamisasi yang serius di Iran. Jika rakyat Iran ingin merasakan kemakmuran dan kehidupan yang lebih baik, maka gerakan ini harus menang. Saya yakin bahwa seiring dengan kemajuan perjuangan rakyat, sebagian intelektual yang berpikiran bebas pada akhirnya akan bergabung dengan barisan ini.

Diterjemahkan dari:
https://www.marxists.org/archive/hekmat-mansoor/1999/01/islam.htm